cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Core Subject : Economy, Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 141 Documents
 1   2   3   4   5 
REVITALISASI RUANG TERBUKA BIRU SEBAGAI UPAYA MANAJEMEN LANSKAP PADA SKALA BIO-REGIONAL Hadi Susilo Arifin
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANManajemen lanskap pada skala bio-regional pada unit Daerah Aliran Sungai merupakan isu  penting dalam penanganan permasalahan lingkungan, terlebih terkait dengan masalah manajemen sumberdaya air.  Selanjutnya, dalam praktek manajemen lanskap akan difokuskan terhadap wilayah tepian sungai atau yang disebut lanskap riparian.  Masalah utama lingkungan dipicu dengan kondisi kesemrawutan transportasi darat, rendahnya penanganan sampah dan buruknya pengelolaan ruang terbuka biru sehingga memunculkan bahaya banjir. Diduga perubahan paradigma pembangunan yang berorientasi di darat telah menyebakan perubahan cara pandang masyarakat terhadap sumberdaya air, yang semula berorientasi pada lanskap muka air atau 'water front landscape' beralih menjadi lanskap belakang air atau 'water back landscape'.  Dari hasil penelitian berdasarkan analisis citra yang mengkaji perubahan penutupan lahan selama 3 dekade 1980-an sampai 2010-an telah terindikasi menurunnya jumlah badan air atau RTB di DAS Ciliwung.  Dengan pelaksanaan 'focus group discussion' ditelusuri cara pandang dan persepsi masyarakat, pemerintah, swasta pelaku bisnis property dan jurnalis.  Hasil kajian yang merupakan temuan-temuan penelitian ini dimanfaatkan melalui rekayasa sosial dalam bentuk leaflet, poster dan buku saku yang bisa didiseminasikan kembali kepada para pihak yang terlibat langsung atau tidak langsung dengan manajemen daerah aliran sungai dari bagian hulu sampai dengan bagian hilir.Kata kunci : daerah aliran sungai, focus group discussion, hulu dan hilir, lanskap belakang air, lanskap muka air, rekayasa sosial
TEKNOLOGI AKUSTIK BAWAH AIR: SOLUSI DATA PERIKANAN LAUT INDONESIA Henry M. Manik
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANSebagai negara kepulauan, Indonesia memiliki potensi sumberdaya ikan yang besar. Pentingnya informasi keberadaan ikan dan jumlah stok ikan menjadi agenda penting saat ini. Selama ini nelayan dan pelaku industri perikanan tangkap melakukan pencarian ikan berdasarkan pengalaman melaut.  Hal ini juga sangat dikeluhkan dengan tingginya harga solar, satu hari berlayar bisa memerlukan biaya lebih dari Rp.100 juta dalam mencari ikan. Penggunaan teknologi satelit dapat membantu mengukur suhu permukaan laut dan kandungan klorofil di suatu perairan. Tetapi seringkali, lokasi daerah penangkapan ikan yang dideteksi oleh satelit sering tidak tepat. Kerapkali informasi dari satelit tidak dapat diberikan kepada pengusaha perikanan atau masyarakat nelayan secara langsung (online).Kata kunci : teknologi akustik bawah air, stok ikan, habitat ikan, keberadaan ikan, potensi ikan
BAHAN BAKU: URAT NADI INDUSTRI PENGOLAHAN PERIKANAN MIKRO KECIL DAN MENENGAH Yonvitner Yonvitner
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANSejak pencanangan industrialisasi perikanan 2011 dan menjadi makin populer tahun 2012 sektor perikanan mulai melakukan pembenahan. Pembenahan tersebut dimulai dengan mendorong peningkatan produksi perikanan untuk komoditas yang potensial dikembangkan secara ekonomi. Beberapa komoditas unggulan diantaranya adalah udang, ikan patin, dan komoditas budidaya lainnya.  Sementara itu komoditas tangkap terus digenjot untuk mendukung industri UMKM (pengolahan) seperti ikan asin, asap dan pindang.  Namun setelah beberapa tahun berjalan, belum terlihat perkembangan yang signifikan dari tahapan pencapaian program tersebut.  Permasalahan terus menggeluti usaha ini mulai dari bahan baku yang langka, logistik yang tidak tersedia, sampai pada kebijakan impor dari pemerintah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan bahan baku yang ada di perairan mencukupi untuk bahan baku industri pengolahan ikan kelompok UMKM nasional.Kata kunci: stok ikan, bahan baku, industri pengolahan ikan, logistik perikanan
