Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[AKAD MUDHARABAH DALAM TRANSAKSI BANK SYARIAH BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM: Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
<![CDATA[Sri Hartini]]>;
<![CDATA[Ibrahim Fajri]]>;
<![CDATA[Ande Aditya Iman Ferrary]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15192
<![CDATA[Dalam mengaplikasikan prinsip mudharabah, penyimpanan atau deposan bertindak sebagai shahibul maal (pemilik modal) dan bank syariah sebagai mudharib (pengelola). Dana tersebut digunakan bank untuk melakukan murabahah atau ijarah seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dapat pula dana tersebut digunakan bank untuk melakukan mudharabah kedua. Hasil usaha ini akan dibagihasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Dalam hal bank menggunakannya untuk melakukan mudharabah kedua, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun mudharabah terpenuhi semua (ada mudharib-ada pemilik dana, ada usaha yang dibagihasilkan, ada nisbah, dan ada ijab Kabul). Prinsip mudharabah ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dari deposito berjangka. Kata Kunci: mudharabah, mudharib, syariah]]>
<![CDATA[PELAKSANAAN WALI NIKAH BAGI ANAK PEREMPUAN LUAR NIKAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM: Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
<![CDATA[Latifah Ratnawaty]]>;
<![CDATA[Prihatini Purwaningsih]]>;
<![CDATA[Nisa Khoerun Nida]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15193
<![CDATA[Salah satu perbuatan yang dilarang oleh agama Islam yakni melakukan perbuatan zina dimana ketika perbuatan intim (zina) tersebut dilakukan antara seorang laki-laki yang bukan suami sahnya dengan seorang perempuan yang juga bukan istri sahnya. Dari perbuatan tersebut akan lahirlah seorang anak sehingga anak tersebut statusnya sebagai anak luar nikah. Pelaksanaan wali nikah bagi anak perempuan luar nikah menimbulkan suatu problem tersendiri, yaitu siapa yang berhak menjadi wali nikah ketika anak perempuan luar nikah tersebut hendak menikah. Seperti yang sering terjadi di KUA Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, masih banyak masyarakat terutama seorang ayah yang menikahkan anak perempuan luar nikah yang mana yang menjadi walinya adalah ayah kandungnya sendiri. Ini sering dilakukan dikarenakan faktor ketidaktahuan atau hanya ingin menutupi aib keluarga semata. Permasalahan dan lokasi penelitian yang diangkat yaitu bagaimana pelaksanaan wali nikah bagi anak perempuan luar nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang digunakan dalam hal ini adalah normatif empiris dengan pendekatan penelitian secara kualitatif. Adapun hasil penelitian ini bahwa wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau adhal atau enggan. Begitu pentingnya wali dan saksi dalam akad nikah sehingga wali dan saksi menjadi rukun dalam acara akad nikah. Dalam pelaksanaannya, seharusnya ayah dari calon pengantin perempuan mendatangi penghulu untuk bermusyawarah dan mengatakan bahwa anak perempuannya itu adalah anak yang lahir di luar nikah dan meminta wali hakim untuk menikahkannya demi nama baik keluarga pihak perempuan tetap terjaga. Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Wali Nikah, Ayah, Anak Perempuan]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TERHADAP TUNTUTAN JAKSA DAN PUTUSAN HAKIM DALAM DELIK PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN: Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
<![CDATA[Saharuddin Daming]]>;
<![CDATA[Muhammad Iqbal]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15194
