REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Dwilogi Interpretasi dalam Dominasi Pembagian Harta Ber-sama: Telaah atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.g/2014/ms-lsk ]]>
<![CDATA[Aksa, Fauzah Nur]]>;
<![CDATA[Maulia, Muhammad Ikbal]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini hendak menjawab sebuah pertanyaan mengapa terdapat problem yuridis, sosiolo-gis dan bahkan epistemologis dalam polemik harta bersama pasca perceraian? Polemik tersebut dipecah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Un-tuk menjawabnya, secara kualitatif, studi ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif yang disandarkan pada norma perundang-undangan. Dua model interpretasi ditampilkan sebagai objek formal, sekaligus juga objek material yang dioperasikan dalam rangka mela-hirkan putusan tersebut. Teori Ronald Dworkin dan Abi Ishaq asy-Syatibi juga dimanfaatkan untuk memperlihatkan titik-temu antara dua model interpretasi tersebut. Implikasi studi ini adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk terdapat semacam dimensi epistemologis yang berpijak pada paradigm subtantif, yakni paradigma yang berpijak tidak hanya pada norma yuridis, tetapi juga kemaslahatan yang merupakan orientasi dari norma itu sendiri.]]>
<![CDATA[Analisis ‘Uqubah terhadap Muzakki yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal ]]>
<![CDATA[N, Nurdin]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pengelolaan zakat di Aceh secara yuridis dilakukan oleh Pemerintah dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pada Tingkat Provinsi maupun Pemerintah Kabu-paten/Kota. Oleh karena itu perlu optimalisasi pengumpulan zakat. Pamerintah Aceh melalui Qanun tentang Baitul Mal telah melakukan upaya hukum untuk mengoptimalkan pembaya-ran zakat oleh umat Islam di Aceh yaitu dengan menetapkan sanksi bagi muzakki yang tidak menyerahkan zakat kepada Baitul Mal. Namun demikian ‘uqubah tersebut masih terlalu rin-gan dan hamper tidak berjalan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji masalah huku-man yang berlaku di Aceh terhadap muzakki yang enggan membayar zakat dan berdasarkan itu penulis menawarkan cara-cara baru kepada pemerintah Aceh agar pembayaran zakat optimal terlaksana. Karena itu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendeka-tan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, ringannya ‘uqubah yang ter-dapat dalam qanun tentang Baitul Mal di Aceh adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa, dalam Hukum Islam sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat karena menging-kari kewajiban zakat adalah hukuman had (diperangi atau dibunuh). Sedangkan bagi mu-zakki yang enggan mengeluarkan zakat karena sikap kikir ‘uqubahnya yaitu pengambi-lan harta zakat secara paksa dan disertai ta’zir berupa denda setengah dari hartanya dan kalau perlu dengan ‘uqubah penjara.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI ]]>
<![CDATA[Jafar, Sofyan]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.]]>
<![CDATA[Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktek Pe-radilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan nomor: 23/pdt.g/2013/pn.bj) ]]>
<![CDATA[Rasyid, Laila M]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini merupakan analisis atas pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam kasus Wanprestasi yang mengandung unsur hukum adat yaitu azas terang dan tunai. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep adat te-rang dan tunai dalam praktek peradilan perdata berdasarkan Putusan Nomor :23/Pdt.G/2013/Pn.Bj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Positif dan hu-kum adat dapat digunakan bersama dalam hukum Indonesia karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk tercapainya keadilan. Dalam tulisan ini terdapat dissending opinion diantara majelis hakim yang memutuskan apakah ada unsur adat atau positif di dalam fakta hukum. hukum positif mungkin saja tidak sempurna dan terbatas da-lam mengartikan sesuatu dan hukum adat boleh saja digunakan dalam tujuan untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk masyarakat.]]>
<![CDATA[Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM ]]>
