cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
tsaifullah
Contact Email
tsaifullah@unimal.ac.id
Phone
+6285280459234
Journal Mail Official
jurnalreusam@unimal.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum UNIMAL, Komplek Kampus Bukit Indah (BI), Jalan Jawa, Padang Sakti, Lhokseumawe Telp : +62.645.41373, Fax : +62.645.44450
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
REUSAM ; Jurnal Ilmu Hukum
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 23384735     EISSN : 27225100     DOI : -
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Reusam merupakan jurnal dibawah fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yang pertama kali diterbitkan dalam edisi cetak pada bulan Mei 2013. Jurnal Reusam berisi tulisan atau artikel ilmiah ilmu hukum berupa telaah konseptual, analisis kasus, kajian undang-undang, dan hasil penelitian lainnya yang berkaitan dengan ilmu hukum.
Arjuna Subject : -
Articles 21 Documents
 1   2   3 
Search results for , issue "Vol 9, No 1 (2021): Mei" : 21 Documents clear
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN ASET DAERAH Basri, Hasan
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Regional property (BMD) can be obtained from apbd or other legitimate acquisitions and become regional wealth. State wealth in ministries / institutions / local governments become the authority and responsibility of ministries / institutions / local governments. But in the course of regional asset management sometimes also poses problems. Whereas well-managed regional assets will have a strategic role in supporting regional budget revenues. Bmd utilization applies to BMD located in the user of the goods, as well as who manages the goods. The existence of provisions, ensuring the process of utilization of BMD can run in an orderly, directed, fair, accountable, to realize efficient, effective, and optimal bmd management therefore regional asset management needs to be established and implementation based on the provisions of applicable laws and regulations. There should be a new mindset in the management of state assets so that not only just to record also list its fair value in the government financial report (LKPP), there should also be new thinking on how to optimize the management of state assets to be more optimal. The purpose of this writing is to review from the legal aspects regarding the management of regional assets. The research method used in this writing is done with literature studies. The approach used in this study is the approach of legislation and conceptual approach. The data source in this paper uses secondary legal material in the form of all publications about which are not official documents.
ILLEGAL FISHING DARI PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Kendal Simangunsong, Yuheni Tarida; Kalsum, Ummi; Akli, Zul
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan illegal fishing merupakan permasalahan serius yang harus diperhatikan, karena telah menurunkan produktivitas dan hasil tangkapan secara signifikan serta telah merusak ekosistem dan sumber hayati laut. Illegal fishing telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang Perikanan namun aturan tersebut menyimpang dari Hukum Acara Pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing serta mengetahui dan menjelaskan hambatan dan solusi dalam penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang berkaitan dengan illegal fishing. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa penerapan Hukum Acara Pidana terhadap tindak pidana illegal fishing yaitu penangkapan dapat dilakukan untuk paling lama satu hari. Batas waktu penyelesaian perkara tindak pidana yaitu 400 hari untuk menyelesaikan suatu perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Sedangkan dalam Undang-Undang Perikanan penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di ZEEI paling lama tujuh hari. Batas waktu penyelesaian perkara illegal fishing cukup singkat yaitu 140 hari untuk menyelesaikan suatu perkara mulai dari penyidikan sampai dengan putusan Mahkamah Agung. Hambatan dalam penerapan Hukum Acara Pidan terdiri dari kewenangan penyidikan, lama penangkapan, dan jangka waktu penahanan. Berlakunya asas lex specialis derogate legi generalis telah menjadi solusi dalam penerapan Hukum Acara Pidana. Dengan ketentuan asas ini maka terhadap illegal fishing diutamakan menggunakan hukum acara Undang-Undang Perikanan dan apabila tidak diatur dalam Undang-Undang Perikanan, maka digunakan Hukum Acara Pidana. Disarankan kepada penegak hukum supaya merevisi Undang-Undang Perikanan agar penyelesaian tindak pidana illegal fishing dapat dilakukan secara optimal dan penegak hukum harus lebih mengutamakan merehabilitasi dan memulihkan suatu keadaan daripada memenjarakan pelaku tindak pidana illegal fishing serta kepada masyarakat supaya norma hukum tersebut diatur agar bisa disesuaikan dan dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat itu sendiri jangan sampai masyarakat bertindak sewenang-wenangnya seperti menyuap.
KEDUDUKAN DAN MEKANISME PENGISIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Syahputra, Dedy; Subaidi, Zulman
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses peradilan di MK merupakan peradilan pertama dan terakhir dan putusannya bersifat final hanya berlaku untuk pelaksanaan putusan MK atas kewenangan menguji undang-undang atas UUD 1945, pemburan partai politik, menyelesaikan sengketa lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, dan menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Sedangkan putusan MK atas kewenangannya mengadili dugaan DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum menurut UUD 1945, bukan merupakan proses peradilan terakhir dan bersifat final. Mekanisme pengisian hakim MK dalam sistem ketatanegeraan Indonesia belum menjamin terwujudnya Independensi MK dalam melaksanakan kewenangannya, khususnya jika perkara yang diselesaikan oleh MK berkaitan dengan lembaga Negara pengusul hakim MK. Indenpenden tidaknya MK sangat tergantung dari integritas dari masing-masing hakim konstitusi, karena antara MK dan hakim MK  merupakan satu kesatuan yang bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. 
