cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rissa Afni Martinouva
Contact Email
risaafni@malahayati.ac.id
Phone
+6285273193465
Journal Mail Official
risaafni@malahayati.ac.id
Editorial Address
http://ejurnalmalahayati.ac.id/index.php/hukummalahayati/about/editorialTeam
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
Jurnal Hukum Malahayati
Published by Universitas Malahayati
ISSN : 27758982     EISSN : 27758974     DOI : https://doi.org/10.33024/jhm.v1i1.3747
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Hukum Malahayati merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Malahayati. Jurnal ini diterbitkan bulan April dan November setiap tahunnya bercirikan sesuai dengan bidang-bidang keilmuan pada Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional dan Hukum Kesehatan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 48 Documents
 1   2   3   4   5 
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns) Siti Zubaidah; Aditia Arief Firmanto; Chandra Muliawan; Muslih Muslih
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i1.4598

Abstract

Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih dalam Putusan Perkara Nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns. Terdakwa dijatuhi hukuman Pasal 27 Ayat (1) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pencemaran Nama Baik dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah. Penerapan Pasal 27 ayat (1) jo. Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat mengingat pasal tersebut merupakan peraturan khusus atau Lex Specialis Derogat Legi Generalis (Peraturan Khusus mengenyampingkan peraturan yang umum),mengenai pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara nomor 27/Pid.Sus/2019/PN.Gns, telah mempertimbangkan Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum baik bagi terdakwa, korban, masyarakat dan negara, serta pelaksanaan hukuman secara admnistratif dilakukan oleh kejaksaan dan secara operasional dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan.
Peran Kpu Kota Bandar Lampung dalam Menindak Lanjuti Sengketa Hukum Pilkada Tahun 2020 (Studi Kasus Putusan KPU Nomor: 056/HK.03.1-Kpt/1871/KPU-Kota/II/2021) Dian Fitriani; Wita Setyaningrum; Andre Pebrian Perdana; Tubagus M Nasarudin
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 1 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i1.6111

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran KPU kota Bandar lampung dalam menindaklanjuti sengketa hukum pilkada tahun 2020 ditinjau dari KPU Kota Bandar Lampung menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dan didalam Undang-Undang nomor 10 Tahun 2016 pasal 154 ayat (12) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data kualitatif yaitu berupa data yang diperoleh dari instansi dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan tentang Peran KPU Kota Bandar Lampung Menindaklanjuti Sengketa hukum Pilkada Tahun 2020. KPU Kota Bandar Lampung hanya menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara dan didalam Undang-Undang 10 Tahun 2016 pasal 154 ayat (12) KPU Provinsi atau KPU kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti keputusan Bawaslu Provinsi.
Analisis Yuridis Kedudukan Fatwa Mui Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia (Studi Kasus Fatwa Mui Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella di Kota Bandar Lampung) Eva Yuliana; Tubagus Muhammad Nasarudin; Andre Febian Perdana
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.7016

Abstract

Fatwa merupakan jawaban berupa keputusan atau pendapat yang diberikan oleh mufti/ahli tentang suatu masalah. Fatwa dikeluarkan oleh MUI sebagai suatu keputusan tentang persoalan yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat islam di Indonesia. Salah satu fatwa yang dikeluarkan oleh MUI yaitu Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin Measles Rubella (MR). Vaksin MR yang dikeluarkan oleh Pemerintah tidak luput dari pro dan kontra di kalangan masyarakat. Hal ini di latar belakangi bahwa vaksin MR mengandung zat babi yang hukumnya haram di kalangan masyarakat muslim. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif-empiris yang bersifat eksploratif. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa Fatwa MUI dapat disetarakan dengan posisi pendapat ahli hukum, bahasa, dan agama, sehingga dalam kehidupan umat islam, tidak mengikat secara hukum, akan tetapi mengikat secara agama semata.
Analisis Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Investasi Antara Koperasi Unit Desa Bima Utama Dengan Cv. Dasanah Ni Putu Ayu; Chandra Muliawan; Rissa Afni Martinouva
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.7012