<![CDATA[H, Hamdani]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan keluasan oleh pemerintah pusat untuk mengatur kehidupan dan pembangunan di Aceh sesuai dengan Syariat Islam, pe-runtukan ini diperkuat dengan keluarnya UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Daerah. Artinya secara hukum pemerintah Indonesia mengakui dan memberikan atau mengizinkan penerapan Syariat Islam di Aceh. Pada awal penerapan Syariat Islam di Aceh banyak mendapatkan tantangan dan rintangan baik secara internal, yaitu masyarakat yang tinggal di Aceh maupun eksternal yaitu dari luar Aceh juga dunia internasional dan pegiat HAM. Seiring perjalanan waktu pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah diterima oleh semua pihak. Penegakkan syariat Islam di Aceh me-rupakan hak kebebasan dasar bukan saja tidak dilarang, melainkan dilindungi oleh Negara Indonesia. Legitimasi penegakan syariat Islam didasarkan pada HAM Internasional dan bebe-rapa Konvenan Hukum Internasional seperti Konvenan DUHAM 1948, konvensi mengenai hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya (ICCESR) 1996 dan konvensi internasional tentang hak-hak sosial dan politik (ICCPR) 1996. Secara konstitusional UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002 juga telah memperkuat argumen hukum internasional. Konsekuensinya negara dan pemerin-tah Republik Indonesia berkewajiban untuk tidak saja memberikan perlindungan dan perla-kuan yang adil dan proposional, melainkan juga memberikan dukungan terhadap penegakan syariat Islam di Aceh sebagai wahana yang memberikan penguatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.]]>
<![CDATA[Dwilogi Interpretasi dalam Dominasi Pembagian Harta Ber-sama: Telaah atas Putusan Mahkamah Syar’iyah Lhoksukon Nomor 168/pdt.g/2014/ms-lsk ]]>
<![CDATA[Fauzah Nur Aksa]]>;
<![CDATA[Muhammad Ikbal Maulia]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2246
<![CDATA[Studi ini hendak menjawab sebuah pertanyaan mengapa terdapat problem yuridis, sosiolo-gis dan bahkan epistemologis dalam polemik harta bersama pasca perceraian? Polemik tersebut dipecah dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk. Un-tuk menjawabnya, secara kualitatif, studi ini memanfaatkan pendekatan yuridis normatif yang disandarkan pada norma perundang-undangan. Dua model interpretasi ditampilkan sebagai objek formal, sekaligus juga objek material yang dioperasikan dalam rangka mela-hirkan putusan tersebut. Teori Ronald Dworkin dan Abi Ishaq asy-Syatibi juga dimanfaatkan untuk memperlihatkan titik-temu antara dua model interpretasi tersebut. Implikasi studi ini adalah bahwa dalam putusan Mahkamah Syar’iyah Nomor 168/Pdt.G/2014/MS-Lsk terdapat semacam dimensi epistemologis yang berpijak pada paradigm subtantif, yakni paradigma yang berpijak tidak hanya pada norma yuridis, tetapi juga kemaslahatan yang merupakan orientasi dari norma itu sendiri.]]>
<![CDATA[Analisis ‘Uqubah terhadap Muzakki yang Tidak Membayar Zakat Melalui Baitul Mal ]]>
<![CDATA[Nurdin N]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2247
<![CDATA[Pengelolaan zakat di Aceh secara yuridis dilakukan oleh Pemerintah dan menjadi bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) baik pada Tingkat Provinsi maupun Pemerintah Kabu-paten/Kota. Oleh karena itu perlu optimalisasi pengumpulan zakat. Pamerintah Aceh melalui Qanun tentang Baitul Mal telah melakukan upaya hukum untuk mengoptimalkan pembaya-ran zakat oleh umat Islam di Aceh yaitu dengan menetapkan sanksi bagi muzakki yang tidak menyerahkan zakat kepada Baitul Mal. Namun demikian ‘uqubah tersebut masih terlalu rin-gan dan hamper tidak berjalan. Dalam penelitian ini, penulis ingin mengkaji masalah huku-man yang berlaku di Aceh terhadap muzakki yang enggan membayar zakat dan berdasarkan itu penulis menawarkan cara-cara baru kepada pemerintah Aceh agar pembayaran zakat optimal terlaksana. Karena itu penelitian ini adalah penelitian kepustakaan dengan pendeka-tan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa, ringannya ‘uqubah yang ter-dapat dalam qanun tentang Baitul Mal di Aceh adalah didasarkan pada pertimbangan bahwa, dalam Hukum Islam sanksi bagi muzakki yang tidak menunaikan zakat karena menging-kari kewajiban zakat adalah hukuman had (diperangi atau dibunuh). Sedangkan bagi mu-zakki yang enggan mengeluarkan zakat karena sikap kikir ‘uqubahnya yaitu pengambi-lan harta zakat secara paksa dan disertai ta’zir berupa denda setengah dari hartanya dan kalau perlu dengan ‘uqubah penjara.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha sebagai Wujud Pembatasan Praktik Bisnis di Bidang HKI ]]>
