Garuda - Garba Rujukan Digital

EFEKTIVITAS PASAL 11 AYAT (3) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 16 TAHUN 2005 TENTANG PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN AIR MINUM TERKAIT TERA BERKALA METERAN AIR DALAM RANGKA PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Di Kota Pontianak) NPM. A2021171066, RITA, SH
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPeraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2005 tentang pengembangan sistem penyediaan air minum menyatakan bahwa meter air wajib ditera atau ditera ulang secara berkala oleh instansi yang berwenang untuk menjamin keakurasian. Secara definisi tera ulang atau kalibrasi adalah serangkaian kegiatan untuk menentukan kebenaran konvensional nilai penunjukkan alat ukur dan bahan ukur dengan cara membandingkannya dengan standar ukurnya yang mampu telusur ke standar nasional dan/atau internasional. Tujuannya di kalibrasi atau dilakukan tera ulang agar meteran pelanggan tetap handal melakukan pembacaan jumlah air yang digunakan. Tindakan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak yang melakukan tera berkala terhadap meteran air minum konsumen harus dinalisa apakah bertentangan dengan aturan hukum dan dapat memberikan perlindungan kepada konsumen. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis dan sosiologis. Pendekatan yuridis adalah pendekatan yang memakai kaidah-kaidah serta perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, sedangkan pendekatan sosiologis adalah pendekatan yang memakai data primer dengan dukungan data sekunder. Tindakan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak yang melakukan tera ulang terhadap meteran air konsumen tidak memberikan perlindungan kepada konsumen karena tidak memiliki keakurasian terhadap data pemakaian air oleh konsumen (pelanggan), sehingga pencatatan penggunaan air terkesan asal-asalan yang berakibat merugikan konsumen karena semua hal yang berhubungan dengan tera dan tera ulang terhadap alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) menjadi tugas dan tanggung jawab Kemetrologian. Faktor-faktor yang menyebabkan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak melakukan tera ulang terhadap meteran air minum konsumen dikarenakan besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan tera ulang meteran air konsumen (pelanggan) apabila melibatkan petugas dari Unit Pelayanan Kemetrologian, tidak efisiennya waktu untuk melakukan tera ulang meteran air konsumen (pelanggan) apabila melibatkan petugas dari Unit Pelayanan Kemetrologian dibandingkan dengan jumlah konsumen (pelanggan) PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak yang begitu banyak, dan belum adanya Peraturan Daerah yang mengatur masalah kewajiban dari Unit Pelayanan Kemetrologian untuk melakukan tera ulang meteran air PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.Kata Kunci : Meter Air, Tera Ulang dan PDAM Tirta Khatulistiwa Kota PontianakABSTRACTGovernment Regulation No. 16 of 2005 concerning the development of drinking water supply systems states that water meters must be periodically monitored or reconsidered by the authorized agency to guarantee accuracy. By definition, re-calibration or a calibration is a series of activities to determine the conventional truths of the value of measuring instruments and measuring materials by comparing them with their measurement standards that are traceable to national and / or international standards. The goal is to be calibrated or repeated so that the customer meter is still reliable to read the amount of water used. The action of PDAM Tirta Khatulistiwa in Pontianak City, which conducts regular calibration of consumer drinking water meters, must be assessed whether it is against the rule of law and can provide protection to consumers.The research method used in this study is a juridical and sociological approach. Juridical approach is an approach that uses rules and legislation relating to the problem under study, while the sociological approach is an approach that uses primary data with the support of secondary data.The act of PDAM Tirta Khatulistiwa in Pontianak City which did repeating the consumer water meter did not provide protection to consumers because it did not have the accuracy of data on water usage by consumers (customers), so that the recording of water use seemed careless which resulted in harming consumers because of all matters related with tera and repeating the measuring, measuring, weighing and equipment (UTTP) tasks and responsibilities of the Ministry of Logistics. Factors that caused PDAM Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak to repeat the consumer drinking water meter due to the large amount of costs that must be incurred to repeat the water meter of the customer (customer) if it involves officers from the Metrological Service Unit, inefficient time to do the meter water consumers (customers) when involving officers from the Metrological Service Unit compared to the number of consumers (customers) of Tirta Khatulistiwa PDAM in Pontianak City, and the absence of Regional Regulations governing the obligation of the Metrological Service Unit to re-water the PDAM Tirta Khatulistiwa water meter City of Pontianak.Kata Kunci : Water Meters, re-calibration and PDAM Tirta Khatulistiwa in Pontianak City

PERLINDUNGAN ANAK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK NIM. A2021171043, DONISIUS YORIS, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang perlindungan anak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak di daerah Kabupaten Kubu Raya. Secara aktual perlindungan anak di daerah Kabupaten Kubu Raya dapat dikatakan sangat memprihatinkan. Hal tersebut dapat dikatakan demikian karena masih terdapatnya anak-anak yang menjadi penjual koran di perempatan lampu merah Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yang secara teoritis dapat tergolong anak terlantar dan tereksploitasi secara ekonomi, dan tidak ada pergerakan yang signifikan dari pemerintah daerah dalam menanggulangi permasalahan tersebut. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak ini tidak berjalan dengan baik. Diketahui bahwa penyelenggaraan perlindungan anak di daerah Kabupaten Kubu Raya dilakukan sesuai dengan apa yang diatur kedalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, yaitu menjalin kerjasama dengan cara berkoordinasi dengan instansi lainnya dalam penyelenggaraan perlindungan anak, sesuai dengan bentuk penanganan kasus anak. Tentunya dalam hal ini terdapat faktor-faktor yang menghambat terealisasinya Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dan faktor tersebut ialah, kurangnya fasilitas sarana dan prasarana, serta tenaga ahli yang dimiliki oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya, kurangnya dana operasional yang dimiliki oleh instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan anak di Kabupaten Kubu Raya, serta kurangnya pengetahuan hukum yang dapat menimbulkan rasa kesadaran hukum yang dimiliki oleh para pihak terkait yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal penyelenggaraan perlindungan anak di daerah Kabupaten Kubu Raya, pemerintah daerah setempat telah berupaya dengan membentuk instansi penyelenggara perlindungan anak yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3KB) Kabupaten Kubu Raya, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Kubu Raya, dan membuat Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, serta bekerja sama dengan semua pihak melalui gugus tugas Kabupaten Layak Anak dan semua pihak terkait untuk bersama-sama menangani permasalahan hak anak sesuai dengan tugas dan fungsinya.Kata Kunci: Perlindungan Anak, Berdasarkan Peraturan Daerah. ABSTRACTThis thesis discusses child protection based on Kubu Raya District Regulation No. 1 of 2016 concerning Child Protection in the Kubu Raya District. Actual protection of children in the Kubu Raya district can be very alarming. It can be said that because there are still children who are sellers of newspapers in the red light intersection of Sungai Raya Subdistrict, Kubu Raya District, which theoretically can be classified as abandoned and economically exploited children, and there is no significant movement from local governments in overcoming these problems . Thus it can be concluded that the Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 1 of 2016 concerning Child Protection is not going well. It is known that the implementation of child protection in Kubu Raya Regency is carried out in accordance with what is regulated in the Kubu Raya District Regulation Number 1 of 2016 concerning Child Protection, namely cooperating by coordinating with other agencies in the implementation of child protection, in accordance with the form of handling child cases . Of course, in this case there are factors that hinder the realization of the Regional Regulation of Kubu Raya District Number 1 of 2016 concerning Child Protection, and these factors are, the lack of facilities and infrastructure, as well as experts possessed by relevant agencies in the implementation of child protection in Kubu Regency. Raya, the lack of operational funds owned by the relevant agencies in the implementation of child protection in Kubu Raya District, as well as a lack of legal knowledge that can lead to a sense of legal awareness held by related parties stipulated in Kubu Raya District Regulation Number 1 of 2016 concerning Child Protection . In terms of organizing child protection in Kubu Raya District, the local government has attempted to establish child protection agencies namely the Women's Empowerment Agency, Child Protection, Kubu Raya Regency Population and Family Planning (DP3KB) Control, and Regional Indonesian Child Protection Commission (KPAID ) Kubu Raya Regency, and made the Kubu Raya District Regulation Number 1 of 2016 concerning Child Protection, as well as cooperating with all parties through the Eligible District Task Force and all relevant parties to jointly address the issue of children's rights in accordance with their duties and functions.Keywords: Child Protection, Based on Regional Regulations.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN POLISI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA (Studi di Wilayah Hukum Polda Kalimantan Barat) NIM. A2021171082, Bintar Noviansyah, SH.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKDalam mengungkap tindak pidana narkotika, pihak Kepolisian tidak hanya memanfaatkan personil yang ada padanya saja, melainkan juga melibatkan potensi masyarakat, baik anggota masyarakat umum yang ingin ikut serta membantu tugas polisi (dalam arti anggota masyarakat yang melihat secara langsung terjadinya tindak pidana narkotika dan melaporkan kepada pihak Kepolisian) maupun anggota masyarakat yang memang sengaja diminta atau ditunjuk oleh Kepolisian untuk memberikan informasi atau sering disebut dengan istilah Informan Polisi. Dalam konteks penelitian ini, penulis memfokuskan pada anggota masyarakat yang memang sengaja diminta atau ditunjuk oleh Kepolisian untuk memberikan informasi atau sering disebut dengan istilah Informan Polisi. Peran serta dari Informan Polisi ini dalam rangka memberikan informasi terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sangatlah penting dalam mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkotika ini.Berdasarkan data dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kalimantan Barat bahwa jumlah kasus tindak pidana narkotika yang berhasil diungkap oleh pihak Kepolisian selama kurun waktu dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 sebanyak 293 kasus, dimana pengungkapan kasus tersebut seluruhnya menggunakan jasa Informan Polisi. Namun, keberadaan dari Informan Polisi ini tidak sejalan dengan kepastian dari status hukumnya, karena Informan Polisi bukanlah Aparatur Sipil Negara. Informan Polisi ini tidak termasuk dalam struktur organisasi Kepolisian dan kedudukannya tidak bersifat tetap, tergantung dari kebutuhan pihak Kepolisian untuk menggunakan jasa mereka.Atas adanya fakta tersebut, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Informan Polisi dan mekanisme penggunaan Informan Polisi dalam pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Kalbar, bagaimana perlindungan hukum terhadap Informan Polisi dalam pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Kalbar pada saat ini, dan bagaimana seharusnya upaya perlindungan hukum terhadap Informan Polisi dalam pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda Kalbar pada masa yang akan datang.