cover
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 12 Documents
Search results for , issue "Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016" : 12 Documents clear
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KEMANDIRIAN PETANI DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN UNTUK KEBERLANJUTAN USAHATANI (Kasus: Petani di Desa Sukaharja - Kabupaten Bogor) - Malta
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (257.656 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9945

Abstract

Kesiapan menghadapi era globalisasi membutuhkan kemandirian petani dalam daya saing, hal ini berkaitan dengan kemampuan petani dalam me-manage usahataninya guna menjamin kualitas produk dan keberlanjutan usahatani. Penumbuhan kemandirian petani, perlu diarahkan agar mereka dengan kekuatan dan kemampuan dirinya bekerjasama untuk mencapai segala yang dibutuhkan. Tujuan penelitian ini adalah menganalisisfaktor-faktor yang berhubungan tingkat kemandirian petani dalam pengambilan keputusan untuk keberlanjutan usahatani di Desa Sukaharja Kabupaten Bogor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif korelasional, untuk melihat hubungan antara peubah penelitian dan menguji hipotesis. Penelitian dilakukan pada bulan September sampai Desember 2013 di Desa Sukaharja Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Populasi penelitian adalah semua petani yang memiliki lahan sendiri dalam berusahatani, yaitu sebanyak 67 petani. Sampel penelitian diambil sebanyak 30 petani. Penarikan sampel dilakukan secara acak (random sampling). Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis uji korelasi Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang penting diperhatikan untuk meningkatkan kemandirian petani di Desa Sukaharja Kabupaten Bogor dalam pengambilan keputusan untuk keberhasilan usahatani adalah: keaktifan mencari informasi yang berhubungan dengan usahatani dan interaksi dengan penyuluh.
PRINSIP-PRINSIP HUKUM TERKAIT PERLINDUNGAN NAMA ORANG TERKENAL SEBAGAI NAMA DOMAIN DI INDONESIA Muhamad Amirulloh
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (802.226 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9950

Abstract

Prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain (cybersquatting) perlu dilakukan sebagai acuan dasar penyusunan konsep perlindungan bagi orang terkenal tersebut dalam rezim hukum merek di Indonesia serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nama orang terkenal dalam perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengalami perubahanpendekatan dalam perlindungannya. Pada awalnya nama orang terkenal adalah hak pribadi telah menjelma menjadi hak kebendaan dalam praktik nama domain. Beberapa prinsip hukum merek juga dikaji relevansinya dengan praktik cybersquatting terhadap nama orang terkenal mengingat keduanya bersumber dari adanya reputasi yang harus dilindungi oleh hukum. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Metode perbandingan hukum dan futuristik juga digunakan dalam penelitianini.Data dianalisis secara yuridis kualitatif guna memperoleh kesimpulan atas permasalahan yang dikaji. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa, prinsip nemo plus, droit de suit, itikad baik, prinsip persamaan, dan prinsip penggunaan dalam kegiatan perdagangan atau bisnis dapat digunakan dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain.Konsep pengaturan merek yang lebih memadai dalam melindungi orang terkenal dari penggunaan namanya sebagai nama domain adalah konsep pengaturan yang mengandung hal-hal sebagai berikut, pertama, penetapkan ruang lingkup hak ekslusif merek adalah juga mencakup pendaftaran dan penggunaan nama orang terkenal sebagai namadomain di internet. Kedua, pelarangan penggunaan nama orang terkenal sebagai nama domain oleh pihak lain secara tanpa hak dan dengan itikad buruk. Ketiga, pemberian hak kepada orang terkenal untuk mengajukan gugatan ganti rugi perdata terhadap cybersquatter.Keempat, pemberian kewenangan kepada pengadilan niaga untuk memeriksa dan mengadili perkara cybersquattingterhadap orang terkenal 
EVALUASI KINERJA POSDAYA SEBAGAI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Pudji Muljono
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.909 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9946

