cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Kaswanto, SP, MSi
Contact Email
kaswanto@apps.ipb.ac.id
Phone
+628121939739
Journal Mail Official
jkebijakan@apps.ipb.ac.id
Editorial Address
Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranangsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, Bogor 16129, Jawa Barat
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan
Published by Institut Pertanian Bogor
ISSN : 23556226     EISSN : 24770299     DOI : https://doi.org/10.29244/jkebijakan
Core Subject : Economy, Humanities, Agriculture, Social,
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences
Jurnal Risalah Kebijakan Pertanian dan Lingkungan merupakan jurnal terbitan kerjasama antara Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB) dan Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) Alamat Penerbit Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Institut Pertanian Bogor (PSP3-LPPM IPB), Gedung Utama Kampus IPB Baranagsiang, Jl. Raya Pajajaran No.7, RT.02/RW.05, Tegallega, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor, Jawa Barat 16129 P: +62 251 8345 724 F: +62 251 8344 113 E: psp3@apps.ipb.ac.id
Arjuna Subject : Ilmu Pertanian dan Biologi (Semua) - Ilmu Pertanian dan Biologi (Lain-Lain)
Articles 141 Documents
 3   4   5   6   7 
INTERNALISASI BIAYA EKSTERNAL SERTA ANALISIS KEBIJAKAN PENGEMBANGAN ENERGI PANAS BUMI SEBAGAI ENERGI ALTERNATIF Bahroin Idris Tampubolon; Akhmad Fauzi; Meti Ekayani
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebutuhan akan energi khususnya listrik di Indonesia diperkirakan akan meningkat setiap tahunnya. Supplyuntuk energi listrik tersebut mayoritas bersumber dari pembangkit listrik berbahan baku fosil (batubara, diesel, dan gas). Ketergantungan akan energi fosil akan menjadi permasalahan karenacadangan bahan baku yang dimilki sangat terbatas jumlahnya dan akan habis dalam jangka waktu tertentu serta menghasilkan emisi/ dampak negatif bagi lingkungan. Ancaman kelangkaan energi fosil akan berimplikasi pada peningkatan harga energi itu sendiri.  Di sisi lain Indonesia memiliki potensi yang besar dalam energi terbarukan seperti panas bumi, namun sampai saat ini tingkat pemanfaatannya masih sangat kecil.Perlu adanya suatu kebijakan yang memperhitungkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial dan lingkungan dalam rangka mengembangkan energi listrik untuk pemenuhan kebutuhan dimasa mendatang.Hasil perhitungan untuk analisis kebijakan yang dilakukan menghasilkan kesimpulan pembangkit yang memiliki nilai tertinggi untuk memenuhi kriteria ekonomi, sosial, dan lingkungan adalah jenis pembangkit listrik tenaga panas bumi. Panas bumi memiliki keunggulan dari sisi ketersedian bahan baku, penyerapan tenag kerja, dan rendahnya tingkat emisi per output listrikyang dihasilkan jika dibandingkan dengan pembangkit listrik yang lainnya.
PENGUATAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL GUNUNG HALIMUN SALAK MELALUI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BERBASIS PENGEMBANGAN PETERNAKAN RUMINANSIA Ahmad Sahab; Dudung Darusman; Muladno Muladno
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak perlu melibatkan masyarakat lokal untuk mencapai tujuan kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur potensi hijauan makanan ternak di Taman Nasional Gunung Halimun Salak, khususnya di Kecamatan Cicurug Sukabumi dan merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat berbasis pengembangan peternakan ruminansia dengan memanfaatkan tumbuhan pakan ternak yang ada di daerah itu. Metode yang digunakan terdiri atas wawancara semi-terstruktur, focus group discussion, pengamatan, dan pengukuran di lapangan. Analisis SWOT digunakan untuk merumuskan strategi pemberdayaan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak khususnya di Kecamatan Cicurug memiliki potensi hijauan makanan ternak sebesar 5880.422 ton per tahun dengan daya tampung sebesar 938.203 satuan ternak per tahun. Hasil analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi pemberdayaan masyarakat yang paling tepat adalah strategi Strength-Opportunity, yaitu menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mendapatkan peluang yang ada.