Abstract

Koperasi dalam perannya membantu pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia.Koperasi juga membantu meningkatkan perekonomian bagi warga desa dimana koperasi didirikan dan sebagai penyokong kegiatan anggotanya.Meningkatkan perekonomian berarti juga meningkatkan bisnis dan modal yang dimiliki oleh koperasi itu sendiri. Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu cara dalam hal peningkatan dan pengembangan bisnis atau modal, seperti yang dilakukan Koperasi Unit Desa Bima Utama dengan CV. Dasanah dalam pengembalian ganti kerugian yang diderita koperasi. Akibat hukum perdatanya  terhadap perjanjian yang telah dibuat dan salah satu pihaknya berubah nama namun tidak memperbaharui perjanjian maka perjanjian tersebut tidak dapat diakui sebagai perjanjian milik koperasi dengan namayang baru dan terhadap jaminan yang diberikan juga tidak dapat dimiliki oleh Koperasi Bima Utama Sakti.
Implementasi Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Ketertiban Umum yang Mengakibatkan Meninggal Dunia dan Luka Berat Khandidat Daeng Matharow
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.4631

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tindak pidana melakukan kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP. Kesimpulan dari penelitian ini adalah faktor penyebab pelaku pelaku disebabkan karena faktor dorongan dari luar jiwa si pelaku, faktor kepribadian pelaku, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor kesempatan dalam melakukan tindak pidana kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat. Implementasi sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat dilakukan melalui Sistem Peradilan Pidana (criminal justice system), yaitu melalui proses penyidikan, penuntutan dan proses persidangan yang mana Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan kekerasan menyebabkan orang mati dan menyebabkan orang luka berat dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 170  ayat (2) ke-3 dan ke-2 KUHP. Saran yang dapat diberikan adalah Hendaknya Hakim Pengadilan Negeri memberikan putusan pidana yang berat terhadap pelaku kejahatan ketertiban umum yang mengakibatkan meninggal dunia dan luka berat dan diharapkan kepada Hakim Pengadilan Negeri dalam memberi sanksi kepada pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan matinya seseorang tidak hanya berdasarkan ketentuan Pasal 170 KUHP saja melainkan hakim dapat menggali nilai-nilai hukum yang terdapat dalam masyarakat tersebut sehingga menciptakan rasa keadilan terhadap korban.
Kedudukan Laki-Laki dan Pewarisan Dalam Perkawinan Nyentana Menurut Hukum Adat Bali (Studi Pada Masyarakat Bali di Desa Rama Indra Kecamatan Seputih Raman Lampung Tengah) Agung Ayu Shinta Sari; Lintje Anna Marpaung; Risti Dwi Ramasari
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.3858

Abstract

Abstrak:Setiap manusia memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan yang mana hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi bahwa perkawinan adalah ikatan seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.Perkawinan merupakan hak dasar yang dilindungi oleh HAM, dimana setiap orangboleh melaksanakanya, dengan ketentuan dan persyaratan yang dianggap patut olehmasyarakat.Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana status laki laki yangmelaksanakan perkawinan nyentana, serta, mengetahui hak waris dalam perkawinannyentana.Hasil penulisan ini adalah. Status laki laki dalam sistem perkawinan nyentana di Baliadalah sebagai penerus keturunan pada keluarga istri, yang pada dasarnya berstatus memiliki hak dankewajiban yang sama dengan laki laki pada umumnya pada keluarga tersebut. Hak dankewajiban tersebut sebagaimana layaknya Kepala Keluarga pada umumnya. Hak warisdalam perkawinan Nyentana dapat dikatakan hapus hak waris dari keluarga lakin laki,karena laki laki yang melakukan perkawinan nyentana memiliki hak dan kewajiban sebagaipenerus keturunan pada keluarga istriKata Kunci :Hukum Adat, Perwarisan, Sistem Perkawinan 
Analisis Penetapan Pengadilan Tanjung Karang Mengenai Permohonan Pengampuan (Curatele) Atau Perwalian Oleh Isteri Sah Terhadap Suaminya Sendiri (Studi Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk) Yoki Mustaf Awalin; Tami Rusli; Indah Satria
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.5052