Abstract

Penelitian ini bertujuan: (1)melakukan evaluasi kinerja Posdaya dalam bidang pendidikan, ekonomi, kesehatan dan lingkungan; (2) mengkaji faktor pendukung dan penghambat perkembangan Posdaya.Unit penelitianini adalah Posdaya yang merupakan lembaga pemberdayaan di tingkat komunitas. Data penelitian dikumpulkan dengan angket/kuesioner dan wawancara kelompok terhadap para pengurus dan kader Posdaya. Analisis data dilakukan dengan statistik deskriptif dan analisis SWOT. Hasil evaluasi kinerja terhadap 20 Posdaya di wilayah Kota Bogor dan Kabupaten Bogor menunjukkan bahwakinerja Posdaya tergolong cukup baik. Perlu dilakukanpembinaan lebih lanjut terhadap Posdaya yang masih lemah kinerjanya, baik dalam aspek kesekretariatan, kemitraan, pendidikan, ekonomi, kesehatan, maupun aspek lingkungan.
MODEL PERILAKU PETANI DALAM ADOPSI SISTEM USAHATANI PADI ORGANIK: PARADOKS SOSIAL-EKONOMI-LINGKUNGAN Mahra Arari Heryanto; Yayat Sukayat; Dika Supyandi
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (904.17 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9951

Abstract

Usahatani padi dengan sistem organik bukan merupakan hal baru dalam komoditas padi. Pasca Revolusi Hijau yang akhir-akhir ini dirasakan dampak negatifnya, telah banyak menggugah kesadaran petani akan pentingnyasistem pertanian organik yang lebih ramah lingkungan. Namun demikian, peralihan dari sistem usahatani padi yang konvensional menuju ke sistem usahatani padi organik tidak dengan mudah diterima petani. Isu kerusakan ekosistem sawah tidak begitu saja mengubah perilaku petani untuk beralih ke sistem usahatani organik. Minimnya pengetahuan petani akan sistem usahatani padi organik, memperlambat laju peralihan dari usahatani padi konvensional ke usahatani padi oganik. Tantangan menjadi semakin berat tanpa adanya insentif yang berarti bagi para petani padi organik karenaperbedaan harga yang diterima petani antara padi organik dan kovensional hanya berbeda sedikit. Alih-alih menambah jumlah petani dan luas lahan sawah yang ditanamai padi dengan sistem organik, petani yang telah menggunakan sistem organik setelah berhitung secara ekonomi banyak yang kembali beralih ke sistem konvensional. Berbagai paradoks persoalan usahatani padi organik ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan berpikir sistem (system thinking) dalam suatu struktur diagram kausalitas. Masih diperlukan upaya yang lebih keras dan masif untuk meningkatkanproduksi organik dari aspek luas lahan dan petaninya terutama pada aspek sosial dan ekonomi yang secara langsung dialami oleh para petani.
PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA Haposan Siallagan
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.147 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9947

Abstract

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 hasil perubahan, disebutkan dengan tegas bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Prinsip negara hukum Indonesia tidak merujuk secara langsung pada dua paham atau aliranberbeda tentang negara hukum, yaitu negara hukum dalam arti rechtsstaat dan negara hukum dalam arti the rule of law. Namun demikian, penerapan prinsip negara hukum Indonesia didasarkan pada unsur-unsur negara hukum secara umum, yaitu adanya upaya perlindungan terhadap hak asasi manusia, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan, adanya pelaksanaan kedaulatan rakyat, adanya penyelenggaraan pemerintahan yang didasarkan pada peraturan perundangundangan yang berlaku dan adanya peradilan administrasi negara. Agar tercapai tujuan negara hukum Indonesiasebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan UUD 1945, maka seluruh unsur dimaksud harus diterapkan secara konsisten.
MOBIL PAJAK KELILING SEBAGAI SOLUSI SOSIALISASI DAN UPAYA PENINGKATAN EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK Prayoga Bestari
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.184 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9953

