cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Published by Universitas Tribhuwana Tunggadewi
ISSN : 20887469     EISSN : 24076864     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Reformasi adalah jurnal peer-review yang menerbitkan artikel tentang praktik, teori, dan penelitian di semua bidang komunikasi politik, komunikasi massa, media & gender, komunikasi pemasaran, pelayanan publik, manajemen publik, pelayanan publik, kebijakan publik, dan otonomi daerah. Scope jurnal terdiri dari sosial, politik, komunikasi. Setiap naskah yang diserahkan akan ditinjau oleh satu peer-reviewer menggunakan metode double blind review. Reformasi : Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial dan Politik diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Jurnal ini diterbitkan setiap enambulan sekali (Januari-Juni dan Juli-Desember).
Arjuna Subject : -
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 10, No 2 (2020)" : 11 Documents clear
MODEL PEMBERDAYAAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Rd Siti Sofro Sidiq
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1954

Abstract

Tujuan dari program pemberdayaan ialah membuka aksesibilitas bagi masyarakat miskin untuk mereka bisa memanfaatkan perlindungan dan jaminan sosial yang diberikan pemerintah untuk keberlangsungan hidup mereka, kemiskinan juga terjadi akibat dari keterbatasan kebijakan, akses dan pendidikan sehingga membuat masyarakat mengalami kesulitan untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Pemberdayaan di Komunitas Adat Terpencil memiliki tujuan untuk membuat model arah kebijakan antara pusat, provinsi dan daerah untuk bisa saling bersinergi sesuai dengan identifikasi setiap daerah, sehingga program-program tepat sasaran dan bisa mengentaskan kemiskinan. Motode penelitian yang digunakan ialah kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data secara studi literatur, wawancara, dokumentasi, dan FGD sehingga mendapatkan informasi yang lebih konkrit. Hasil penelitiannya adalah model pemberdayaan sosial yang tepat untuk mengetaskan kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Meranti membutuhkan beberapa tahapan. Tahapan pertama pemetaan sosial, tahapan kedua penjajagan awal dan tahap ketiga studi kelayakan, semua tahapan tersebut harus dilalui untuk mendapatkan model yang tepat dalam pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang lebih tepat sasaran.Abstract: The purpose of the empowerment program is to open accessibility for the poor so that they can take advantage of the protection and social security provided by the government for their survival, poverty also occurs as a result of limited policies, access and education so that it makes it difficult for people to fulfill their daily lives. Empowerment in Remote Indigenous Communities has the aim of creating a model for policy direction between the central, provincial and regional levels so that they can work together in accordance with the identification of each region so that programs are right on target and can alleviate poverty. The research method used is descriptive qualitative by collecting data by means of literature studies, interviews, documentation, FGDs so as to get more concrete information. The result of the research is that the right social empowerment model to incite poverty in the Meranti Islands district requires several stages such as the first stage of social mapping, the second stage of the initial assessment and the third stage of a feasibility study, all of these stages must be passed to get the right model for empowering remote indigenous communities. more on target.Keywords: Empowerment; Model; Remote Indigenous Community; Poverty
PERAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PAMEKASAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN PEMILU 2019 Sukma Umbara Tirta Firdaus; Syaiful Anam
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1915

