cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Alpi Syahrin
Contact Email
eksekusi.journaloflaw@gmail.com
Phone
+6285271930852
Journal Mail Official
eksekusi.journaloflaw@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/about/editorialTeam
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Eksekusi : Journal Of Law
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 27145271     EISSN : 26865866     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Eksekusi (Journal Of Law) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Eksekusi (Journal Of Law) sebagai salah satu Media pengkajian dan penyajian karya Ilmiah terutama dibidang Ilmu Hukum (Kajian Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional, dll).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 49 Documents
 1   2   3   4   5 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA Lovelly Dwina Dahen
Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 2 (2021): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v3i2.13358

Abstract

ABSTRAKHak atas kekayaan intelektual (HAKI) adalah hak kebendaan, hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak dan hasil kerja rasio manusia yang disebut juga dengan intelectual property rights. Ruang lingkup HAKI meliputi, hak cipta, hak paten, hak merek, rahasia dagang, hak desain industri, hak perlindungan varietas tanaman dan hak desain tata letak sirkuit terpadu. Dalam hal ini penulis menitikberatkan pembahasan HAKI di bidang hak cipta. Sangat penting dipahami mengenai pencipta dan pemegang hak cipta. Hukum tidak hanya memberikan perlindungan kepada pencipta tetapi juga kepada pemegang hak cipta. Artinya, pemegang hak cipta tidak hanya oleh pencipta saja tetapi juga bisa dimiliki oleh pihak lain melalui pengalihan hak sebagai salah satu wujud hak mutlak pencipta.Dari tindakan pengalihan hak cipta tersebut akan menimbulkan konsekuensi yuridis yang berbeda bagi pemegang hak cipta yang diperoleh melalui pengalihan serta bentuk jaminan perlindungan hukum bagi mereka. Hal ini sangat terkait dengan kewenangan bertindak bagi pemegang hak cipta kedepannya baik berupa hak moral maupun hak ekonomi. Hubungan hukum yang terjadi diawali dengan perbuatan hukum yang berbeda sehingga konsekuensi yuridisnya pun berbeda. Seberapa besar penguasaan pemegang hak cipta yang bukan pencipta tergantung dari bentuk tindakan pengalihan yang dilakukan. Begitu juga halnya dengan perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta melalui lisensi dimana tidak semua pemegang lisensi dapat dikatakan sebagai pemegang hak cipta.
PERAN PARTAI POLITIK DALAM DEMOKRASI PERWAKILAN M. Alpi Syahrin; Imelda sapitri
Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 2 (2020): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v2i2.10767

Abstract

Partai memainkan peran penghubung yang sangat startegis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Dalam demokrasi kehadiran partai politik adalah suatu keniscayaan dalam rangka memainkan fungsi representasi manakala partai politik masuk ke arena pemilu. Dalam pemilu, partai politik boleh dikatakan sebagai aktor tunggal pengisian jabatan dalam lembaga-lembaga negara. Partai politik dapat mengusulkan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Oleh karena itu, wajar apabila recall bagi kalangan politisi senayan dianggap sebagai momok, atau ranjau demokrasi. Mekanisme kontrol itu juga tidak boleh mengesampingkan kedaulatan rakyat, bahkan dapat membelenggu anggota dewan yang menyeruakan aspirasi yang diwakilinya. Mengingat kekuasaan yang besar cenderung melahirkan abuse of power sehingga mengakibatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat tidak dapat berekspresi secara bebas dalam menyuarakan aspirasi rakyat yang diwakili karena harus mengikuti kebijakan dan arahan partai sehingga yang terjadi hubungan antara wakil dan terwakili sebagai partisipan. Setiap negara memiliki sistem perwakilan begitu juga Indonesia melihat ada tiga lembaga yang berada dalam rumpun legislatif yaitu Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dengan kewenangan secara tersendiri yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 maka dapat sistem perwakilan yang dianut Indonesia merupakan sistem yang khas Indonesia karena dibentuk sebagai perwujudan kebutuhan, kepentingan serta tantangan bangsa dan negara Indonesia.
PEMUATAN KETENTUAN PIDANA DALAM PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG Ali Marwan Hsb
Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 1 (2021): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v3i1.11954

