cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Indra Setia Bakti
Contact Email
indrasetiabakti@unimal.ac.id
Phone
+6285261340228
Journal Mail Official
jspm@unimal.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikussaleh. Kampus Bukit Indah Jln. Sumatera No.8, Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe, Prov. Aceh, Indonesia
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : -     EISSN : 27471292     DOI : 10.29103/jspm
Core Subject : Humanities, Education, Art, Social,
Arts Humanities Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) is an open access, and peer-reviewed journal. Our main goal is to disseminate current and original articles from researchers and practitioners on various contemporary social and political issues: 1) inclusive education, 2) sustainable development, 3) conflict and peace building, 4) elite and social movement, 5) gender politics and identity, 6) digital society and disruption, 7) civil society, 8) e-commerce and new market, 9) community development, 10) politics, government, and public policy, 11) media and social transformation, 12) democracy, globalization, radicalism, and terrorism, 13) local culture, 14) lifestyle and consumerism, 15) revolution of industry 4.0
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 18 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan" : 18 Documents clear
BAHASA DAERAH DAN BAHASA INDONESIA; NASIONALISME ATAU FANATISME Muhammad Jundi; Muhammad Dalle
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.5987

Abstract

This study aims to determine how the transformation of asabiyah or fanaticism in regional languages so that becomes a starting point for national division and disintegration. Then provide a solution in addressing linguistic fanaticism so as not to be trapped in the disintegration of the nation. This study uses a qualitative approach, which is to reveal a meaning related to the social dynamics of humanity and the method of literature study or library research, namely systematic collection of library sources, reading and recording these library sources and processing them to produce a meaningful conclusion. The conclusion is that the plurality of regional languages and the immaturity of Indonesians in language attitudes backfire for the creation of horizontal conflicts between the very diverse communities in Indonesia, also in the Indonesian language realm that Indonesian is not just one but has broken up into several dialect variants of the Indonesian language. So the solution that must be done is first to be inclusive in the attitude of speaking Indonesian by realizing the plurality of variants and various dialects of Indonesian. Secondly, Indonesian language education in public or private educational institutions that are under state supervision must revolutionize the Indonesian language education system and materials according to the times.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana transformasi ashabiyah atau fanatisme dalam berbahasa daerah sehingga menjadi titik tolak perpecahan dan disintegrasi bangsa. Kemudian memberikan solusi dalam menyikapi fanatisme kebahasaan agar tidak terjebak ke dalam disintegrasi bangsa. Penelitian ini mengunakan pendekatan kualitatif yaitu mengungkap suatu makna yang berkaitan dengan dinamika sosial kemanusiaan dan metode studi pustaka atau library research yaitu pengumpulan sumber pustaka secara tersistem, membaca dan mencatat sumber-sumber pustaka tersebut dan mengolahnya hingga dihasilkan suatu kesimpulan makna. Kesimpulannya bahwa kemajemukkan bahasa daerah dan ketidakdewasaan orang Indonesia dalam sikap berbahasa menjadi bumerang bagi terciptanya konflik horisontal antar masyarakat yang sangat beragam di Indonesia, juga dalam ranah berbahasa Indonesia bahwa bahasa Indonesia bukan hanya satu melainkan telah pecah ke dalam beberapa varian dialek bahasa Indonesia. Maka solusi yang harus dilakukan adalah pertama bersikaplah inklusif dalam sikap berbahasa Indonesia dengan menyadari adanya pluralitas varian dan dialek bahasa Indonesia yang bermacam-macam. Kedua pendidikan bahasa Indonesia di lembaga-lembaga pendidikan negeri ataupun swasta yang berada di bawah pengawasan negara harus merevolusi sistem dan materi pendidikan bahasa Indonesianya sesuai perkembangan zaman.
Election Dynamics In Indonesia The First Election Era Of 1955 Ruhdiara Ruhdiara; Agus Junaidi; Siti Fatimah
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.7220