Abstract

Pemohonan menjadi pengampu sangatlah penting di ajukan kepengadilan karena merupakan bukti otentik bagi seseorang untuk di taruh di bawah pengampuan dan bagi orang yang bertindak sebagai pengampuannya. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim dalam menetapkan seseorang sebagai pengampu berdasarkan Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah tidak ada bukti-bukti yang otentik yang menjelaskan pengampu berkelakuan buruk terhadap si terampu. pengadilan tetap tidak melaksanakan pemeriksaan baik terhadap si terampu ataupun keluarga sedarah tersebut dengan alasan bukti-bukti tentang keadaan si terampu telah dijelaskan pada permohonan penetapan pengampuan.  Tugas dan wewenang dalam pengampuan atau perwalian mengenai Putusan Nomor 35/Pdt.P/2020/Pn.Tjk adalah: Pengampu melakukan pengurusan pribadi dan harta kekayaan pihak yang diampu (Pasal 449 jo. 441 KUH Perdata). Pengampu hanya melakukan tugas pengurusan terhadap hal-hal yang terkait dengan kepentingan si terampu, misalnya dalam situasi menggantikan si terampu sebagai pemegang kekuasaan sebagai orang tua atas anak si terampu yang belum dewasa (Pasal 1453 KUH Perdata). Saran, sebaiknya dalam melakukan pemeriksaan calon terampu harus benarbenar didengar pendapat para pihak yang terkait. Bukan dari pendapat satu pihak saja yaitu orang yang mengajukan permohonan pengampuan. Sehingga tidak akan menimbulkan kerugian dan tuntutan dari pihak-pihak yang merasa keberatan terhadap penetapan pengampuan tersebut dan pada kenyataannya pengadilan juga jarang melakukan pemeriksaan secara langsung bagaimana keadaan si terampu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Menurut pengadilan jika bukti-bukti telah cukup maka pemeriksaan secara langsung tidak dilakukan, padahal ini merupakan hal yang penting agar memberi kejelasan bagaimana keadaan si terampu sebenarnya.
Analisis Perubahan Masalah Sosial Menjadi Masalah Hukum dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Iqbal Tanjung
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.5135

Abstract

Masalah sosial sangat menunjang terjadinya tindak pidana, maka perlu dilakukan penelitian terkait masalah-masalah sosial yang sering menjadi penyebab timbulnya peristiwa pidana sebagai upaya pencegahan.
Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Psikotropika Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 di Pengadilan Negeri Tanjung Karang (Studi Putusan Nomor 1671/Pid.Sus/2019/PN.Tjk) Windi Oktaviani; Aditia Arief Firmanto; Chandra Muliawan; Erlina .-
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.4329

Abstract

Abstrak - Penegakan hukum merupakan proses diakukannya upaya untuk tegaknya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat. Tindak pidana Psikotropika terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang dalam Putusan Perkara Nomor 1671/Pid. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah perundang-undangan, menggunakan sumber data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan, kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis secara deskriptif kualitatif.ABSTRACT - Psychotropic crime occurred in the jurisdiction of the Tanjung Karang District Court in Case Decision Number 1671 / Pid. This research discusses the issue of what is the basis for the judge's consideration in the decision Number 1671 / Pid. Sus / 2019 / PN.Tjk and how the implementation of the decision Number 1671 / Pid. This type of research is normative-empirical legal research. This study uses a statutory problem approach, using primary data sources and secondary data collected by means of interviews and literature study, then the data obtained is processed and analyzed descriptively qualitatively. The results of this study indicate that the basis for the judge's consideration of the decision Number 1671 / Pid.
Implementasi Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Kegiatan/Usaha Tambak Udang yang Belum Memiliki Izin Lingkungan Esa Kurniawan Ssiregar; Lintje Anna Marpaung; Baharudin Baharudin
Jurnal Hukum Malahayati Vol 3, No 2 (2022)
Publisher : Universitas Malayati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33024/jhm.v3i2.5057

Abstract

Sistem perizinan lingkungan sebagai instrument pencegahan kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan didasarkan norma keterpaduan pada UUPPLH. monitoring dan evaluasi sebagai bentuk upaya pengawasan terhadap kegiatan/usaha tambak udang di Kabupaten Pesisir Barat menghasilkan daftar kegiatan/usaha yang belum memiliki izin lingkungan untuk ditindak lanjuti dengan cara diberikan teguran tertulis serta paksaan pemerintah, sedangkan yang menjadi kendala dalam pengimplementasian adalah pemberlakuan sistem Online Single Submission (OSS) mengenai perizinan kegiatan/usaha dan tidak di berikan izin kegiatan/usaha tambak udang akibat pemberlakuan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Nomor 8 Tahun 2017.Kata kunci: Perizinan; Monitoring; Evaluasi; Peraturan Daerah.

Page 4 of 5 | Total Record : 48

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2023) Vol 3, No 2 (2022) Vol 3, No 1 (2022) Vol 2, No 2 (2021) Vol 2, No 1 (2021) Vol 1, No 1 (2020)