Abstract

Based on Article 11 Law Number 12 of 2011 on Legislation Making mentioned material contents of a Government Regulation in Lieu of Law are similar to those of a Law. This then becomes the question wheter what is meant by the material content includes material content regarding criminal provisions. In practice, after comes into force Law Number 12 of 2011 on Legislation Making, there are Government Regulation in Lieu of Law which contents criminal provisions. In this paper, it is stated that Government Regulation in Lieu of Law should not contents criminal provisions, because in addition contrary to reference techniques on Law Number 12 of 2011 on Legislation Making, loading of criminal provisions also has the potential violate human rights.
MONOPOLI PERUSAHAAN RITEAL MODREND Basir Basir Basir; Renny Rahmalia
Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 2 (2021): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v3i2.13679

Abstract

AbstractThe Indonesian retail industry is a strategic industry for Indonesia's economic development. In a claim, the Association of Indonesian Retailers (Aprindo), which has so far represented the interests of modern retailers, stated that the retail sector is the second sector that absorbs the largest workforce in Indonesia, with the ability to absorb 18.9 million people, under the agricultural sector which reached 41.8 million people. The presence of modern retail business actors has given its own color to the development of the Indonesian retail industry. In a short period of time several modern retail business actors with extraordinary capital capabilities carried out their activities in Indonesia. Dominia's position in Law Number 5 of 1999 Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition based on article 1 paragraph (4) and article 25 paragraph (1-2), it can be seen that the existence of modern retail has basically carried out monopolistic practices in certain areas. certain areas as required by Article 1 paragraph (4). Modern retail business actors can be said to have carried out monopolistic practices in certain areas by using their financial strength, ability to supply or sell certain goods or services. In general, modern retail has fulfilled these elements, namely finance, supply and sales, and the ability to adjust supply by business actors. Keywords: Monopoly, company, Riteal  Modrend Abstrak Industri ritel Indonesia, merupakan industri yang strategis bagi perkembangan ekonomi Indonesia. Dalam sebuah klaimnya, asosiasi perusahaan ritel Indonesia (Aprindo), yang selama ini banyak mewakili kepentingan peritel modern menyatakan bahwa sektor ritel merupakan sektor kedua yang menyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia, dengan kemampuan menyerap sebesar 18,9 juta orang, di bawah sektor pertanian yang mencapai 41,8 juta orang. Kehadiran para pelaku usaha ritel modern telah memberi warna tersendiri bagi perkembangan industri ritel Indonesia. Dalam jangka waktu yang singkat beberapa pelaku usaha ritel modern dengan kemampuan kapital yang luar biasa melakukan aktivitasnya di Indonesia. Mereka mewujudkannya dalam bentuk minimarket, supermarket bahkan hypermarket  yang kini bertebaran di setiap kota besar Indonesia. Posisi dominia dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat berdasarkan pasal 1 ayat (4) serta pasal 25 ayat (1-2), dapat dilihat keberadaan ritel modern ini pada dasarnya telah melakukan praktek monopoli di wilayah-wilayah tertentu sebagaimana yang disyaratkan oleh pasal 1 ayat  (4).Pelaku usaha ritel modern bisa dikatakan telah melakukan praktek monopoli di wilayah-wilayah tertentu dengan mengunakan kekuatan keuangan, kemampuan pemasokan atau penjualan barang  atau jasa tertentu. Pada umumnya ritel modern telah memenuhi unsure ini, keuangan, pemasokan dan penjualan, dan serta kemampuan penyesuian pasokan oleh pelaku usaha.Kata Kunci: Monopoli, Perusahaan, Riteal  Modrend 
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA DITINJAU DARI UNDANG – UNDANG NO 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA LABUHAN JURUNG, KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA) Tohong Mektisen harahap
Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 2 (2020): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v2i2.10837