ANALISIS YURIDIS PERAN PEMERINTAH ACEH DALAM PELATIHAN TENAGA KERJA M, Muhibuddin; N, Nasrianti
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Manpower development contained in the 1945 Constitution Article 27 paragraph (2),    that every citizen has the right to work and a decent living for humanity. The Aceh Government implements Article 174 paragraph (5), and Article 175 paragraph (4) of Law Number 11 Year 2006 concerning the Government of Aceh, therefore issued Qanun Number 7 of 2014 concerning Manpower and the Regulation of the Governor of Aceh Number 112 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties, Functions and Work Procedures of the Office of Manpower and Mobility of the Aceh Population. The method used in this study is a normative juridical research method that is qualitative in nature, namely research methods that refer to legal norms contained in legislation. In this study the use is referring to legal sources, namely research that refers to legal norms contained in legal instruments. Conclusion, provisions of Article 175 of Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh, that every worker has the same right to get decent work in Aceh. So the role of the Aceh Government in improving the direction of life of its people is very important in employment for the implementation of social justice in labor life.
VICTIMISASI DAN EKSPLOITASI SEKSUAL J, Johari; Kalsum, Ummi; Abidin, Zainal; Saifullah, T
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Setiap pembangunan pasti bertujuan untuk mensejahterakan rakyat, namun tidak bisa dipungkiri setiap pembangunan mempunyai sisi yang lain, seperti dua sisi mata uang yang berbeda. Misalnya dalam hal pembangunan suatu pabrik pupuk di suatu daerah, pasti bertujuan sebagai solusi agar masyarakat terpenuhi kebutuhan pupuknya, disamping itu juga bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Namun pasti ada hal yang sudah pasti mendatangkan masalah baru, yaitu tentang limbah pabrik yang suatu waktu akan mengganggu kesehatan masyarakat setempat. Masyarakat tersebut menjadi korban dari suatu kebijakan pembangunan, disisi lain urbanisasi menjadi pemicu masalah sosial di kota kota besar, sehingga terjadi pelanggaran hukum dari akibat sempitnya lapangan kerja. Paradoksnya suatu pembangunan yang menimbulkan masalah baru inilah yang disebut dengan victimisasi dimana secara sadar atau tidak sadar masyarakat menjadi korban dari kebijakan publik. Selain itu juga terjadi tindak pidana yang lainnya yang merupakan imbas dari sempitnya lapangan kerja, seperti terjadinya prostitusi dan perdagangan manusia.
Independensi Penentuan Jumlah Nilai Agunan dalam Perjanjian Kredit yang Dilakukan oleh Appraisal Bank Simatupang, Elysabet Sry Devi Bruni; S, Sunarmi; Siregar, Mahmul; Barus, Utary Maharany
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

A bank always requires collateral to its customers in providing credit facility as a form of a guarantee or responsibility for their contract with the bank. A bank also employs an Appraisal Bank or Public Appraisal Service Office (KJPP). KJPP is expected to prevent wrong collateral valuation and value engineering. Therefore, the research problems are how the independence of an Appraisal Bank is, in performing collateral valuation in a credit contract, how the binding force of the valuation results gained by an Appraisal Bank to the collateral in a credit contract, and how the liability of the Appraisal Bank for the valuation performed by an Appraisal Bank to the collateral in a credit contract. This is a normative juridical and descriptive research. This research employs statutory method using primary, secondary, and tertiary legal materials. The data are collected from library study and field observation. They are analyzed by reducing data, presenting data, and drawing conclusions/making verification to obtain descriptive data. The results of the research conclude that the independence an. appraisal is assessed when he performs valuation without intervention from anyone. In legal view, an appraisal is considered valid and affecting the collateral object; the results of his valuation becomes his responsibility. The responsibility of an appraisal for his valuation results can be seen from the conformity of his report and the prevailing regulations. It is suggested that one be required and obliged to have specific skills, integrity, honesty and objectivity to become an appraisal. An appraisal also has to be guided by ethical codes and prevailing laws and regulations.
Urgensi Persetujuan Anak sebagai Syarat Poligami (Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia Rasyid, Muhammad; Arianti, Mega
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The concept of state law (rechtstaat) relating to corruption case has to be conducted by implementing law enforcement, law certainty, and justice.  Any kind of policy in relation with corruption eradication has tobe done based on the application of legislation.  The rule of legal officers  in eradicating corruption is highly influenced by integrity of morality and personal ethic (the maturnity of spiritual intelligence) by having good understanding on corruption eradication which is very significance in making decision in relation with corruptor.