Abstract

Artikel ini memaparkan data-data tentang kinerja Bawaslu Kabupaten Pamekasan dalam menangani pelanggaran Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan. Merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-kualitatif. Teknik sampling yang dilakukan purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menangani pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Pamekasan memiliki wewenang untuk menindaklanjuti pelanggaran dari dua sumber. Pertama, pelanggaran yang bersifat temuan, yaitu pelanggaran Pemilu yang ditemukan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pamekasan beserta jajarannya. Kedua, pelanggaran yang bersifat laporan, yaitu dugaan pelanggaran Pemilu yang dilaporkan masyarakat kepada Bawaslu Kabupaten Pamekasan dan jajarannya. Bawaslu Kabupaten Pamekasan telah mewujudkan keadilan dalam pelaksanaan Pemilu 2019 di Kabupaten Pamekasan. Pertama, ditertibkannya setiap APK melanggar di berbagai titik, mulai ukuran terkecil yang dipaku di pohon hingga ukuran terbesar yang dipasang Billboard berbayar. Kedua, semua temuan dan laporan ditangani secara professional berdasarkan aturan dan prosedur yang ada. Juga telah dilibatkannya rakyat Kabupaten Pamekasan secara aktif untuk ikut mengawasi setiap tahapan Pemilu 2019. Banyaknya laporan masyarakat (22 laporan) yang masuk ke Bawaslu Kabupaten Pamekasan, menunjukkan bahwa keterlibatan rakyat di Kabupaten Pamekasan sudah cukup bagus bersama-sama Bawaslu Kabupaten Pamekasan menciptakan keadilan Pemilu di Kabupaten Pamekasan.This article presents data on the performance of the Bawaslu Pamekasan Regency in handling violations of the 2019 Election in Pamekasan Regency. Qualitative research with a descriptive-qualitative approach. The sampling technique used was purposive sampling. The result showed that in handling election violations, Bawaslu Pamekasan Regency had the authority to follow up on violations from two sources. First, violations which are findings, namely election violations were found based on the results of supervision of the Bawaslu Pamekasan Regency and its staff. Second, reporting violations, namely alleged election violations reported by the public to the Bawaslu Pamekasan Regency and its staff. Bawaslu Pamekasan Regency had brought justice in the implementation of the 2019 Election in Pamekasan Regency. First, it disciplines each APK to break at various points, from the smallest size nailed to a tree to the largest size installed by a paid Billboard. Second, all findings and reports are handled professionally based on existing rules and procedures. The people of Pamekasan Regency are also actively involved in overseeing every stage of the 2019 elections. The large number of community reports (22 reports) that came to the Bawaslu of Pamekasan Regency, showed that community involvement in Pamekasan District was quite good together with the Bawaslu of Pamekasan Regency creating Election Justice in Pamekasan Regency.
EFEKTIVITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BATU Dekki Umamur Ra'is; Dody Setyawan; Yordanus Dimus
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1910

Abstract

Keberhasilan pembangunan negara tidak semata-mata ditentukan oleh kekayaan sumber daya alam yang melimpah, tetapi juga ditentukan oleh proses perencanaan pembangunan yang sistematis, terukur, dan menyeluruh (komprehensif). Perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat strategis dan vital dalam pembangunan. Keberhasilan perencanaan, salah satunya diukur dari efektifitasnya. Ada empat indikator efektivitas,  yaitu Ketepatan Waktu, Ketepatan perhitungan biaya, Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan, dan Ketepatan Sasaran. Penelitian in menggunakan pendekatan kualitatif dengan penentuan informan menggunakan metode snowball sampling dan analisa data menggunakan triangulasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan daerah di Kota Batu sudah efektif. Walaupun begitu, masih ada beberapa faktor penghambat yang harus diperhatikan oleh pemerintah kota Batu,  yaitu program kegiatan yang tidak sesuai dengan RPJMD atau visi-misi kepala daerah, sistem ditingkat lokal pemerintahan daerah yang belum tersinkronisasi secara maksimal, sehingga proses input data masih perlu berulang-ulang. Faktor lainnya adalah kurangnya koordinasi antar OPD. Oleh sebab itu diperlukan konsistensi dari semua elemen yang terlibat dalam perencanaan. Komitmen dari kepala daerah, kepala OPD dan elemen lain yang terlibat dalam proses perencanaan harus diperkuat.The quality of a country's growth is decided not just by the availability of plentiful natural resources but also by a formal, tangible and rigorous method of development planning. Planning for construction plays a very pragmatic and vitally significant position in planning. Planning performance, in which one is calculated by its effectiveness. There are 4 efficacy metrics, that' Timeliness, Accuracy in costs, Accuracy in Setting Goals, and Accuracy of Targets. There are four effectiveness measures, which is timeliness, expense accuracy, objective setting accuracy, and aim accuracy. This research uses a qualitative methodology and the snowball sampling process to pick the informant and use triangulation as interpretation of the results. The results showed that regional development planning in Batu had been effective. Even so, there are still some inhibiting factors that must be considered by the local government, the program of activities that are not in accordance with the RPJMD or the vision and mission of the regional head, the system at the local level of the local government that has not been synchronized maximally, so the data input process still needs be repeated. Another factor is the lack of coordination among the OPD. It requires continuity with all the components involved in preparation. Commitments will be reinforced from department leaders, manager level and other aspects participating in the planning phase.Key Words: Effectiveness; Planning; Development; Regional; Government; Governance
POLITISASI ISU PRIBUMI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DKI JAKARTA 2017 DI MEDIA SOSIAL Tri Oka Putra Laksana; Ridho Al-Hamdi; Adibah Dhivani Gusmi
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1870