Abstract

AbstractIn the implementation of village development, the village government does not carry out development in accordance with the plan or MUSDES then almost all development implementation is projected such as road construction leading to community plantations and construction of village halls or village offices which should be according to article 81 of Law No. 6 of 2014 on villages. should cooperate and make use of local wisdom and the village's existing natural resources. The factors inhibiting the function of the village head in village development are the geographical location, inadequate facilities and equipment.
PENGARUH KOMUNIKASI DAN KEBIJAKAN UU ITE TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI BARANG ONLINE DI INSTAGRAM Erni Yusnita Siregar
Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 1 (2021): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v3i1.12592

Abstract

Dalam media internet, kejahatan yang sering terjadi adalah penipuan dengan mengatas namakan bisnis jual beli dengan menggunakan media internet yang menawarkan berbagai macam produk penjualan. Banyak kasus dimana saat uang sudah dikirim oleh si pembeli, barang yang seharusnya dikirim oleh si penjual tidak dikirim atau barang yang dikirim berbeda tidak sesuai informasi yang diberikan oleh si penjual. Oleh sebab itu dibutuhkan Tindakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap para penipu jual beli online tersebut. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang bagaimana pengaruh komunikasi dan kebijakan UU ITE terhadap tindak pidana penipuan jual beli barang online di Instagram dengan pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis secara kritis norma hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan jual beli barang online di Instagram. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sumber data yang didapat adalah data sekunder. Hasil penelitian ini membahas kebijakan hukum terhadap tindak pidana yang mengatur perlindungan konsumen. Kata Kunci: Komunikasi, Kebijakan UU ITE, Penipuan Online
TINJAUAN NORMATIF TERHADAP ONLINE DISPUTE RESOLUTION SEBAGAI METODE PENYELESAIAN SENGKETA E-COMMERSE Daniel Simamora
Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 2 (2020): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v2i2.10838