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak Kepolisian terhadap informan polisi yang membantu dalam pengungkapan tindak pidana narkotika pada saat ini hanya bersifat lisan saja tanpa adanya surat perintah dari pihak Kepolisian. Selain itu, apabila informan polisi melakukan penyamaran untuk melakukan pembelian terselubung (under cover buy), maka pihak Kepolisian yang menggunakan informan tersebutlah yang melindunginya agar tidak diproses secara hukum.Upaya perlindungan hukum terhadap informan polisi dalam pengungkapan tindak pidana narkotika di wilayah hukum Polda2Kalbar pada masa yang akan datang dapat dilakukan melalui: dibuatnya Peraturan Kapolri yang khusus mengatur masalah jaminan perlindungan hukum bagi informan polisi beserta keluarganya, agar informan polisi ini merasa aman dan dapat bekerja secara maksimal dalam membantu tugas Kepolisian untuk mengungkap tindak pidana narkotika dan dibuatnya surat perintah dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah yang diperuntukkan bagi informan polisi dalam mengungkap tindak pidana narkotika, agar pada saat terjadi penangkapan/penggerebekan di tempat transaksi narkotika, informan ini bebas dari jerat hukum dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Informan Polisi, Pengungkapan, Tindak Pidana, Narkotika.ABSTRACTIn disclosing narcotics crimes, the Police not only use the personnel available to them, but also involve the potential of the community, both members of the general public who want to help the police (in the sense that community members directly see narcotics crime and report to the police) and community members who were deliberately requested or appointed by the police to provide information or often referred to as police informants. In the context of this study, the authors focused on community members who were deliberately requested or appointed by the Police to provide information or often referred to as Police Informants. The role of the Police Informant in providing information on the abuse and illicit circulation of narcotics is very important in uncovering these narcotics criminal cases. Based on data from the Narcotics Investigation Directorate of the West Kalimantan Regional Police that the number of narcotics criminal cases that were revealed by the Police during the period from 2016 to 2018 were 293 cases, where the disclosure of the case entirely used the services of the Police Informant. However, the existence of this Police Informant is not in line with the certainty of his legal status, because the Police Informant is not a State Civil Apparatus. These police informants are not included in the police organizational structure and their position is not permanent, depending on the needs of the police to use their services. Based on these facts, the problem in this research is how the role of Police Informants and the mechanism of the use of Police Informants in disclosing narcotics crimes in the West Kalimantan Regional Police jurisdiction, how to protect the police from disclosing criminal acts of narcotics in the West Kalimantan Regional Police at this time, and how should the legal safeguards against Police Informants disclose narcotics crimes in the West Kalimantan Regional Police jurisdiction in the future. In this study, the authors used empirical legal research methods and were descriptive analytical. Based on the results of the study, it was concluded that the legal protection provided by the police to police informants who assisted in the disclosure of narcotics crimes at this time was only verbal without a warrant from the police. In addition, if the police informant disguises under cover buy, the police who use the informant protect it so that it is not legally processed. Future legal protection efforts against police informants in the disclosure of narcotics crimes in the jurisdiction of the West Kalimantan Regional Police can be carried out through: the Chief of Police Regulation specifically regulates the issue of legal protection for police informants and their families so that the police informants feel safe and able to work maximally in assisting the Police's duty to uncover narcotics crimes and make a warrant from the

STUDI KOMPARATIF SANKSI PIDANA PENYUAPAN DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM NIM. A2021151024, NENI SURYANI, S.H.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 4, No 4 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKBanyaknya kasus korupsi di Indonesia seakan tidak pernah hilang, hal ini menjadi tanda tanya besar mengenai efektivitas hukum positif di Indonesia. Dalam menanggulangi maraknya kasus korupsi ini, diperlukan solusi sanksi hukum yang dapat memberikan efek jera bagi koruptor dengan mengambil dari prespektif Hukum Islam dan perspektif hukum pidana khusus di Indonesia.Adapun tujuan penelitian adalah membandingkan sanksi hukum tindak pidana korupsi saat ini dengan sanksi Hukum Islam dan untuk mengetahui dan menganalisa mengenai kebijakan formulasi yang harus dilakukan dalam rangka menemukan sanksi yang ideal bagi pelaku tindak pidana korupsi yang akan datang.Berdasarkan hasil penelitian bahwa solusi dalam penentuan sanksi tindak pidana korupsi didalam Hukum Pidana Islam berupa hukum akhirat. Sedangkan hukum dunia bagi koruptor tidak dicantumkan secara jelas di dalam Al-Qurâ€™an dan Hadits layaknya hukuman hudud dan qisas. Sehingga untuk hukum di dunia pelaku koruptor ini dikenakan dengan sanksi taâ€™zir yakni sanksi yang ditentukan oleh ulil amri (hakim) seperti penjara, denda, diturunkan dari jabatan hingga sampai hukuman mati. Selain itu terdapat sanksi moral dan sosial yang berupa pengasingan dan di cabut hak-haknya serta pada waktu meninggal tidak disholatkan jenazahnya.Untuk itu maka harus segera dilakukan konseptualisasi norma-norma hukum Islam ke dalam hukum positif di Indonesia dalam menentukan sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia.Kata Kunci : Hukum Islam, Sanksi Tindak Pidana Korupsi, Solusi Sanksi Tindak Pidana Korupsi.Â Â ABSTRACTThe large number of corruption cases in Indonesia tells that it will never stop. Thus, itleft a big question on the effectiveness of positive laws in Indonesia. In tackling the rise of this corruption case, a solution which is legal sanctions can provide a deterrent effect to the corruptor by taking the perspective of Islamic law and a special criminal law perspective in Indonesia.The research adaption is comparing the current corruption criminal law sanctions with Islamic law sanctions and to know ant to analyze the formulation of the policy that must be done in order to find the ideal sanctions for the perpetrators in the future.Based on the results of the research that the solution int the determination of criminal acts of corruption in Islamic criminal law is the law of the Hereafter. While the world law for the Corruptor is not clearly stated in Qurâ€™an and Hadits like hudud and qisas punishment. While, the law in the earthfor perpetrators are identified with Taâ€™zir sanction that is sanctioned by the UlilAmri (judges), such as prison, fines, fired from the position to the bigger sanction, the death sentence. Additionally, there is moral and social sanctions in the form of isolation and deprived from his rights and at the time of his death, the body will not get to be prayed (sholat).Therefore, there should be an immediate action to conceptualize the norms of Islamic law into the positive law in Indonesia which will determine sanctions for prepetrators of corruption crimes in Indonesia.Keywords : Islamic law, sanctions of corruption act, solution to corruption casesÂ

