cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Maryuliyanna
Contact Email
maryuliyanna@gmail.com
Phone
+6285321043550
Journal Mail Official
hermeneutikapascaugj@gmail.com
Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati Jl. Terusan Pemuda No. 01 A Cirebon, 45132
Location
Kota cirebon,
Jawa barat
INDONESIA
Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Swadaya Gunung Jati
ISSN : 23376368     EISSN : 26154439     DOI : http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JURNAL HERMENEUTIKA diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati. JURNAL HERMENEUTIKA tujuannya merupakan kumpulan karya tulis ilmiah hasil riset maupun konseptual bidang ilmu hukum dengan ruang lingkup Hukum pidana, Hukum perdata, Hukum tata negara, Hukum administrasi negara, Hukum international, Hukum masyarakat pembangunan, Hukum islam, Hukum bisnis, Hukum acara, dan Hak asasi manusia. JURNAL HERMENEUTIKA menerima tulisan dari para akademisi maupun praktisi dengan proses blind review, sehingga dapat diterima disetiap kalangan dengan penerbitan jurnal ilmiah berkala terbit setiap dua kali dalam setahun periode Februari dan Agustus dengan nomor p-ISSN 2337-6368 serta e-ISSN 2615-4439.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 201 Documents
 3   4   5   6   7 
TANGGUNG JAWAB HUKUM RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN HEALTH CARE-ASSOCIATED INFECTIONS (HAIS) Sutrisno, Endang; Hartini, MC Inge; Mustopo, Mustopo; Ruhyana, Nanang
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3277

Abstract

Rumah Sakit memiliki peran penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal, untuk itu dituntut agar mampu mengelola secara professional dan bertanggung jawab, mengusung arus keutamaan tanggung jawab profesi pada aspek kesehatan, khususnya tenaga medis dan tenaga keperawatan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.  Health-Care Associated Infection (HAIs) penyebabnya terkait dengan proses dan sistem kesehatan. Aspek pertanggungjawaban hukum Rumah Sakit terhadap pasien yang terkena Health care-associated Infections (HAIs) menjadi fokus kajian, dengan pendekatan penelitian yuridis normatif, pada perspektif hukum sebagai kaidah tertulis yang tertuang dalam produk perundang-undangan yang berlaku. Rumah Sakit bertanggung jawab atas tindakan kelalaian tenaga kesehatan di Rumah Sakit, yang menyebabkan kerugian pada pasien, dibutuhkan adanya perlindungan hukum yang memadai sebagaimana tertuang dalam peraturan hukum secara normatif. Dalam hal perlindungan pasien, sebelum pelaksanaan pelayanan medis yang berkaitan dengan tindakan medis, tenaga kesehatan memberikan edukasi terhadap pasien terlebih dahulu, berupa penjelasan mengenai informasi, risiko yang terjadi, serta bentuk penanganannya. Apabila pasien merasa dirugikan dalam hal materiil maupun imateriil, pasien dapat mengajukan gugatan kepada Rumah Sakit yang melakukan kelalaian dan kesalahan, sebagai salah satu bentuk tanggung jawab hukum yang timbul.
PENGAPLIKASIAN TEORI DOUBLE MOVEMENT PADA HUKUM ‘IDDAH UNTUK LAKI-LAKI Masyhuda, Ahmad Ali
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3272

Abstract

?iddah adalah bentuk masa penantian bagi seorang wanita untuk melakukan pernikahan lagi setelah berpisah dengan suaminya akibat cerai hidup maupun cerai mati. Hukum ?iddah untuk perempuan sudah dijelaskan dalam al-Qur?an. Akan tetapi, seiring berkembangnya zaman banyak konsep-konsep baru muncul. Hal ini mengakibatkan suatu problem yang menjadikan pertanyaan, apakah laki-laki harus melakukan ?iddah layaknya seorang wanita. Untuk menjawab persoalan ini diperlukan suatu kajian khusus yang membahas mengenai hal ini. dalam hal ini perlu penafsiran yang menggunakana metode hermeneutika al-Qur?an. Salah satu bentuk hermeneutika al-Qur?an adalah teori double movement yang digagas oleh fazlur Rahman. Dengan bantuan teori ini diharapkan bisa menjawab pertanyaan yang mempertanyakan, apakah laki-laki juga harus ikut ?iddah.
PENERAPAN PRINSIP AKUNTABILITAS (ACCOUNTABILITY) DAN PRINSIP PERTANGGUNGJAWABAN (RESPONSIBILITY) GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) TERKAIT PERJANJIAN SRIWIJAYA AIR TRAVEL PASS (SJTP) Maheswari, Ayunda Gayatri; Murwadji, Tarsisius; Suwandono, Agus
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3273

