cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sosiohumaniora
Contact Email
sosiohumaniora@yahoo.co.id
Phone
-
Journal Mail Official
santosaku_sumah@yahoo.co.id
Editorial Address
-
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Sosiohumaniora
Published by Universitas Padjadjaran
ISSN : 14110911     EISSN : 24432660     DOI : -
Core Subject : Economy, Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Sosiohumaniora adalah jurnal berskala nasional yang mencakup kajian ilmu sosial dan humaniora. Jurnal ini menaruh perhatian pada persoalan gender, pemberdayaan masyarakat, lembaga dan administrasi publik, sistem pemerintahan lokal dan kesehatan masyarakat. Jurnal Sosiohumaniora akan menerbitkan Artikel terpilih dibawah lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.
Arjuna Subject : -
Articles 748 Documents
 1   2   3   4   5 
SINERGI POLRI BERSAMA MASYARAKAT DI TANJUNG BALAI KARIMUN DALAM MENCEGAH RADIKALISME DAN PENGAMALAN HADIST INTOLERANSI Aslati Aslati; Silawati Silawati; Darmawati Darmawati; M. Fahli Zatrahadi
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4180.317 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22731

Abstract

Menurut Undang-undang yang berlaku di Indonesia pemerintah bertanggungjawab memberikan rasa aman kepada masyarakat.Oleh sebab itu berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk menciptakan rasa aman itu diantaranya melakukan upaya pencegahan munculnya kelompok Radikal dan Intoleransi.Yang menjadi Subjek Penelitian adalah Polri melalui fungsi Bhabinkamtibmas serta unsur terkait dan objek penelitian adalah sinergitas Polri bersama masyarakat dalam upaya pencegahan radikalisme dan Intoleransi serta pengamalan hadist. Setelah dilakukan penelusuran data lapangan maka diperoleh kesimpulan bahwa Polres Karimun melalui fungsi Bhabinkamtibmas secara bersinergi dengan seluruh elemen masyarakat berupaya melakukan langkah pencegahan terjadinya tindakan radikalisme dan intoleransi seperti menyambangi warga masyarakat untuk mendengar secara langsung keluhan warga dan berupaya memberi solusi dari permasahan yang terjadi, menciptakan hubungan yang harmonis antara aparat kepolisian dengan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang bersentuhan langsung dengan warga, memberikan bimbingan atau penyuluhan agama tentang Jihad yang benar menurut Hadits, menyebarluaskan informasi terkait Harkamtibmas, menghidupkan pelaksanaan Siskamling, memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat, memotivasi kegiatan masyarakat yang bersifat positif, berkoordinasi dengan perangkat desa/kelurahan dan pihak-pihak terkait lainnya serta bertindak sebagai mediator, negosiator dan fasilitator untuk kepentingan warga masyarakat dalam rangka pemecahan masalah kejahatan dan masalah sosial lainnya. Di sisi lain secara berkesinambungan Polres Karimun melaksanan Focus Grup Discussion (FGD) dengan masyarakat dalam hal sosialisasi upaya pencegahan radikalisme dan intoleransi melalui lembaga-lembaga seperti Kemenag, FKUB, Lembaga pendidikan, Lembaga Agama lembaga Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif, Media serta LSM yang ada di Karimun. 
KINERJA IMPLEMENTASI TATA KELOLA HUTAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK Rita Rahmawati; Denny Hernawan; Dudung Darusman; Djoyo Sektiono
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7695.465 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.7328

Abstract

Salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam kaitannya dengan kebijakan tata kelola hutan di Indonesia adalah SK Menteri Kehutanan No.175 Tahun 2003. Namun, kebijakan tersebut tidak memperhatikan klaim dan persetujuan masyarakat yang sudah sejak lama tinggal dan bermukim di dalam/dekat dan disekitar kawasan hutan sehingga menimbulkan banyak permasalahan. Penelitian ini menggunakan indikator kinerja implementasi dari Bappenas (2007) dan metode penelitian deskriptif analisis. Hasilnya menunjukkan bahwa kebijakan perluasan tersebut cukup kompleks karena menimbulkan kerugian bagi pengelolaan maupun bagi masyarakat. Kerugian bagi pengelola terkait konflik dengan masyarakat lokal menyebabkan tidak semua program taman nasional dapat dijalankan, sedangkan masyarakat lokal mengalami kerugian yang nyata karena kehilangan hak akses untuk menggarap lahan pertanian yang masuk ke dalam kawasan hutan. Namun demikian, kebijakan perluasan taman nasional tersebut memberi manfaat bagi pengelolaan dan masyarakat disekitar kawasan.Manfaat bagi pengelola adalah semakin luasnya kawasan taman nasional sedangkan bagi masyarakat kaitannya dengan banyaknya program baru yang ditawarkan oleh pemerintah sebagai pengganti nafkah baru.
MODALITAS DINASTI AHMAD HIDAYAT MUS PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MALUKU UTARA 2018 Marno Wance; Raoda M. Djae
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (7639.246 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21547