IMPLEMENTASI PENGAWASAN TERHADAP APARATUR KEJAKSAAN KALIMANTAN BARAT BERDASARKAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2005 TENTANG KOMISI KEJAKSAAN (Studi di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat) NIM. A2021171089, JUMRIADI USMAN, S.H
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRAKTesis ini membahas tentang Implementasi Pengawasan Terhadap Aparatur Kejaksaan Kalimantan BaratÂ Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan (Studi Di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat). Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan pendekatan sosilogis., dari hasil penelitian bahwa Â Sistem Pengawasan Terhadap Aparatur Kejaksaan Kalimantan Barat Sejak Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 Tentang Komisi Kejaksaan. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia lahir berdasarkan pasal 38 Undang-undang Nomor 38 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2005 tentang Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 38 Undang-undang Nomor 16 tahun 2004 dengan tegas menyatakan bahwa Komisi Kejaksaan Republik Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja Kejaksaan Republik Indonesia. Selain dari itu pula lahirnya Komisi Kejaksaan diharapkan dapat mempercepat pemulihan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga Kejaksaan Republik Indonesia.Faktor Kendala Terhadap Sistem Pengawasan Terhadap Aparatur Kejaksaan Kalimantan Barat yaitu Faktor Kendala internal dari tubuh kejaksaan itu sendiri. Faktor internal itu sendiri adalah pelaksanaan tugas komisi kejaksaan terganjal pada tidak boleh dilakukannya intervensi terhadap kelancaran tugas kedinasan jaksa serta dilarang untuk melakukan intervensi dalam hal kemandirian jaksa terkait dengan penuntutan, hal ini bisa dibilang sebagai salah satu intervensi dari tubuh kejaksaan itu sendiri, ada beberpa dugaan yang muncul yaitu antara lain kejaksaan tidak ingin keburukan dari tubuh lembaganya tercium oleh masyarakat pada umumnya. Kendala eksternal. Banyak kendala eksternal yang didapat oleh komisi kejaksaan antara lain, kendala dari kepentingan kelompok tertentu yang yang cenderung ingin menghambat kinerja dari komisi kejaksaan tersebut. Selain itu juga komisi kejaksaan terkendala dengan informasi yang sangat minim di dapat, hal ini dikarenakan berbagai macam factor antara lain, faktor dari kejaksaan itu sendiri yang sangat menjaga nama baik dari instansinya tersebut di muka umum. Sangat logis bahwa dalam prakteknya tidak satu instansipun yang pada dasarnya ingin membuka aib di dalam tubuh instansinya sendiri di hadapan publik, inilah yang justru membuat kejaksaan semakin tidak dapat di kontrol oleh komisi keljaksaan.Upaya yuridis dan teknis yang dilakukan dalam pengawasan aparatur Kejaksaan Kalimantan Barat ialah Komisi Kejaksaan harus proaktif dalam memantau rekomendasi yang disampaikan kepada Jaksa Agung apakah dilaksanakan atau tidak. Jika tidak dilaksanakan maka menjadi bahan laporan oleh Komisi Kejaksaan (laporan berkala) kepada Presiden sebagai atasan Jaksa Agung dan Komisi Kejaksaan harus proaktif melaporkan kepada pelapor tentang perkembangan kasus yang dilaporkannya. Termasuk jika kasus tidak ditindaklanjuti karena kurang bukti disertai dengan alasan-alasan.Kata Kunci : Pengawasan, Aparatur Kejaksaan.Â ABSTRACTThis thesis discusses the Implementation of Supervision of the West Kalimantan Prosecutor's Office Apparatus Based on Presidential Regulation No. 18/2005 concerning the Prosecutors' Commission (Study at the West Kalimantan High Prosecutor's Office). This study uses a normative approach with a sosilogis approach, from the results of the study that the Supervision System of the West Kalimantan Prosecutors Apparatus Since the Presidential Regulation No. 18 of 2005 has come into force on the Prosecutors' Commission. The Republic of Indonesia Attorney Commission was born based on article 38 of Law Number 38 of Law Number 16 of 2004 concerning the Republic of Indonesia Prosecutor's Office and Presidential Regulation Number 18 of 2005 concerning the Republic of Indonesia Prosecutors' Commission. Article 38 of Law Number 16 of 2004 expressly states that the Commission of the Prosecutors of the Republic of Indonesia aims to improve the quality of the performance of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia. Apart from that, the establishment of the Prosecutors' Commission is expected to accelerate the restoration of public trust in the Republic of Indonesia Attorney's Office. The Constraint Factor in the Supervision System of the West Kalimantan Prosecutor's Office is the Internal Constraints Factor of the Prosecutor's body itself. The internal factor itself is the implementation of the prosecutorial commission's tasks hampered by the non-intervention of the prosecutor's official duties and the prohibition of intervening in the matter of the prosecutor's independence in relation to prosecution. what emerged was that the prosecutor's office did not want the ugliness of his body to be smelled by the general public. External constraints. Many external obstacles obtained by the prosecutorial commission include, among others, constraints from the interests of certain groups that tend to impede the performance of the prosecutorial commission. In addition, the prosecutors' commission is constrained with very minimal information to be obtained, this is due to various factors, among others, the factors of the prosecutor's office that are very guarding the good name of the institution in public. It is very logical that in practice there is no institution that basically wants to open shame in the body of its own institution in front of the public, this is what actually makes the prosecutor's office more and more uncontrollable by the prosecutorial commission. The Prosecutors' Commission must be proactive in monitoring the recommendations made to the Attorney General whether they are implemented or not. If not carried out, then it becomes the material of the report by the Prosecutors 'Commission (periodic reports) to the President as the superior of the Attorney General and the Prosecutors' Commission must proactively report to the reporter about the progress of the reported case. Including if the case is not followed up because of lack of evidence accompanied by reasons.

