cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Risal
Contact Email
muhammadrisal2012@gmail.com
Phone
+6282158754039
Journal Mail Official
jurnal.adm.reform@unmul.ac.id
Editorial Address
Jl. Muara Muntai, Samarinda, Kalimantan Timur, Indonesia
Location
Kota samarinda,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Administrative Reform
Published by Universitas Mulawarman
ISSN : 23376709     EISSN : 26156709     DOI : http://dx.doi.org/10.30872/jar
Core Subject : Science, Education, Social,
Decision Sciences, Operations Research & Management Education Social Sciences
Lingkup dan fokus naskah Jurnal Administrative Reform mencakup bidang Administrasi Negara. Tujuan dari penerbitan Jurnal Administrative Reform adalah sebagai media publikasi ilmiah dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Negara. Jurnal Administrative Reform memuat tulisan ilmiah yang berasal dari hasil penelitian yang terkait dengan administrasi negara, serta tulisan ilmiah di bidang pemerintahan, birokrasi, pelayanan publik, manajemen, organisasi, dan politik dari kalangan akademisi, praktisi serta para profesional di bidang Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 13 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM" : 13 Documents clear
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL NO.28 TAHUN 2009 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA JASA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA PADA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR DI KOTA SAMARINDA ., Sukariamat
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (302.176 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.478

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyelenggaraan Usaha Jasa Pertambangan pada Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Kaltim.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa  implementasi Permen ESDM No. 28 pada Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Kaltim  khususnya pada bidang Usaha Jasa pertambangan umum  penerapan pelaksanaan kebijakan  adalah sebagai berikut: Dalam melakukan kegiatan pengawasan pelaksanaan di lapangan staf yang berkompeten masih belum cukup jumlahnya sehingga Dinas Pertambangan dan Energi Prov.Kaltim harus menambah staf pengawas Inspektur Tambang saat ini hanya 5 (lima) Inspektur Tambang sehingga dapat benar-benar mengawasi kegiatan perusahaan jasa kontraktor yang telah melaksanakan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No. 28 Tahun 2009. Dalam melaksanakan kegiatan dilapangan perusahaan jasa (kontraktor) pertambangan masih banyak yang belum mempunyai Standard Operation Prosedur (SOP) perusahaan jasa kontraktor harus memiliki Standard Operation Prosedur (SOP) dalam melakukan kegiatan dilapangan. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur belum maksimal melakukan sosialisasi tentang pengelolaan penambangan yang baik dan benar terhadap perusahaan jasa penambangan sesuai dengan  Peraturan Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral No.28 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaran Usaha Jasa Mineral dan Batubara. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur belum maksimal memberikan sangsi administratif terhadap perusahaan jasa yang tidak mengirimkan laporan kegiatan dan yang tidak memiliki izin usaha jasa maupun kegiatannya yang tidak sesuai dengan bidang yang tertuang dalam surat izin. Setiap kontrak kerja yang telah disepakati tidak boleh di alihkan kepada pihak lain sebelum mendapat persetujuan dari pihak pemilik konsesi Wilayah Usaha Pertambangan dan diketahui oleh pihak Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Timur.
PENGARUH PENEMPATAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Atkhan .; Anthonius Margono; Gunthar Riady
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (503.018 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.469

Abstract

Peningkatan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya melalui motivasi kerja, disiplin kerja, kepemimpinan dan promosi. Kinerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sebuah kinerja sangat dibutuhkan sebagai kekuatan atau pendorong yang akan mewujudkan keberhasilan suatu organisasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa terdapat pengaruh/hubungan yang positif antara penempatanpegawai yang tepat  terhadap kinerja Pegawai pada Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur , hal ini dibuktikan bahwa Penempatan merupakan salah satu faktor  yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Pegawai yang dibuktikan dengan hasil penelitian menunjukan persentase 81,22 % dan yang sisanya 18,78 % dipengaruhi oleh faktor – faktor lain.
STUDI TENTANG KINERJA PEGAWAI SUBBIDANG MUTASI ANTAR DAERAH DAN PUSAT DALAM PELAYANAN MUTASI PEGAWAI ANTAR DAERAH DI KABUPATEN KUTAI TIMUR Muhammad Harun Al Rasyid; Sutadji .; Syahrani .
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (384.643 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.474

Abstract

Pengelolaan kepegawaian Daerah merupakan salah satu bagian vital dari implementasi Otonomi Daerah, mengingat eksistensi pegawai atau birokrat di Daerah sangat menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan di Daerah. Aparatur Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian tujuan-tujuan implementasi Otonomi Daerah sesuai dengan latar keahliannya dan bidang tugas yang dimilikinya, yang akan menempatkannya dalam rangkaian sistem pemerintahan di Daerah.
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORGANISASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI PADA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Muhammad Agus Rakhman; Masjaya .; Sugandi .
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (427.054 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.479