Abstract

General elections are a form of democracy organized by the government for the benefit of the people. With the general election, the people participate in providing their political aspirations which are intended to elect their representatives in the government. The general election is the right step taken by the government to implement the principle of people's sovereignty which has been stated in the provisional constitution. In order to perfect the provisional constitution and to elect representatives to sit in Parliament, the Indonesian government held the first general election in 1955. The type of research used in this research is classified as library research. namely research in which data is processed and extracted from various books, newspapers, magazines and several articles that are related to this research. Then the approach used is a historical approach (historical research). While the method used in the research is a descriptive qualitative research method. The results of the research show that Liberal Democracy in Indonesia was expected from 1950 to 1959, in practice the government system adheres to a parliamentary system. This democracy has a very strong characteristic regarding the multi-party system that is adopted, but there is no political party that has an absolute majority. In this system, the age of the cabinet in each government is very short, causing frequent cabinet changes. At this time the second major achievement after the proclamation was successfully obtained was the achievement of the General Election in 1955 whose participants came from various parties that existed at that time in Indonesia. This election was successfully carried out in two stages, namely the first stage on September 29, 1955 holding the election for the DPR and on December 15, 1955 holding the election for Members of the Constituent Assembly. The top four winners of the 1955 election included: PNI, Masyumi, NU and PKI.Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk demokrasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk kepentingan rakyat. Dengan adanya pemilihan umum, masyarakat ikut serta memberikan aspirasi politiknya yang dimaksudkan untuk memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan. Pemilihan umum merupakan langkah tepat yang diambil pemerintah untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat yang telah tertuang dalam undang-undang dasar sementara. Untuk menyempurnakan konstitusi sementara dan untuk memilih perwakilan untuk duduk di DPR, pemerintah Indonesia mengadakan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. yaitu penelitian yang datanya diolah dan disarikan dari berbagai buku, surat kabar, majalah dan beberapa artikel yang berhubungan dengan penelitian ini. Kemudian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sejarah (historis research). Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Demokrasi Liberal di Indonesia berlangsung dari tahun 1950 hingga 1959, dalam prakteknya sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Demokrasi ini memiliki ciri yang sangat kuat mengenai sistem multi partai yang dianut, namun tidak ada partai politik yang memiliki mayoritas mutlak. Dalam sistem ini, umur kabinet di setiap pemerintahan sangat singkat sehingga sering terjadi pergantian kabinet. Pada saat ini prestasi besar kedua setelah proklamasi berhasil diperoleh adalah prestasi Pemilihan Umum tahun 1955 yang pesertanya berasal dari berbagai partai yang ada saat itu di Indonesia. Pemilihan ini berhasil dilaksanakan dalam dua tahap, yaitu tahap pertama pada 29 September 1955 menyelenggarakan pemilihan DPR dan pada 15 Desember 1955 menyelenggarakan pemilihan Anggota Konstituante. Empat besar pemenang pemilu 1955 antara lain: PNI, Masyumi, NU dan PKI.
Traditional Medication – Rajah: The Rational Choice of Aceh People for Recovering Diseases during the Covid-19 Pandemic Suadi Zainal
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.7222

