cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 85 Documents
 2   3   4   5   6 
Kebijakan Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Rumah Tangga Sebagai Korban Kekerasan Oleh Majikan Prisko Yanuarius Djawaria Pare; Andi Sofyan; Wiwie Heryani
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1870

Abstract

Perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga merupakan bentuk penghormatan terhadap hak asasi manusia. Penelitian ni bertujuan mengetahui faktor-faktor penyebab kekerasan yang dilakukan oleh majikan terhadap pekerja rumah tangga; bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga; da upaya-upaya penanggulangan kekerasan terhadap pekerja rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode studi lapangan (field research) dan metode kepustakaan (library research). Penelitian ini dilaksanakan di Kepolisian Resort Kota Besar Makassar, Pengadilan Negeri Makassar, Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan, (LBH APIK), Forum Pemerhati Masalah Perempuan Sulawesi Selatan, dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Selatan (P2TP2A). data yang diperoleh melalui dokumen mengenai kasus kekerasan yang menimpa pekerja rumah tangga di kota Makassar. Selain itu, dilakukan wawancara dengan pihak-pihak rekait seperti kepala unit perlindungan perempuan dan anak, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, dan beberapa kordinator lembaga bantuan hukum. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa faktor-faktor penyebab kekerasan terhadap pekerja rumah tangga yaitu: faktor interen yang mencakup keadaan jiwa atau kepribadian majikan yang otoriter, tidak mandiri, cepat emosi, dan keadaan rumah tangga yang tidak harmonis, serta kesalahan atau kelalaian yang dilakukan pekerja bak sengaja maupun tidak sengaja. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja rumah tangga yaitu: perlindungan hukum preventif atau secara abstrak, dan perlindungan hukum represif atau secara konkret. Kemudian, upaya-upaya penanggulangannya yaitu: upaya pre-emtif (pencegahan), preventif dan represif (proses penindakan atau penegakan hukum bagi pelaku kejahatan berdasarkan bukti yang cukup). Kata kunci:  Perlindungan Hukum, pekerja rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga, korban.
Pengawasan Bidang Pendidikan Perspektif Undang-Undang Pemerintah Daerah (Studi Pada Jenjang Pendidikan Menengah Wilayah Perbatasan Entikong) Arif Wibowo
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.2177

Abstract

ABSTRAKSistem ketatanegaraan Indonesia sangat jelas diterangkan bahwa negara Indonesia berbentuk unitarisme pasal 1 (1) Undang-Undang Dasar 1945 adapaun sistem pemerintahan pada level dibawah merupakan pelimpahan berdasarkan prinsip asas otonomi, Pasal 18 (1) Undang-Undang Dasar 1945, adapun urusan kewenangan Pemerintah Daerah secara eksplisit dituangkan dalam undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dengan menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan pada penelitian ini titik fokus penulisan mengenai pelimpahan kewenangan pengawasan pendidikan sekolah jenjang menengah pasca diterbitkanya Undang-undang nomor 23 tahun 2014 pada Sekolah Menengah Atas di Wilayah Entikong Perbatasan Penelitian ini menerapkan metode penelitian Yuridis normatif, penelitian yang melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan kesimpulan pasca pelimpahan kewenangan belum diterbitkanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis Satuan pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah dibawah Provinsi Kata Kunci : Kewenangan Pemerintah Provinsi, Konkuren Urusan Pemerintahan, Pengawasan
Pelaksanaan Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Bagi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) (Studi Di Kantor BPJS Kota Tanjung Balai) Herlina Panjaitan; Rahmat Rahmat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1863

Abstract

Jaminan sosial merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin dengan undang-undang dan ditegakkan untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa keselamatan kesehatan agar anggota memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan perlindungan dalam bentuk keinginan kesehatan mendasar yang menyenangkan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar tunai atau yang iurannya dibayarkan kepada Pemerintah. Melalui pemberian rencana asuransi kesehatan maka masyarakat akan diberikan kepastian hukum atas kesehatan yang perlu diperoleh melalui masyarakat. BPJS ditugaskan kepada pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, khususnya untuk kepentingan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI / POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan berbagai badan usaha atau orang pribadi. BPJS sebagai penerbit asuransi kesehatan perlu berada pada posisi untuk memastikan bahwa setiap anggota masyarakat memperoleh layanan kesehatan yang maksimal. Kata kunci: Jaminan, Sosial, BPJS, Tanjungbalai.
Pengawasan Terhadap Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilihan Kepala Daerah (Studi Di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan) Dewi Sartika Panjaitan; Junindra Martua
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i2.2251

Abstract

Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Terhadap Pekerja Out Sourcing Di Kota Tanjungbalai (Studi Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjung Balai) Zuanda Zuanda; Mangaraja Manurung
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1967

Abstract

ABSTRAK Dinas Tenaga Kerja sebagai institusi yang berwenang dalam pengawasan pekerja outsorcing, memiliki peran yang sangat penting supaya pelaksanaannya dapat diberlakukan sesuai norma yang ada.  Pada jaman sekarang yang semakin canggih  masih sangat banyak orang yang bekerja pada dunia usaha dalam  melaksanakan  tugas pekerjaannya tidak mengetahui harus bagaimana menyelesaiakan perbedaaan pendapat yang terjadi dengan pengusaha apabila ada perselisihan. Berkaitan dengan itu, dalam kaitan pelaksanaan pekerja outsourcing ini ternyata masih sangat banyak pekerja / buruh  maupun pengusaha yang tidak memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban serta syarat syarat masing masing para pihak dan bagaimana seharusnya pekerjaan outsourcing itu berlangsung, sehingga keberadaan Pengawasan Dinas Tenaga Kerja sangat penting untuk perlindungan pekerja outsoucing ini di Kota Tanjungbalai Kata kunci: Pengawasan, Pekerja/Buruh, Outsourcing, Dinas Tenaga Kerja
Pelaksanaan Isbat Nikah Di Wilayah Kota Tanjungbalai (Studi Di Pengadilan Agama Kota Tanjungbalai) Agus Susanto; Irda Pratiwi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i2.2233