Abstract

Penerapan prinsip Good Corporate Governance (GCG) mengarahkan perusahaan untuk membentuk tata kelola manajemen perusahaan yang bersih, transparan, dan professional. Penerapan prinsip GCG di Indonesia masih tergolong rendah, berakibat pada munculnya salah satu kasus yaitu mengenai Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai penerapan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) terkait Perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) dan apakah penerapannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan pengaturan lainnya, dan menganalisis akibat hukum apabila tidak diterapkannya prinsip tersebut di PT. Sriwijaya Air. Metode penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis implementatif, yaitu metode penelitian hukum yang mencari kesesuaian fakta di lapangan dengan peraturan yang mengaturnya, dalam hal ini  prinsip Good Corporate Governance (GCG) di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang akan menjadi dasar yuridis terkait perjanjian keanggotaan Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) serta peraturan perundang-undangan lainnya. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa maskapai Sriwijaya Air belum menerapkan prinsip Akuntabilitas (Accountability) dan prinsip pertanggungjawaban (Responsibility) Good Corporate Governance (GCG) di dalam peraturan internal perusahaan dan secara otomatis tidak pula diterapkan di dalam perjanjian Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP) sehingga pihak maskapai Sriwijaya Air memiliki kewajiban untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen/anggota Sriwijaya Air Travel Pass (SJTP).
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI APABILA TERJADI KREDIT MACET DARI ANGGOTA KOPERASI DALAM LINKAGE PROGRAM POLA CHANNELING DITINJAU DARI TEORI PERTANGGUNGJAWABAN BADAN HUKUM KOPERASI Putri, Salma Indah; Murwadji, Tarsisius; Saleh, Kilkoda Agus
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i1.3274

Abstract

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai badan usaha yang tidak berbadan hukum memiliki peran besar dalam pembangunan ekonomi nasional. Pemerintah dengan tujuan untuk memudahkan UMKM mengakses pendanaan dari perbankan membuat pengaturan mengenai linkage program. Linkage program memiliki tiga pola yaitu: channeling, executing, dan joint financing. Dalam linkage program pola channeling kedudukan Koperasi hanya sebagai penghubung antara Bank Umum dengan Anggotanya dan tidak mempunyai kewenangan untuk memutus pemberian kredit kepada Anggotanya. Akan tetapi, apabila terjadi kredit macet dari Anggota Koperasi menimbulkan permasalahan perihal pertanggungjawaban Pengurus Koperasi atas kredit macet tersebut.
SIYASAH DUSTURIYYAH: PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KORBAN PERDAGANGAN ORANG DI SAMBAS Hasiah Hasiah; Sri Sudono Saliro; Tamrin Tamrin; Tito Inouva Harada
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4895

Abstract

Pemberian perlindungan terhadap korban perdagangan orang yang pada umumnya perempuan dan anak serta untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang di Kabupaten Sambas, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah. Tulisan artikel ini mengangkat permasalahan bagaimana kewenangan pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah dusturiyyah dan bagaimana mekanisme pembentukan Perda No. 3 Tahun 2015 dalam perspektif siyasah dusturiyyah. bahwa Al-Sultah at-Tasyriiyyah dengan kewenangan pemerintah daerah membentuk Perda No. 3 Tahun 2015 yaitu bersumber pada perolehan kewenangan undang-undang tertinggi, kewenangan Al-Sultah at-Tasyriiyyah diakui atas dasar kesamaan aqidah dan kepatuhan umat terhadap pemimpin yang dianggap perantara aturan Allah, sedangkan dalam konteks pemerintah daerah keberadaannya berdasarkan dipilihnya rakyat dan kewenangannya bersifat memaksa. Berkaitan dengan mekanisme proses terbentuknya Perda No. 3 Tahun 2015 memiliki relevansi dengan terbentuknya hukum dalam konsep ketatanegaraan Islam yaitu mempunyai illat (latarbelakang/sebab harus dibentuknya aturan), berlandaskan nash/undang-undang tertinggi, ijtihad (upaya mencari solusi/penggalian hukum) dan mekanisme syura (musyawarah) dalam proses persidangan dan penetapan Perda.
PELAKSANAAN SIDANG VIRTUAL DIMASA PANDEMI COVID-19 OLEH PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI BARRU Tri Utami Putri; Nur Azisa; Hijrah Adhyanti Mirzana
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5705

