SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies
SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies is an interdisciplinary, open access and scholarly journal published by STAI Al-Washliyah Banda Aceh incorporation with KOPERTAIS Wilayah 5 Aceh. Its establishment is aimed at communicating current issues on multidisiplinary study of Muslim societies. As a credible place for researchers, Shibghah warmly welcomes manuscripts on education, law, islamic economic, and finance, from scholars of related discipline to serve a wide range of interests of thoughtful readers.. This journal is published biannually in June and December. The journal is currently indexed and/or included by Google Scholar, etc. Office at Rukoh Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Aceh. Email: journal.shibghah@gmail.com
Articles
64 Documents
<![CDATA[ANALISIS ISI PESAN DAKWAH MELALUI MEDIA CETAK (KAJIAN TERHADAP TEMA RUBRIK TAFAKKUR HARIAN SERAMBI INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Saidaturrahmah Saidaturrahmah]]>
<![CDATA[ SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 2, No 2 (2020): SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Washliyah Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dakwah melalui tulisan atau bilqalam adalah salah satu jenis dakwah yang cukup efektif dilakukan saat ini. Jangkauan yang dapat dicapai oleh dakwah bilqalam ini lebih luas dari pada melalui lisan, dan tidak membutuhkan waktu secara khusus. Kapan saja dan dimana saja mad’u atau objek dakwah dapat menikmati sajian dakwah bilqalam. Oleh sebab itu, media cetak diyakini dapat secara efektif menjadi salah satu sarana menyampaikan artikel yang bernuansa dakwah kepada masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rubrik tafakkur Harian Serambi Indonesia lebih dominan membahas masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam yang diangkat sesuai dengan isu yang sedang berkembang. Kebijakan lay out rubric tafakkur harian Serambi Indonesia sama seperti rubric pada koran-koran biasa dalam hal penggunaan font yaitu times new roman. Pemilihan warna back ground relevan dengan makna pesan yang disampaikan yaitu berwarna hijau yang dalam Islam dikenal sebagai lambang surga. ]]>
<![CDATA[Peran BP4 Dalam Mencegah Perselisihan Perkawinan Akibat Nusyus dan Syiqaq (Studi Kasus di Kua Kecamatan Sawang) ]]>
<![CDATA[harnides kemenag]]>
<![CDATA[ SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 2, No 2 (2020): SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Washliyah Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tulisan ini mengulas tentang peran Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dari segi hukum Islam untuk menyelesaikan persoalan nusyus dan syiqaq. Adapun penelitian ini memakai pendekatan yuridis analisis dengan menggunakan sumber data bersifat kepustakaan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa peran Badan Penasehatan Pembinaan dan Pelestarian bertujuan untuk membina keluarga agar rukun dan bahagia untuk menuju keluarga yang sejahtera yang saling menjaga dan terhindar dari konflik yang menghancurkan ikatan perkawinan seperti nusyuz dan syiqaq. Badan penasehat pembinaan dan pelestarian perkawinan dari segi hukum islam juga ikut berpartisipasi dalam mengupayakan upaya damai jika keluarga kedua belah pihak tidak bisa untuk mendamaikan konflik yang terjadi antara kedua belah pihak, dengan adanya Badan penasehat dan pembinaan dan pelestarian perkawinan dari segi hukum islam diharapkan dapat memberi arahan dan bimbingan untuk melestarikan perkawinan supaya tercapai tujuan pernikahan tersebut yaitu menuju kepada keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah.]]>
<![CDATA[Metode Ijtihad Wahbah Zuhaili dan Aktualisasinya Dalam Konteks Kekinian ]]>
<![CDATA[Akhmad Rizal Amiruddin]]>