OPTIMALISASI PEMANFAATAN RUANG MASYARAKAT LOKAL PADA SEKTOR KEHUTANAN DI KALIMANTAN TIMUR Dito Cahya Renaldi; I. Nengah Surati Jaya; Omo Rusdiana
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masyarakat lokal memiliki akuntabilitas dan komitmen mengelola sumberdaya dengan pemanfaatan adaptif melalui kearifan lokal. Masyarakat yang hidup didalam hutan memiliki kearifan lokal dalam memanfaatkan lahan hutan khususnya penataan ruang. Pendekatan dalam pemanfaatan ruang yang optimal menggunakan metode query yang tersedia dalam software Arcgis. Metode query merupakan proses analisis yang dilakukan secara tabular karena dapat menyajikan informasi yang lebih spesifik. Dari hasil identifikasi tidak terdapat lahan kelas I. Kelas kemampuan lahan terdiri atas 6 kelas, yaitu kelas II, III, IV, VI, VII, dan VIII. Selain itu penelitiaan ini menggambarkan tentang status daya dukung wilayah berdasarkan pendekatan kebutuhan kalori, kebutuhan fisik minimum serta berdasarkan kebutuhan hidup layak. Daya dukung lahan berdasarkan kebutuhan kalori adalah sebanyak 613 orang/ha/tahun, berdasarkan kebutuhan fisik minimum adalah 5 orang/ha/tahun dan berdasarkan kebutuhan hidup layak adalah 3 orang/ha/tahun. Sehingga daya dukung berdasarkan kebutuhan hidup layak sangat baik. Berdasarkan peruntukkan kawasan hutan dan kemampuan lahan, terdapat 41.037,86 hektar atau 16,03 % dari wilayah adat Kecamatan Long Pahangai yang dapat dijadikan sebagai lahan budidaya berupa pertanian intensif, perkebunan, hutan desa, hutan kemasyarakatan dan hutan tanaman rakyat sedangkan terdapat 212.332.06 hektar atau 82,94 dari wilayah adat Kecamatan Long Pahangai yang dapat dipertahankan fungsinya sebagai kawasan lindung tetapi juga dapat dimanfaatkan hasil hutan bukan kayunya secara terbatas dengan bentuk konservasi.
EFEKTIFITAS KELEMBAGAAN LOKAL DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA HUTAN PADA MASYARAKAT NAGARI SIMANAU, KABUPATEN SOLOK Hamzah Hamzah; Didik Suharjito; Istomo Istomo
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Topik pengelolaan sumber daya hutan maupun masyarakat lokal sekitar hutan tetap menarik untuk dikaji dan dikembangkan di Indonesia. Keberhasilan pengelolaan hutan sebagai sumber daya milik bersama ditentukan oleh aspek kelembagaan. Kelembagaan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan sikap dan perilaku masyarakat dalam pengelolaan hutan. Penelitian ini menjelaskan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau dan implikasinya terhadap performansi hutan. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, pengamatan terlibat, dan pengukuran. Data yang didapatkan dianalisis menggunakan analisis kelembagaan dan analisis performansi hutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya sistem kategorisasi sumber daya hutan pada masyarakat Nagari Simanau (hutan olahan, simpanan, dan larangan) membantu mengendalikan perilaku masyarakat dalam mengelola sumber daya hutannya dan berimplikasi baik terhadap performa sumber daya hutan, yang ditunjukkan dengan tingginya kerapatan, jumlah jenis, keanekaragaman jenis, dan volume pohon pada hutan simpanan dan larangan. Performa hutan olahan lebih rendah, tetapi fungsi ekonominya sebagai sumber mata pencaharian tambahan bagi masyarakat masih tetap terjaga. Kelembagaan lokal yang masih dipercaya dan dipatuhi masyarakat efektif dalam menunjang pengelolaan sumberdaya hutan yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya batas pengelolaan antara hutan olahan, simpanan, dan larangan yang telah disepakati bersama; adanya aturan main terhadap kewenangan pemanfaatan; dan sanksi yang jelas dalam penegakkan aturan nagari.