Abstract

Artikel ini mengkaji tentang politisasi isu pribumi yang dilakukan oleh kubu Ahok dan Anies pada Pilgub Jakarta 2017 di media sosial (medsos). Politisasi diukur dengan tiga indikator: isu/ kepentingan, agenda politik, dan partisipasi. Secara metodologis, artikel ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, facebook menjadi sumber utama untuk melihat prakter politisasi dari kedua kubu di medsos. Temuan penelitian ini menunjukkan tiga hal. Pada indikator pertama, kubu Ahok mengangkat isu Pilkada damai, Jakarta milik semua, dan keadilan untuk Ahok. Sementara kubu Anies menonjolkan isu pemimpin Muslim santun dan reklamasi pantai. Pada indikator kedua, kubu Ahok dan kubu Anies melakukan kampanye melalui konten yang menarik. Pada indikator ketiga, partisipasi yang dilakukan masyarakat adalah memberikan respon pada postingan akun medsos berupa like, share, dan komentar. Dari ketiga indikator terserbut, isu/kepentingan merupakan indikator paling dominan yang menyebabkan terjadinya politisasi isu pribumi pada Pilkada Jakarta 2017 di medsos.This paper examines the politicization of indigenous issues both of Ahok and Anies factions in the 2017 Jakarta gubernatorial election on social media. The politicization is measured by a threefold indicator: issues/interests, political agenda, and participation. Methodologically, this paper uses qualitative research by applying case study. For data-gathering, Facebook is the primary source to investigate the politicization of both factions on social media. The finding demonstrates three things. First, Ahok faction offers the peaceful election, Jakarta belongs to all and the justice for Ahok. Meanwhile, Anis faction proposes the issues of Muslim leaders and reclamation. Second, both factions fight to campaign through social media to attract society’s belief. Third, the participation conducted by society is responding to both factions’ social media accounts with their like, share, and comments. Among those three indicators, the issue/interest is the dominant indicator causing the politicization of indigenous issues in the 2017 Jakarta Gubernatorial election on social media. 
PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN MASYARAKAT PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANJARMASIN Firdaus Firdaus; Irawanto Irawanto
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1907

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa mekanisme, alur pengelolaan pengaduan dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat. Pendekatan penelitan dilakukan dengan deskriftif kualitatif. Data penelitian diperoleh dari sumber informasi dan sumber informasi kunci. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan  wawancara, observasi dan dokumentasi, data hasil penelitian dianalisa dengan langkah reduksi data, penyajian data dan pengambilan kesimpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan Mekanisme dan alur pengaduan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Banjarmasin tidak sesuai dengan Permen PAN RB No. 24/2014. Kedua, Ada 2 (dua) faktor yang menjadi kendala dalam pengelolaan pengaduan pelayanan masyarakat yaitu; a) faktor internal, yaitu kurangnya jumlah orang dan kompetensi petugas b) faktor eksternal yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat karena kurangnya sosialisasi terkait materi aduan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi dinas ini.This study aims to analyze the mechanisms, flow of complaints management and identify the obstacles faced in managing public service complaints. The research approach was carried out with a qualitative descriptive approach. Research data were obtained from sources of information and key sources of information. The technique of collecting data was carried out by observation, interviews and documentation, the research data were analyzed using data reduction, data presentation and conclusion / verification. The results showed that the complaint mechanism and flow at the Banjarmasin Investment Agency and One Stop Integrated Service were not in accordance with the PAN RB Regulation No. 24/2014. Second, there are 2 (two) factors that become obstacles in the management of public service complaints, namely; a) internal factors, namely the lack of the number of people and the competence of officers b) external factors, namely the lack of public knowledge due to the lack of socialization regarding complaint material that is not in accordance with the duties and functions of this agency.Keywords: Management; Public Services; Community Complaints
KAJIAN KEBIJAKAN MODAL SOSIAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK TAMBANG PADA MASYARAKAT PESISIR Fitriansyah Fitriansyah
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1956