<![CDATA[Sofyan Jafar]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2248
<![CDATA[Studi ini bertujuan untuk menelusuri penjaminan hukum terhadap hak cipta.Dalam hal ini hukum berfungsi menjamin hak pencipta dalam menguasai dan menikmati secara eksklusif hasil karyanya tersebut, jika perlu dengan bantuan negara untuk penegakan hukumnya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum untuk kepentingan pemilik hak cipta baik secara individu maupun kelompok sebagai subjek hak.Namun, apakah kepemilikan hak cipta yang dikatakan sebagai hak eksklusif, dapat diartikan juga sebagai hak untuk memonopoli oleh pemilik hak, sehingga dapat melakukan praktik monopoli untuk memusatkan kekuatan ekonominya? Untuk membatasi penonjolan kepentingan individu tersebut, hukum memberi jaminan tetap terpeliharanya kepentingan masyarakat.Jaminan ini tercermin dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang berkembang dengan menyeimbangkan antara dua kepentingan, yaitu pemilik hak cipta dan kebutuhan masyarakat umum.Dalam hal pembatasan praktik bisnis ini Indonesia telah mengeluarkan aturan, yang salah satunya adalah Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang mengecualikan HKI yang di dalamnya termasuk hak cipta.]]>
<![CDATA[Penerapan Norma Adat Terang dan Tunai dalam Praktek Pe-radilan Perdata (Kajian Putusan Pengadilan nomor: 23/pdt.g/2013/pn.bj) ]]>
<![CDATA[Laila M Rasyid]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2244
<![CDATA[Tulisan ini merupakan analisis atas pertimbangan hukum yang dilakukan oleh hakim dalam kasus Wanprestasi yang mengandung unsur hukum adat yaitu azas terang dan tunai. Penelitian ini adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif. rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan konsep adat te-rang dan tunai dalam praktek peradilan perdata berdasarkan Putusan Nomor :23/Pdt.G/2013/Pn.Bj. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Positif dan hu-kum adat dapat digunakan bersama dalam hukum Indonesia karena memiliki tujuan yang sama yaitu untuk tercapainya keadilan. Dalam tulisan ini terdapat dissending opinion diantara majelis hakim yang memutuskan apakah ada unsur adat atau positif di dalam fakta hukum. hukum positif mungkin saja tidak sempurna dan terbatas da-lam mengartikan sesuatu dan hukum adat boleh saja digunakan dalam tujuan untuk tercapainya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum untuk masyarakat.]]>
<![CDATA[Penegakan Syariat Islam di Aceh dalam Perspektif HAM ]]>
<![CDATA[Hamdani H]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/reusam.v7i2.2245
<![CDATA[Aceh merupakan satu-satunya provinsi di Indonesia yang diberikan keluasan oleh pemerintah pusat untuk mengatur kehidupan dan pembangunan di Aceh sesuai dengan Syariat Islam, pe-runtukan ini diperkuat dengan keluarnya UU Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Aceh, UU Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Daerah. Artinya secara hukum pemerintah Indonesia mengakui dan memberikan atau mengizinkan penerapan Syariat Islam di Aceh. Pada awal penerapan Syariat Islam di Aceh banyak mendapatkan tantangan dan rintangan baik secara internal, yaitu masyarakat yang tinggal di Aceh maupun eksternal yaitu dari luar Aceh juga dunia internasional dan pegiat HAM. Seiring perjalanan waktu pelaksanaan Syariat Islam di Aceh sudah diterima oleh semua pihak. Penegakkan syariat Islam di Aceh me-rupakan hak kebebasan dasar bukan saja tidak dilarang, melainkan dilindungi oleh Negara Indonesia. Legitimasi penegakan syariat Islam didasarkan pada HAM Internasional dan bebe-rapa Konvenan Hukum Internasional seperti Konvenan DUHAM 1948, konvensi mengenai hak-hak sosial, ekonomi, dan budaya (ICCESR) 1996 dan konvensi internasional tentang hak-hak sosial dan politik (ICCPR) 1996. Secara konstitusional UUD 1945 hasil amandemen 1999-2002 juga telah memperkuat argumen hukum internasional. Konsekuensinya negara dan pemerin-tah Republik Indonesia berkewajiban untuk tidak saja memberikan perlindungan dan perla-kuan yang adil dan proposional, melainkan juga memberikan dukungan terhadap penegakan syariat Islam di Aceh sebagai wahana yang memberikan penguatan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.]]>