Abstract

This study aimed to explain the reasons of Aceh people's choice for nonmedical treatment - rajah during the Covid-19 pandemic. The qualitative approach was used to address the research problem. The findings showed that people chose nonmedical treatment with Rajah reading prayers and verses of the al-Quran then blowing on them and the water they brought to be drunk at their homes. They chose this treatment method by considering some rational reasons. Among the most prominent reasons; they were afraid to go to the government's public health service center for fear of being tested for antigens first and being judged to be positive for Covid-19, so they were quarantined and isolated from the community, both themselves and their families. In addition, Rajah was considered effective in curing diseases that resemble the symptoms of Covid-19, such as fever, flu, and cough. Even so, this study explains beyond the two reasons that are categorized as instrumental rational choices to achieve the goal – recovering from illness and avoiding threats of isolation. This study confirms that Aceh people put avoiding social isolation as the main rational choice in determining social action.Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan pilihan masyarakat Aceh untuk berobat secara nonmedis – rajah di masa pandemi Covid-19. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Temuan menunjukkan bahwa masyarakat memilih pengobatan nonmedis dengan membaca doa Rajah dan ayat-ayat al-Quran kemudian ditiupkan ke atas mereka dan air yang dibawanya untuk diminum di rumah masing-masing. Mereka memilih metode pengobatan ini dengan mempertimbangkan beberapa alasan yang rasional. Di antara alasan yang paling menonjol; mereka takut ke pusat pelayanan kesehatan masyarakat pemerintah karena takut dites antigen terlebih dahulu dan dinilai positif Covid-19, sehingga mereka dikarantina dan diisolasi dari masyarakat, baik diri sendiri maupun keluarganya. Selain itu, Rajah dinilai efektif menyembuhkan penyakit yang menyerupai gejala Covid-19, seperti demam, flu, dan batuk. Meski begitu, penelitian ini menjelaskan di luar dua alasan yang dikategorikan sebagai pilihan rasional instrumental untuk mencapai tujuan – pulih dari penyakit dan menghindari ancaman isolasi. Studi ini menegaskan bahwa masyarakat Aceh menempatkan menghindari isolasi sosial sebagai pilihan rasional utama dalam menentukan tindakan sosial.
Persepsi Masyarakat terhadap Wisatawan di Objek Wisata Gunung Burni Telong Kaspiatul Hidayah; Dini Rizki
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.3556

Abstract

This study aims at examining  public response to tourists and the efforts made to reduce community unrest at Mount Burni Telong . The theory used to answer the problems is Max Weber's Theory of Social Action. The data collection techniques used were observation, interview and documentation methods. This type of research approach used is descriptive research with a qualitative approach. With the aim of obtaining a comprehensive and in-depth picture of how the public's perception of tourists and the efforts made to reduce community unrest. To obtain complete data and information in this study, data collection techniques were used in the form of observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that (1) people's perceptions of tourists are considered to have a negative influence on the culture and customs that prevail in society, because tourist behavior that is not in accordance with the norms and values contained in society, raises negative views of the outside community. Mount Burni Telong Tourism Object and has a bad influence on the younger generation of the village. (2) Efforts made to reduce community unrest are preventive efforts carried out by making a qanun for the village of Rembune and giving direction to all tourists who come to the Mount Burni Telong Tourism Object and efforts to overcome which are efforts after the deviation occurs in the form of conducting customary trials by customary leaders and imposing sanctions in the form of a predetermined amount of fine.Penelitian ini berjudul “Persepsi Masyarakat Terhadap Wisatawan di Objek Wisata Gunung Burni Telong” lokasi penelitian ini adalah Kampung Rembune, Kecamatan Timang Gajah, kabupaten Bener Meriah. Keditaknyamanan masyarakat terhadap pemyimpangan yang dilakukan oleh wisatawan menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di kalangan masyarakat sekitar Objek Wisata Gunung Burni Telong. Fokus penelitian ini adalah budaya yang dibawa oleh wisatawan berbeda dan bertentangan dengan budaya masyarakat lokal sehingga akan menimbulkan respon negatif yang merupakan persepsi masyarakat terhadap wisatawan di objek wisata Gunung Burni Telong dan juga penulis memfokuskan pada upaya masyarakat untuk mengurangi keresahan karena adanya penyimpangan yang di lakukan wisatawan di objek wisata tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengtahui bagaimana tanggapan masyarakat terhadap wisatawan dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi keresahan pada masyarakat. Adapun teori yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan Teori Tindakan Sosial dari Max Weber. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Jenis pendekatan penelitian  yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dengan maksud memperoleh gambaran yang komprehensif yang mendalam tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap wisatawan dan upaya yang dilakukan untuk mengurangi keresahan pada masyarakat. Untuk memperoleh data dan informasi yang lengkap dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) persepsi masyarakat terhadap wisatawan dinilai telah membawa pengaruh negatif terhadap budaya dan adat istiadat yang berlaku di dalam masyarakat, karena perilaku wisatawan yang tidak sesuai dengan norma dan nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat, memunculkan pandangan negatif masyarakat luar terhadap Objek Wisata Gunung Burni Telong serta membawa pengaruh buruk terhadap generai muda kampung. (2) Upaya yang dilakukan untuk mengurangi keresahan masyarakat yaitu upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara membuat qanun kampung Rembune dan memberi pengarahan kepada seluruh wisatawan yang datang ke Objek Wisata Gunung Burni Telong dan upaya penanggulangan yang merupakan upaya setelah penyimpangan itu terjadi berupa melakukan persidangan adat oleh tokoh adat dan pemberian sanksi berupa denda dengan jumlah yang telah ditentukan.
RETHINKING GOVERNANCE: KRITIK TERHADAP TATA KELOLA PENANGANAN COVID19 DI KOTA MAKASSAR Iswadi Amiruddin; Nursaleh Hartaman; Abdillah Abdillah
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.7314

