cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Roziqin
Contact Email
riziqin@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6281253281796
Journal Mail Official
jurnal_defacto@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Jl. Pupuk Raya Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Journal De Facto
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : 23561913     EISSN : 26558408     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal de Facto adalah Jurnal Ilmiah berkala yang diterbitkan oleh  Fakultas Hukum Universitas Balikpapan sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Jurnal de facto memiliki visi menjadi jurnal ilmiah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan di bidang ilmu hukum.  Jurnal ini terbuka luas bagi ilmuwan hukum, praktisi hukum, ataupun pemerhati hukum yang ingin menuangkan gagasan dan pemikiran kritisnya bagi pengembangan hukum di Indonesia.  Naskah yang dikirim ke redaksi harus memenuhi Pedoman Penulisan Jurnal de Facto. Fokus Jurnal ini yaitu Rumpun Ilmu Hukum Pidana, Rumpun Ilmu Hukum Perdata, Rumpun Ilmu Hukum Internasional, Rumpun ilmu Hukum Agraria, Rumpun Ilmu Hukum adat, Rumpun ilmu Hukum Lingkungan, dan Rumpun Ilmu Hukum Tata Negara/Administrasi Negara.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 6 No 2 (2020)" : 6 Documents clear
PERANAN HUKUM ADAT DALAM PERKEMBANGAN CIVIL LAW SYSTEM Ardiansyah
Jurnal de Facto Vol 6 No 2 (2020)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Indonesia pada hakekatnya memiliki sistem hukumnya sendiri yang telah ada jauh sebelum kolonialisme asing dengan transplantasi hukumnyahadir di Indonesia yakni Sistem Hukum Adat dengan karakteristiknya yang khas. Persoalan-persoalan dalam pembangunan hukum Indonesia yang diantaranya dicontohkan di atas sebagai bagian dari persoalan sistemis Hukum Indonesia yang mengadopsi Civil Law System inilah yang akan dicoba ditelaah dan dianalisis dalam tulisan ini sekaligus mencoba menelaah kemampuan Hukum Adat sebagai sistem hukum asli (Indegenous Law System) Indonesia dalam menghadapi dan mengatasi problematika pembangunan hukum Indonesia.
ARGUMENTASI HUKUM PASAL 131 UU NO.35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA TERHADAP ORANG YANG SENGAJA TIDAK MELAPORKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA darwis; anzward, bruce
Jurnal de Facto Vol 6 No 2 (2020)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penyidikan tehadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekusor narkotika dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun persoalannya adalah apabila seseorang yang tidak mengetahui jika di dalam rumahnya atau keluarganya adalah pemakai atau bahkan pengedar narkoba, tentu ini persoalan yang rumit sebab mereka cenderung untuk menutup diri, sehingga oleh hukum tetap dijadikan telah melakukan tindak pidana kejahatan narkotika. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yang bersifat yuridis sosiologis (sociological research) yaitu suatu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat. Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara seorang dalam satu rumah dapat vonis bersalah karena tidak melaporkan adanya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, terdapat dua unsur, yakni pertama; unsur setiap orang artinya siapa saja dan kedua; Unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2015 TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA Ardi
Jurnal de Facto Vol 6 No 2 (2020)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan tentang pengelolaan sampah pemerintah daerah Kota Balikpapan mengeluarkan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Namun penerapan aturan mengenai pengelolaan sampah di daerah khususnya Balikpapan, masih sering ditemukan pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat dan kelalaian pemerintah dalam melaksanakan kewenangannya. Di kota Balikpapan masih banyak pemukiman komersil yang pengelola pemukimannya yang tidak menyediakan bak sampah, salah satunya adalah di pemukiman Bukit Damai Sentosa II, tidak tersedianya bak sampah di setiap rumah di pemukiman tersebut membuat pemilik rumah hanya meletakkan sampah di depan rumah atau menggantungnya di pagar rumah. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada.Implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di perumahan Bukit Damai Sentosa (BDS) II, bahwa belum sesuai dengan peraturan daerah yang dibuat oleh pemerintah Kota Balikpapan karena penyediaan bak sampah di perumahan BDS belum ada dan pemilahan untuk sampah basah dan sampah kering belum diterapkan oleh pihak pengelola pemukiman.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PEMALSUAN BERAS Johan