<![CDATA[ SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 3, No 1 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Washliyah Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Ijtihad is a process of legal reasoning to derive Islamic legal law conducted by qualified and trained jurist. The need for ijtihad dates back to the beginning of Islam, especially after the death of Prophet Muhammad SAW. In Islamic jurisprudence, Ijtihad occupies a special place, which can only be practiced by those qualified to do. As a prominent Islamic Scholar, Wahbah Zuhaili offers new methods for conducting ijtihad. This Article relied on some qualitative approaches to provide answers. That means the results of study were not obtained through some statistical calculations or other quantitative means. This was allowed to understand more detailed or more complex into some phenomena being investigated. For this purpose, library research and content analysis were used as methods for data collection and data analysis respectively. The study revealed that Wahbah Zuhaili relied on specific methods in conducting Ijtihad, which differed quite substantially from those used by many other scholars. It was also revealed that the method used found to be quite relevant to the current era/context.]]>
<![CDATA[POTENSI PENGEMBANGAN SUKUK BERBASIS WAKAF UNTUK PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dara Amanatillah]]>
<![CDATA[ SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 2, No 2 (2020): SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Washliyah Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potensi sukuk berbasis wakaf dalam mendukung pembangunan infrastruktur. Setiap tahunnya pemerintah akan membiayai beberapa pembangunan infrastruktur yang anggarannya diambil dari APBN, akan tetapi permasalahan selalu timbul karena anggaran yang deficit, maka dengan memanfaatkan sumber pembiayaan dari penerbitan sukuk berbasis wakaf diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut. Sukuk berbasis wakaf merupakan hasil integrasi produk pasar modal syariah dan asset wakaf. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif studi literatur dengan metode deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa sukuk berbasis wakaf memiliki potensi dalam mendukung pembangunan infrastruktur, terlihat dari perkembangan pasar modal syariah yang menjadi kontributor terbesar sebagai bagian dari sektor jasa keuangan syariah Indonesia di indonesia maupun di negara lain. Diharapkan penelitian ini mampu berperan signifikan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia dan mewujudkan visi Indonesia sebagaimana tertuang dalam master plan perencanaan dan perluasan ekonomi, sekaligus sebagai tantangan dan peluang untuk meningkatkan pembangunan nasional Indonesia yang nantinya memberikan efek positif terhadap perkembangan ekonomi Negara.]]>
<![CDATA[STRATEGI MEDIA RADIO DALAM PENINGKATAN PROGRAM DAKWAH ISLAMIAH (Studi di Radio Serambi FM) ]]>
<![CDATA[Fitria Akmal]]>
<![CDATA[ SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 3, No 1 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Washliyah Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Zaman modern seperti sekarang ini media bisa menjadi perpanjangan tangan dari kegiatan dakwah, pemanfaatan media sangat diperlukan demi keberlangsungan dakwah tetap terjaga sesuai dengan perkembangan dan kemajuan teknologi. Penelitian ini mengkaji tentang Strategi Media Radio Dalam Peningkatan Program Dakwah Islamiah (studi di Radio Serambi FM). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa metode yang digunakan Radio Serambi FM berbentuk program talkshow, dimana penyiar bertindak sebagai pemandu siaran sedangkan narasumber menjadi penjelas terhadap tema yang diangkat. Sedangkan dalam hal strategi peningkatan program Radio Serambi tidak fokus pada usaha untuk memperbanyak jumlah program yang bernuasa Islami, akan tetapi hanya berupaya meningkat kualitas siaran dengan cara terus mengevaluasi format siaran dan melakukan kampanye serta promosi terhadap program dakwah itu sendiri. ]]>
<![CDATA[Dispensasi Kawin Di Mahkamah Syariyah Pasca Lahirnya Perma No 5 Tahun 2019 ]]>
<![CDATA[Fadhilah Fadhilah]]>