Abstract

Tujuan penelitin ini adalah menjelaskan modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus (AHM) pada pemilihan kepala daerah di Maluku Utara tahun 2018. Modalitas sangat diperlukan kandidat untuk memperoleh kemenangan di arena politik seperti modal ekonomi, sosial, kultural dan politik. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu studi kasus dengan melakukan wawancara mendalam, pengamatan lapangan serta studi literatur. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) Dari segi modal ekonomi yang dimiliki oleh AHM ada harta kekayaaan sebesar Rp 52.241.112.194,-, terbesar jika dibandingkan dengan modal ekonomi dari pasangan yang lain. (2) Dari segi modal sosial yang dimiliki AHM, didapatinya sejak menjadi Bupati Kepulauan Sula serta memiliki warisan jaringan birokrasi dan basis masa dari Kesultanan Ternate. (3) Dari segi modal politik, AHM telah memilikinya sejak menjadi Ketua DPRD Kepulauan Sula, Bupati Kepulauan Sula serta jaringan partai Golkar Maluku Utara. Secara teoritis, manfaat dari hasil temuan penelitian adalah dapat menambah pengetahuan tentang modalitas, khususnya modalitas dinasti Ahmad Hidayat Mus. Sedangkan, secara praktis penelitian ini bisa menghasilkan bahan kajian dari berbagai pihak yang berkepentingan untuk menganalisis praktek demokrasi daerah di Maluku Utara. 
FAKTOR PENGHAMBAT DAN PENDUKUNG BADAN USAHA MILIK DESA PADA KAWASAN PERTAMBANGAN EMAS DI SUMBAWA BARAT Ibrahim Ibrahim; Iwan Tanjung Sutarna; Ibrahim Abdullah; Kamaluddin Kamaluddin; Mas'ad Mas'ad
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.103 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23464

Abstract

Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada perdesaan kawasan pertambangan emas memiliki nilai tambah dalam mengembangkan usaha. Namun pada kenyataannya program BUMDes belum mampu berbuat banyak dalam menanggulangi kemiskinan di sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penghambat dan pendukung Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) pada kawasan pertambangan emas di Sumbawa Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pengambilan data dilakukan pada perdesaan kawasan pertambangan emas Kabupaten Sumbawa Barat. Kecamatan yang termasuk dalam kawasan pertambangan emas yaitu: Kecamatan Jereweh, Maluk dan Sekongkang. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi, dan observasi dengan subyek penelitian dari pihak desa, pengelola BUMDES, masyarakat penerima manfaat program dan instansi terkait. Validitas data menggunakan teknik triangulasi. Analisis data menggunakan reduksi, display, verifikasi dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa factor penghambat BUMDes pada kawasan pertambangan emas adalah 1) faktor anggaran, 2) factor Sumberdaya Manusia pengelola, dan 3) Terbatasnya dukungan dari pihak swasta,. Factor pendukung sebagai penguat adalah 1) komitmen pemerintah, dan 2) tersedianya potensi Sumber Daya Alam. Keberadaan factor penghambat karena banyak program pemerintah yang dibiayai. Diperlukan kerja keras pengelola BUMDes dalam mengembangkan usaha melalui program-program kreatif dan inovatif untuk dapat berdaya saing. 
KESANTUNAN BAHASA JAWA CERAMAH EMHA AINUN NADJIB GREBEG SURA KE 4000 DI COLOMADU TAHUN 2018 Rizka Rahma Pradana
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4484.992 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.19345

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam bidang sintaksis, morfologi, fonologi, dan sosiolinguistik, serta menemukan potensi yang dimiliki penutur. Teknik simak dan catat untuk mengkaji kesalahan bahasa Indonesia terhadap tokoh ulama Emha Ainun Nadjib saat ceramah “Grebeg Sura ke 4000 di Colomadu Karanganyar”. Jenis penelitian kualitatif. Metode padan digunakan untuk menganalisis data. Teknik pengujian data menggunakan trianggulasi. Ditemukan kesalahan berbahasa bidang sintaksis berupa kemubadziran kata dan ketidakefektifan kalimat, kesalahan bidang morfologi berupa konfiks, dan bidang fonologi terdapat penggunaan bahasa tidak baku. Secara sosiolinguistis terdapat campur kode dan alih kode. Kesalahan yang mendominasi adalah campur kode. Campur kode merupakan potensi untuk menarik perhatian mitra tutur. 
THE GOOD GOVERNANCE IMPLEMENTATION AT VILLAGE LEVEL IN EAST NUSA TENGGARA PROVINCE Ela Lesmanawaty Wargadinata; Ika Sartika
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4778.515 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22120