PENGEMBANGAN USAHA PERSUTERAAN ALAM KABUPATEN WAJO, SULAWESI SELATAN Jun Harbi; Dodik Ridho Nurrochmat; Clara M. Kusharto
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Produksi kokon di Kelurahan Walennae dapat merepresentasikan tingkat produksi Kabupaten Wajo. Tingkat produksi kokon di Kelurahan Walennae berfluktuasi setiap tahunnya. Tingkat produksi cenderung meningkat di tahun 2013 dan menurun secara drastis pada tahun 2014. Penelitian ini bertujuan untuk menilai dan menganalisa status kelayakan usaha persuteraan alam saat ini secara holistik. Berdasarkan analisis finansial, usaha persuteraan alam layak dilaksanakan. Beberapa faktor yang mempengaruhi usaha persuteraan alam adalah kualitas bibit/telur ulat sutera, kondisi iklim, ketersediaan sumber pakan (daun murbei), tenaga kerja dan harga jual produk. Faktor-faktor tersebut harus dikendalikan secara intensif sehingga dibutuhkan lembaga khusus yang menangani, merumuskan strategi-strategi yang sesuai dan menjalankannya untuk pengembangan usaha persuteraan alam di Kabupaten Wajo.
PERANAN BUMDes DALAM PENGELOLAAN LIMBAH CAIR TAHU DAN PEMANFAATAN BIOGAS Lidya Rahma Shaffitri; Yusman Syaukat; Meti Ekayani
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses produksi tahu di Desa Kalisari Kabupaten Banyumas, Purwokerto tidak lepas dari sisa sampingan berupa limbah cair yang sampai saat ini menimbulkan permasalahan bagi lingkungan khususnya lingkungan perairan. Sampai saat ini limbah cair tahu tersebut sebagian besar sudah diolah  menggunakan IPAL yang pembangunannya didanai oleh pemerintah pusat dan daerah. Pembangunan IPAL di Desa Kalisari belum memperhitungkan analisis kelayakan  dengan memasukkan manfaat dan biaya ekonomi yang diperoleh dari IPAL. Berdasarkan hasil analasis kelayakan ekonomi, diperoleh bahwa sekalipun pembangunan IPAL tidak lagi didanai oleh pemerintah, pembangunan IPAL ini dapat menghasilkan cashflow yang menguntungkan dimana NPV yang dihasilkan bernilai positif. Cashflow yang bernilai positif ini kemudian dapat dijadikan acuan untuk pembanguan IPAL selanjutnya apabila IPAL saat ini umur ekonomi IPAL sudah habis dan dapat dijadikan proyek yang menjadikan Desa Kalisari menjadi desa mandiri energi karena teknologi pada IPAL ini dapat menghasilkan biogas pada akhir proses pengolahan limbah dimana biogas ini dapat dijual kepada masyarakat Desa Kalisari yang memanfaatkan biogas sebagai bahan bakar pengganti LPG untuk kegiatan memasak sehari-hari. Pada akhirnya, diperlukan pengembangan kelembagaan seperti BUMDes yang pada proses implementasinya difasilitasi oleh para stakeholder seperti pemerintah pusat, daerah, dan aparat Desa Kalisari sehingga pengelolaan limbah cair tahu dan pemanfaatan biogas dapat terus berjalan secara berkelanjutan.