Abstract

AbstractThe era of the introduction of free markets and free competition has changed the direction of business, trade and service transaction activities which previously shifted to electronic and online media known as E-Commerse. This has taken a lot of time, both in terms of efficiency over a wide range. However, the frequency of disputes is also violated. Disputes that occur can lead out of non-litigation (outside the Court) or are often called Alternative Dispute Resolution (APS). Unfortunately, the obligation of the disputing parties directly in the implementation of conventional APS is certainly difficult. So that we need a solution that can be done quickly, cheaply and effectively without hindering the business activities of the parties. One of the breakthroughs is using the online APS model or known as the Online Dispute Resolution (ODR). The magnitude of the potential for e-commerce disputes over several parts. In the Market Place itself, the factors that cause disputes between sellers and buyers in electronic transactions include: a) inappropriate quality of goods; b) the information provided is scanty, c) unsuitable goods, d) fraud. B) Tax (cybertax), C) Audit trail D) There is no global law that regulates the internet E) Privacy 2) Potential disputes The ODR concept is regulated in detail and firmly, but that does not mean it cannot be regulated in Indonesia, because Indonesia provides freedom to contract and choose the dispute resolution forum. This can be seen in Article 1338 of the Civil Code and in Article 18 of Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. Regarding the implementation of online mediation, it is contained in the rules of Article 5 paragraph (3) PERMA No. 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts. Meanwhile, the loophole for conducting online arbitration can be seen from the provisions of Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution Article 4 paragraph (3). Electronic documents and the validity of documents and electronic signatures have been regulated in Article 5 of the ITE Law.Keywords: ODS Review, Methods, Dispute Resolution AbstrakDimulainya era  pasar bebas dan persaingan bebas telah merubah arah aktifitas transaksi bisnis, dagang, jasa yang sebelumnya konvensional beralih ke media elektronik maupun online yang dikenal dengan E-Commerse . Hal ini telah membawa banyak kemudahan, baik dari segi efisiensi waktu dalam jangakauan yang luas . Namun hal ini juga  memicu meningkatnya frekuensi sengketa. Sengketa yang terjadi dapat diselesaikan melalui mekanisme nonlitigasi (diluar Pengadilan) atau sering disebut Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Sayangnya keharusan para pihak yang bersengketa untuk bertemu secara langsung dalam pelaksanaan APS konvensional tentu menyulitkan. Sehingga diperlukan sebuah metode penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan dengan cepat, murah dan efektif tanpa menghambat kegiatan bisnis para pihak. Salah satu terobosannya dengan menggunakan model APS online atau dikenal dengan istilah Online Dispute Resolution (ODR). Besarnya potensi sengketa e-commerse terjadi atas beberapa bagian. Didalam Market place sendiri faktor-faktor yang sering menyebabkan sengketa antara penjual dan pembeli dalam transaksi elektronik, antara lain: a)kualitas barang yang tidak sesuai; b) informasi yang diberikan sedikit, c) barang tidak sesuai, d) penipuan. B) Pajak  (cybertax), C) Audit trail D)Belum ada undang-undang global yang mengatur internet E)Privacy 2)Potensi sengketa Konsep ODR memang belum diatur secara rinci dan tegas, namun bukan berarti tidak dapat diperlakukan di Indonesia, karena Indonesia memberikan kebebasan berkontrak dan memilih forum penyelesaian sengketanya. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 KUH Perdata dan pada Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Mengenai pelaksanaan mediasi online terdapat dalam aturan Pasal 5 ayat (3) PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Sedangkan celah untuk melakukan arbitrase online dapat dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 4 ayat (3). Dokumen elektronik dan sahnya suatu dokumen serta tanda tangan elektronik, telah diatur dalam Undang-Undang ITE Pasal 5
EKSISTENSI MASYARAKAT ADAT DALAM MEMPERTAHANKAN HAK ATAS TANAH ULAYAT (STUDI MASYARAKAT ADAT KEBATINAN MUARA SAKAL KABUPATEN PELALAWAN) Wismar . Harianto
Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 1 (2021): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v3i1.13031

Abstract

Abstract This study aims to identify, study and analyze the existence of the Muara Sakal traditional community in defending their customary rights over their customary law communities' lands. Where the adat community of Muara Sakal kebatinan has a large area of ulayat land which did not escape the "annexation" of various parties. The results showed that the customary rights to land were still recognized, managed and controlled jointly by the community through a leadership system in a customary institution and the customary law community of Muara Sakal Kebatinan which was led by an inner person and until now still exists in defending their customary land rights. from the control of private parties (corporations) and the community as individuals who control the ulayat lands of the Muara Sakal customary law community without rights, this can be seen from the existence of several lawsuits filed by Batin Muara Sakal at the Pelalawan District Court. Keywords: Existence, Indigenous Peoples, UlayatAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis keberadaan masyarakat hukum adat kebatinan Muara Sakal dalam mempertahankan hak ulayat atas tanah masyarakat hukum adat mereka. Dimana masyarakat adat kebatinan muara sakal memiliki tanah ulayat yang luas yang tak luput dari “pencaplokan” dari berbagai pihak. Hasil penelitian menunjukan bahwa hak ulayat atas tanah masih diakui, dikelola dan dikuasai bersama oleh masyarakat melalui sistem kepemimpinan dalam suatu kelembagaan adat dan masyarakat hukum adat Kebatinan Muara sakal yang di pimpin oleh seorang batin dan sampai saat ini masih eksis dalam mempertahankan hak atas tanah ulayat mereka dari penguasaan para pihak swasta (korporasi) maupun masyarakat secara perorangan yang menguasai tanah ulayat Masyarakat hukum adat Muara Sakal tanpa hak, hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa gugatan yang dilakukan oleh Batin Muara Sakal di Pengadilan Negeri Pelalawan. Kata Kunci: Eksistensi, Masyarakat Adat, Ulayat.
KAJIAN NORMATIF DAN EMPIRIS UNDANG-UNDANG NO 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK AZAZI MANUSIA KHUSUSNYA HAM EKOSOSB (Ekonomi, Sosial, Budaya) DAN HAK-HAK ATAS LINGKUNGAN. Helen Sondang silvina Sihaloho
Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 2 (2021): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v3i2.14276