Abstract

The Government of Indonesia has implemented a progressive policy on rural development since 2015 through distributing enormous budget that has never been given so far, called as village fund policy.  This policy is intended to empowering of poor people in the village throughtout the development of village infrastructure to eliminate poverty or for poverty alleviation. In the period of 2015-2018, the budget increased significantly, reach one billion IDR for each village accros the country.  From the national spending recorded that in 2015, the village fund reaches IDR 20.7 trillion, increased to 47 trillion in 2016, 60 trillion in 2017 and 60 trillion in 2018. These funds utilized mostly for basic rural infrastructures such as road, bridges, drainage, irrigation or clean water supply. Based on the field evidence show that the policy does not yet touch the basic need of the poor people in a rural area.  The rural poor people considered that the program was still not given benefits for them, especially in the economic area. This paper explores the implementation of village fund policy in East Nusa Tenggara (NTT) as the third poorest province in Indonesia through good governance lenses. Based on quantitative analyses, the result shows that participation and responsiveness reveal as determinant factors to the success of village fund policies. 
DAMPAK ERUPSI GUNUNG SINABUNG TERHADAP KONDISI SOSIAL EKONOMI PETANI HORTIKULTURA DI KABUPATEN KARO Hotden Leonardo Nainggolan
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4256.255 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.22382

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui dampak erupsi Gunung Sinabung terhadap kondisi sosial ekonomi petani hortikultura di Kabupaten Karo. Metode analisis data dengan skala semantic differential dan deskriptif. Berdasarkan penelitian disimpulkan; a) erupsi menyebabkan memburukya fasilitas umum meliputi; akses terhadap air bersih, akses energi listrik, layanan kesehatan serta pelayanan rumah ibadah, anak-anak petani terkendala dalam melanjutkan pendidikan. b) petani mengalami keterbatasan dalam mengakses pinjaman untuk pembiayaan usahatani, c) mobilitas pengungsi yang tinggi mengakibatkan menurunnya penawaran tenaga kerja, d) erupsi menyebabkan terjadinya peningkatan rata-rata biaya produksi per petani; usahatani wortel naik 23,01%, usahatani cabai naik 63,60% dan tomat naik 79,86%, e) erupsi mengakibatkan penurunan rata-rata pendapatan per petani; usahatani kol turun 18,34%, usahatani tomat turun 36,31% dan usahatani cabai turun 44,21%. Berdasarkan penelitian disarankan; a) pemerintah harus membantu petani dalam penyediaan; bibit unggul bersertifikat, pupuk subsidi, bantuan modal usahatani dan sarana produksi, b) pemerintah harus melakukan pelatihan dan penyuluhan untuk mengoptimalkan penggunaan faktor-faktor produksi usahatani, c) pemerintah harus melakukan perbaikan fasilitas-fasilitas umum yang mendukung kegiatan usahatani seperti; saluran irigasi, jalan-jalan kesentra usahatani yang telah rusak, d) pemerintah harus melakukan perbaikan atas fasilitas sosial yang mengalami kerusakan seperti; sarana dan prasarana sekolah dan rumah ibadah. 
KONTRIBUSI DUNIA USAHA DALAM PELAKSANAAN PROGRAM CITARUM HARUM (Studi kasus pelaksanaan CSR perusahaan listrik dalam mendukung Program Citarum Harum) Risna Resnawaty; Ishartono Ishartono; Dessy Hasanah
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6383.99 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.20206