REKONSTRUKSI UU SISTEM BAGI HASIL PERIKANAN PRO NELAYAN KECIL Yonvitner Yonvitner
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 3 (2014): Desember
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

RINGKASANUU Bagi hasil No 16 Tahun 1964  mengatur pembagian yang seimbang antara nelayan pemilik dan penerima. Perahu layar minimum 75 % dari hasil bersih, dan perahu motor minimum 40% dari hasil bersih untuk nelayan penggarap. Penetapan ini menjadi sebab, belum dapat optimalnya sistem bagi hasil yang memuaskan dan adil pada pelaku usaha perikanan.  Nelayan pendega umum berpenghasilan lebih besar dari nelayan ABK.  Pola ini juga menunjukkan tingkat kesejahteraan mereka dimana nelayan ABK lebih miskin dari nelayan pendega. Proporsi bagi hasil senantiasa tetap, dengan proporsi terbesar terletak menjadi milik juragan. Padahal makin lama tingkat kegunaan dari asset itu mulai berkurang.  Implikasi turunya nilai asset (kapal, mesin, dan alat tangkap) akan mengurangi tingkat efektivitas dan optimalisasi asset tersebut.  Selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang tetap, nelayan harus bekerja lebih keras (karena pengaruh penurunan asset).  Kerja keras nelayan tersebut, menurut bagi hasil dihargai sama, baik secara teknis dan ekonomis nilai aset mulai berubah.  Hasil lapang menunjukkan nilai penyusutan (depresiasi) aset (alat, mesin dan kapal) dibebankan kepada biaya kotor, tidak ditanggung juragan atau pemilik kapal.Kata kunci: nelayan ABK, sistem bagi hasil tangkapan, nelayan pendega
KAMPUNG KONSERVASI KELOR: UPAYA MENDUKUNG GERAKAN NASIONAL SADAR GIZI DAN MENGATASI MALNUTRISI DI INDONESIA Ervizal Amzu
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa menyebutkan pengertian Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Data statistik menunjukkan Indonesia memiliki lebih dari 70 ribu desa, dimana 26,6% dari jumlah tersebut adalah desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan (desa hutan). Masyarakat desa tersebut membutuhkan penguatan kapasitas SDM, terutama yang terkait dengan penerapan IPTEKS untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan mereka.Salah satu diantaranya adalah pengembangan kampung konservasi kelor, yaitu melalui gerakan penanaman dan pemanfaatan tanaman kelor (Moringa oleifera Lam.) dalam rangka mendukung gerakan nasional sadar gizi dan mengatasi malnutrisi di Indonesia. Tanaman kelor sendiri memiliki kandungan super nutrisi yang telah diverifikasi oleh berbagai lembaga ilmiah dan universitas. Kelor dapat menjadi alternatif solusi mengatasi malnutrisi di Indonesia, jika masyarakat dapat memahami dan menyadari akan potensi besar yang dimiliki tanaman ini.
PEMANFAATAN LAHAN TIDUR UNTUK PENGGEMUKAN SAPI Handian Purwawangsa; Bramada Winiar Putera
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Karkas sapi lokal yang di potong di rumah pemotongan hewan yang termasuk ke dalam kategori gemuk hanya 15%, sehingga perlu dilakukan perbaikan pemberian pakan. Beberapa peternakan sapi besar (memiliki lebih dari 100 ekor sapi) khususnya yang berlokasi di Kabupaten Bogor, belum memiliki lahan khusus untuk memenuhi kebutuhan rumput/hijauan pakan ternak. Oleh karena itu para peternak tersebut kesulitan pakan terutama pada saat musim kemarau dan kesulitan untuk meningkatkan skala usahanya. Berdasarkan hasil kajian Direktorat Kajian Strategis dan Kebijakan Pertanian, luas lahan non produktif di Kabupaten Bogor dan berpotensi untuk ditanami sekitar 9.667,6 ha. Sedangkan kebutuhan hijauan pakan ternak (HPT) berdasarkan survei terhadap 30 peternakan sapi dan domba di Kabupaten Bogor dan Sukabumi berdasarkan kapasitas kandang yang ada adalah sekitar 12.982 ton per bulan.