Abstract

Tata Kelola Pemerintahan berhubungan dengan upaya pembangunan yang pada hakikatnya ialah mengubah keseimbangan baru, yang dianggap lebih baik untuk kehidupan manusia dan merupakan suatu proses multi dimensi yang melibatkan segala sumber daya yang ada dalam rangka usaha meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Artikel ini membahas bagaimana tata kelola penanganan Covid 19 di Kota Makassar. Metode penelitina yang digunakan kualitatif-eksploratif dengan studi multi kasus yang menjadi rethinking governance:  kritik terhadap tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa tata kelola penanganan Covid19 di Kota Makassar pada aspek 1) transpransi dalam keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan dalam penangan Covid 19 tidak jelas berapa jumlah yang telah ditangani di Kota Makassar sehingga mengalami simpangsiur informasi, 2) partisipasi yang dimana sebagian masyarakat secara sadar telah mengikuti mekanisme pembatasan sosial ini, tetapi sebagian lagi belum berpartisipasi karena dimana setiap kebijakan yang dikeluarkan sellau mengalami ketidak konsistenan setiap kebijakan dalam penangan Covid19 yang dimana sangat dibutuhkan sinergitas antara pemerintah dan masyarakat, 3) akuntabilitas pertanggungjawaban atas peraturan yang telah dibuat akan tetapi belum memberi dapak dalam penangan Covid 19, 4) koordinasi yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijakan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan yang dimana tidak jelasnya alur koordinasi antara Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Governance relates to efforts that essentially find a new balance, which is considered better for human life and a multi-dimensional process that involves all existing resources in order to improve the quality of human and community life. Makassar city. The research method used is qualitative-exploratory with multi-case studies that are a rethinking of the government: criticism of the governance of handling Covid19 in Makassar City. The findings in this study indicate that the governance of handling Covid19 in Makassar City in aspects of 1) transparency in obtaining information or activities carried out in handling Covid 19 does not explain how many have been handled in Makassar City so that there is information confusion, 2) which participation is most Most people have not realized the inconsistency of policies in handling Covid19, which requires synergy between the government and the government, 3) accountability must be made. however, it has not had an impact in handling Covid 19, 4) coordination that ensures that all policy makers who have common interests have views that are easy to obtain from coordination between the Central Government and regional governments. 
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN MELALUI USAHA MIKRO DAGING RAJUNGAN DI DESA TONGAS WETAN Husni Mubaroq; Mahfudz Jailani
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.5775