<![CDATA[ SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 3, No 1 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Washliyah Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dispensasi kawin sebagai solusi hukum karena para pelaku dispensasi nikah kebanyakan mereka yang belum memiliki legalitas formal untuk menikah, sehingga kemudian mengambil ikhtiar hukum agar pernikahan yang dilakukan dapat diakui. Penelitian ini bertujuan mengetahui Bagaimanan dispensasi kawin dalam pendekatan hukum Islam dan bagaimana pelaksanaan dispensasi kawin menurut Perma No 5 Tahun 2019, serta bagaimana keadaan perkara di wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Aceh tahun 2020. Metode yang digunakan adalah normative law reserach dengan sumber data primer dari Undang-Undang Perkawinan, Perma, Kitab Fiqh dan sedangkan data sekunder adalah buku-buku, jurnal, majalah yang terkait dengan dispensasi nikah.Hasil penelitian ini menemukan bahwa Hukum Islam tidak mengatur khusus dispensasi kawin karena mayoritas ulama hanya menyebutkan balig sebagai syarat menikah seseorang dan tidak menentukan minimal usia perkawinan, sedangkan berdasarkan Revisi UUP Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menjadi UU No. 16 Tahun 2019 dinyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria berusia minimal 19 tahun dan pihak wanita minimal 19 tahun. Kemudian pasca lahirnya Perma No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Mahkamah Syar’iyah berpijak dan berpatokan dalam proses penangannya, selanjutnya seorang hakim harus mempunyai persangkaan dan mempertimbangakan manfaat dan mudharat dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin. Perkara dispensasi kawin di Mahkamah syariyah pasca lahirnya Perma No 5 tahun 2019 meningkat drastis perkara yang masuk sejak Januari sampai dengan Desember 2020 sejumlah 957 perkara sedangkan perkara yang di putus sejumlah 879 perkara.]]>
<![CDATA[Menyoal Revitalisasi Peran Wilayatul Hisbah di Aceh: Dari Jinayah Ke Muamalah ]]>
<![CDATA[Fithriady Ilyas]]>;
<![CDATA[Mohammad Haikal]]>
<![CDATA[ SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 2, No 2 (2020): SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Washliyah Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Keberadaan Wilayatul Hisbah sebagai salah satu alat negara di Aceh diharapkan memajukan kehidupan bersyariat sehingga terbentuk tatanan masyarakat yang beradab dan sejahtera. Pemberian wewenang kepada WH dalam hukum jinayah telah berkontribusi mereduksi pelanggaran syariah berupa maisir, khalwat, dan judi. Seiring dengan berkembangnya kehidupan masyarakat, ekspektasi penerapan Syariah juga menyentuh tidak hanya hukum jinayah melainkan juga dalam aktivitas muamalah dan hal ini kemudian direspon oleh pemerintah dengan pembentukan Qanun Lembaga Keuangan Syariah. Dalam pelaksanaannya tentu saja dibutuhkan pengawasan yang ketat agar tujuan qanun ini bisa terpenuhi dan memberi kemanfaatan yang besar, oleh karena itu, topik pengawasan menjadi perhatian utama yang harus dijadikan prioritas oleh pemerintah melalui pemberian kewenangan kepada institusi terkait agar implementasi qanun sesuai dengan tugas pokoknya. Studi ini meneliti revitalisasi peran Wilayatul Hisbah (WH) yang selama ini fokus kepada hukum jinayat agar juga turut berkontribusi dalam hukum muamalah, misalnya pemberantasan riba. Fenomena yang diteliti dalam studi ini menggunakan penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan juga didukung dengan library research untuk mengetahui peran yang telah WH lakukan dalam sejarah panjangnya dalam mengawasi kegiatan muamalah. Hasil studi menunjukkan bahwa keberadaan WH sebagai perangkat negara sangat erat kaiatannya dalam mendukung kegiatan muamalah, secara historis diketahui tidak hanya sebagai penjaga kepatuhan kepada hukum pidana melainkan pula juga terlibat aktif dalam mengamankan transaksi muamalah. Implikasi dari studi ini menunjukkan pentingnya peran WH di Aceh dalam mendorong dan menjaga ketertiban kegiatan muamalah sehingga ini menjadi saran bagi pemerintah untuk merevitalisasi kembali fungsi WH di Aceh agar terlibat aktif baik dalam jinayah maupun muamalat. Hal ini akan terwujud bila qanun revitalisasi peran WH lahir dengan segera.]]>
<![CDATA[Sanksi Kejahatan Pelecehan Seksual Menurut Kuhp dan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat ]]>
<![CDATA[Sumardi Efendi]]>