KEPASTIAN HUKUM ATAS SERTIPIKAT TANAH HAK MILIK PERORANGAN DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PEMBATALAN SERTIPIKAT TANAH MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PONTIANAK (STUDI DI KOTA PONTIANAK) NIM. A2021171033, DEWI MELIANY, S.H
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPenelitian ini mencakup masalah kepastian hukum Sertipikat Tanah Hak Milik perorangan yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Pontianak yang sudah 5 (lima) tahun dan atau diatas 5 (lima) tahun lamanya terhadap pembatalan sertipikat tanah oleh pihak ketiga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pontianak, dan pertanggungjawaban BPN apabila terjadi pembatalan sertipikat oleh PTUN. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sedangkan metode pendekatan yang digunakan adalah studi kepustakaan.Adapun tujuan dari penelitian untuk mengetahui dan menganalisis kepastian hukum atas Sertipikat Tanah Hak Milik perorangan yang diterbitkan oleh BPN dalam kaitannya dengan pembatalan sertipikat melalui gugatan di PTUN, pelaksanaan Pasal 32 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dan tanggungjawab BPN yang menerbitkan sertipikat tanah yang ternyata berrnasalah. Dari hasil penelitian bahwa Sertipikat Tanah Hak Milik belum sepenuhnya mampu menjamin kepastian hukurn oleh karena undang-undang membolehkan bagi subjek hukum lain untuk mempermasalahkannya baik sccara personal maupun berkelompok (masyarakat) di PTUN. Terdapat sengketa Sertipikat yang terjadi akibat kesalahan atau kelalaian BPN. Sampai saat ini penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 belum dilaksanakan sepenuhnya oleh PTUN Pontianak. Adanya pemakaian ketentuan yang diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; dan SEMA RI Nomor 2 Tahun 1991 oleh Hakim dalam menyelesaikan sengketa pertanahan atas Sertipikat yang penerbitannya sudah diatas 5 tahun. Penerapan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 masih tergantung dari pertimbangan Hakim, belum mengikat para Hakim dalam memutus perkara. Sengketa pertanahan yang mengakibatkan PTUN rnenjatuhkan Putusan pembatalan atas Sertipikat Hak Milik yang sudah diatas 5 tahun adalah sengketa kepemilikan atas tanah yang Penerbitan Sertipikat dilakukan dengan itikad buruk atau secara melawan hukum. Sertipikat yang diterbitkan oleh BPN pada kenyataannya masih mengandung kelemahan menyangkut kepastian hukum atas haknya karena masih dapat dipermasalahkan di lembaga peradilan, dan baru dapat dikatakan memiliki kekuatan hukum pasti setelah adanya Putusan Hakim. BPN bertanggung jawab terhadap pembatalan Sertipikat oleh PTUN. Sertipikat yang telah dibatalkan PTUN dengan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap hanus ditindaklanjuti BPN dengan melakukan pencabutan atau pernbatalan Sertipikat tersebut.Rekomendasi yang dapat diberikan agar dalam rangka menjamin kepastian hukum terhadap hak atas tanah bagi pemegang haknya, BPN sebagai stakeholder penerbit Sertipikat hak atas tanah diharapkan agar lebih jeli, teliti dalam memastikan keakuratan data subjek, data objek dan status hak atas tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya, dan dengan diberlakukannya Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 sudah sepatutnya diberlakukan secara mutlak.Kata Kunci: Kepastian Hukum, Sertipikat Tanah Hak Milik, Pembatalan, PTUN.ABSTRACTThis research presents the issue of legal certainty of Land Ownership Certificate issued by the National Land Agency in Pontianak City which has been 5 (five) years and/or over 5 (five) years for the cancellation of land certificates by third parties. This cancellation is done through the Pontianak State Administrative Court, and the National Land Agency's liability if a certificate is canceled by the Court.This researcher utilized the normative legal research method. In addition, the approach usedby the researcher in the study of literature. The purpose of this study is to find out and analyze the legal certainty of individual Land Title Certificates issued by the National Land Agency concerning the cancellation of certificates through a lawsuit in the State Administrative Court. This concerns the Implementation of article 32 of Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and the responsibility of the National Land Agency for issuing incorrect certificates of land.From the research findings, it can be stated that the Land Ownership Certificate has not been fully able to guarantee legal certainty because the law allows for other legal subjects to issue it both personally and in groups (the public) in the State Administrative Court. In addition, there are certificate disputes that occur due to errors or negligence of the National Land Agency, Until now the application of article 32 paragraph 2 of Government Regulation Number 24 of 1997 has not been fully implemented by the Pontianak State Administrative Court. The use of the provisions regulated in article 55 of Law No. 5 of 1986 concerning State Administrative Courts; and SEMA RI Number 2 of 1991 by the Judge in resolving land disputes over certificates which have been issued for more than 5 years. The application of article 32 paragraph (2) of Government Regulation Number 24 of 144(r still depends on the consideration of the hidges. not yet binding on the judges in deciding cases. Land disputes that result in the State Administrative Court dropping the decision to cancel the Certificate of Ownership that is more than 5 years old is a dispute over ownership of land for which the certificate is issued in bad faith or against the law. The certificate issued by the National Land Agency still contains weaknesses related to legal certainty over its rights because it can still he disputed in the judiciary. The certificate can only be declared to have definite legal force after a Judge's decision. The National Land Agency is responsible for the cancellation of the Certificates by the State Administrative Court. The certificate which has been canceled by the State Administrative Court with a decision that has legal force must still be followed up by the National Land Agency by revoking or canceling the certificate.Recommendations that can be given in order to ensure legal certainty of land rights for rights holders. the National Land Agency as the stakeholder issuing the certificate of land rights is expected to be more observant, more thorough in ensuring the accuracy of subject data, and the status of land rights to be issued certificates. and with the enactment of Article 32 Paragraph (2) Government Regulation Number 24 of 1997, it is duly enforced.Keywords: Legal Certainty, Land Title Certificate, Cancellation, State Administrative Court.

OPTIMALISASI TUGAS DAN FUNGSI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM MEMBANTU PROSES PEMBENTUKAN RAPERDA BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NIM. A2021171052, UTI MAGRIB ZULHAJ, S.Sos.
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini berjudul â€œOptimalisasi Tugas dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dalam Membantu Proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Huluâ€. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum empiris diperoleh kesimpulan, bahwa dalam kenyataannya, pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tidak optimal. Hal ini dapat dilihat dari tidak pernahnya Pegawai di Sub Bagian Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu melakukan pengkajian yuridis terhadap Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) selama periode tahun 2014 â€“ 2019. Di samping itu, pelaksana Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu tidak memahami tugas dan fungsinya karena hingga saat ini tidak ada Standard Operasional Prosedur (SOP) bagi pelaksanaan tugas dan fungsi bagi pelaksana ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah belum berjalan optimal dikarenakan masih minimnya pengetahuan dan pemahaman dari Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, masih ada anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang tidak memahami tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dari Bapemperda, dan kurangnya koordinasi antara Bagian Hukum dan Persidangan Sekretariat DPRD dengan Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Hulu. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar tugas dan fungsinya dalam membantu proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah berjalan optimal sesuai dengan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2016 tentang2Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu dengan melakukan uji kompetensi terhadap pelaksana ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Kapuas Hulu yang bertujuan untuk mengetahui kemampuan mereka, sehingga sesuai dengan bidang dan tugasnya, meningkatkan koordinasi dengan Bapemperda DPRD Kabupaten Kapuas Hulu agar proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah dapat berjalan dengan baik, dan merekrut tenaga ahli di bidang hukum yang berkompeten untuk membantu pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.Kata Kunci: Optimalisasi, Tugas dan Fungsi, Sekretariat DPRD, Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah.ABSTRAKThis thesis is entitled "Optimizing the Duties and Functions of the Secretariat of the Regional House of Representatives in Assisting the Formation of Drafting of Local Regulations Based on Kapuas Hulu District Regulations Number 46 Year 2016 Regarding Position, Organizational Structure, Duties and Functions, And Work Procedures of the Kapuas Hulu District Representative Council ". Through a literature study using the empirical legal approach method, it was concluded that in reality, the implementation of the duties and functions of the Regional Representative Council (DPRD) of the Kapuas Hulu Regency in assisting the process of forming the Regional Regulation Draft based on the Kapuas Hulu Regent Regulation Number 46 of 2016 concerning Position, The Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Secretariat of the Regional Representative Council of Kapuas Hulu Regency are not optimal. This can be seen from the fact that Employees in the Legislation Sub-Section of the Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat conducted a judicial review of the Regional Regulation Formation Program (Propemperda) during the period 2014 - 2019. In addition, the implementing State Civil Apparatus (ASN) in the environment Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat does not understand its duties and functions because until now there is no Standard Operating Procedure (SOP) for the implementation of duties and functions for ASN implementers within the Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat. The factors that cause the task and function of the Kapuas Hulu Regency People's Representative Council Secretariat in assisting the formation of the Regional Regulation Draft have not been running optimally due to the lack of3knowledge and understanding of Human Resources (HR) in the DPRD KapuasHulu Secretariat, still there are members of the Bapemperda DPRD Kapuas HuluRegency who do not understand the main tasks and functions (tupoksi) ofBapemperda, and the lack of coordination between the Legal Section and the DPRDSecretariat Trials with the Kapuas Hulu District DPRD Members. Efforts should bemade by the Kapuas Hulu Regency DPRD Secretariat so that their duties andfunctions in assisting in the formation of the Regional Regulation Draft are runningoptimally in accordance with the Kapuas Hulu Regent's Regulation Number 46 of2016 concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions andWork Procedures of the Representative Secretariat Kapuas Hulu District People'sRegion by conducting a competency test on the ASN implementers in the KapuasHulu Regency DPRD Secretariat that aims to find out their abilities, so that inaccordance with their fields and duties, improve coordination with the Bapemperdaof the Kapuas Hulu Regency DPRD so that the process of forming the LocalRegulation Draft can run in accordance with good, and recruiting experts in thefield of law who are competent to assist the formation of the Draft RegionalRegulation.Keywords: Optimization, Duties and Functions, DPRD Secretariat,Establishment of Local Regulation Draft.