<![CDATA[Dalam UUD 1945 maupun UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan untuk bebas dari segala bentuk ancaman maupun gangguan rasa aman atas pribadi, keluarga dan harta bendanya. Namun dalam kenyataan, hal tersebut sering mendapat tantangan dengan terjadinya berbagai bentuk kejahatan, khususnya pencurian dengan pemberatan. Ada segelintir orang yang dipicu oleh berbagai faktor, kehilangan hati nurani dan logika sehat sehingga berani melakukan pencurian dengan pemberatan ,meski berhadapan dengan risiko, pemidanaan. Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa materi tuntutan jaksa maupun putusan hakim terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan umumnya sesuai dengan hukum pidana karena jaksa dan hakim menggunakan pasal 363 KUHpidana sebagai dasar dakwaan dan tuntutan kepada terdakwa. Namun jaksa maupun hakim sangat mengabaikan prinsip dan nilai HAM dalam tuntutan maupun putusan hakim padahal prinsip dan nilai HAM sudah lama merupakan bagian dari hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, maka jaksa maupun hakim sebagai bagian dari penegak hukum haruslah tunduk dan patuh menjalankan serta menerapkan norma HAM dalam setiap penanganan perkara. Apabila hal tersebut diabaikan, berarti jaksa dan hakim dapat dianggap melakukan pelanggaran HAM karena sengaja atau lalai mengesampingkan norma HAM dalam penegakan hukum. Kata Kunci: Pencurian, Tuntutan, Putusan, Hukum, Hak Asasi Manusia]]>
<![CDATA[PENERAPAN ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM UPAYA PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERCE DI INDONESIA: Universitas Padjadjaran Bandung ]]>
<![CDATA[Dian Hanida]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Internet tidak hanya terbatas untuk digunakan sebagai media informasi yang bisa di akses masuk ke dalam media sosial, tetapi juga dapat digunakan yang benilai untuk melakukan transaksi perdagangan yang telah di perkenalkan di Indonesia yaitu yang dikenal dengan e-commerce. Hal ini memungkinkan terjadi sengketa di dalam melakukan transaksi e-commerce, biasanya terjadi dalam satu hubungan konvensional. Kemudian apabila semakin luas dan banyak kegiatan dalam perdangangan serta transaksi e-commerce maka akan banyak sengketa tentang e-commerce yang harus diselesaikan. Namun dengan menggunakan media online sengketa yang ada dapat disesaikan secara baik. Apabila penggunaan teknologi komunikasi dan informasi digabungkan dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) maka hasilnya adalah Online Dispute Resolution (ODR). Dalam artikel jurnal ini akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana pengaturan mengenai ODR itu sendiri di Indonesia dan penyelesaian sengketa e-commerce melalui Online Dispute Resolution yang diterapkan di Indonesia. Sekaligus memberikan pemahaman tentang ODR dan hukum yang akan digunakan sebagai penengah dalam mengatasi konflik yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan media internet yang diharapkan mampur memberikan penyelesaian konflik secara baik. Kata Kunci: E-commerce, Online Dispute Resolution, Online Arbitration]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DALAM MENCEGAH DAN MENGATASI PEREDARAN NARKOTIKA DI INDONESIA (Studi Kasus: Tedy Minahasa): Universitas Pakuan Bogor ]]>
<![CDATA[Laila Yuniar Irsan]]>;
<![CDATA[Ray Rafi Kahramandika Musrizal, Rizky Satria Dimlana, Ahmad Dzaki]]>;
<![CDATA[Herli Antoni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15196
<![CDATA[Penyalahgunaan narkotika dianggap sebagai kejahatan internasional yang mempengaruhi orang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk polisi dan selebriti. Peran pemerintah dalam mencegah perdagangan dan penyalahgunaan narkoba ditekankan, dan pentingnya kampanye kesadaran dan pendidikan di semua sektor ditekankan. Tujuan Undang-Undang Narkotika disebutkan, dan tanggung jawab Badan Narkotika Nasional (BNN). Diuraikan BNN bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba, berkoordinasi dengan kepolisian untuk mencegah dan memerangi kejahatan terkait narkoba, meningkatkan rehabilitasi pecandu narkoba, dan memberdayakan masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan narkoba. Kata kunci: Penyalahgunaan narkotika, pemerintah, Badan Narkotika Indonesia (BNN)]]>