Abstract

Social conflicts always occur because of interests in people's lives. Likewise, what happens to coastal communities as a result of negative excesses in carrying out mining activities, so that this environmental condition is not managed wisely and can cause conflicts that are detrimental to the parties concerned. This writing aims to analyze and examine the application of social capital as a policy in resolving conflicts. Qualitative descriptive method, which examines some literature related to the handling of social conflicts, one of which is developing the existing social capital in society. Reference to social capital developed by the government through the Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia as a policy in resolving social conflicts, with the assumption that social capital can generate collective consensus in society to answer problems that lead to social conflict. The conclusion of this conclusion shows that, the development of social capital through social harmony programs are functionally not fully utilized, because of the various connecting services. So that we need the right solutions and strategies in developing these policies.
EFEK DOMINO PASCA DIBANGKITKANNYA KESULTANAN KUTAI KARTANEGERA ING MARTADIPURA Fadli Afriandi; Fachriza Ariyadi
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1919

Abstract

Tulisan ini adalah kajian politik identitas yang bertujuan untuk melihat efek domino yang terjadi ketika rezim pemerintahan di tingkat lokal membangkitkan kembali lembaga formal yang dulu pernah hadir di daerah tersebut. Tulisan ini mengajukan tesis utama bahwa identitas dibangkitkan sebagai alat bagi penguasa dalam merebut, mempertahankan, dan menunjukkan kekuasaan. Lembaga formal yang dihidupkan kembali adalah Kesultanan Kutai Kartanegara yang dibubarkan akibat diberlakukannya Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 dan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan. Tulisan ini menggunakan pendekatan kulturalisme dengan pandangan instrumentalisme menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa rezim membangkitkan kesultanan adalah untuk mendukung proses elektoral dalam pemilihan kepala daerah. Namun tujuan itu tidak tercapai karena Kesultanan Kutai Kartanegara mendukung kerabat kesultanan yang juga ikut dalam proses elektoral tersebut.  Dengan keadaan seperti itu terjadi pergesekan antara rezim pemerintah Kutai Kartanegara dengan Kesultanan Kutai Kartanegara. Akibatnya hajatan tahunan kesultanan (Festival Erau) selama tiga tahun (2004-2006) terhenti karena ketergantungan anggaran pihak kesultanan dengan pemerintah.This paper is a study of identity politics that aims to see the domino effect that occurs when government regimes at the local level revive formal institutions that were once present in the area. This paper proposes the main thesis that primordial identity is raised as a tool for rulers to seize, defend, and show power. The formal institution that was revived was the Kutai Kartanegara Sultanate, which once existed as a state institution and was dissolved due to the enactment of Emergency Law No. 3 of 1953 and Law No. 27 of 1959 concerning the formation of second-level regions in Kalimantan. This paper uses the approach of culturalism with an instrumentalist view that uses qualitative methods and data collection techniques through literature study. The results of this study indicate that the regime arousing the empire was to support the electoral process in regional elections. However, that goal was not achieved because the Sultanate of Kutai Kartanegara supported the Sultanate's relatives who also participated in the electoral process. Under such circumstances there was a friction between the government regime of Kutai Kartanegara and the Sultanate of Kutai Kartanegara. As a result, the annual celebration of the empire (Erau Festival) for three years (2004-2006) was stopped due to the dependence of the Sultanate's budget on the government.
SPENDING REVIEW BERBASIS PERFORMANCE-BASED BUDGETING (PBB) TERHADAP APBD KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2017-2018 Al Fauzi Rahmat; Fajar Rahmanto; Muchammad Iqbal Firmansyah; Dyah Mutiarin
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1676

