Journal De Facto
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum. Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia. Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6 No 1 (2019)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[PERCERAIAN YANG MENGAKIBATKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP ANAK KHUSUSNYA ANAK DIBAWAH UMUR ]]>
<![CDATA[Rayung Wulan, Sri Endang]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Perceraian adalah cerai hidup antara pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian merupakan terputusnya keluarga karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri. Adapun ruusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah dampak negatif dari percaraian terhadap anak dibawah umur? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan studi literatur yaitu mengkaji teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perceraian dan dampak negatif perceraian di Indionesia. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Perceraian bukan jalan keluar yang baik untuk sebuah masalah di dalam keluarga. Karena bukan hanya suami dan istri yang menderita lahir dan bathin. Tetapi juga anak-anak hasil dari pernikahan tersebut. Keluarga adalah sangat penting bagi kehidupan anak, oleh sebab itu ayah maupun ibu jangan menjadikan perceraian jalan yang terbaik untuk penyenyelesaian masalah perkawinan. Karena perceraian merupakan hal yang sangat membuat menderita dan luka khusunya menyangkut psikologis anak.]]>
<![CDATA[PERANAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA DALAM PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI ]]>
<![CDATA[Said, Umar]]>;
<![CDATA[Handoyo, Susilo]]>;
<![CDATA[Roziqin, Roziqin]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara selaku Lembaga Legislatif mempunyai fungsi Legislasi, Budgeting dan Controling. menjadi penting dalam rangka menciptakan sistem pemerintahan yang baik. Dalam fungsi Legislasinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara tidak dapat di biarkan berjalan sendiri tanpa kontrol, penting dibuka pintu akses publik terhadap pembuatan Peraturan Daerah. Peneliti merumuskan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimanakah peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan fungsi legislasi dalam menyalurkan aspirasi masyarakat dan memfasilitasi penyelesaian yang sudah diakomodir dalam sebuah wacana untuk kepentingan rakyat ? metode digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Yuridis Sosiologis yaitu pendekatan masalah melalui penelitian hukum dengan fakta yang ada pada instansi yang bersangkutan. Kesmipulan dari penelitian ini adalah Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara dalam melaksanakan Fungsi Legislasinya setelah berlakunya UU No. 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menunjukkan semangat perubahan ke arah yang lebih baik. Pelaksanaan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Penajam Paser Utara pada dasarnya sudah baik, dan Tugas-tugas telah dilaksanakan dengan optimal, terbukti dengan telah dihasilkannya banyak Perda (Peraturan Daerah).]]>
<![CDATA[AKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA DALAM MEMBANGUN JATI DIRI BANGSA INDONESIA GUNA MENANGGULANGI RADIKALISME ]]>
<![CDATA[Rini, Indrati]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagian rakyat melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila sebagai kepribadian bangsa yang telah menjadi filsafat dan pandangan hidup dari bangsa Indonesia. Tindakan-tindakan yang menyimpang tersebut seperti menghujat, menteror, memfitnah, menjarah, membunuh, dan lain-lain tindakan yang bersifat radikal. Perilaku menyimpang, bahkan bersifat radikal nampak mudah sekali dilakukan oleh sebagian anggota masyarakat di tengah-tengah norma yang berlaku, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang dikenal agamis, ramah, sopan dan beradab. Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Membangun Jati Diri Bangsa Indonesia Guna Menanggulangi Radikalisme? Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif dengan studi literatur yaitu mengkaji teori dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan Pancasila dengan penanggulangan Radikalisme di Indionesia. Jati diri bangsa Indonesia yaitu sifat-sifat khas yang melekat pada insan Indonesia berupa nilai-nilai spiritual, materiil dan vital Pancasila yang dijiwai, dipahami, dibangun dan diaktualisasikan sebagai sikap dan perilaku dalam hidup berbangsa dan bernegara di wilayah NKRI. Metoda dalam menanggulangi radikalisme yaitu cara-cara yang dilakukan berupa aktualisasi, sosialisasi, kordinasi dan penegakan hukum untuk mengatasi pergerakan kaum radikal di Indonesia.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Industrial di Sektor Swasta ]]>
<![CDATA[Liling, Trisna Harjuni]]>;
<![CDATA[Pangaribuan, Piatur]]>;