Abstract

Tongas Wetan Village is a village located in a coastal area that has considerable potential in the field of fisheries. Most of the residents of this village are fishermen, for that it is necessary to empower. Empowerment of rural communities needs to be done as an effort to build the welfare of the community by making the potential of local resources the main potential in the process of improving the economy of the surrounding community. This empowerment is carried out through several activities, one of which is the establishment of micro, small and medium enterprises (MSMEs) to increase production in the Tongas Wetan village area. Production in the marine fisheries sector in Tongas Wetan village varies, there are various types of fish, shrimp, crabs and so on. The research method used in this research is descriptive qualitative method, where the data used are primary data, data obtained or sourced from research results and secondary data as supporting data. The data needed in this study is from the people of Tongas Wetan Village as residents on the coast as fishermen looking for crabs and fishermen's wives as crab peelers. create job opportunities and ultimately realize community empowerment programs and can assist the government in the process of empowering coastal communities to realize the development of the economic welfare of the surrounding community. The raw material used is crab meat that has been peeled and then grouped according to the crab body part.Desa Tongas Wetan merupakan desa yang terletak di wilyah tepi pantai yang memiliki potensi yang cukup besar dalam bidang perikanan. Sebagian besar penduduk desa ini adalah nelayan, untuk itu perlu melakukan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat desa perlu dilakukan sebagai upaya dalam membangun kesejahtreraan masyarakatnya dengan menjadikan potensi sumber daya lokal sebagai potensi utama dalam proses meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Pemberdayaan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan salah satu diantaranya adalah pembentukan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) untuk meningkatkan hasil produksi di wilayah desa Tongas Wetan. Produksi di bidang perikanan laut di desa Tongas Wetan bermacam-macam ada berbagai jenis ikan, udang, rajungan dan sebagainya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif, dimana data yang digunakan adalah data primer data yang diperoleh atau bersumber dari hasil penelitian dan data sekunder sebagai data pendukung. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah berupa dari masyarakat Desa Tongas Wetan sebagai penduduk di pesisir pantai sebagai nelayan yang mencari rajungan dan istri nelayan sebagai pengupas kulit rajungan Dengan adanya UMKM sebagai pengolahan rajungan tujuan utama adalah menambah nilai ekononomi warga disekitar pesisir pantai di samping itu juga membuka lapangan kerja dan yang akhirnya adalah mewujudkan program pemberdayaan masyarakat dan dapat membantu pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat pesisir untuk mewujudkan pembangunan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar. Bahan baku yang digunakan adalah daging rajungan yang sudah dikupas dan kemudian dikelompokkan menurut bagian tubuh rajungan. Menurut Tuwo Ambo (2011) kekurang berdayaan masyarakat pesisir antara lain disebabkan oleh keterbatasan mereka dalam penguasaan ilmu, teknologi, modal dan kelembagaan usaha. Selain itu, menurut Ambo (2011) paling tidak ada lima pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir yang baru saja diimplementasikan. Kelima pendekatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh aspirasi, keinginan, kebutuhan, pendapatan, dan potensi sumberdaya yang dimiliki masyarakat. Komponen dari pendekatan pemberdayaan masyarakat pesisir.
THE ROLE OF PEKANBARU CITY MANPOWER OFFICE IN TACKLING UNEMPLOYMENT Miranda Tri Junieta Olivia Siregar; Geovani Meiwanda
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.7355