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru. Tipe penelitian ini adalah penelitian hukum empiris (social legal research). Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara secara mendalam (deep interview) dan tanya jawab dengan responden pada Kejaksaan Negeri Barru ataupun Hakim Pada Pengadilan Negeri Barru. Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder kemudian dianalisis secara kualitatif. Yakni menyajikan secara deskriptif, dengan menjelaskan, menggambarkan dan menguraikan masalah-masalah yang akan dikaji dan penyelesaiannya berkaitan proses persidangan secara virtual berdasarkan SE Jaksa Agung Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID 19). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan sidang Virtual dimasa pandemi Covid-19 yang dilakukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar. Sebagian besar terdakwa disidangkan dari tempat terdakwa ditahan, dalam hal ini rumah tahanan negara Polres dan Rumah tahanan negara Kelas IIb Barru. Selanjutnya terkait dengan pemeriksaan saksi dilakukan di kantor kejaksaan dimana telah tersedia 1 ruangan khusus untuk menghadirkan saksi secara virtual. Dalam hal saksi berhalangan hadir, penuntut umum menjelaskan hal tersebut kepada Majelis Hakim kemudian meminta persetujuan Majelis agar pemeriksaan terhadap saksi yang berhalangan hadir di kantor Kejaksaan Negeri Barru diperiksa dari kediaman Saksi. Demikian pula halnya dengan pemeriksaan terhadap Ahli. Proses persidangan secara virtual yang telah dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Barru berjalan dengan lancar dan Efektif serta mendukung perwujudan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.
IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENYELESAIAN KECELAKAAN LALU-LINTAS DI TINGKAT PENYIDIKAN (Studi Di Wilayah POLRES Cirebon Kota) Adamsyah Nadeak; Ibnu Artadi; Waluyadi Waluyadi
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v3i1.2006

Abstract

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki kewenangan yang sangat luas untuk menjalankan tugas-tugasnya sesuai yang diatur dalam Undang-undang Kepolisian dan Kode Etik Kepolisian. Dalam menjalankan tugas tersebut Kepolisian memiliki kewenangan untuk memutuskan sesuatu tindakan tidak hanya berdasarkan ketentuan-ketentuan peraturan, Undang-undang atau hukum yang berlaku tetapi atas dasar kebijaksanaan, pertimbangan atau keadilan menurut penilaiannya sendiri. Kewenangan tersebut dikenal dengan diskresi Kepolisian.Adapun permasalahan dalam penulisan ini adalah apa yang menjadi dasar pertimbangan Polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu-lintas dengan menggunakan Diskresi? dan bagaimana pelaksanaan Diskresi yang seharusnya dilakukan oleh polisi dalam menyelesaikan kasus kecelakaan lalu-lintas?Pendekatan dalam penelitian adalah pendekatan yuridis. Tindakan Diskresi penyidik kepolisian di dalam penanganan kasus kecelakaan Lalu-Lintas belum cukup didukung oleh peraturan Perundang-Undangan yang ada, dimana landasan peraturan yang dijadikan landasan diskresi penyidik belum cukup komprehensif, karena dalam dasar hukum tersebut berlaku secara umum tanpa adanya pengaturan secara khusus serta detail dalam substansi peraturan perundangan-undangan tentang pelaksanaan diskresi kepolisian, dan selama ini kepolisian hanya mengacu kepada Peraturan Kapolri.
BENTUK INSIDER TRADING SERTA IMPLEMENTASI MISAPPROPRIATION THEORY BAGI PELAKU INSIDER TRADING DI BURSA EFEK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1995 TENTANG PASAR MODAL Daud Munasto; Taun Taun
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v4i2.4113