Abstract

Kepuasan Kerja Pegawai merupakan keadaan  yang sifatnya subyektif yang merupakan hasil kesimpulan  yang didasarkan pada suatu perbandingan  mengenai apa  yang secara nyata diterima  oleh pegawai dari pekerjaannya dibandingkan dengan apa yang diharapkan, diinginkan. Upaya meningkatkan kepuasan kerja para pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur dapat dilakukan  melalui Promosi, Pengawasan, Kompensasi, Lingkungan Kerja, dan Komunikasi
PELAKSANAAN PROGRAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES (CSR) PT. INDO TAMBANGRAYA MEGAH TBK DALAM UPAYA PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN DI KELURAHAN BONTANG LESTARI Muhammad Deddy Arianto; Achmad Djumlani; Rosa Anggraeny
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (430.224 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.470

Abstract

 Artikel ini memaparkan implementasi pelaksanaan program Corporate Social Responsibilities di PT. Indo Tambangraya Megah Tbk. Dengan prestasi keuntungan perusahaan yang mencapai angka Trilyunan rupiah, dalam melaksanakan Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, Manajemen menyisihkan dana dari keuntungan bersih melakukan pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat setempat di sector perikanan kelautan, pertanian dan peternakan yang dilaksanakan secara sistematis oleh Community Consultative Committee (divisi pelaksana CSR PT. Indo Tambangraya Megah Tbk). Pelaksanaan ini tidak lepas kordinasi dan sinergi positif secara bottom up, dengan Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah , Pemerintah Kota dan Ormasy. Bontang Lestari sebagai wilayah dengan karakteristik alam yang ada, memiliki potensi geografi yang sangat mendukung terhadap pengembangan sector perikanan kelautan melalui budidaya ikan air tawar dan rumput laut, sementara sector pertanian melalui buah dan sayur, dan peternakan dengan ayam potong. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UMKM yang menerima bantuan Corporate Social Responsibilities terdapat perubahan signifikan terhadap pengembangan usaha mereka dan adanya potensi ekonomi yang cukup besar bila dikelola secara kesinambungan dan pendampingan “Bapak Angkat”. Hal lain ialah terdapat kendala di antaranya adalah manajemen usaha kecil yang masih belum sempurna dan sikap mental usaha yang lebih positif. 
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 02 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH DI KELURAHAN SEMPAJA UTARA DAN KELURAHAN SEMPAJA SELATAN KOTA SAMARINDA Ghea Puspita Sari; Aji Ratna Kusuma; Rita Kalalinggi
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.939 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.475

Abstract

Implementasi kebijakan adalah proses melaksanakan keputusan kebijakan, proses implementasi kebijakan dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dalam bentuk program-program yang telah ditetapkan. Untuk memperoleh hasil seperti yang diharapkan dalam proses pengambilan keputusan perlu melibatkan berbagai unsur, sehingga hasil keputusan akan melahirkan suatu produk kebijakan yang menyentuh atau mewakili semua kepentingan. Implementasi kebijakan tidak dapat berjalan dengan baik, karena dalam proses kebijakan selalu ada kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dengan apa yang ingin dicapai. Faktor komunikasi sangat penting, karena didalam pengimplementasian setiap individu harus mengetahui informasi tentang apa yang dilakukan pemerintah, implementasi harus diinformasikan kepada aparat sehingga harus jelas, tepat dan konsisten. Faktor sumber daya harus ada, guna menjamin kelancaran implementasi. Oleh karena itu apabila menginginkan implementasi berhasil dengan baik maka harus dituntut kualitas aparatur yang baik, apabila tidak dipenuhi akan mengakibatkan kurang efektifnya pengimplementasian sebuah kebijakan.
ANALISIS KINERJA PELAYANAN PUBLIK PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) TIRTA KENCANA KOTA SAMARINDA Rinda Sandayani Karhab; Muhammad Jamal Amin; Rosa Anggraeny
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (443.565 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.471

Abstract

This study aims are to determines: Public Satisfaction Index value of public service performance, provided service performance and interest grade towards customers, performance and importance grade compatibility of service elements according to the customers, and to discover public service dimensions that are urgently required to be improved which became public satisfaction measurement in order to increase the level of the public satisfaction against services provide by PDAM Tirta Kencana Samarinda City. As the sources of data are: the questionnaire by the amounts of respondents is 150 people (selected by using accidental sampling method), research point and the documents. The results of this research indicate that PDAM Tirta Kencana Samarinda City public service performance classified is relatively less good, by the value of Community Satisfaction Index of 2,48 and the conversion value is 62,21, this means the service quality is C. According to the performance analysis through Cartesian Diagram, shows that there are several dimensions urgently needed to be improve, i.e. service procedures, responsibility, service receive impartiality and service officer complaisance and hospitality. 
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP PELAYANAN PUBLIK DI KANTOR CAMAT TENGGARONG KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA Noor Ikhsan Muttaqin; Djumadi .; Muhammad Noor
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (398.246 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.476