Analisis Yuridis Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan (Studi Putusan Nomor : 70/Pid.B/2020/Pn.Bpd) Z, Zulkifli; Mila, Tahjul; Y, Yusrizal
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study is to find out the proof of the crime of fraud and to find out the juridical analysis of the judge's decision on the crime of fraud in adjudicating the crime of fraud based on the decision Number: 70/Pid.B/2020/PN.Bpd. One of the laws that regulate social life is criminal law, which regulates all legal rules that determine what regulations against perpetrators of crimes should be imposed on perpetrators. Because basically the purpose of law is to uphold justice so that public order and peace can be realized. From the above description concerning acts or actions that violate the law and are not in accordance with the norms (laws) that have been established, it is a criminal act of fraud as regulated in Article 378 of the Criminal Code. As for this research, it is not an ordinary fraud but a fraud carried out by means of the position given to him so that it can be more burdensome for the perpetrators of criminal acts. In this decision, which is a decision on a criminal case of fraud, is it significant with article 378 of the Criminal Code. This research uses normative juridical research. The sources of legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials and tertiary legal materials, and the technique of collecting legal materials in this study is a document or literature research technique (library research). The tool used to collect data in this research is a literature study, the data analysis used is by means of analysis of the interpretation method / legal interpretation in the form of systematic interpretation. Based on the results of the study, conclusions were obtained, namely: First, proof of criminal fraud against cases with Number 70/Pid.B/2020/PN.Bpd. it is in accordance with the formulation of Article 378 of the Criminal Code regarding fraud, through juridical considerations based on the factors revealed in the trial and the facts that are used as the basis for consideration to make a decision against the defendant. Second, in Decision Number: 70/Pid.B/2020/PN.Bpd. The Panel of Judges was not careful in using non-juridical legal considerations and in this case there should be a break in the new law because it was made based on it. In this decision the judge did not prioritize justice for the victim, indeed in the case of fraud there was no restitution for the victim, but at least the judge was more burdensome in punishment to the defendant by imposing a crime under Article 52 of the Criminal Code which explains that an official for committing a crime violates a special obligation from his position , or when he commits a crime, he uses the power, opportunity or means given to him because of his position, the punishment may be increased by one third.
INDUKSI TEMATIK AS-SYATIBI DALAM EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI HUKUM ISLAM Alfikri, Albert
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana induksi tematik, sebagai metode berpikir dalam penemuan hukum Islam, bekerja. Manhaj yang digagas oleh asy-Asyatibi ini dihadirkan dengan cara kerja sistem hukum progersif. Ia dimanfaatkan untuk tidak hanya melakukan istinbat dari sumber-sumber primer hukum Islam, tetapi juga diproyeksikan untuk merespons realitas sosial dari aspek makna substansialnya. Ketika kebanyakan manhaj berpikir hukum Islam sebelumnya hanya berpijak pada bunyi teks, induksi tematik justru menyingkap maksud pensyariatan hukum. Tak pelak jika ia diidentifikasi sebagai manhaj berpikir baru dalam sejarah perkembangan hukum Islam. Pada dasarnya, sistem, dasar dan pola berpikir induksi tematik hadir sebagai suatu epistemologi yang berangkat dari nalar yang relatif serupa dengan penalaran hukum asy-Syafi’i, namun berbeda dalam pengelolaanya; induksi asy-syatibi mengelola sisi implisit teks, sementara induksi asy-syafi’i mengelola sisi eksplisitnya. Selanjutnya, secara aksiologi, studi ini juga menampilkan penerapan epistemologi hukum Islam dalam komparasi tiga model induksi. Ketiganya dimanfaatkan untuk melacak dalil-dalil partikular dalam rangka membangun epistemologi bagi paradigma baru hukum kewarisan Islam. Paradigma itu lahir dari dualisme sistem kewarisan matrilinial dan patrilinial yang saling-tarik menarik, namun pada gilirannya menjadi penjembatan antarkeduanya. Implikasi studi ini memperlihatkan bagaimana induksi tematik asy-Syatibi berkerja dalam dua wilayah; epistemologi dan aksiologi. Ketika secara ontologi induksi hanya berarti pelacakan (tatabbu’), studi ini justru menerapkannya pada wilayah epistemologi dan aksiologi sebagai manhaj berpikir hukum Islam yang progresif; seirama dengan pernyataan syariat, sementara tetap merespons realitas sosial.  
KEKUATAN HUKUM PUTUSAN DALAM PERKAWINAN CAMPURAN (BEDA AGAMA) (Studi Putusan No. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.) Aklima, Dian Zulfa; Aksa, Fauzah Nur; R, Ramziati
Jurnal Ilmu Hukum Reusam Vol 9, No 1 (2021): Mei
Publisher : Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Page 1 of 3 | Total Record : 21

 1   2   3 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - Mei 2023 Vol 10, No 1 (2022): Vol 10, No 1 (2022): Mei Vol 10, No 2 (2022): REUSAM: Jurnal Ilmu Hukum - November 2022 Vol 9, No 2 (2021): November Vol 9, No 1 (2021): Mei Vol 8, No 2 (2020): November Vol 8, No 1 (2020): Mei Vol 7, No 2 (2019): Vol. 7 No. 2 Vol 3, No 1 (2015): Mei