<![CDATA[Roziqin, Roziqin]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan Hubungan Industrial,membagai perselisihan industrial menjadi empat macam, yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK, danperselisihan antar serikat buruh dalam satu perusahaan. Meski pada tahap awalpenyelesaian perselisihan diisyaratkan harus menempuh mekanisme bipartit,namun pembagian keempat macam perselisihan ini membawa konsekuensi yang berbeda satu sama lain dalam tahap penyelesaian berikutnya. Berdasarkan uraian diatas, penulis akan mengambil permasalahan bagaimana perlindungan hukum dalam penyelesaian perselisihan perburuhan di sektor swasta? Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang menggunakan konsep legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-lembaga atau pejabat yang berwenang. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Ketika terjadi perselisihan perburuhan industrial maka dari Dinas Tenaga Kerja dan Sosial (Disnakersos) akan terlebih dahulu mengarahkan pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan melalui Bipartit sebelum diselesaikan melalui mediasi, konsiliasi atau abritrase. Setelah tahap – tahap tersebut dilewati dan tidak mencapai kesepakatan maka akan diarahkan ke peradilan.]]>
<![CDATA[MODEL PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM SISTEM PENEGAKKAN HUKUM OLEH KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (POLRI) GUNA MENCEGAH TERJADINYA TINDAKAN KRIMINALITAS DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Sarbini, Sarbini]]>;
<![CDATA[Anzward, Bruce]]>;
<![CDATA[Roziqin, Roziqin]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tugas preventif penegakkan hukum bukan hanya menjadi tanggung jawab kepolisian (Ditbinmas) semata, karena akan melibatkan seluruh komponen-komponen serta stakeholder yang ada, karena fakta yang terjadi walaupun telah ada fungsi preventif Kepolisian yang dilakukan oleh Ditbimas, masih saja terdapat kasus-kasus kriminal di wilayah hukum Polresta Balikpapan.Rumusan masalah dalam penelitian adalah Bagaimanakah model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan. Pendekatan masalah yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat Hasil Penelitian ini adalah: Model pembinaan masyarakat dalam sistem penegakkan hukum oleh Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) guna mencegah terjadinya tindakan kriminalitas di Kota Balikpapan, adalah (a) Pre-emtif (b) Preventif (c) Represif. Tindakan penanganan kejahatan yang ditempuh, harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosedur dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja dilapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang.Tindakan penanganan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan BBM Bersubsidi di Kalimantan Timur ]]>
<![CDATA[Muhadi, Muhadi]]>;
<![CDATA[Karya, Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pencemaran lingkungan akibat kebocoran pipa PT. Pertamina (Persero) di Teluk Balikpapan merupakan pencemaran lingkungan yang terbesar. Dampak dari tumpahan minyak tersebut mengancam ekosistem dan masyarakat sekitar Teluk Balikpapan. Maka penulis merumuskan masalah bagaimanakah pertanggungjawaban PT. Pertamina (persero) akibat kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran di teluk Balikpapan dan bagaimanakah perlindungan hukum kepada masyarakat yang terkena dampak kebocoran pipa minyak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban yang diberikan kepada PT. Pertamina (Persero) selaku pihak yang menyebabkan pencemaran di Teluk Balikpapan. Serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak kebocoran pipa minyak. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah adalah metode yuridis empiris, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturan-peraturan hukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data dilapangan. Keseluruhan data yang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjuan yuridis (hukum) dan bersifat analisis kualitatif. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian maka Pertanggungjawaban PT. Pertamina (Persero) akibat kebocoran pipa yang menyebabkan pencemaran lingkungan di Teluk Balikpapan ada tiga berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni pertanggungjawaban hukum administrasi dalam hal ini paksaan pemerintah yang diberikan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.2631/Menlhk-PHLHK/PPSA/GKM.o/4/2018, pertanggungjawaban hukum perdata berupa ganti rugi terhadap masyarakat, sedangkan pertanggungjawaban hukum pidana yakni berupa pidana denda yang dibayarkan kepada negara dan penjara terhadap penanggungjawab yang lalai.]]>
<![CDATA[POLITIK HUKUM TERHADAP URGENSI RANCANGAN UNDANG-UNDANG KEAMANAN NASIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[azhari, aditya]]>;
<![CDATA[Azward, Bruce]]>;