Abstract

Setiap negara membutuhkan dana pembangunan yang cukup besar untuk membiayai kebutuhannya. Negara belanja utama adalah biaya rutin seperti biaya karyawan, subsidi, utang, bunga dan cicilan bertemu dari penerimaan dalam negeri dalam bentuk pendapatan sektor minyak (minyak dan gas) dan non-minyak (pajak dan non-pajak). Biro Pusat Statistik pada 2014 Diluncurkan data bahwa penduduk kota di Indonesia telah Mencapai lebihdari 50% dari total penduduk Indonesia. Jumlah ini adalah Kemungkinan untuk Meningkatkan setiap tahun, sehingga diperkirakan jumlah orang yang tinggal di daerah perkotaan akan mencapai 67% pada 2035 (lihat di http; // dispenda. jabar.go.id/2014/12/08/menumbuhkan-ekosistem- inovasi-e-Unit). Provinsi Jawa Barat sebagai salah satu provinsi yang maju akan mendapatkan dampak bahwa kenaikan tingkat kelahiran dan besar banding urbanisasi dengan kota-kota di Provinsi Jawa Barat. Situasi ini kemudian menciptakan berbagai masalah perkotaan yang khas, seperti penurunankualitas pelayanan publik, mengurangi ketersediaan lahan perumahan, kemacetan lalu lintas di jalan raya, tingkat pembengkakan konsumsi energi, akumulasi sampah, dan meningkatnya tingkat kejahatan . Masalah dipelajari dalam penelitian ini meliputi; jasa pelaksanaan program di sekitar mobil pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak, program layanan penyebaran sekitar mobil pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak, dan solusi layanan mobil pajak untuk meningkatkan pengumpulan pajak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan dari hasil Jawa Barat Province.The Menunjukkan beberapa hal, layanan implementasi pertama sekitar mobil pajak harus memberikan terobosan bahwa program layanan di seluruh pajakmobil dapat berjalan efektif dan efisien. Selain itu, sistem pemungutan pajak harus sederhana untuk Memfasilitasi dan mendorong masyarakat untuk memenuhi Ulasan kewajiban pajak mereka. Kedua, layanan sosialisasi sekitar mobil pajak harus Mampu memberikan target layanan informasi dan komunikasi, yang dapat meningkatkan efektivitas pemungutan pajak. Ketiga, solusi untuk meningkatkan pengumpulan pajak dan penyebaran menggunakan layanan pajak mobil layanan mobil pajak keliling pajak terpadu yang menyediakan jenis layanan seperti pajak kendaraan bermotor (PKB), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), konsultan pajak , dan memberikan informasi baru tentang program regulasi dan perpajakan yang akan dilaksanakan, sehingga Jawa Barat dapat digunakan sebagai proyek percontohan untuk program pengembangan komunikasi, informasi, media massa, dan penggunaan teknologi informasi modern.
EKSISTENSI HAKIM PERDAMAIAN DESA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA DI PENGADILAN NEGERI Efa Laela Fakhriah
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9942

Abstract

Berdasarkan penjelasan Pasal 135a HIR/161a RBG, bahwa dalam perkara perdata tertentu keputusan hakim desa itu demikian penting sehingga apabila penggugat belum menyelesaikan perkara tersebut ke hakim desa padahal hakim memandang perlu untuk diperiksa lebih dahulu oleh hakim desa sebelum diajukan ke pengadilan, maka pemeriksaan perkara diundur untuk memberikan kesempatan pemeriksaan oleh hakim desa. Apabila yang bersangkutan ternyata tidak membawa perkara itu kepada hakim desa setelah diperintahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maka akan berakibat hukum pemeriksaan perkara itu tidak akan dilanjutkan.Walaupun demikian, dalam praktik penyelesaian sengketa perdata dari hasil penelitian di Pengadilan Negeri Bandung diperoleh data bahwa ketentuan Pasal 135a HIR/161a RBg tidak pernah diterapkan setidaknya dalam masa tugas nara sumber, hal ini disebabkan hakim tidak memperhatikan keberadaan pasal tersebut. Sementara di Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Sampang Madura, dan Pengadilan Negeri Denpasar Bali, meskipun hakim mengetahui tentang keberadaan putusan hakim perdamaian desa sebagaimana diatur dalam pasal tersebut, namun belum pernah menerapkannya dalam praktik penyelesaian sengketa perdata.
INTERNALISASI NILAI-NILAI RELIGIOSITAS DI MASYARAKAT SUNDA GARUT Tubagus Chaeru Nugraha
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (353.236 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9948

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan konsep dan metode internalisasi nilai-nilai religiositas (INR) di empat masjid besar Kab. Garut. Dari hasil kajian ini dapat dipetakan kemampuan integrasi urangSunda Garut dalam ekspresi sikap berdasarkan kaidah transidental. Dalam kajian selanjutnya diharapkan dapat menjadi salah satu model pembentukan karakter tangguh urang Sunda. Dalam perspektif Systemic FunctionalLingusitics (SFL), karakter diinterpretasikan sebagai realisasi operasional jati diri atau identitas seseorang atau suatu bangsa (Saragih, 2012).Untuk memperoleh hasil analisis yang akurat, penelitian ini dilakukan dengantiga langkah.Pertama, metode penyediaan data secara deskriptif yang dilakukan dengan metode simak, survei, wawancara, dan kuosioner.Kedua, untuk analisis digunakan pendekatan eklektika critical discourse analysis(CDA)-Sistemik, hasilnya diolah secara kualitatif kemudian diinterpretasi untuk memperoleh model INR. Objek kajian dalam penelitian ini adalahekspresi INR di masjid Agung Garut Kota, masjid besar Tarogong Kaler, masjid besar Bayongbong, dan masjid besar Leles. Hasil penelitian berupa kategorisasi ekspresi sikap urang Sunda Garut berdasarkan kaidah hukum alam, kaidah intelektual, kaidah sosial, dan kaidah transidental. Kedua, model hirarki kaidah ekspresi sikap urang Sunda Garut sehingga terbentuklah karakter yang tangguh. Ketiga, ekspresi religiositas urang Sunda Garut meliputi lima dimensi, yaitu; (1) Ekspresi sikap pada keyakinan agama; (2) Ekspresi sikap terhadap ibadat; (3) Ekspresi sikap terhadap pengetahuan agama; (4) Ekspresi tentang pengalaman agama; (5) ekspresi sikap konsekuen pada aktualisasi dari konsep agama yang terinternalisasi dalam jiwanya.
PENGARUH KUALITAS INFORMASI BERBASIS CYBER TERHADAP KAPABILITAS PETANI SAYURAN MENGELOLA INOVASI DI JAWA BARAT Darojat Prawiranegara
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (455.237 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9954