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana spending review berbasis Performance-Based Budgeting (PBB) terhadap APBD Kabupaten Sleman tahun 2017-2018. Selanjutnya, artikel ini menggunakan metode kualitatif yaitu untuk mengidentifikasi dan menafsirkan sebuah konteks terkait spending review yang perlu di identifikasi secara mendalam. Kemudian, perolahan data dilakukan melalui studi kajian literature (online dan offline). Sebagaimana penggunaan teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan tahapan kodifikasi data, penyajian data dan hasil data penelitian. Hasil penelitin ini menunjukan bahwa kondisi anggaran belanja daerah Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan, namun ditinjau pada sektor anggaran belanja pegawai Pemerintah Kabupaten Sleman mengalami penurunan. Selanjutnya hasil review alokasi yang dilakukan terhadap realisasi anggaran belanja daerah terjadi penghematan anggaran belanja dari tahun 2017 ke 2018. Kemudian, untuk review tolak ukur dan kinerja melalui layanan kesehatan dan pendidikan menunjukan adanya peningkatan angka indeks pembangunan manusia. Lebih lanjut, Analisis Deviasi Kebutuhan menunjukkan dalam dua tahun anggaran Pemerintah Kabupaten Sleman yakni tahun 2017 dan 2018 memiliki tingkat rata-rata deviasi kebutuhan dengan alokasi anggaran belanja daerah sebesar (11,85%).Abstract: This article aims to analyze the extent of spending based on Performance-Based Budgeting (PBB) based Regional Expenditure Budget (APBD) of Sleman Regency in 2017-2018. Furthermore, this article uses a qualitative method to identify and interpret a context related to spending review that needs to be identified in depth. Therefore, data processing through literature studies (online and offline). As the use of data analysis techniques in this study carried out with the stages of data codification, data presentation and results of research data. The results of this research indicate that condition of regional expenditure budgets of the Sleman Regency Government in 2017 and 2018 has increased, but in terms of expenditure budget sector the Sleman Regency Government employees have decreased. Furthermore, the results of a review of the allocations made to the realization of the regional expenditure budget savings spending occurred from 2017 to 2018. In addition, for a review of benchmarks and performance through health and education services showed an increase in the index of human development. Moreover, the Need Deviation Analysis shows that in the two fiscal years the Sleman Regency Government, namely 2017 and 2018, has an average deviation of needs with a regional budget allocation of (11.85%).Keywords: Spending Review; Performance-based Budget; Regional Expenditure Budget; Sleman Regency
MEWUJUDKAN PELAYANAN PRIMA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BADAN KEUANGAN DAERAH Noora Fithriana; Moses Irwanto; Sugeng Rusmiwari
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1784

Abstract

Tujuan penelitian mengetahui pelayanan prima PBB. Penelitian berlokasi di Kantor Badan Keuangan Daerah di Kota Batu. Penelitian ini mengumpulkan data primer dengan mewawancarai informan, mengamati pelayanan pajak dan mendokumentasikannya. Informan penelitian adalah pegawai dan wajib pajak Badan Keuangan Daerah. Penelitian ini juga mendapatkan data sekunder dari Badan Keuangan Daerah. Data penelitian telah dianalisis dengan mereduksi, menyajikan, memverifikasi dan menarik kesimpulan. Untuk mengetahui pelayanan prima PBB pada Badan Keuangan Daerah digunakan “konsep A 6”. Hasilnya, diketahui bahwa Badan Keuangan Daerah menyelenggarakan pelayanan PBB dengan prima. Petugas PBB melayani dengan sikap (Attitude) ramah dan sabar. Perhatian (Attention) diberikan dalam bentuk mendengar dan memproses keluhan dan keberatan dari wajib pajak. Pelayanan dilakukan dengan tindakan (Action) cepat, tepat dan interaktif. Kemampuan (Ability) petugas bersesuaian dengan bidang tugas dan fungsi. Penampilan (Appearance) fisik petugas pelayanan ditunjukkan dengan berseragam rapi, sedangkan penampilan non-fisik dengan tutur kata sopan dan berwibawa. Tanggungjawab (Accountability) pelayanan ditunjukkan dengan menyediakan stan pembayaran, layanan informasi dan menyelesaikan kebutuhan wajib pajaknya. Guna mewujudkan pelayanan prima PBB, perlu kiranya Badan Keuangan Daerah Kota Batu meningkatkan sikap dan tanggungjawab petugasnya.Abstract: The purpose of research found out an excellent service of land and building tax. The research located in the office of City Local Finance Agency of Batu. This research collected primary data by interviewing the informants, observing the service of land and building tax, and documenting it. The research informants were staffs and taxpayers at City Local Finance Agency of Batu. This research got also secondary data from the City Local Finance Agency of Batu. The data were analyzed by reduction, displaying the data, verification, and drawn a conclusion. “A 6 concept” was used to find an excellent service of the land and building tax at City Local Finance Agency of Batu. The results found that City Local Finance Agency of Batu was doing excellently the land and building tax service. The tax staffs served with their patient and friendly attitude. The Agency gave attention by listening and processing the taxpayers’ complaints and objections. The Agency served by a quick, precise and interactive action. The staffs’ ability was consistent with their tasks and functions. The tax staffs showed their physical appearance by wearing neat uniform, while non-physically by influencing and speaking polite words. The Agency provided a booth to pay and serve, and completed the taxpayers’ needs as their service accountability. In order to meet the excellently service of land and building tax, the Agency needs to improve the attitude and accountability of their staffs. 
ANALISIS KUALITAS PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEWUJUDKAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (STUDI INOVASI PROGRAM O-RANGER DI PT. POS PERSERO KOTA MALANG) Nella Faulina RF; Willy Tri Hardianto; Annisa Purwatiningsih
REFORMASI Vol 10, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Tribhuwana Tunggadewi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33366/rfr.v10i2.1908