<![CDATA[Roziqin, Roziqin]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Negara merupakan suatu kesatuan jati diri yang mewakili suatu kelompok orang, wilayah, dan pemerintah yang pada pelaksanaannya memiliki suatu kekuatan kewenangan dalam menjalankan ideologinya, termasuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam menjaga keutuhan wilayahnya, menjaga pengakuan statusnya melalui kedaulatan, juga menjaga rakyatnya dari segala ancaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah politik hukum terhadap urgensi rancangan undang- undang keamanan nasional di Indonesia. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana politik hukum terhadap urgensi rancangan undang- undang keamanan nasional di Indonesia berkaitan dengan kepentingan lembaga atau institusi pelaksana keamanan. Metode penelitian yang diguanakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu melalui cara penelitian hukum dengan menggunakan konsep-konsep penerapan yang bersumber dari serangkaian peraturan atau undang-undang. Kesimpulan yaitu Diusulkannya Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dalam rangka memberikan masukan tentang penataan institusi-institusi pelaksana pertahanan dan keamanan di Indonesia melalui segala upaya secara cepat, bertahap, dan terpadu dengan memberdayakan seluruh kekuatan nasional untuk menciptakan stabilitas keamanan melalui suatu sistem keamanan nasional. Kata Kunci: Politik, Hukum, Rancangan Undang-Undang.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG MENGEMBALIKAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Ariyanto, Beny]]>;
<![CDATA[Handoyo, Susilo]]>;
<![CDATA[Suhadi, Suhadi]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Korupsi sebagai suatu perbuatan yang tercela dan merugikan masyarakat maupun negara. Perbuatan tersebut dilakukan demi kepentingan tertentu untuk keuntungan pribadi maupun kelompok dengan mengabaikan aturan-aturan yang ada. Rumusan masalah dalam peneitian ini yaitu bagaimanakah konsep pengembalian keuangan negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis konsep pengembalian keuangan negara yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada data-data sekunder dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta unsur-unsur atau faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan. Kesimpulan penelitian yaitu kebijakan formulasi sanksi pidana serta Kebijakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN HUKUM PERIZINAN LINGKUNGAN DALAM KEPENTINGAN INVESTASI DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Hari Setyawan, Novi]]>;
<![CDATA[Handoyo, Susilo]]>;
<![CDATA[Suhadi, Suhadi]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Berbagai bencana Lingkungan hidup silih berganti, mulai kerusakan, pencemaran, bencana alam terjadi dimana-mana, dari tahun ke tahun akumulasi selalu bertambah, kerusakan terumbu karang, hutan, pencemaran air (sungai), darat dan udara sudah mencapai pada taraf yang amat mengkhawatirkan. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimanakah kebijakan perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi di Kota Balikpapan. Tujuan Penelitian yaitu untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi di Kota Balikpapan dan model penyelesiaan yang berkaiatan dengan perizinan lingkungan yang menimbulkan segketa lingkungan. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis empiris pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan yang hidup dalam masyarakat harus dilakukan di lapangan dengan menggunakan metode dan teknik penelitian lapangan, mengadakan kunjugan kepada masyarakat dan berkomunikasi dengan para anggota masyarakat. Kesimpulan dalam penelitian yaitu kebijakan perizinan lingkungan dalam kepentingan investasi di Kota Balikpapan adalah memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan kegiatan investasi khususnya di Balikpapan dengan memberikan kemudahan pengurusan izin usaha bagi investor, hambatan yang ada di kota Balikpapan terhadap pemberian izin lingkungan dalam kegiatan usaha bagi investor adalah; pertama kendala yuridis dan kedua; kendala penyelenggara, dimana kendala ini yang dirasakan oleh investor dalam penerbitan izinnya membutuhkan waktu yang lama.]]>
<![CDATA[PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENANGANAN DAN PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN ]]>
<![CDATA[Nugraha, Winda]]>;
<![CDATA[Handoyo, Susilo]]>
<![CDATA[ Jurnal de Facto Vol 6 No 1 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana Universitas Balikpapan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam pertimbangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga disebutkan bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu bagaimana penerapan restorative justie dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkotika, dan upaya penyelesaian diversi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip restorative justice di kota Balikpapan. Tujuan penelitian untuk mengetahui dan menganalisis restorative justie dalam penanganan dan penyelesaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak dan upaya penyelesaian permasalahan penerapan diversi dalam tindak pidana narkotika oleh anak dikaitkan dengan perlindungan korban berdasarkan prinsip restorative justice di Kota Balikpapan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitin kualitatif. Kesimpulan penelitian bahwa pendekatan restorative justice di Kepolisian Daerah Kalimantan Timur secara umum belum berjalan secara maksimal sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.]]>