Abstract

Keterbukaan informasi global dalam dunia internetworking dapat berperan dalam membantu petani memilih informasi yang sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan. Membaiknya sarana prasarana penunjang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), massifnya penggunaan TIK seperti handphone dan internet, masyarakat pedesaan kini lebih berkesempatan dalam memilih dan menilai informasi guna meningkatkan kapabilitas mengelola inovasinya. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran persepsi petani terhadap kualitas informasi dan melihat pengaruhnya terhadap kapabilitas petani mengelola inovasi di Jawa Barat. Hasil penelitian yang dilakukanterhadap 243 petani menunjukan bahwa tingkat kapabilitas petani mengelola inovasi masih rendah dan persepsi terhadap kualitas informasi dinyatakan sedang. Karakteristik kualitas informasi relevan, kepahaman, akurasi,kehandalan, keaktualan, kelengkapan dan ketepatwaktuan, secara serempak berpengaruh terhadap kapabilitas petani mengelola inovasi.
MODEL PROSES PEWARISAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI MASYARAKAT BUTON Nanik Hindar Hindaryatiningsih
Sosiohumaniora Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (617.749 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v18i2.9228

Abstract

Abstrak: Permasalahan penelitian ini, adalah (a) bagaimana bentuk sosialisasi nilai-nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat Buton?, (b) bagaimana proses pewarisan nilai-nilai budaya dalam tradisi masyarakat Buton dilakukan?, (c) bagaimana model proses pewarisan nilai-nilai budaya dalam tradisi masyarakat Buton?. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan di Kota Baubau Sulawesi Tenggara pada Tahun 2015. Data dikumpulkan melalui studi dokumen, observasi, wawancara mendalam, dan FGD. Analisis data dilakukan dengan teknik analisis, yaitu: reduksi data, display data, penyimpulan, dan verifikasi. Pengecekan keabsahan data menggunakan teknik triangulasi dan diskusi dengan teman sejawat. Temuan penelitian menunjukkan: (a) nilai-nilai budaya dalam tradisi masyarakat Buton masih terpelihara dan disosialisasikan dalam tiga bentuk tradisi lokal yakni nilai budaya: dalam tradisi kepercayaan, ritual keagamaan Islam, dan tradisi siklus hidup manusia; (b) proses pewarisan nilai-nilai budaya pada tradisi  masyarakat Buton berada dalam lingkungan IPO (input, proses, output) yang secara keseluruhan berada dalam lingkungan kebudayaan dalam struktur stratifikasi masyarakat Buton, (c) model proses pewarisan nilai budaya lokal dalam tradisi masyarakat Buton dilakukan dengan cara sosialisasi kepada semua lapisan masyarakat berdasar mekanisme sibernetik dengan menggunakan pendekatan kepemimpinan karismatik masyarakat Buton (Lebe). Simpulan penelitian ini, adalah: melalui mekanisme sibernetik, lebe berperan sebagai kunci dan kontrol dalam pewarisan nilai-nilai budaya masyarakat Buton. Pendekatan kepemimpinan karismatik yang dimiliki oleh lebe menjadi model pewarisan nilai-nilai budaya kepada masyarakat. Keluarga, pemerintah dan masyarakat sebagai pranata pendukung memiliki tanggung jawab dalam mensosialisasi dan mewariskan nilai-nilai budaya masyarakat Buton kepada generasi selanjutnya.

Page 1 of 2 | Total Record : 12


Filter by Year

2016 2016


Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue