Alauddin Law Development Journal (ALDEV)
ALAUDDIN LAW DEVELOPMENT JOURNAL (ALDEV) IS A PEER-REVIEWED JOURNAL PUBLISHED BY FACULTY OF SYARIAH AND LAW, ALAUDDIN STATE ISLAMIC UNIVERSITY. ALDEV PUBLISHED THREE TIMES A YEAR IN MARCH, AUGUST, AND NOVEMBER. THIS JOURNAL PROVIDES IMMEDIATE OPEN ACCESS TO ITS CONTENT ON THE PRINCIPLE THAT MAKING RESEARCH FREELY AVAILABLE TO THE PUBLIC SUPPORTS A GREATER GLOBAL EXCHANGE OF KNOWLEDGE. THE AIMS OF THIS JOURNAL IS TO PROVIDE A VENUE FOR ACADEMICIANS, RESEARCHERS, AND PRACTITIONERS FOR PUBLISHING THE ORIGINAL RESEARCH ARTICLES OR REVIEW ARTICLES. THE SCOPE OF THE ARTICLES PUBLISHED IN THIS JOURNAL DEALS WITH A BROAD RANGE OF TOPICS IN THE FIELDS OF CRIMINAL LAW, CIVIL LAW, INTERNATIONAL LAW, CONSTITUTIONAL LAW, ADMINISTRATIVE LAW, ISLAMIC LAW, ECONOMIC LAW, MEDICAL LAW, ADAT LAW, ENVIRONMENTAL LAW AND ANOTHER SECTION RELATED CONTEMPORARY ISSUES IN LAW.
Articles
238 Documents
<![CDATA[KONTROVERSI VONIS BEBAS KASUS PENGRUSAKAN LAHAN KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Rizal Karim]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (567.112 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13272
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan tentang konflik kepemilikan lahan baik antar masyarakat-pemerintah, masyarakat-swasta, masyarakat-masyarakat. Dalam tulisan ini, penulis melihat konflik itu mewujud antar masyarakat dan pemerintah. Keluarnya keputusan Menteri Kehutanan R.I No. Sk.5536/Menhut-VII/KUH/20114 tanggal 2 September 2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan pada Kelompok Hutan Niniconnang di Kabupaten Soppeng Propinsi Sulawesi Selatan, adalah dasar sangkaan aparat penegak hukum menindak masyarakat yang mengelola lahan kehutanan di Kabupaten Soppeng. Konflik agraria pun berujung di meja pengadilan dengan 3 dakwaan berbentuk alternatif, mengenai pengrusakan lahan kehutanan yang tertuang di Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan (UU P3H). Hasil penelitian membuktian fakta-fakta hukum dalam persidangan, putusan hakim membebaskan terdakwa sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dikatakan, bahwa yang dimaksud perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dalam putusan bebas adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana.]]>
<![CDATA[PROBLEMATIKA PRAKTEK PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT ADAT MANDAR ]]>
<![CDATA[Muhammad Ilham Sahabuddin]]>;
<![CDATA[Munir Salim]]>;
<![CDATA[Ashar Sinilele]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (434.729 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i3.11897
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik waris adat masyarakat Mandar di kabupaten Polewali Mandar Sulawesi Barat dan kendala pembagian harta warisan pada masyarakat adat Mandar. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan metode field research yaitu pengamatan lapangan dan wawancara dengan narasumber. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, 1).karakteristik waris adat menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia mereka telah membagi secara individual kepada ahli warisnya serta menetapkan anak laki-laki tertua sebagai penguasa hingga saudaranya dapat bertanggungjawab atas warisan tersebut. 2). Pembagian harta warisan harus dalam keadaan bersih bahwa harta harus dikurangi dengan hutang pewaris yang ditinggalkan pemberian atau hibah kepada ahli waris dan juga rumah yang diperuntukkan untuk anak bungsu, bila harta dalam keadaan bersih, barulah dibagi-bagikan kepada ahli warisnya hingga terbagi habis.Apabila terjadi sengketa pembagian, maka penyelesaian dilakukan melalui peradilan warisan secara umum setelah menempuh jalur musyawarah kekeluargaan Kata Kunci : Adat Mandar; Kewarisan; Problematika]]>
<![CDATA[Proses Penyelesaian Perkara Persaingan Usaha (Studi Putusan KPPU No.18/KPPU-I/2009) ]]>
<![CDATA[Hilmiah Hilmiah]]>;
<![CDATA[Marilang Marilang]]>;
<![CDATA[Erlina Erlina]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 2 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (161.015 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i2.11069
<![CDATA[Pokok masalah yang penulis angkat pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan putusan yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pengadilan Negeri Makassar, dan Mahkamah Agung terkait dugaan pelanggaran Pasal 17 dan Pasal 19 huruf (a), (c), dan (d) UU No.5 Tahun 1999 terhadap jasa pelayanan taxi di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin oleh PT. Angkasa Pura I (Persero) Cabang Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat perbedaan putusan antara Majelis KPPU dan Hakim Mahkamah Agung dengan Pengadilan Negeri dalam menjatuhkan putusannya terhadap kasus pelangggaran Pasal 19 huruf (a) dan (d) UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Maka merujuk dari hasil penelitian ini, Pengadilan Negeri Makassar dalam menjatuhkan putusannya dinilai keliru sehingga perlu diluruskan.Sedangkan, KPPU dan Mahkamah Agung telah tepat dalam menjatuhkan putusannya sehingga perlu dipertahankan.Kata kunci: Diskriminasi, Praktik Monopoli, Komisi Pengawas Persaingan Usaha]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK KERJA TERHADAP HAK- ANALISIS YURIDIS TERHADAP INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK YANG MELANGGAR KESUSILAAN ]]>
<![CDATA[Sidrawati Sidrawati]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahpi]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (310.207 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10139
<![CDATA[Pokok masalah penelitian ini adalah 1) bagaimana penerapan hukum pidana materil terhadap kasus mentransmisikan dokumen elektronik yang melanggar kesusilaan? 2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana UU ITE pada perkara pidana No.21/PID.B/2013/Pn.Sungguminasa Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan UU dan pendekatan konseptual yaitu beranjak dari perkembangan doktrin hukum pembuktian. Selanjutnya metode pengumpulan data yang di gunakan adalah observasi, dan dokumentasi , lalu teknik pengolahan dan analisis data di lakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penerapan hukum materil pada putusan No.21/PID.B/2013/Pn.Sungg adalah tepat. Karena jaksa penuntut umum menggunakan 3 dakwaan yaitu: 1) pasal 27 ayat 1 UU No.11 Tahun 2008 Tentang ITE ,2) Pasal 27 ayat 3 UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE, 3) Pasal 29 Jo Pasal 4ayat 1 huruf d UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ]]>
<![CDATA[Mardatila M]]>;
<![CDATA[Rahman Syamsuddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (485.161 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13268
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pelanggaran pengendara kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa dari waktu ke waktu. Tidak hanya mendapat yang mampu hukum tetapi juga anak-anak. Ini disebabkan oleh kebiasaan orang tua yang membiarkan anaknya mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki lisensi. Penulis didorong untuk melakukan penelitian tentang sanksi pidana yang sesuai untuk anak-anak sebagai pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan kematian. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif yaitu menggunakan studi literatur dan wawancara untuk memperoleh data. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 penulis dapat menyimpulkan bahwa hak sanksi untuk diterapkan pada anak sebagai pengendara yang menyebabkan kematian seseorang adalah dengan menggunakan pengalihan.]]>
<![CDATA[PUTUSAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA MELAKUKAN KEKERASAN FISIK DALAM LINGKUP RUMAH TANGGA YANG MENGAKIBATKAN LUKA BERAT ]]>
<![CDATA[Annur Saputri]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>;
<![CDATA[Fadli Andi Natsif]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (366.158 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i3.11842
<![CDATA[AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Luka Berat Dalam Perkara Putusan Nomor: 634/Pid.Sus/2018/Pn.Mks. Penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan diatas adalah adalah penelitian lapangan dan sumber data yaitu data primer dan data sekunder. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana materil terhadap tindak pidana dalam putusan hakim dalam perkara No.634/Pid.Sus/2018/Pn. Mks telah sesuai dengan perundang- Undangan yang berlaku dalam hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan jaksa menggunakan dakwaan tunggal dalam perkara ini. Implikasi dari penelitian ini supaya hakim dalam menjatuhkan putusan sekiranya perlu memperhatikan hal- hal yang memberatkan dan hal-hal yang merigankan terdakwa, sehingga putusan tersebut mengandung nilai keadilan bagi terdakwa dan korban.Kata Kunci : Kekerasan, Rumah Tangga]]>
<![CDATA[PELAKU RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN ]]>
<![CDATA[Asrullah Dimas]]>;
<![CDATA[Ashabul Kahfi]]>;
<![CDATA[Rahmatiah HL]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.662 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10168