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh motivasi kerja terhadap pelayanan publik di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam penelitian ini penulis menggunakan data primer yang bersumber dari responden yang merupakan seluruh pegawai pada Kantor Camat Tenggarong yang berjumlah 59 orang beserta data sekunder yang bersumber dari berbagai dokumen dan literatur. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara melaku- kan observasi, menggunakan angket atau daftar pertanyaan dan dokumentasi. Teknik analisa data yang dipergunakan adalah dua macam uji regresi, yaitu regresi linier sederhana. Dari penelitian ini diketahui bahwa : 1) Motivasi kerja berpengaruh kuat terhadap pelayanan publik di Kantor Camat Tenggarong Kabu paten Kutai Kartanegara. Maka kontribusi motivasi kerja terhadap pelayanan publik di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu apabila motivasi kerja diting- katkan, maka akan berpengaruh terhadap pelayanan publik yang dise- lenggarakan pada organisasi tersebut, 2) Motivasi kerja internal lebih ber- pengaruh kuat terhadap pelayanan publik di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara, daripada motivasi kerja eksternal, 3) Pegawai pada Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki motivasi kerja internal yang lebih besar daripada motivasi kerja ekternal yang berasal dari organisasi, 4) Bentuk motivasi kerja internal di Kantor Camat Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara yang paling dominan adalah pemenuhan kebutuhan hubungan sosial berupa adanya situasi kerja yang terjalin harmonis antara sesama pegawai maupun dengan masyarakat, sedangkan bentuk motivasi kerja eksternal yang paling dominan adalah pemberian imbalan yang berupa kesesuaian besaran imbalan yang diterima dengan beban kerja pegawai, ketepatan waktu penerimaan imbalan serta terpenuhinya kebutuhan hidup pegawai dan keluarganya melalui imbalan tersebut.
VARIABEL-VARIABEL YANG MEMPENGARUHI DISIPLIN PEGAWAI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Achmad Rasyidi; Dan Buntu Paranoan; Achmad Djumlani
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (400.446 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.467

Abstract

Disiplin kerja  pegawai dalam melaksanakan tugas  dan kewajiban sebagai penunjang  suksesnya organisasi dalam mencapai tujuan, maka peran pimpinan sangat menentukan dalam meningkatkan  kualitas sumber  daya manusia melalui disiplin kerja pegawai. Disiplin kerja pegawai merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan dalam suatu organisasi, dimana  dengan disiplin diharapkan  mereka memiliki rasa tanggung jawab  untuk melaksanakan tugas, merencanakan, mengatur dan mengendalikan potensi Sumberdaya manusia serta dapat meningkatkan kesejahteraan pada pegawai. Kedisiplinan pegawai di Dinas Sosial Provinsi kalimantan Timur yang berjalan selama ini  terlihat belum optimal, disebabkan karena peran pemimpin dalam melaksanakan fungsi kepemimpinannya, pemberian insentif serta kurangnya pengawasan.  
FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP KINERJA PEGAWAI BADAN LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI KALIMANTAN TIMUR Fadhilah Marhari; Muhammad Jamal Amin; Heryono Susilo Utomo
Jurnal Administrative Reform Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM
Publisher : Magister Administrasi Publik FISIP Universitas Mulawarman

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (337.348 KB) | DOI: 10.52239/jar.v1i2.472

Abstract

Peningkatan Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah dapat dilakukan melalui beberapa cara, misalnya melalui motivasi kerja,  disiplin kerja, kepemimpinan  dan promosi. Kinerja Badan Lingkungan Hidup  Provinsi Kalimantan Timur  sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Sebuah kinerja  sangat dibutuhkan sebagai kekuatan atau pendorong yang akan mewujudkan  keberhasilan pencapaian tujuan suatu organisasi. Kinerja merupakan hasil pekerjaan yang mempumyai hubungan kuat dengan tujuan strategis organisasi

Page 1 of 2 | Total Record : 13

 1   2 

Filter by Year

2013 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10, No 2 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 10, No 1 (2022): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 2 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 9, No 1 (2021): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 2 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 8, No 1 (2020): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 2 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 7, No 1 (2019): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 2 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 1 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 4 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 6, No 3 (2018): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 4 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 3 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 2 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 5, No 1 (2017): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 3 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 2 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 1 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 2 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 4 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 3 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 1 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 4 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 4, No 4 (2016): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 4 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 3 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 3, No 1 (2015): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 2, No 2 (2014): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 3 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 2 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM Vol 1, No 1 (2013): JURNAL ADMINISTRATIVE REFORM More Issue