MEMBUMIKAN KEBIJAKAN KETAHANAN PANGAN Iin Ichwandi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Berbagai kebijakan dan program ketahanan pangan yang telah dilakukan selama ini masih belum dapat menyelesaikan masalah kerentanan dan krisis pangan. Ketahanan pangan tidak akan berhasil tanpa adanya upaya penyelesaian akar masalah yaitu keterpurukan petani dan tingginya konversi lahan pertanian. Kedua hal ini menjadi penyebab terus menurunnya luas lahan pertanian yang berimplikasi terhadap produksi pangan. Program ektensifikasi pertanian dengan membuka lahanlahan baru di Papua dan NTT bukanlah solusi yang tepat karena akan sulit terealisasi akibat kendala ketidaksiapan infrastruktur dan sosial budaya masyarakat.
MUNGKINKAH SWASEMBADA DAGING TERWUJUD ? Juniar Atmakusuma; . Harmini; Ratna Winandi
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Persoalan pangan merupakan persoalan kritis yang saat ini dihadapi oleh semua Negara di dunia. Tidak lepas dari ingatan, bagaimana pada tahun 2013 terjadi keriuhan di pasar Indonesia terkait harga daging, terutama daging sapi. Persoalan tersebut muncul karena terjadinya permintaan daging sapi yang terus meningkat. Sayangnya, peningkatan tersebut tidak diimbangi peningkatan produksi daging sapi dalam negeri. Selisih permintaan pasar dan ketersediaan daging sapi secara nasional menyebabkan pemerintah mengambil kebijakan impor sapi dan daging sapi sebesar 35% dari kebutuhan daging sapi secara nasional. Untuk jangka panjang, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk mewujudkan swasembada daging sapi berbasis sumberdaya domestik. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap sapi dan daging sapi impor. Tantangan kemudian muncul untuk mengoptimalkan peternak rakyat, yang merupakan bagian paling besar dari sistem peternakan Indonesia.
PROSPEK CERAH PRODUKSI SAYURAN ORGANIK BERNILAI TAMBAH TINGGI BERBASIS PETANI Musa Hubeis; Hardiana Widyastuti; Nur Hadi Wijaya
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Permasalahan yang dihadapi dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan yang utama pada komoditas pangan organik, khususnya sayuran adalah kuantitas dan kualitasnya. Untuk itu tujuan penelitian ini adalah pendeskripsian karakteristik produk sayuran organik, pengidentifikasian faktor internal dan eksternal terkait produksi produk sayuran organik bernilai tambah tinggi berbasis petani, serta penetapan alternatif strategi pengembangan produksi pangan organik bernilai tambah tinggi atas tiga (3) tema utama seperti pasar, produksi sayuran organik dan Sumber Daya Manusia (SDM).
MENGELOLA LEDAKAN HAMA DAN PENYAKIT PADI SAWAH PADA AGROEKOSISTEM YANG FRAGIL DENGAN PENGENDALIAN HAMA TERPADU BIOINTENSIF Suryo Wiyono; . Widodo; Hermanu Triwidodo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 1 No 2 (2014): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tingkat penggunaan pestisida pada padi sawah telah membuat agroekosistem padi sawah menjadi fragil, yang ditandai dengan makin seringnya ledakan hama dan penyakit pada 10 tahun terakhir di Pulau Jawa. Pengendalian Hama Terpadu Biointensif (PHT BI) merupakan suatu integrasi teknik terbaik (best practices) dalam pengelolaan hama dan penyakit padi didasari pada optimalisasi faktor pengendali hayati dan alami, serta pengelolaan kesehatan tanaman. Ujicobateknologi yang dikembangkan di enam lokasi pada enam kabupaten di Jawa menunjukkan bahwa PHT BI mampu mengendalikan hama dan penyakit serta meningkatkan produksi padi.

Page 3 of 15 | Total Record : 141

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2023): Agustus Vol 10 No 1 (2023): April Vol 9 No 3 (2022): Desember Vol 9 No 2 (2022): Agustus Vol 9 No 1 (2022): April Vol 8 No 3 (2021): Desember Vol 8 No 2 (2021): Agustus Vol 8 No 1 (2021): April Vol 5 No 1 (2018): April Vol 4 No 3 (2017): Desember Vol 4 No 2 (2017): Agustus Vol 4 No 1 (2017): April Vol 3 No 3 (2016): Desember Vol 3 No 2 (2016): Agustus Vol 3 No 1 (2016): April Vol 2 No 3 (2015): Desember Vol 2 No 2 (2015): Agustus Vol 2 No 1 (2015): April Vol 1 No 3 (2014): Desember Vol 1 No 2 (2014): Agustus Vol 1 No 1 (2014): April More Issue