Abstract

Bursa efek merupakan pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdaagangkan efek diantara mereka. Efek yang diperjualbelikan dapat berupa saham, obligasi, reksadana atau produk derivatif lainnya. Untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, perusahaan, dan pihak terkait lainnya pemerintah membuat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Didalam pelaksanaan masih terdapat beberapa orang atau pihak mencoba mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan menggunakan akses yang mereka miliki melalui misappropriation theory sehingga membuat investor tidak nyaman dalam menjalankan transaksi jual beli efek.
POLITIK HUKUM PENGATURAN TINDAK PIDANA PEREDARAN NARKOTIKA BERDASARKAN HUKUM INDONESIA Andi Dasril Dwi Darmawan; Achmad Ruslan; Musakkir Musakkir
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i2.5696

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan Hukum Indonesia. Tipe penelitian ini adalahPenelitian ini menggunakan tipe pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh dari wawancara dan studi kepustakaan. data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum pengaturan tindak pidana peredaran narkotika berdasarkan hukum indonesia dapat dilihat dari sinkronisasi antara Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, kualifikasi tindak pidana peredaran narkotika yaitu melanggar Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125 dan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan perumusan sanksi pidana yang yaitu ancaman pidana tertinggi adalah pidana mati, Dalam hal penjatuhan pidana penjara terbagi atas dua yaitu pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara dalam kurun waktu tertentu paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua) puluh tahun. Sementara pidana denda juga diatur maksimal sepertiga ditambah Rp 10 miliar dan minimal Rp 400 juta.
MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA/KONFLIK PERTANAHAN MEDIATION AS AN ALTERNATIVE FOR RESOLVING LAND DISPUTE/CONFLICTS Bambang Saputro
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v6i1.6783

Abstract

Sebagai Institusi/lembaga yang berwenang di bidang pertanahan, sudah seharusnya Kementerian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional memberikan alternatif solusi atas berbagai masalah kasus pertanahan di Indonesia. Alternatif penyelesaian kasus pertanahan dimaksudkan agar dapat mengurangi jumlah sengketa/ konflik pertanahan yang dari waktu ke waktu cenderung meningkat. Salah satu alternatif penyelesaian kasus pertanahan yang perlu terus dikembangkan adalah Mediasi. Dalam proses mediasi akan memberikan penyelesaian yang menguntungkan para pihak yang bersengketa. Bisa dibayangkan saat ini jumlah sengketa / konflik pertanahan semakin banyak, hal ini bisa dipahami karena sumber daya tanah yang relatif terbatas sedangkan di sisi lain permintaan dan pemanfaatan akan sumber daya tanah terus meningkat sehingga sangat berpotensi meningkatnya sengketa/konflik atas tanah. Dalam penelitian ini penulis tertarik untuk meneliti dan membahas tentang pelaksanaan mediasi di Kantor Pertanahan dalam rangka menangani dan menyelesaikan kasus pertanahan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan mediasi pertanahan di Kantor Pertanahan didasarkan kepada Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.Mediasi pertanahan perlu dikembangkan karena merupakan cara penyelesaian perselisihan kasus pertanahan melalui perundingan/musyawarah untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu/difasilitasi oleh Mediator dari Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan  Nasional.  Namun dalam Peraturan tersebut belum memberikan petunjuk teknis/petunjuk pelaksanaan bagi pelaksanaan mediasi secara lebih konkrit. Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para Mediator perlu terus dilakukan pelatihan dan pendidikan Mediator agar lebih profesional dalam menangani dan menyelesaikan kasus-kasus pertanahan.

Page 5 of 21 | Total Record : 201

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2007 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7, No 1 (2023): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2022): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 2 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 2 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 2 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 3, No 1 (2019): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 2 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 2, No 1 (2018): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 1, No 1 (2015): Jurnal Ilmu Hukum Hermeneutika Vol 1, No 1 (2007): Jurnal Hukum Hermeneutika More Issue