cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Eko Nuriyatman
Contact Email
ekonuriyatman@unja.ac.id
Phone
+6282380245589
Journal Mail Official
mendapo@unja.ac.id
Editorial Address
Jl.Raya Jambi-Ma.Bulian KM.15, Desa Mendalo Indah
Location
Kota jambi,
Jambi
INDONESIA
Mendapo: Journal of Administrative Law
Published by Universitas Jambi
ISSN : 27747840     EISSN : 27747905     DOI : https://garuda.kemdikbud.go.id/journal/view/20102#
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Mendapo: Journal of Administrative Law published by the Special Program for State Administrative Law, Faculty of Law, Jambi University. This journal is a publication medium for academics, researchers, and practitioners in the field of law to publish research results or conceptual study articles. The scope of articles published in this journal covers various topics, including (but not limited to): Natural Resources Law; Environmental law; Employment Law; Governmental Law; Local Government Law; Health Law; Agrarian Law; Public Policy Law; Tax law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021" : 5 Documents clear
Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipin Kota Jambi: Public Information Disclosure in Population Administration Services at the Jambi City Population and Civil Registry Office Iskandar Zulkarnain; Alissa Zalia Maghfira
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13412

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengenai keterbukaan informasi publik dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi . Manfaat penulisan untuk memberikan pengetahuan tentang peran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi mengenai kendala yg dialami terkait keterbukaan informasi publik dalam pelayanan administrasi kependudukan dan telah diatur dalam undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik . Metode penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris sebagai dukungan data yang digunakan yaitu dari data skunder dan data primer dikumpulkan melalui keperpustakaan dan penelitian lapangan . Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi dalam menjalankan peran nya harus berdasarkan tugas dan fungsinya masih terdapat beberapa kendala yaitu karena adanya faktor seperti keluhan masyarakat tentang  permasalahan proses pembuatan produk layanan seperti akta kelahiran , KK, dan KTP Elektronik menjadi tidak optimal nya informasi yg diterima oleh masyarakat dan lama pembuatan nya memperlihatkan bahwa petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jambi belum memberikan informasi yg jelas dan menyeluruh kepada masyarakat Kota Jambi.
Konsep Pelayanan Publik Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru (New Normal) Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Regulasi Endang Putri Ayu; Eko Nuriyatman
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.11358

Abstract

Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan atau melayani keperluan orang (masyarakat) yang mempunyai kepentingan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata cara yang telah ditetapkan. Penyelenggaraan pelayanan publik dilaksanakan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan instrumen regulasi yang berlaku. Artikel ini akan membahas bagaimana regulasi tentang penyelenggaraan pelayanan publik pada masa pandemi Covid-19 diera new normal. penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diamati. Kesimpulan dari artikel ini yaitu: Pertama, komponen standar pelayanan publik yang terdapat pada UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik harus dapat disesuaikan dengan kondisi new normal. kedua, pemerintah daerah harus menindaklanjuti keputusan pemerintah tingkat pusat yang menyangkut penyelenggaraan pelayanan publik diera new normal sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan publik di daerah masing-masing.
Menciptakan Aparatur Yang Profesional Untuk Penyelenggaraan Birokrasi Dalam Pelayanan Publik Dwinda Anugrah; Sukamto Satoto; Hartati Hartati
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.11377

Abstract

Artikel ini dibuat untuk mengetahui permasalahan mengenai aparatur yang tidak profesional dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, serta mengetahui bagaimana cara menciptakan aparatur yang profesional. Aparatur sipil negara adalah para pegawai yang berkedudukan sebagai aparatur negara yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Aparatur yang Profesional artinya menekankan kepada kemampuan,  keterampilan  dan  keahlian aparatur pemerintah  dalam  memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efesien.
PELAKSANAAN FUNGSI PENYIARAN SEBAGAI IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DI MASA PANDEMI COVID-19 OLEH TVRI STASIUN JAMBI Zaky Arita; Elita Rahmi; Fitria Fitria
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk dari pelaksanaan fungsi penyiaran sebgai implementasi keterbukaan informasi publik dalam penangan dan pencegahan COVID-19 di TVRI Stasiun Jambi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu suatu penelitian yang menujukkan adanya kesenjangan antara das sollen dan das sein (harapan dan kenyataan). Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaan keterbukaan informasi merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah, melalui TVRI Stasiun Jambi diharapkan pemerintah dapat memberikan keterbukaan informasi yang sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi. Di tengah pandemic COVID-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia terkhusus Provinsi Jambi keterbukaan informasi merupakan sarana perwujudan good governance, keterbukaan informasi merupakan salah satu upaya penangan COVID-19 yang dapat dilakukan oleh pemerintah, melalu TVRI Stasiun Jambi pemerintah diharapkan dapat melakukan sosialisai terkait pencegahan penularan COVID-19 untuk mewujudkan keterbukaan informasi.
Implementasi Implementasi Peraturan Daerah Kota Sungai Penuh Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah: Pendahuluan Sriningsih Hasimi Sri; Arrie Budhiartie; Ivan Fauzani Raharja
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v2i3.13736

Abstract

This study aims to find out and analyze how the implementation of Sungai Penuh City Regional Regulation Number 2 of 2019 concerning Empowerment of Micro, Small and Medium Enterprises in Sungai Penuh City; to find out how the authority of Sungai Penuh City Government in efforts to empower Micro, Small and medium enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises. The research method used is empirical juridical and the procedure for sampling is done by purposive sampling. Data collection techniques used through field studies, data obtained directly from the field through respondents. Data analysis in this study used descriptive analysis techniques. The author formulates the formulation of the problem how the authority of the Sungai Penuh City Government in efforts to Empower Micro, Small and Medium Enterprises and how the licensing mechanism for Micro, Small and Medium Enterprises is based on the Sungai Penuh City Regional Regulation. The results of the research that the author obtained were the authority of the Sungai Penuh City Regional Government in the Implementation of Micro, Small and Medium Enterprises Empowerment seen from the criteria and the implementation of empowerment did not run as it should. This is because the business criteria listed in the Ragional Regulation state that the criteria that enter into Small Business are those who have a net income of fifty million rupiah. In Fact, Small Business actors registered in Sungai Penuh City have a net income pf twenty million rupiah. The licensing mechanism has also not run optimally because thre are still many Micro, Small and Medioum Bussines actros who do not register business permits.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2024): Februari 2024 Vol. 4 No. 3 (2023): Oktober 2023 Vol. 4 No. 2 (2023): Juni 2023 Vol. 4 No. 1 (2023): Februari 2023 Vol. 3 No. 3 (2022): Oktober 2022 Vol. 3 No. 2 (2022): Juni 2022 Vol. 3 No. 1 (2022): Februari 2022 Vol. 2 No. 3 (2021): Oktober 2021 Vol. 2 No. 2 (2021): Juni 2021 Vol. 2 No. 1 (2021): Februari 2021 Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober 2020 Vol. 1 No. 2 (2020): Juni 2020 Vol. 1 No. 1 (2020): Februari 2020 More Issue