Jurnal de Facto Vol 6 No 2 (2020)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Beras sebagai salah satu produk yang dibutuhkan oleh masyarakat tentunya tak luput dari praktek monopoli dari berbagai pelaku usaha yang ingin memperoleh keuntungan dari penjualan berasa tersebut, diantara praktek monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha terhadap produk beras ialah dengan memasarkan beras palsu dilakukan oleh para pelaku usaha, pada umumnya pemalsuan beras yang dilakukan oleh pelaku usaha yaitu dengan mengganti kualitas beras yakni dengan cara mencampur adukan antara beras dengan qualitas premium dengan beras dengan qualitas medium dan dikemas kedalam satu kemasan dengan merek tertentu kemudian diedarkan ke masyarakat/konsumen. Pendekatan masalah dalam penelitian ini dilakukan dengan Pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dimaksudkan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan dalam penelitian berdasarkan realitas yang ada. Penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melakukan pemalsuan beras di kota balikpapan penegakan hukum dimaksud untuk menjamin hak-hak dasar sebagai konsumen dan menjamin kepastian hukum dan menjamin kesamaan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan konsumen dan pelaku usaha dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha dan kepentingan pengusaha.
STATUS HUKUM PEWARISAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG TUNDUK PADA KUH PERDATA YANG MENINGGAL KARENA KECELAKAAN PESAWAT TERBANG YANG HILANG TIDAK DITEMUKAN JASADNYA Felly
Jurnal de Facto Vol 6 No 2 (2020)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Ragam sistem hukum waris di Indonesia tidak hanya karena sistem kekeluargaan masyarakat yang beragam, melainkan juga disebabkan adat-istiadat masyarakat Indonesia yang juga dikenal bervariasi, oleh karena itu, tidak heran kalau sistem hukum waris adat sendiri juga beraneka ragam serta memiliki corak dan sifat-sifat tersendiri sesuai dengan sistem kekeluargaan dari masyarakat adat tersebut. Melengkapi pluralistisnya sistem hukum waris yang diakibatkan karena beraneka ragamnya masyarakat Indonesia. Metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka. Status Hukum Orang Hilang atau Orang yang Meninggal dunia tanpa diketahui jasadnya perlu di buktikan secara hukum, karena harus dengan beberapa langkah dan melalui putusan pengadilan, dengan cara memenuhi unsur ini, orang hilang dapat didefinisikan menjadi orang yang tidak ada lagi, lenyap, tidak kelihatan, tidak lagi terdengar kabarnya dikarenakan sesuatu hal terjadi padanya, sehingga orang disekitarnya yang sering melihat atau mendengar kabarnya tidak lagi melihat atau mendengarnya, status dari orang hilang tersebut.
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PENGEMBANG YANG TIDAK MEMBANGUN BENDALI/BOZEM DI PERUMAHAN PESONA KHATULISTIWA BALIKPAPAN Suhadi
Jurnal de Facto Vol 6 No 2 (2020)
Publisher : Pascasarjana Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemerintah memiliki kedudukan sebagai administrasi negara. Sebagai administrasi negara, pemerintah dapat bertindak baik dalam lapangan pengaturan (regelen) maupun dalam lapangan pelayanan (bestuuren). Penegakan hukum lingkungan seharusnya dilakukan pemerintah secara preventif maupun represif, yaitu dengan mengawasi secara ketat dan menerapkan sanksi administratif maupun sanksi pidana terhadap pengembang yang tidak membangun sesuai dengan tapak rencana sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan. Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti menggunakan pendekatan yuridis emipiris karena hendak mengkaji asas-asas hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Pertanggungjawaban hukum terhadap pengembang perumahan pesona khatulistiwa Balikpapan yang tidak membangun bendali/bozem berupa pertanggungjawaban hukum administrasi dan pertanggungjawaban hukum pidana. Pertanggungjawaban hukum administrasi berupa teguran hingga pencabutan izin, sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Pada Kawasan Perumahan.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2020) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 1 No 1 (2014)