<![CDATA[PENETAPAN SURAT PENGKAPAN OLEH ICC MENJADIKAN RUANG SEMPIT BAGI PUTIN MENGINJAKAN KAKI DI 123 NEGARA: Universitas Pakuan Bogor ]]>
<![CDATA[Mass Achmad Rifqy]]>;
<![CDATA[Adie Natanegara Hawadi, Moh Miftah ilmi polapa, Muhamad Rafli]]>;
<![CDATA[Herli Antoni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15197
<![CDATA[Metode penelitian ini berfokus pada penerbitan surat dari ICC yang menyebabkan kesulitan bagi Putin untuk menginjakkan kaki di 123 negara. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memudahkan orang lain menemukan informasi tentang surat pernyataan ICC untuk Putin dan juga sebagai media pembelajaran bersama. Metode artikel ini disusun menggunakan metode resrarch hukum dengan pendekatan normatif yuridis yang mengacu pada peraturan hukum internasional. Data yang digunakan dalam artikel ini adalah data secon dary adalah studi literatur atau data literatur seperti buku, jurnal, dan artikel terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelepasan surat dari ICC menyebabkan Putin kesulitan untuk pergi ke 123 negara. Penerapan undang-undang Statuta Roma 1998 terhadap dugaan pelanggaran hukum Putin, norma hukum yang berlaku untuk semua karena itu adalah prinsip kemanusiaan.]]>
<![CDATA[PENGANIAYAAN ANAK OLEH ORANG TUA DITINJAU DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA: Universitas Pakuan Bogor ]]>
<![CDATA[Asmak Ul Hosnah]]>;
<![CDATA[Elsa Kristina, Krisna Yuliyanti]]>;
<![CDATA[Nadine Electra Nivedita]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15198
<![CDATA[Penganiayaan anak oleh orang tua merupakan sebuah tindakan yang mencelakai baik fisik dan psikis anak, serta merupakan sebuah perbuatan melanggar hak asasi manusia. Tindakan penganiayaan yang dilakukan menimbulkan kerugian fisik dan psikis serta mengancam kehidupan korbannya, sebab itu perlu untuk menuntut serta mengadili berlandaskan asas keadilan dan kemanusiaan. Tujuan daripada penelitian ini adalah peninjauan keterkaitan hak asasi manusia dengan penganiayaan anak oleh orang tua, dengan menerapkan jenis penelitian hukum secara normatif dan dipergunakan pendekatan dengan peraturan perundang-undangan serta kajian dari karya ilmiah terdahulu yang membahas topik serupa, dengan dipergunakanya bahan hukum primer dan sekunder. Hasil dari penelitian ini adalah ditemukannya keterkaitan antara penganiayaan anak oleh orang tua dengan hak asasi manusia, faktor dan dampak yang terjadi saat sebelum atau sesudah perbuatan dilakukan dan dalam menyikapi permasalahan tersebut, baik individu terutama orang tua, masyarakat serta penegak hukum memiliki kewajiban dalam rangka menekan tindakan yang terjadi. Kata Kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Hak Asasi Manusia]]>
<![CDATA[FORMULASI BINARY OPTION DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI: UPN Veteran Jakarta ]]>
<![CDATA[Dion Azriel]]>;
<![CDATA[Mulyadi]]>;
<![CDATA[Aji Lukman Ibrahim]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15199
<![CDATA[Praktik binary option menjadi viral dikarenakan menawarkan kemudahan dalam mencari keuntungan dan didukung oleh kondisi Covid 19. Tidak hanya itu, munculnya afiliator seperti Indra Kenz dan Doni Salmanan semakin membuat masyarakat tertarik untuk terjurumus dalam investasi bodong ini. Berkaca dari dakwaan yang dilayangkan Jaksa Penuntut Umum, penegakan hukum masih menggunakan KUHP dan UU ITE, padahal Indonesia memiliki UU PBK. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui urgensi formulasi terhadap praktik binary option dan merumuskan pengaturan yang ideal ke dalam UU PBK. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan bertolak terhadap peraturan perundang-undangan yang ada. Selanjutnya, hasil penelitian yang mengungkapkan bahwa penegakan hukum binary option melalui formulasi perlu dilakukan mengingat kondisi kebutuhan hukum pada masyarakat dan penegakan hukum melalui UU ITE dinilai kurang tepat. Dikarenakan binary option meniru kontrak derivatif dan cara kerja dari opsi, dengan kata lain merupakan penyimpangan terhadap UU PBK. Kemudian, dimungkinkannya formulasi opsi biner dalam hal perumusan tindak pidananya di UU PBK, secara khusus yakni adressat, perumusan pelarangan perbuatan, dan sanksi pidananya. Penulis juga merekomendasikan pasal untuk menyatakan pengaturan yang ideal dalam bagian d Pasal 57 UU PBK. Kemudian, penulis tetap mengikuti ketentuan pidana yang telah ada yakni Pasal 72 UU PBK. Sehingga, formulasi dimungkinkan jika melihat dari urgensi dan formulasi ketentuan pidana telah dituangkan ke dalam undang-undang khusus. Oleh karena itu, penegakan hukum binary option telah mempunyai ketegasan dasar hukum. Kata kunci: Formulasi; Binary Option ; Penegakan Hukum]]>
<![CDATA[PENTINGNYA PENEGAKAN UNDANG-UNDANG FIDUSIA TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN: Universitas Bandar Lampung ]]>
<![CDATA[Ade Putra Wibowo]]>;
<![CDATA[Zainudin Hasan]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15200
<![CDATA[Masyarakat sebagai konsumen sering mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari pihak lembaga pembiayaan dalam hal ini leasing. Penyusunan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk mengetahui penerapan Undang-Undang Fidusia di ruang lingkup lembaga pembiayaan. Penelitian ini bersifat deskriftif (menggambarkan) dan analisis (menguraikan). Setelah semua data terkumpul, diolah secara sistematis, kemudian data-data tersebut diedit dan disajikan sesuai tema. Berdasarkan kajian yang diteliti dapat disimpulkan dalam praktiknya perlindungan hukum terhadap konsumen masih menimbulkan berbagai permasalahan. Penyebab hal tersebut karena masyarakat Indonesia masih belum menyadari akan pentingnya penegakan dan penerapan hukum. Masyarakat banyak yang belum memahami bahwa penarikan kendaraan bermotor secara paksa akan mendapat sanksi hukum. Sanksi hukum diberikan karena kendaraan bermotor milik konsumen sudah ada dalam jaminan fidusia. Undang-Undang Fidusia ini juga menjamin hak konsumen untuk mendapatkan perlakuan sesuai hukum yang berlaku ketika tidak mampu melunasi kewajibannya atas hutang kendaraan. Artinya tidak boleh adanya perampasan dengan premanisme terhadap objek kendaraan tersebut. Hal tersebut harus melalui prosedur yang benar, yaitu melalui pengiriman surat peringatan dan musyawarah. Kata kunci: Fidusia, Konsumen, Perlindungan]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIKSI INTERNASIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DALAM KASUS SURAT PERINTAH PENANGKAPAN VLADIMIR PUTIN: Universitas Pakuan Bogor ]]>
<![CDATA[Fahri Fadilah]]>;
<![CDATA[Prince Hadipati, Anthonius Arlen Sihotang, Muhamad Satrio Wibisono]]>;
<![CDATA[Herli Antoni]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023): Oktober 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15202
<![CDATA[Penelitian jurnal ini bertujuan untuk menguji serta menganalisis Yuridiksi terhadap Surat yang di terbitkan oleh Mahkamah International Criminal Court (ICC) dalam kasus Vladimir Putin yang bertujuan untuk mencari tau alasan Mahkamah Internasional atau International Criminal Court (ICC) dalam Surat perintah yang di keluarkan untuk menangkap Vladimir Putin. Jenis Penelitian yang digunakan terkait dengan permasalahan ini yaitu dengan menggunakan penelitian hukum normatif, yang dimana jenis penelitian ini menggunakan pendekatan terhadap peraturan dan studi pustaka yang ada atau aturan-aturan yang berlaku kepada hukum internasional serta pendekatan kasus dan dalam penelitian kali ini menggunakan teknik deksripsi analitis. Hasil penelitian ini menjelaskan tentang Yuridiksi dari Mahkamah pidana internasional serta surat perintah penangkapan terhadap Vladimir Putin yang tidak termasuk kedalam yuridiksi Mahkamah pidana internsional jika ditinjau dari alasan di keluarkannya surat perintah penangkapan. Kata Kunci: Mahkamah Pidana Internasional, Yuridiksi ICC, Vladimir Putin]]>