<![CDATA[ SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 3, No 1 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Washliyah Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelecehan merupakan perbuatan pelanggaran atau suatu kejahatan, oleh sebab itu perlu adanya adanya sanksi yang harus diberikan kepada pelaku agar kejahatan tersebut berkurang, apalagi khusus untuk Aceh yang sudah memiliki hak otonomi khusus dalam menanggulangi kejahatan. Dengan demikian dalam menjatuhkan sanksi kejahatan ini terdapat dua patokan hukum selain KUHP secara umum juga ada qanun secara khusus untuk Aceh. Penelitian ini bertujuan mengetahui sanksi kejahatan ini dalam KUHP dan Qanun Aceh No 6 tentang Hukum Jinayat. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi pustaka (library research) terhadap Al Qur’an, Hadist, KUHP, Qanun Hukum Jinayat serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam studi pustaka dianalisa dengan metode diskriptif, di mana secara deduktif bertujuan mengemukakan data-data yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus baik dalam bentuk definisi maupun dalam bentuk konsep, kemudian secara komperatif penulis membandingkan beberapa penjelasan dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat yang ada kaitannya dengan permasalahan untuk mendapatkan hasil yang lebih mendekati kebenaran. Dari hasil penelitian dapat penulis ambil kesimpulan bahwa dalam KUHP dan Qanun Hukum Jinayat pelaku pelecehan seksual sama-sama diberi sanksi, akan tetapi penjatuhan sanksi nya yang berbeda. Dalam KUHP kerena pelecehan seksual masuk kedalam pelanggaran kesusilaan maka jatuhkan sanksi penjara sanksi terberat adalah lima belas tahun penjara sedangkan dalam Qanun Aceh No 6 tentang Hukum Jinayat sanksi ‘uqubat cambuk terberat paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan.]]>
<![CDATA[Doktrin Pendidikan Islam Di Dayah Salafi Aceh Besar dan Implikasinya Terhadap Ukhuwah Islamiyah ]]>
<![CDATA[Safaini Safaini]]>
<![CDATA[ SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 2, No 2 (2020): SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Washliyah Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Doktrin sebagai suatu bentuk ajaran, asas suatu aliran keagamaan yang bersifat absolut, sebagai suatu prinsip atau kepercayaan yang dianggap benar dan satu-satunya yang dapat diterima telah menjadi tradisi di dunia dayah. Dayah sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam yang sampai saat ini masih eksis di Aceh seharusnya tidak mempersempit pemahaman fikih dan tauhid didalam pembelajarannya. Tetapi kenyataannya dayah hanya mengajarkan fiqh mazhab Syafi’i dan tauhid Asy’ari serta menanamkan doktrin-doktrin tasawuf kepada santrinya. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tujuan dayah mendoktrin santrinya agar santri lebih mencintai ajaran agamanya, dibidang tauhid adalah agar keimanan santri lebih kokoh dan kuat sehingga tidak mudah goyah saat berhadapan dengan pemahaman tauhid yang sesat atau pemahaman tauhid yang berbeda dengan mereka. Diarahkannya santri kepada mazhab yang satu dalam mempelajari fikih agar santri lebih terfokus dan terarah dalam memahami hukum agama Islam, serta mewujudkan persatuan dan kesatuan dalam masyarakat Aceh. Tujuan dayah menerapkan doktrin tasawuf adalah agar terhindar dari pemahaman tasawuf yang sesat dan untuk membina akhlak santri dengan sifat terpuji.]]>
<![CDATA[TARGET PENCAPAIAN POTENSI AKADEMIK DALAM PEMBELAJARAN AL-QURAN MAHASISWA MA’HAD AL-JAMI’AH UIN AR-RANIRY BANDA ACEH ]]>
<![CDATA[Hendra SH]]>
<![CDATA[ SHIBGHAH: Journal of Muslim Societies Vol 3, No 1 (2021): SHIBGHAH: Journal Of Muslim Societies ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI Al-Washliyah Banda Aceh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang potensi akademik serta kriteria keberhasilan pembelajaran Alquran pada Ma’had Al-Jami’ah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bersifat kajian lapangan terhadap pembelajaran Al-quran pada Ma’had Al-Jami’ah UIN Ar-Raniry dengan mengunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengancara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi akademik dan kriteria keberhasilan yang dicapai mahasiswa dalam pembelajaran Alquran adalah mampu membaca Alquran dengan lancar, benar makhraj huruf dan bacaannya, serta beretika dalam membaca.]]>
