cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Alpi Syahrin
Contact Email
eksekusi.journaloflaw@gmail.com
Phone
+6285271930852
Journal Mail Official
eksekusi.journaloflaw@gmail.com
Editorial Address
http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/eksekusi/about/editorialTeam
Location
Kab. kampar,
Riau
INDONESIA
Eksekusi : Journal Of Law
Published by Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
ISSN : 27145271     EISSN : 26865866     DOI : -
Core Subject : Humanities, Art, Social,
Arts Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Eksekusi (Journal Of Law) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Eksekusi (Journal Of Law) sebagai salah satu Media pengkajian dan penyajian karya Ilmiah terutama dibidang Ilmu Hukum (Kajian Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Adat, Hukum Internasional, dll).
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 49 Documents
 1   2   3   4   5 
PENENTUAN PERSYARATAN DUKUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PENDIRIAN RUMAH IBADAH BERDASARKAN PERATURAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 9 DAN 8 TAHUN 2006 Lukas - Debataraja
EKSEKUSI Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v4i2.14174

Abstract

Adanya Syarat Dukungan Pendirian Rumah Ibadah oleh Masyarakat Lingkungan Rumah Ibadah Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 membuat warga minoritas kesulitan dan susah mendapatkan dukungan dari masyarakat lingkungan, sehingga rumah ibadahnya tidak bisa dibangun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa; (1) Adanya Kondisi Pendukung Pendirian Rumah Ibadah Oleh Masyarakat Lingkungan Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. (2) Faktor Penghambat Pendirian Rumah Ibadah. (3) Upaya Pemerintah Daerah Agar Pendirian Rumah Ibadah Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Dukung Oleh Masyarakat Lingkungan Rumah Ibadah Dapat Dibangun Berdasarkan Peraturan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 tahun 2006. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dimana hukum dikonseptualisasikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma yang menjadi tolak ukur perilaku manusia yang dianggap sesuai, yang terutama terkait dengan persyaratan dukungan masyarakat lingkungan tentang pendirian rumah ibadah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan syarat dukungan oleh masyarakat lingkungan sangat mempersulit warga minoritas dalam mendirikan rumah ibadah dimana hal tersebut dapat menimbulkan diskriminasi, konflik dan ketidak rukunan antara umat beragama, kegunaan penelitian ini adalah untuk memberikan jawaban atas fenomena dalam rumusan masalah yang diteliti dengan keterkaitan terhadap Eksistensi Syarat Dukungan Pendirian rumah Ibadah Oleh Masyarakat Lingkungan Rumah Ibadah.
PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM INDONESIA RAIS SISWANTO
EKSEKUSI Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i1.18423

Abstract

PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM INDONESIA Oleh RAIS SISWANTO, S.H.,M.H AbstrakPembaharuan hukum Islam sangat diperlukan supaya hukum Islam lebih mudah diterapkan dan selalu mengikuti perkembangan zaman, selain tidak meninggalkan prinsip dan nilai serta ruh ajaran Islam. Jenis penelitian ini deskriptif kualitatif dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang diarahkan dan difokuskan terhadap telaah dan pembahasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan masalah yang dikaji. Gerakan pembaruan hukum Islam disebut juga Gerakan Tajdid, dimana kemunculan gerakan pembaruan hukum Islam ini sulit dipisahkan dari kondisi obyektif kaum muslimin di suatu tempat. Hukum Islam selalu mampu bergerak dan berjalan seiring dengan perkembangan dan modernisasi di masyarakat di manapun dan kapan pun ia berada. Tanpa harus meninggalkan nilai keaslian dan prinsip-prinsip ajaranya. Pembaruan hukum Islam juga mengindikasikan ketidakpuasan atas kondisi keislaman yang berkembang sejak abad ke-17. Karena itu, kaum pembaruan ingin membangun konsep ideal hukum Islam yang maju dan modern sesuai kondisi zaman. 
TINJAUAN HUKUM TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL KUNJUNGAN LEWAT BATAS WAKTU (OVERSTAY) Lukman Supriadi
EKSEKUSI Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i1.18276

Abstract

The Indonesian Government, through the Directorate General of Immigration, seeks to support economic growth through the tourism sector to increase foreign exchange resources. The government provides free visa for short visit to foreigners. A visa is a permit (approval) for entry, in the form of a stamp or initials affixed by the officials concerned on the applicant's passport. Foreigners utilize the convenience of free visit visa by committing immigration related violations such as misuse of visa until the residence permit is expired to carry out activities that do not comply with Indonesian immigration law. This article aims to study the implementation of law enforcement by immigration to foreigners who misuse visa overstay visits. The results disclosed how immigration law enforcement acts in accordance with Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Presidential Regulation Number 21 of 2016 concerning Visa Free Visit, by supervising the completion of administrative procedures of visit stay permit for foreigners, and acting administratively to those who violate the permit by charging foreigners to pay the burden of expenses, and deport them to the countries of origin.Keywords: Immigration; Visit Visa; Overstay
HAK MENGUASAI NEGARA DALAM PENGATURAN SUMBER ENERGI BARU DAN TERBARUKAN febri handayani; Lysa Angrayni
EKSEKUSI Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i1.21565

Abstract

Konsep tentang hak menguasai negara seringkali menjadi perdebatan ketika cita-cita ideal yang terkandung dalam konstitusi tidak seimbang dengan implementasi yang diharapkan, terutama hak menguasai Negara di sektor energi baru dan terbarukan (EBT). Kajian mengenai konsep hak menguasai negara dalam tulisan ini berkaitan dengan bagaimana seharusnya konsep hak menguasai negara dalam pengaturan EBT; dan upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi penyimpangan konsep hak menguasai negara dalam perspektif hukum. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif, diperoleh hasil bahwa konsep hak menguasai negara yang diatur dalam peraturan yang berkaitan dengan energi baru dan terbarukan seharusnya dirumuskan dengan konstruksi pengaturan yang jelas dan sinkron dengan rumusan norma dasar dalam UUD 1945 agar tidak terjadi penyimpangan dalam memaknai konsep tersebut. Sehingga kepastian hukum dalam pembagian wewenang antar pemangku kepentingan sangat diperlukan agar tidak terjadi konflik kepentingan sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan Indonesia bebas korupsi.
MODEL PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP CRACKER PADA SISTEM ELEKTRONIK MILIK PEMERINTAH DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG INFORMASI TRANSAKSI ELEKTRONIK Abdu Rahman; Widati Wulandari; Nella Sumika Putri
EKSEKUSI Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i1.21629

Abstract

AbstractThe crackers in the Indonesian government's electronic system are very disserve on utilizing information technology and realizing the welfare. This article aims to analyze criminal law enforcement model against crackers on government electronic system related with electronic information and transaction law. The research method used is normative legal research. The results shown that the enforcement of law, especially crackers on government electronic system in the ITE Law in Indonesia, which has not materialized the idea of legal certainty as a basic value in Indonesian society and legal purposes. The criminal law enforcement model against crackers on government electronic system must refer to the ITE Law by using the law triad purpose theory based on causal priorities, not only legal certainty is achieved, but also justice and expediency. Countermeasures it can be done through preventive action as a non-penal.Keywords:Law Enforcement, Cracker, Government Electronic System, Ite Law AbstrakKejahatan yang dilakukan oleh cracker pada sistem elektronik milik pemerintah Indonesia sangat merugikan pemerintah, terutama dalam pemanfaatan teknologi informasi dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis model penegakan hukum pidana terhadap cracker pada sistem elektronik milik pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa penegakan pengaturan tersebut khususnya tentang cracker pada sistem elektronik milik pemerintah dalam UU ITE di Indonesia yang ada selama ini belum mewujudkan ide kepastian hukum sebagai nilai-nilai dasar dalam masyarakat Indonesia dan tujuan hukum. Model penegakan hukum pidana tentang cracker pada sistem elektronik milik pemerintah harus mengacu pada pengaturan dalam UU ITE dengan menggunakan teori tujuan hukum berdasarkan prioritas kasuistik agar tidak hanya tercapainya kepastian hukum, tapi juga keadilan dan kemanfaatan secara bersamaan. Upaya penanggulangannya dapat dilakukan melalui tindakan preventif sebagai upaya non penal.Kata kunci: Penegakan Hukum, cracker, Sistem Elektronik Pemerintah, UU ITE
PROBLEMATIKA PENERAPAN PASAL 49 KUHP TENTANG PEMBELAAN TERPAKSA DI INDONESIA sri indrayani; surastini fitriasih
EKSEKUSI Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i1.22332

Abstract

Penerapan Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait pembelaan terpaksa masih menimbulkan permasalahan. Kerancuan dalam menentukan siapa yang memiliki kewenangan dalam penerapan alasan pemaaf dan alasan pembenar menjadikan beberapa kasus, khususnya kasus pembelaan terpaksa menjadi ambigu di kalangan masyarakat. Terjadinya disparitas terhadap kasus yang sama menjadi pertanyaan mengenai kepastian hukum bagi masyarakat. Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui siapa saja yang memiliki kewenangan dalam menentukan alasan pembenar dan alasan pemaaf terkhususnya terkait penerapan Pasal 49 KUHP tentang pembelaan terpaksa.
IDEAL REGULATIONS IN FULFILLING CHILDREN'S SUPPORT POST PARENTS' DIVORCE IN INDONESIA M. Alpi Syahrin; Akbar izan; Jumni Nelli
EKSEKUSI Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i1.21844

Abstract

AbstractProblems regarding the maintenance of children after the divorce of parents are always a problem, because many children's rights are neglected by parents, so they are not taken care of, especially matters relating to children's basic rights, namely the need for food, shelter, education and other facilities. other supporting facilities. Even though the two parents are no longer united in a marriage bond, the problem of fulfilling the maintenance of children is the responsibility of the parents and this should not be delegated to other people. After the divorce of the parents, therefore, it is necessary to discuss the importance of regulation in fulfilling the maintenance of children after the divorce of parents in Indonesia.Keywords: Regulations, Child Feed, IndonesiaAbstrakPermasalahan tentang nafkah terhadap anak setelah perceraian orang tua selalu menjadi masalah, karena banyak hak anak yang diabaikan oleh orang tua, sehingga tidak terurus, terutama adalah hal-hal yang berkaitan dengan hak dasar anak, yaitu Kebutuhan Pangan, tempat tinggal, pendidikan dan fasilitas-fasilitas penunjang lainnya. Walaupun Kedua orangtua tidak bersatu lagi dalam satu ikatan Perkawinan, namun Permaslahan pemenuhan nafkah terhadap anak merupakan tanggung jawab orangtua dan hal ini tidak boleh dilimpahkan kepada orang lain. Pasca perceraian orang tua, oleh Karena itu, maka perlu dibahas tentang pentingnya Regulasi dalam pemenuhan nafkah anak pasca perceraian orang tua di Indonesia.Kata kunci: Regulasi, Nafkah Anak, Indonesia
TANGGUNG JAWAB HUKUM LARANGAN TERHADAP PENYEMBELIHAN TERNAK RUMINANSIA BESAR BETINA DI INDONESIA soni chayadi; Ardiansah Syahril; Sudi Fahmi
EKSEKUSI Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i1.14430

Abstract

Pasal 18 ayat (4) UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, mengatur bahwa: “Setiap orang dilarang menyembelih Ternak ruminansia kecil betina produktif atau Ternak ruminansia besar betina produktif.”. Namun larangan tersebut masih banyak dilanggar oleh pemilik RPH maupun TPH di Indonesia.  Penelitian ini bertujuan mengetahui pelaksanaan Pasal 18 ayat (4) UU Peternakan Kesehatan Hewan dan faktor – faktor yang menghambat pelaksanaannya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui bahwa para pemilik RTH dan TPH di Indonesia masih menyembelih ternak ruminansia besar betina. Faktor penyebabnya adalah aparatur pemerintahan yang kurang tegas dalam menegakkkan sanksi pelanggaran disertai dengan belum adanya kebijakan yang implementatif di bidang peternakan hewan dalam rangka penyediaan kebutuhan daging yang cukup tanpa mengancam kelangsungan generasi dari ternak ruminansia betina; rendahnya kesadaran hukum masyarakat dan pengetahuan hukum masyarakat terutama pemilih RPH dan TPH. Dengan demikian diharapkan adanya ketegasan aparat penegak hukum agar sanksi yang tegas diberikan terhadap pelaku pelanggaran sebagai bentuk tanggung  jawab hukum mereka atas pelanggaran yang telah dilakukan dan juga adanya kebijakan yang implementatif di bidang peternakan. Selain itu perlu dilakukan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pengetahuan hukum masyarakat. 
PELAKSANAAN PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI TROTOAR KOTA PASIR PENGARAIAN KABUPATEN ROKAN HULU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN ROKAN HULU NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM
EKSEKUSI Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law
Publisher : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24014/je.v5i1.21198

Abstract

 Pasal 16 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hulu Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum mengatur mengenai ketentuan yang merupakan larangan kegiatan perdagangan bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Rokan Hulu, yang menyatakan bahwa: “Setiap orang atau badan dilarang berjualan di jalan, trotoar, taman, tempat umum, lingkungan pekarangan tempat ibadah dan/atau tempat lainnya atau di luar tempat yang khusus diperuntukkan untuk berjualan.” Namun di Kota Pasir Pengaraian, pelaksanaannya belum berjalan sebagaimana mestinya karena masih tingginya jumlah Pedagang Kaki Lima yang berjualan trotoar depan taman kota, trotoar depan kantor pemerintahan kabupaten, trotoar depan sekolah, trotoar depan pasar, trotoar depan Masjid Agung Islamic Center Kota Pasir Pengaraian serta trotoar yang terletak di persimpangan jalan pada tahun 2022 diluar waktu tertentu yang sudah ditetapkan sebagai kebijakan untuk berjualan di trotor. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis  pelaksanaan penertiban Pedagang Kaki Lima di trotoar Kota Pasir Pengaraian, menganalisis hambatan dan upaya mengatasi hambatan tersebut. penertiban Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis/ empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang – undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual dengan metode analisis kualitatif. Hasil penelitian diketahui hambatan pelaksanaannya yaitu: Pengaturan mengenai sanksi hukum terhadap pelanggaran dalam Peraturan Daerah tersebut selain sanksi pidana sehingga tidak menimbulkan efek jera dalam masyarakat, sanksi juga hanya terhadap penjual saja, terhadap pembeli tidak diatur; kurangnya jumlah petugas dan kurang tegasnya petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rokan Hulu terkait frekuensi penertiban dan penerapan sanksi serta kurangnya koordinasi dan kerjasama instansi ini; belum adanya tempat perdagangan khusus bagi para Pedagang Kaki Lima serta; kurangnya kesadaran dan pengetahuan hukum masyarakat. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasinya adalah revisi terhadap Peraturan Daerah tersebut terkait sanksi; Menambah jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dengan tetap memperhatikan prinsip right man in the right place dan melaksanakan Trainer of Trainee (TOT) bagi mereka serta meningkatkan koordinasi dan kerjasama dalam internal pemerintah setempat; Merealisasikan pembagunan puja sera khusus bagi Pedagang Kaki Lima di Kabupaten tersebut tahun 2023 sertasosilaisasi hukum; pelatihan keterampilan/ bimbingan teknis kewirausahaan serta bantuan permodalan bagi Pedagang Kaki Lima.Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima, Trotoar, Pasir Pengaraian

Page 5 of 5 | Total Record : 49

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): Eksekusi : Journal Of Law Vol 4, No 2 (2022): Eksekusi : Journal Of Law Vol 4, No 1 (2022): Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 2 (2021): Eksekusi : Journal Of Law Vol 3, No 1 (2021): Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 2 (2020): Eksekusi : Journal Of Law Vol 2, No 1 (2020): Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 2 (2019): Eksekusi : Journal Of Law Vol 1, No 1 (2019): Eksekusi : Journal Of Law