KEEFEKTIFAN KEBIJAKAN PEMBATASAN PINTU MASUK IMPOR HORTIKULTURA TERHADAP ASPEK PERLINDUNGAN TANAMAN Nely Zubaedah; Damayanti Buchori Buchori; Abdul Munif
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam upaya mengantisipasi peningkatan  impor komoditas pertanian, pemerintah melakukan pengaturan pintu pemasukan bagi komoditas hortikultura. Kebijakan tersebut tertuang dalam Permentan No 42 Tahun 2012 dan Permentan No 43 Tahun 2012. Kedua peraturan tersebut dapat dijadikan instrumen perlindungan tanaman yang mampu  mencegah dan menekan masuk dan tersebarnya hama/penyakit pertanian baru kedalam wilayah Indonesia.  Namun demikian, kebijakan pembatasan pintu masuk ternyata belum cukup efektif dalam mencegah masuknya Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) baru kedalam wilayah Indonesia. Hal tersebut didasarkan pada temuan Alternaria citri dan Fusarium incarnatum yang belum pernah dilaporkan terdapat di Indonesia dan ditemukan pada komoditas hortikultura yang masuk melalui salah satu pintu masuk yang ditetapkan yaitu pelabuhan laut Tanjung Perak, Jawa Timur. Oleh karena itu, pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan penguatan kelembagaan di wilayah yang ditunjuk sebagai pintu pemasukan impor.
MANFAAT EKONOMI DAN DAYA DUKUNG KAWASAN PANTAI LOMBANG KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR Norita Vibriyanto; Ahyar Ismail; Meti Ekayani
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pantai Lombang memiliki manfaat ekonomi dan manfaat ekologi. Manfaat ekonomi berupa Penerimaan Asli Daerah (PAD) dari retribusi yang dipungut sedangkan manfaat ekologi merupakan manfaat yang diperoleh dari keberadaan cemara udang yang ada di sepanjang bibir pantai yaitu berupa wind break dan mencegah terjadinya tsunami. Peningkatan jumlah pengunjung wisata pantai Lombang setiap tahunnya berdampak positif terhadap perekonomian yaitu peningkatan PAD. Namun, peningkatan kunjungan yang tidak terkendali dapat merugikan lingkungan wisata pantai, yaitu berupa rusaknya ekosistem cemara udang di pantai Lombang. Apabila ekosistem pantai rusak maka keindahan pantai akan berkurang dan dapat menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan berkurang. Dalam kondisi ini akan terjadi trade off antara kepentingan ekonomi dan ekologi. Oleh karena itu penelitian terhadap manfaat ekonomi dan dukung kawasan (DDK) Pantai Lombang perlu dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan wisata dapat berjalan tanpa mengabaikan kelestarian cemara udang dan memberikan manfaat ekonomi.  Manfaat ekonomi yang tinggi menunjukkan Pantai Lombang sebagai wisata alam memiliki jasa lingkungan yang sangat penting bagi ekonomi masyarakat. Sumberdaya alam dan keindahan Pantai Lombang harus dijaga untuk keberlangsungan wisata alam, karena tanpa keindahan dan konservasi lingkungan tidak akan ada aktivitas wisata, dan itu berarti tidak ada manfaat ekonomi bagi masyarakat.