<![CDATA[Analisis sosiologi hukum Max Weber tentang form of domination yaitu dialektika antara doktrin hukum dan sosiologi yang mana masyarakat menerima doktrin hukum yang termuat dalam aturan hukum serta penegakan hukum di kota Makassar dengan kultur, patologi, ekonomi serta edukasi yang masih perlu dikembangkan. Masyarakat memandang pendidikan perlu diperoleh tiap masyarakat sehingga nilai dan norma dapat tertanam dalam diri masyarakat dan stigmatisasi yang mendarah daging dalam masyarakat dapat ditepis oleh edukasi dan pengembangan ekonomi.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM KONTRAK KERJA TERHADAP HAK- HAK PEKERJA SPBU DI KABUPATEN MAROS ]]>
<![CDATA[Alif Sultan]]>;
<![CDATA[Jumadi Jumadi]]>;
<![CDATA[Andi Syafriani]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 1 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (571.954 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i1.10129
<![CDATA[Perlindungan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja/operator SPBU di Kabupaten Maros belum dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dengan kurangnya penerapan aturan tentang perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilaksanakan oleh perusahaan terhadap para pekerja/operator SPBU di Kabupaten Maros. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan karena kajian penelitian ini merupakan bagian dari wacana kajian tentang sosiologi hukum. Adapun sumber data pada penelitian ini adalah bersumber dari data primer dan data sekunder. Adapun metode yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja pada pekerja Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kabupaten Maros telah di atur dalam Undang-Undang namun hal ini belum optimal dikarenakan faktor penghambat yang mengakibatkan hak-hak dari setiap pekerja tidak terpenuhi. Faktor tersebut terbagi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal.]]>
<![CDATA[KEKUATAN ALAT BUKTI KETERANGAN AHLI KEDOKTERAN JIWA DALAM PERADILAN PIDANA ]]>
<![CDATA[Sahrifal Al Qadri]]>;
<![CDATA[Hamsir Hamsir]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 1 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (469.593 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i1.13273
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan keterangan saksi kedokteran jiwa dalam perkara pidana dan bagaimana kekuatan kekuatan keterangan saksi ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode kepustakaan dan metode wawancara kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kedudukan keterangan ahli kedokteran jiwa dalam perkara pidana terbagi atas dua yaitu bisa dalam bentuk surat ataupun mengutarakan keterangan langsung dimuka pengadilan. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dalam peradilan pidana bernialai bebas, dalam artian hakim bebeas ingin mengikuti atau tidak keterangan ahli tersebut. Saran yang ingin disampaikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 1. Hendaknya keterangan ahli sebagai salah satu alat bukti yang memiliki peranan yang penting dalam proses perkara pidana, senantiasa untuk dihadirkan dalam persidangan walaupun telah melakukan pemeriksaan sebelumnya, guna memperkuat dan meyakinkan hakim dalam membuat putusan 2. Hendaknya kekuatan pembuktian keterangan ahli kedokteran jiwa dapat menjadi dasar untuk hakim menjatuhkan atau mengeluarkan putusan walaupun keterangan dari ahli tersebut tidak mengikat hakim untuk mengikuti keterangan ahli tersebut. ]]>
<![CDATA[DELIK LALU LINTAS YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN ]]>
<![CDATA[Muh. Amiruddin]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 1 No 3 (2019): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (448.031 KB)
|
DOI: 10.24252/aldev.v1i3.11901
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum akibat tingginya tingkat kecelakaan lalu lintas (lakalantas) sendiri jika dari kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal ini pengemudi kendaraan bermotor dengan berbagai faktor yang melekat pada dirinya misalnya dalam hal kebugaran jasmani, kesiapan mental pada saat pengemudi kelelahan, pengaruh minuman keras, dan obat-obatan terlarang. Kondisi ketidaksiapan pengemudi membuka peluang besar terjadinya kecelakaan yang parah disamping membahayakan keselamatan pengguna jalan raya lainnya Lengah, mengantuk, kurang terampil, lelah, tidak menjaga jarak, melaju terlalu cepat adalah contoh kesalahan pengemudi pada umumnya.Kata Kunci : Delik; Lalu Lintas; Penerapan Hukum]]>