Abstract

AbstractBasically, all this time, environmental management has been understood as the task of the state. This means that it is the state that is responsilble for managing the collective behavior of mankind through the policies it takes. It is not surprising that we are accustomed to relying on use of state authorities in regulating environmental management. In fact, the work of the government bureaucracy make one institution easily shift its responsibilities to other institutions.The work of the government bureaucracy which is expected to ensure the management of environmental problems,actually creates environmental problems it self. National legal policy stiil place the recognition and protection of Ecosob and Social Rights rights as rights that are not prioritized because of yhe assumption that Indonesia is still in the category of developing countries,so it is very natural that citizens economic and social rights rights are still not maximized. AbstrakPada dasarnya, selama ini pengelolaan lingkungan itu difahami sebagai tugas negara. Artinya, negaralah yang bertanggung jawab mengelola perilaku kolektif umat manusia melalui kebijakan-kebijakan yang diambilnya. Tidaklah mengherankan kalau kita kemudian terbiasa menggantungkan diri pada penggunaan otoritas negara dalam meregulasi pengelolaan lingkungan hidup. Justru bekerjanya birokrasi pemerintahan menjadikan lembaga yang satu dengan mudahnya melempar tanggung jawabnya ke pada lembaga lain. Bekerjanya birokrasi pemerintahan, yang diharapkan akan memastikan terkelolanya persoalan lingkungan hidup, justru menciptakan masalah lingkungan itu sendiri. Kebijakan hukum nasional masih menempatkan pengakuan dan perlindungan hak Ekosob sebagai hak yang tidak diprioritaskan karena aadanya anggapan bahwa Indonesia masih masuk kategori negara berkembang sehingga sangat wajar jika hak Ekosob warga negara masih belum maksimal.
TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA DAN DAERAH Syahrul Syahrul; Sudi Fahmi; Ardiansah Ardiansah
Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 2 (2021): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri sultan syarif kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v3i2.13359

Abstract

Dalam menjalankan kewenangannya sebagai pengelola barang milik daerah, masih banyak penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan dalam mengelola barang milik daerah, seperti hal nya: Penelantaran Aset Daerah,  Penyalahgunaan kewenangan dalam pencabutan hak yang sudah diberikan oleh pemerintah daerah atas hak pemakaian barang milik daerah,  Menggunakan barang milik daerah untuk kepentingan pribadi yang mana dapat merugikan daerah serta kepentingan masyarakat. Untuk menuju pengelolaan barang milik daerah yang optimal, sesuai dengan ketentuan pasal 3 ayat (1), dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Karena, barang milik daerah merupakan salah satu yang penting untuk penyelenggaraan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu penulis tertarik membahasnya yang dituangkan dalam sebuah penelitian ilmiah yang berjudul Tinjauan Yuridis Tentang Tanggung Jawab Pemeliharaan Barang Milik Daerah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Dan Daerah.Adapun yang menjadi tujuan dan kegunaan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaiman pengelolaan barang milik Daerah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik Negara dan Daerah dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum terhadap penyalahgunaan dalam mengelola barang milik Daerah.Dapat disimpulkan bahwa, Pengelolaan barang milik daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta Implikasi penyalahgunaan barang milik daerah bagi pemerintah daerah akan  diberikan sanksi ganti rugi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Page 3 of 5 | Total Record : 49

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 2 (2021): Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 1 (2021): Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 2 (2020): Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 1 (2020): Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 1 (2019): Eksekusi : Journal Of Law