EFEKTIFITAS PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DENGAN KOMPENSASI LAHAN DI PROVINSI JAWA BARAT S Agus Cahyadi; Iin Ichwandi; Dodik Ridho Nurrochmat
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan penggunaan kawasan hutan dengan kompensasi lahan untuk provinsi dengan luas kawasan hutannya di bawah 30% dari luas daerah aliran sungai, pulau, dan/atau provinsi, yang salah satunya adalah Provinsi Jawa Barat,  merupakan salah satu upaya pemenuhan areal kawasan hutan bagi kepentingan pembangunan nasional untuk penggunaan sektor lain. Pedoman dalam pelaksanaan kebijakan  penggunaan kawasan hutan  yang saat ini  berlaku adalah Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014. Dalam kebijakan ini dasar yang dipakai para pihak (instansi pemerintah, badan usaha milik negara atau swasta dan yayasan yang telah berbadan hukum) untuk menggunakan sebagian kawasan hutan untuk kepentingan diluar sektor kehutanan adalah izin pinjam pakai kawasan hutan, tetapi dalam kenyataannya untuk mendapatkan izin ini, sebagian besar pihak membutuhkan waktu yang lama. Berdasarkan hasil analisis terhadap pelaksaanaan kebijakan ini khususnya di Provinsi Jawa Barat kendala terbesar yang dialami oleh para pihak untuk memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan adalah sulitnya menyediakan lahan kompensasi. Pelaksanaan kebijakan ini belum efektif dan efisien ditinjau dari keberhasilan memperoleh izin pinjam pakai kawasan hutan, keberhasilan penambahan luas dan pengelolaan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi, waktu yang diperlukan  pemegang  persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan untuk mendapatkan izin pinjam pakai kawasan hutan serta waktu dan biaya yang dibutuhkan untuk pengelolaan kawasan hutan yang berasal dari lahan kompensasi.
DAMPAK DAN EVALUASI KEBIJAKAN PERTAMBANGAN BATUBARA DI KECAMATAN MEREUBO Teuku Ade Fachlevi; Eka Intan Keumala Putri; Sahat M.H. Simanjuntak
RISALAH KEBIJAKAN PERTANIAN DAN LINGKUNGAN Rumusan Kajian Strategis Bidang Pertanian dan Lingkungan Vol 2 No 2 (2015): Agustus
Publisher : Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kegiatan pertambangan batubara diduga memberikan dampak positif dan negatif terhadap ekonomi, lingkungan dan sosial bagi masyarakat sekitar.  Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak ekonomi dan dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan batubara yang terjadi di lima desa pada Kecamatan Mereubo. Penelitian ini menggunakan metode analisis dampak ekonomi lokal untuk menghitung nilai efek pengganda dari kegiatan pertambangan dan metode valuasi ekonomi untuk mengestimasi nilai kerugian ekonomi masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan nilai pengganda (multiplier effect) adalah sebesar 1.14, artinya kegiatan pertambangan batubara telah mampu memberikan dampak ekonomi secara lokal. Sedangkan estimasi nilai kerugian masyarakat akibat pertambangan batubara yang berpengaruh terhadap degradasi lingkungan adalah sebesar Rp. 1.972.833.514 pada tahun 2013. Secara sosial, masyarakat memiliki persepsi yang positif terhadap kehadiran perusahaan pertambangan batubara. Walaupun demikian, kegiatan pertambangan meningkatkan potensi konflik antar masyarakat terkait dengan hak penguasaan lahan dan lowongan pekerjaan. Solusi dari hasil penelitian ini adalah kegiatan pertambangan batubara dapat terus dilanjutkan dengan program ramah lingkungan dan reklamasi lahan tambang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009, tentang pertambangan mineral dan batubara.

Page 5 of 15 | Total Record : 141

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2014 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 2 (2023): Agustus Vol 10 No 1 (2023): April Vol 9 No 3 (2022): Desember Vol 9 No 2 (2022): Agustus Vol 9 No 1 (2022): April Vol 8 No 3 (2021): Desember Vol 8 No 2 (2021): Agustus Vol 8 No 1 (2021): April Vol 5 No 1 (2018): April Vol 4 No 3 (2017): Desember Vol 4 No 2 (2017): Agustus Vol 4 No 1 (2017): April Vol 3 No 3 (2016): Desember Vol 3 No 2 (2016): Agustus Vol 3 No 1 (2016): April Vol 2 No 3 (2015): Desember Vol 2 No 2 (2015): Agustus Vol 2 No 1 (2015): April Vol 1 No 3 (2014): Desember Vol 1 No 2 (2014): Agustus Vol 1 No 1 (2014): April More Issue