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi karena adanya jumlah pengangguran di Kota Pekanbaru yang mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui peran dari Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam mengatasi pengangguran di Kota Pekanbaru. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori organisasi publik oleh Jones (1993) dalam Mahsun (2013:8-9) dengan tiga indikator yaitu regulatory role, enabling role, dan direct provision of goods and service. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik analisis data menggunakan teori Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2016:246). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam mengatasi pengangguran belum efektif. Penyebabnya adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dan kurangnya dukungan masyarakat terhadap program Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru dalam mengatasi pengangguran. Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru memiliki tanggung jawab untuk menjalankan program-program peningkatan kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja untuk menghasilkan tenaga kerja yang terampil dan kompeten guna mengatasi pengangguran di Kota Pekanbaru.This research is motivated by the number of unemployed in Pekanbaru City which has increased from year to year. The purpose of this study was to determine the role of the Pekanbaru City Manpower Office in overcoming unemployment in Pekanbaru City. The theory used in this research is public organization theory by Jones (1993) in Mahsun (2013: 8-9) with three indicators, namely regulatory role, enabling role, and direct provision of goods and services. This research uses a qualitative method with a descriptive approach. The data analysis technique uses the theory of Miles and Huberman in Sugiyono (2016:246). The results of this study indicate that the role of the Pekanbaru City Manpower Office in overcoming unemployment has not been going well. The reason is the limited funds owned by the Pekanbaru City Manpower Office and the lack of community support for the Pekanbaru City Manpower Service program in overcoming unemployment. The Pekanbaru City Manpower Office has the responsibility to run programs to increase job opportunities and improve the quality and productivity of the workforce to produce skilled and competent workers to overcome unemployment in Pekanbaru City. 
Public Service Innovation Through Dukcapil Services Go Digital By Disdukcapil Probolinggo Regency Vira Nur Wahyuni; Verto Septiandika
Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan
Publisher : FISIP Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/jspm.v3i1.5998

Abstract

Currently, innovation occupies a very strategic position in the public sector. This success attracts the public sector to continue to develop various types of innovations to improve public services. The development of the public sector shows that innovation cannot be separated from the rapid progress in technology, information and communication, so the term innovation is closely related to the term e-government. In order to realize a higher quality public service, the Disdukcapil of Probolinggo Regency released a new service in the field of population administration through an online service called Dukcapil Go Digital. This Go Digital Dukcapil is one of the ways taken by the Probolinggo Regency Disdukcapil to make it easier for the community to obtain administrative needs. The type of research used by the author is a qualitative approach with data collection in the form of a literature study with the aim of knowing more about the innovations implemented by the Disdukcapil Probolinggo Regency. The results showed that the innovations released and implemented by the Disdukcapil Probolinggo Regency were innovations that really helped the community to get services and population administration needs that were effective, efficient, fast and safe. This innovation is also expected to provide significant changes to population administration services at the Population and Civil Registry Office of Probolinggo Regency.Saat ini inovasi menempati posisi yang sangat strategis di sektor publik. Keberhasilan ini menarik sektor publik untuk terus mengembangkan beragam jenis inovasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Perkembangan sektor publik menunjukkan bahwa inovasi tidak dapat dipisahkan dari kepesatan kemajuan di bidang teknologi, informasi dan komunikasi, sehingga istilah inovasi erat hubungannya dengan istilah e-government. Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang lebih berkualitas, Disdukcapil Kabupaten Probolinggo merilis pelayanan baru di bidang administrasi kependudukan melalui layanan online bernama Dukcapil Go Digital. Dukcapil Go Digital ini merupakan salah satu cara yang diambil oleh Disdukcapil Kabupaten Probolinggo guna mempermudah masyarakat dalam memperoleh kebutuhan administrasi. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data berupa studi pustaka dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam mengenai inovasi yang diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi yang dirilis dan diterapkan oleh Disdukcapil Kabupaten Probolinggo merupakan inovasi yang sangat membantu masyarakat untuk mendapat pelayanan dan kebutuhan administrasi kependudukan yang efektif, efisien, cepat dan aman. Dengan adanya inovasi ini juga diharapkan memberikan perubahan yang signifikan terhadap pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Probolinggo.

Page 2 of 2 | Total Record : 18

 1   2 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2023) Vol 4, No 1 (2023): Dinamika Sosial Pada Masyarakat Vol 3, No 2 (2022): Kebijakan Sosial dan Transformasi Konflik Vol 3, No 1 (2022) Vol 3, No 1 (2022): Memperkuat Politik Kebangsaan dan Keindonesiaan Vol 2, No 2 (2021): Multidimensi Problematika Masyarakat Vol 2, No 1 (2021): Tantangan Pengembangan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Vol 1, No 1 (2020): Karakter Bangsa dalam Era Revolusi Industri 4.0 Vol 1, No 2 (2020): Kebudayaan, Keberagaman, dan Pembangunan