Abstract

Artikel ini merupakan hasil penelitian mengenai peran perusahaan dalam pelaksanaan program pelestarian Fungsi sungai Citarum. Sungai Citarum yang tercemar oleh limbah industri, rumah tangga, pertanian dan peternakan, menyebabkan kondisi air sungai menjadi sangat kotor dan mengancam bagi kesehatan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendeskripsikan pelaksanaan CSR dari perusahaan terkait dengan pelaksanaan program Citarum Harum yang dinisiasi oleh pemerintah Jawa Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif, dengan informasi yang dihasilkan dari wawancara mendalam pada perwakilan perusahaan, Dansektor 9 Pangdam III Siliwangi, serta pada masyarakat sekitar waduk Saguling. Hasil penelitian menunjukkan program pelestarian sungai Citarum memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian target produksi perusahaan, sehingga perusahaan berupaya untuk mengintegrasikan program CSR dengan program Citarum Harum melalui program penertiban Jaring Apung dan Pengalihan mata pencaharian bagi masyarakat penambang pasir di sekitar waduk Saguling. Aktivitas CSR perusahaan selaras dengan target pelestarian fungsi Sungai Citarum agar terbebas dari pencemaran dan membawa manfaat bagi masyarakat Jawa Barat, serta sebagai upaya pemenuhan target produksi listrik sesuai dengan kebutuhan dan target nasional. Untuk mencapai keberhasilan program CSR ini perusahaan harus bekerja sama secara intensif dengan pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat setempat. 
PERSEPSI PELAKU USAHA UMKM TENTANG TARIF FINAL 1% MENJADI TARIF FINAL 0,5% DI KOTA BANDUNG Kasir Kasir; Deni Hamdani
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (4345.111 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.23455

Abstract

Perkembangan pelaku usaha UMKM di Indonesia saat ini mengalami kemajuan.Ada 59,2 juta UMKM, dan telah menyerap tenaga kerja nasional 97% serta memberikan kontribusi PDB 57%. Juga untuk wilayah Propinsi Jawa Barat, khususnya di Kota Bandung, pelaku usaha sentra UMKM menurut Dinas Perdagangan dan Perindustrian tahun 2017 terdapat 1.235 unit. Dengan jumlah pelaku usaha UMKM yang meningkat tersebut, tentunya berpotensi untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan baik untuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah berupa pendapatan pajak.Kebijakan-kebijakan pemerintah yang dikeluarkan berkenaan dengan, semaksimal mungkin harus dapat dipahami oleh para pelaku usaha khususnya UMKM.Karena pelaku usaha UMKM tersebut, biasanya masih minim dalam pemahaman perpajakan.Sehingga, apabila pelaku usaha tersebut paham dan sadar. Maka mereka mau untuk membayar pajak atas usaha yang dilakukannya. Metode yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif melalui metode survey padapelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di Kota Bandung. Sampel yang digunakan menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kepercayaan 90%. Sedangkan metode teknik sampling yang digunakan adalah metode probability sampling, dancara pengambilan sampel yaitu dengan carasimple random sampling. Sehingga dalam penelitian ini menghasilan sampel sebanyak 93 pelaku usaha sentra UMKM yang tersebar di kota Bandung. Hasil penelitian menunjukan bahwa sebagian pelaku usaha sentra UMKM di Kota Bandung (daerah Cibaduyut, Sukagalih dan Cihampelas) tidak menyetujui adanya penerapan tarif Final sebesar 0,5% maupun perubahan tarif Final dari 1% menjadi 0,5%. Hal ini terjadi kurangnya respon pelaku usaha sentra UMKM terhadap kebijakan perpajakan yang dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Dirjen Pajak. 
INDONESIA DAN ANCAMAN TERORISME: DALAM ANALISIS DIMENSI IMATERIAL Ardli Johan Kusuma; Tulus Warsito; Surwandono Surwandono; Ali Muhammad
Sosiohumaniora Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5473.749 KB) | DOI: 10.24198/sosiohumaniora.v21i3.21142

Abstract

Pasca peristiwa 9/11, isu terorisme di dunia internasional menjadi isu penting. Bahkan di Indonesia pasca peristiwa serangan terhadap gedung WTC tersebut direspon dengan membuat instrumen kontra treorisme dalam konteks nasional yang kemudian dalam proses pelaksanaannya dianggap melanggar HAM. Padahal fenomena terorisme di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia membuat kebijakan-kebijakan kontra terorisme seperti: pembuatan UU anti terorisme, pembentukan BNPT, serta pembentukan pasukan khusus Densus 88. Tulisan ini ingin menjelaskan adanya pengaruh dari dimensi ide yang mempengaruhi persepsi pemerintah Indonesia dalam memaknai ancaman terorisme yang dibangun dalam konteks konstruksi sosial dalam pergaulan internasional, yang kemudian memberikan pengaruh bagi pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan represif dan cenderung melanggar HAM dalam kontra terorisme karena terorisme dipersepsikan sebagai ancaman nasional yang luar biasa. 