JAMINAN KREDIT DENGAN JAMINAN SURAT KETERANGAN TANAH DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 1996 TENTANG HAK TANGGUNGAN ATAS TANAH BESERTA BENDA-BENDA YANG BERKAITAN DENGAN TANAH (Studi Kasus Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau) NIM. A2021171040, VINSENSIUS, S.H
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKÂ Tesis ini membahas tentang Jaminan Kredit Dengan Jaminan Surat Keterangan Tanah DalamÂ Perspektif Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 TentangÂ Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (Studi Kasus Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau). Latar belakang penulisan tesis ini adalah bahwa pada pelaksanaan pemberian kredit pada Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau ternyata masih menerima jaminan tanah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT). Untuk tanah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT) tidak dapat diikat Hak Tanggungan karena tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut, namun untuk tanah dalam bentuk SKT ini diikat dengan Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Penerimaan Kuasa (PPJPK) yang disertai dengan akta Kuasa Jual.Tujuan dari penulisan tesis ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis modal pengikatan jaminan dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) pada perjanjian pinjaman di Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau, Menganalisis Â Eksekusi yang dilakukan oleh Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau terhadap barang jaminan dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah), untuk mengetahui dan menganalisis Â kendala-kendala yang dihadapi oleh Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau dalam melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah). Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Â Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut.Â Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Modal Pengikatan Jaminan Dalam Bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) Pada Perjanjian Pinjaman Di Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau. Pada pelaksanaan pemberian kredit pada Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau ternyata masih menerima jaminan tanah dalam bentuk Surat Keterangan Tanah (SKT). Eksekusi yang dilakukan Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau terhadap barang jaminan nasabah atau anggota Koperasi Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau mempunyai tujuan untuk melunasi hutang nasabah atas kredit yang diberikan, dengan pertimbangan telah terjadinya wansprestasi, seperti nasabah tidak sanggup lagi membayar hutang kreditnya atau karena perbuatan lain (yang dilakukan nasabah) yang menyebabkan barang jaminannya dapat di eksekusi oleh Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau dalam melakukan eksekusi terhadap barang jaminan dalam bentuk SKT (Surat Keterangan Tanah) yang disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat menyebabkan pinjaman/kredit menjadi macet ialah Faktor dari anggota Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau selaku debitur. Faktor dari Credit Union selaku kreditor. Faktor Dari Luar Debitor dan Kreditor (Ekstern). Langkah-langkah yang dilakukan oleh pengurus Koperasi Credit Union Keling Kumang Kabupaten Sekadau dalam menanggulangi kendala-kendala tersebut dengan Melakukan upaya penanganan dan penyelesaian kredit bermasalah tetap mengutamakan pendekatan secara kekeluargaan.Kata Kunci: Jaminan Kredit, Surat Keterangan, Tanah.Â Â ABSTRACTThis thesis discusses Credit Guarantees with Guarantees of Land Certificates in the Perspective of Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights to Land and Objects Related to Land (Case Study of Kumang Riving Credit Union Sekadau District). The background of the writing of this thesis is that in the implementation of the granting of credit to the Keling Kumang Credit Union, Sekadau Regency, it turned out that it still received land guarantees in the form of Land Certificate (SKT). Underwriting rights for land in the form of land certificates (SKT) cannot be tied because they are not in accordance with the provisions stipulated in the Act, but for land in the form of SKT tied to the Agreement of Submission of Proxy Guarantee and Revenue (PPJPK) accompanied by deed Selling power.The purpose of the writing of this thesis is to find out and analyze the collateral binding capital in the form of SKT (Land Certificate) in the loan agreement at Keling Kumang Credit Union, Sekadau Regency, Analyzing the Execution of Keling Kumang Credit Union Sekadau Regency against collateral in the form of SKT ( Land Certificate), to find out and analyze the obstacles faced by the Kumang Riving Credit Union Sekadau Regency in executing collateral in the form of SKT (Land Certificate). To find out and analyze the steps carried out by the management of the Keling Kumang Credit Union Cooperative in Sekadau Regency in overcoming these obstacles. The method used in this study is the Sociological Normative approach.The conclusion of this thesis is the Capital Engagement Guarantee in the form of SKT (Land Certificate) on the Loan Agreement at the Keling Kumang Credit Union, Sekadau Regency. In the implementation of granting credit to the Keling Kumang Credit Union, Sekadau Regency, it turned out that it still received land guarantees in the form of a Land Certificate (SKT). The execution carried out by the Sekadau District Rivang Kumang Credit Union against collateral customers or members of the Keling Kumang Credit Union Cooperative in Sekadau Regency has the purpose of repaying the customer's debt for the credit given that the customer is no longer able to pay his credit debt or due to actions other (done by the customer) that can be executed by the Keling Kumang Credit Union Sekadau Regency. The constraints faced by the Kumang Riving Credit Union in Sekadau Regency in executing collateral in the form of SKT (Land Certificate) caused by various factors that could cause the loan / credit to become bogged down were Factors from members of the Kumang Riving Credit Union Sekadau Regency as debtor. Factors of Credit Union as creditors. External Factors of Debtors and Creditors (External). The steps taken by the management of the Keling Kumang Credit Union Cooperative in Sekadau Regency in overcoming these obstacles by making efforts to handle and settle non-performing loans still prioritize a family-friendly approach.Keywords: Credit, Certificate, Land Guarantee.

TINJAUAN YURIDIS SURAT KETERANGAN KEPALA DESA TENTANG PENYALUR BAHAN BAKAR MINYAK DI TINJAU DARI PERATURAN BPH MIGAS NOMOR 06 TAHUN 2015 TENTANG PENYALURAN JENIS BAHAN BAKAR MINYAK TERTENTU DAN JENIS BAHAN BAKAR KHUSUS PENUGASAN PADA DAERAH YANG BELUM TERDAPAT PENYALUR (Studi Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas) NIM. A2021171084, TRI KURNIA SETIAWAN, S.H