Abstract

O-Ranger adalah program PT. Pos untuk mempermudah para pelanggan jasa pos dalam mengirim barang. Sistem kerja O-Ranger yaitu dengan mengambil barang langsung ke tempat pelanggan/customer. Penelitian ini akan melihat seberapa puas pelanggan kantor pos terhadap layanan yang diberikan oleh O-Ranger pick up Kota Malang. Tujuan penelitian ini guna mengetahui kualitas dari pelayanan O-Ranger PT. Pos Persero Kota Malang dan mengetahui bagaimana Good Corporate Governance dijalankan dalam program O-Ranger di PT. Pos Persero Kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan yaitu menggunakan snowball sampling yang mana informan pada penelitian ini adalah marketing dari kantor pos kota Malang, tiga orang O-Ranger dan sepuluh orang pelanggan dari O-Ranger. Sumber data primer adalah pelanggan O-Ranger  dan sumber data sekunder adalah pengamatan pada lokasi penelitian secara langsung. Triangulasi data adalah teknik yang digunakan dalam pengumpulan data. Analisa data menggunakan teori dari Miles, Huberman dan Saldana dengan cara: penyeleksian data atau kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Penelitian ini menunjukkan hasil yang baik, dimana pelayanan yang diberikan oleh O-Ranger Kota Malang telah menunjukkan hasil yang baik. Dapat kita lihat dalam dimensi yang ada pada setiap indikator seperti tangible, realibility, responsiviness, assurance juga emphaty menunjukkan respon yang positif dari pengguna jasa O-Ranger PT. Pos Persero telah menyusun pedoman etika bisnis dan tata perilaku (Code Of Conduct). Pedoman ini mengatur tentang etika dalam berbisnis dan berperilaku bagi para insan Pos dan semua yang terlibat didalamnya. Hal ini membuktikan bahwa PT. Pos telah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik. Abstract: O-Ranger is a PT. Pos program to facilitate postal service customers in sending goods. O-Ranger work system that is by taking goods directly to the customer / customer. This study will look at how satisfied the post office customers are with the services provided by the Malang City O-Ranger pick-up. The purpose of this study was to determine the quality of the O-Ranger service of PT Pos Persero Malang City and to find out how Good Corporate Governance was implemented in the O-Ranger program at PT. Pos Persero Malang City. This study used descriptive qualitative method. The technique of determining informants is using snowball sampling, where the informants in this study are marketing from the Malang post office, three O-Ranger and ten customers from O-Ranger. Primary data sources are O-Ranger customers and secondary data sources are observations at research sites directly. Data triangulation is a technique used in data collection. Data analysis uses theories from Miles, Huberman and Saldana by: selecting data or condensing data, presenting data, and drawing conclusions or verifying data. This research shows good results, where the services provided by O-Ranger Malang have shown good results. We can see in the dimensions that exist in each indicator such as Tangible, Reliability, Responsiviness, Assurance as well as Emphaty shows a positive response from O-Ranger service users. PT Pos Persero has compiled a code of business ethics and code of conduct. This guideline regulates ethics in doing business and behavior for the people of the Post and all those involved in it. This proves that PT. Pos Indonesia has implemented Good Corporate Governance (GCG) very well.Keywords: Service; Good Corporate Governance; Customer Satisfaction

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 2 (2023) Vol 13, No 1 (2023) Vol 12, No 2 (2022) Vol 12, No 1 (2022) Vol 11, No 2 (2021) Vol 11, No 1 (2021) Vol 10, No 2 (2020) Vol 10, No 1 (2020) Vol 9, No 2 (2019) Vol 9, No 1 (2019) Vol 8, No 2 (2018) Vol 8, No 1 (2018) Vol 7, No 2 (2017) Vol 7, No 1 (2017) Vol 6, No 2 (2016) Vol 6, No 1 (2016) Vol 5, No 2 (2015) Vol 5, No 1 (2015) Vol 4, No 2 (2014) Vol 4, No 1 (2014) Vol 3, No 2 (2013) Vol 3, No 1 (2013) Vol 2, No 2 (2012) Vol 2, No 1 (2012) Vol 1, No 1 (2011) More Issue