Page 1 of 75 | Total Record : 748

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2001 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26, No 1 (2024): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2024 Vol 25, No 3 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2023 Vol 25, No 2 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2023 Vol 25, No 1 (2023): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2023 Vol 24, No 3 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2022 Vol 24, No 2 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2022 Vol 24, No 1 (2022): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2022 Vol 23, No 3 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, NOVEMBER 2021 Vol 23, No 2 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, JULY 2021 Vol 23, No 1 (2021): Sosiohumaniora: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora, MARCH 2021 Vol 22, No 3 (2020): SOSIOHUMANIORA, NOVEMBER 2020 Vol 22, No 2 (2020): SOSIOHUMANIORA, JULY 2020 Vol 22, No 1 (2020): SOSIOHUMANIORA, MARCH 2020 Vol 21, No 3 (2019): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2019 Vol 21, No 2 (2019): SOSIOHUMANIORA, JULI 2019 Vol 21, No 1 (2019): SOSIOHUMANIORA, MARET 2019 Vol 20, No 3 (2018): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2018 Vol 20, No 2 (2018): SOSIOHUMANIORA, JULI 2018 Vol 20, No 1 (2018): SOSIOHUMANIORA, MARET 2018 Vol 19, No 3 (2017): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2017 Vol 19, No 2 (2017): SOSIOHUMANIORA, JULI 2017 Vol 19, No 1 (2017): SOSIOHUMANIORA MARET 2017 Vol 18, No 3 (2016): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2016 Vol 18, No 2 (2016): SOSIOHUMANIORA, JULI 2016 Vol 18, No 1 (2016): SOSIOHUMANIORA, MARET 2016 Vol 17, No 3 (2015): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2015 Vol 17, No 2 (2015): SOSIOHUMANIORA, JULI 2015 Vol 17, No 1 (2015): SOSIOHUMANIORA, MARET 2015 Vol 16, No 3 (2014): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2014 Vol 16, No 2 (2014): SOSIIOHUMANIORA, JULI 2014 Vol 16, No 1 (2014): SOSIOHUMANIORA, MARET 2014 Vol 15, No 3 (2013): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2013 Vol 15, No 2 (2013): SOSIOHUMANIORA, JULI 2013 Vol 15, No 1 (2013): SOSIOHUMANIORA, MARET 2013 Vol 14, No 3 (2012): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2012 Vol 14, No 2 (2012): SOSIOHUMANIORA, JULI 2012 Vol 14, No 1 (2012): SOSIOHUMANIORA, MARET 2012 Vol 13, No 3 (2011): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2011 Vol 13, No 2 (2011): SOSIOHUMANIORA, JULI 2011 Vol 13, No 1 (2011): SOSIOHUMANIORA, MARET 2011 Vol 12, No 3 (2010): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2010 Vol 12, No 2 (2010): SOSIOHUMANIORA, JULI 2010 Vol 12, No 1 (2010): SOSIOHUMANIORA, MARET 2010 Vol 11, No 3 (2009): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2009 Vol 11, No 2 (2009): SOSIOHUMANIORA, JULI 2009 Vol 11, No 1 (2009): SOSIIOHUMANIORA, MARET 2009 Vol 10, No 3 (2008): SOSIIOHUMANIORA, NOPEMBER 2008 Vol 10, No 2 (2008): SOSIOHUMANIORA, JULI 2008 Vol 10, No 1 (2008): SOSIOHUMANIORA, MARET 2008 Vol 9, No 3 (2007): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2007 Vol 9, No 2 (2007): SOSIOHUMANIORA, JULI 2007 Vol 9, No 1 (2007): SOSIOHUMANIORA, MARET 2007 Vol 8, No 3 (2006): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2006 Vol 8, No 2 (2006): SOSIOHUMANIORA, JULI 2006 Vol 8, No 1 (2006): SOSIOHUMANIORA, MARET 2006 Vol 7, No 3 (2005): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2005 Vol 7, No 2 (2005): SOSIOHUMANIORA, JULI 2005 Vol 7, No 1 (2005): SOSIOHUMANIORA, MARET 2005 Vol 6, No 3 (2004): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2004 Vol 6, No 2 (2004): SOSIOHUMANIORA, JULI 2004 Vol 6, No 1 (2004): SOSIOHUMANIORA, MARET 2004 Vol 5, No 3 (2003): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2003 Vol 5, No 2 (2003): SOSIOHUMANIORA, JULI 2003 Vol 5, No 1 (2003): SOSIOHUMANIORA, MARET 2003 Vol 4, No 3 (2002): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2002 Vol 4, No 2 (2002): SOSIOHUMANIORA, JULI 2002 Vol 4, No 1 (2002): SOSIOHUMANIORA, MARET 2002 Vol 3, No 3 (2001): SOSIOHUMANIORA, NOPEMBER 2001 Vol 3, No 2 (2001): SOSIOHUMANIORA, JULI 2001 Vol 3, No 1 (2001): SOSIOHUMANIORA, MARET 2001 More Issue