Abstract

ABSTRAK Legalisasi perkawinan via penetapan hakim suatu pengadilan agama merupakan itsbat nikah. Itsbat nikah dilaksanakan pada berjenis-jenis alasan dan motif misalnya dikarenakan pernikahan yang dilaksanakan sebelumnya dilaksanakan secaran hukum Islam sahaja dan belum dicatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) yang lazim disebut dengan nikah di bawah tangan atau nikah siri. Pemandangan perkawinan nikah siri terdapat banyak sekali ditemui pada berbagai wilayah di Indonesia khususnya di daerah Kota Tanjungbalai. Kata kunci: Pelaksanaan, Isbat, Nikah, Kota, Tanjungbalai. ABSTRACT The legalization of marriage through the ruling of a religious court judge is the basis of marriage. Marriage rituals are carried out for various reasons and motives, for example because the previous marriage was carried out under Islamic law only and has not been recorded at the Office of Religious Affairs (KUA) which is commonly referred to as an underhand marriage or unregistered marriage. There are many views of unmarried marriages found in various regions in Indonesia, especially in the Tanjungbalai City area.
Tinjauan Yuridis Terhadap Hilangnya Hak Guna Bangunan Karena Di Telantarkan Oleh Pemiliknya Ditinjau Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar Eko Adrianto; Indra Perdana
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1864

Abstract

Hak Guna bangunan ialah suatu keberadaan hak yang dimiliki oleh subyek hukum, yang mana di dasari pada ketentuan yang diatur di dalam UUPA. Mengenai Hak Guna Bangunan, maka yang dalam hal ini diberikan suatu hak atas tanah ialah dengan tujuan agar dapat membangun suatu permukiman berupa rumah ataupun juga dalam hal ini dapat berbentuk seperti kantor. Tanah ialah suatu daratan yang terbentuk dikarenakan adanya suatu pristiwa alam, yang dimana dapat dimanfaatkan sebagai lahan usaha pertanian, peternakan, dan perikanan serta sebagai salah satu tempat untuk mendirikan bangunan temapt tinggal/menjalankan usaha. Pada penelitian hukum ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Bahan hukum primer, yaitu : Peraturan PerundangUndangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum. Pemberian Hak Guna Bangunan di atas tanah negara dan tanah Hak Pengelolaan, dalam Undang-Undang Pokok Agraria tidak jauh berbeda dari pemberian Hak Numpang Karang (recht van postal) yang diatur dalam Pasal 711 jo. Pasal 713 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata Kunci : Hak Guna Bangunan, Tanah Terlantar, Tinjauan Yuridis.
PERKEMBANGAN PENERAPAN ASAS ITIKAD BAIK DALAM KONTRAK ELEKTRONIK Abdul Rahman
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i2.2268

Abstract

Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Barang Hasil Lelang Eksekusi (Studi Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL)) Cabang Sumatera Utara Emmi Rahmiwita Nasution
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i1.1992

Abstract

Abstract ln setling out to public by auction is a matter that hos been ruled and for it is fted particularly as contained on the Auction Regulations made by Dutch ruler namely fu Reglentent, Staatsbfad No. 189 of 19A8 ond got amendment to Staatbtad of 1941 No.3 to adopt it througlt now an effective still with other regul.atians. ln administering an , tegal protection fcr buyer in auction with exeeulion espeeially to one with good ,r is highly required particutarly for realizing justice, effectiveness and legat certiinty ta the existence of law purpase. This study is infended ta knaw how the legat tion to the buyer of auctian executed and whether the regulations ovailable is in t to generate the protectian or require yet more explonctfon for legal certainty buyer in auction axecution. : {ego{ protec{,ian, buyer in auction with execution, KpKNL.
Kewenangan Camat Dalam Pembinaan Administrasi Desa (Studi Di Kantor Camat Sei Kepayang Barat Kabupaten Asahan) Asriani Sitorus; Rahmat Rahmat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v22i2.2234

Abstract

ABSTRAK Kecamatan Sei Kepayang Barat adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia diwilayah Kabupaten Asahan sehingga dalam urusan otonomi daerah sebagian tugasnya dilimpahkan ke Kecamatan dan Camat mendapat wewenang untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Pemerintah Desa karena Bupati adalah wakil Negara di tingkat Kabupaten. Mengingat kompleksnya aspek-aspek atau bidang yang hendak dibangun ditingkat pemerintahan terendah tersebut, maka salah satu aspek yang terlebih dahulu perlu dibangun adalah peningkatan kemampuan aparat pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas-tugas administrasi pemerintahan, disamping memperkuat partisipasi masyarakat dan kelembagaannya serta aspek-aspek lainnya. Kata kunci: Kewenangan, Camat, Dalam, Pembinaan, Administrasi. ABSTRACTSei Kepayang Barat Sub-district is the division of administrative areas in Indonesia in the Asahan Regency so that in matters of regional autonomy part of its duties are delegated to the District and the Camat is authorized to supervise and foster the Village Government because the Regent is the State representative at the Regency level. Given the complexity of the aspects or fields to be built at the lowest level of government, one aspect that needs to be developed first is to increase the capacity of village government officials in carrying out government administrative tasks, in addition to strengthening community participation and institutions as well as other aspects. Keywords: Authority, Head of Sub-District, Inside, Development, Administration.

Page 4 of 9 | Total Record : 85

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019