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKTesis ini membahas tentang Tinjauan Yuridis Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Penyalur Bahan Bakar Minyak Di Tinjau Dari Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur (Studi Di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalaha pendekatan Normatif Sosiologis. Kesimpulan dari tesis ini adalah Surat Keterangan Kepada Desa Tentang Penyalur BBM. Dapat Menjadi Dasar Bagi Seseorang Untuk Mendapatkan Kuota BBM Berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, Surat Keterangan Kepala Desa Harapan Pemerintahan Kabupaten Sambas di Kecamatan Pemangkat, Nomor 145/72/2/SK/II/2018, tertanggal 7 Februari 2018, Surat Keterangan Kepada Desa tentang penyalur BBM dapat menjadi dasar bagi seseorang untuk mendapatkan kuota BBM berdasarkan Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar khusus penugasan pada daerah yang belum terdapat penyalur. Terbitnya Peraturan BPH Migas Nomor 06 tahun 2015 tentang Penyaluran Jenis BBM Tertentu dan Jenis BBM Khusus Penugasan pada Daerah yang Belum Terdapat Penyalur diharapkan dapat menjadi solusi masyarakat khususnya yang berada pada wilayah terpencil di Kecamatan Pemangkat Kabupaten Sambas guna mendapatkan BBM dengan harga yang terjangkau sesuai dengan ketentuan pemerintah. Langkah-langkah yang seharusnya dilakukan Pemerintah Daerah untuk menertibkan Surat Keterangan Penyalur yang di keluarkan oleh Kepada Desa sebagai berikut Pemerintah Daerah memberikan kewenangan kepada kepala desa dalam menerbitkan Surat Keterangan Penyalur : Dalam menjalan tugas administrasi negara, kepada organ atau pejabat administrasi negara diberikan kewenangan untuk melakukan suatu tindakan. Kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, Dalam kaitannya dengan Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah (baik pusat maupun daerah) seperti pengaturan mengenai Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Penyalur Bahan Bakar Minyak Di Tinjau Dari Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, merupakan hukum dalam suatu wilayah negara/daerah. Untuk menangani penjualan minyak eceran Pertamini, Pemerintah melalui Badan Pengawas Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas) memberikan peluang usaha kepada penjual minyak eceran Pertamini agar memiliki usaha yang legal dan memenuhi kriteria dalam melakukan penjualan minyak. Dasar Hukum Pemerintah Daerah Untuk Menertibkan Surat Keterangan Penyalur Yang Di Keluarkan Oleh Kepada Desa : Sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Pemerintah wajib untuk menjamin ketersediaan dan kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan BPH Migas Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, Peraturan ini memberikan kesempatan kepada pengusaha kecil untuk menjadi penyalur BBM secara legal. Pasal 1 angka 5 Peraturan BPH Migas No. 06 Tahun 2015 menyebutkan; â€œPenyalur adalah koperasi, usaha kecil, Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Usaha Swasta Nasional yang ditunjuk oleh Badan Usaha untuk melakukan kegiatan penyaluran Jenis BBM Tertentu dan/atau Jenis BBM Khusus Penugasanâ€.Kata Kunci: Surat Keterangan, Kepala Desa, Penyalur, Bahan Bakar Minyak.Â ABSTRACTThis thesis discusses the Juridical Review Letter of Head of the Village Regarding Oil Fuel Distributors In Review Of BPH Migas Regulation Number 06 of 2015 concerning Distribution of Specific Types of Fuel Oil and Types of Fuels Specifically for Assignments in Regions that Are Not Available (Study in District of Pemangkat District Sambas). The method used in this study is the Sociological Normative approach. The conclusion of this thesis is a Certificate to the Village About BBM Distributors. Can be a Basis for Someone to Obtain Fuel Quota Based on BPH Migas Regulation Number 06 of 2015 concerning Distribution of Specific Types of Fuel Oil and Types of Fuel Special Assignments in Regions that Have Not Available Distributors, Statement of Head of Village Hope of Sambas Regency in Pemangkat District, Number 145/72/2 / SK / II / 2018, dated February 7, 2018, a Certificate to the Village regarding BBM distributor can be the basis for someone to get a fuel quota based on BPH Migas Regulation Number 06 of 2015 concerning Distribution of Specific Types of Fuel Oil and Types Special fuel assignments in areas where there are no suppliers. The issuance of BPH Migas Regulation Number 06 of 2015 concerning Distribution of Specific Types of Oil and Special Types of BBM Assignments to Regions that Have Not Available Distributors is expected to be a solution for the community, especially those in remote areas of Pemangkat Subdistrict, Sambas Regency to obtain fuel at affordable prices in accordance with the provisions government. The steps that should be taken by the Regional Government to regulate the Distributor Certificate issued by the Village as follows: The Regional Government gives authority to the village head to issue a Distributor Certificate: In carrying out the tasks of state administration, the organs or officials of the state administration are given the authority to take an action. Authority is formalized power both to a certain group of people, in relation to the policies issued by the government (both central and regional) such as arrangements regarding the Letter of Statement of the Village Head concerning Oil Fuel Distributors in Review of BPH Migas Regulation Number 06 of 2015 concerning Distribution of Types Specific Oil Fuels and Types of Fuels Special Assignments in Regions that Have Not Available Distributors, are laws within a region of the country / region. To handle Pertamini's retail oil sales, the Government through the Downstream Oil and Gas Supervisory Agency (BPH Migas) provides a business opportunity for Pertamini retail oil sellers to have a business that is legal and meets the criteria for conducting oil sales. Legal Basis of Local Government to Curb Certificates of Distributors Issued by Villages: In accordance with the provisions of Article 8 paragraph (2) of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, the Government is obliged to guarantee the availability and smooth distribution of Oil Fuels throughout territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia. BPH Migas Regulation Number 06 of 2015 concerning Distribution of Specific Types of Oil Fuels and Types of Fuels Specifically for Assignments in Regions that Have Not Available Distributors, This regulation provides opportunities for small entrepreneurs to become legal fuel suppliers. Article 1 number 5 BPH Migas Regulation No. 06 of 2015 states; "Distributors are cooperatives, small businesses, Regional-Owned Enterprises or National Private Business Entities appointed by the Business Entity to carry out activities for the distribution of Specific Fuel Types and / or Special Types of BBM Assignments".Keywords: Certificate, Village Head, Distributor, Oil Fuel.

STRATEGI KEPOLISIAN DAN POS PELAYANAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (P4TKI) DALAM PENCEGAHAN PENYELUDUKAN TKI ILEGAL (STUDI KASUS DI PERBATASAN ENTIKONG-SERAWAK MALAYSIA) A2021171048, MUHAMMAD AMINUDDIN, SIK
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 3, No 3 (2019): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Strategi Kepolisian Dan Pos Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Dalam Pencegahan Penyeludukan Tki Ilegal (Studi Kasus Di Perbatasan Entikong-Serawak Malaysia). Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh yaitu Hambatan-hambatan yang dihadapi Polres dan POS Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sanggau Pencegahan Penyeludukan TKI Illegal. Dalam menjalankan strateginya P4TKI terdapat Hambatan-hambatan yang dihadapi Polres dan POS Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sanggau Pencegahan Penyeludukan TKI Illegal yang ditemui selama menjalankan aktivitasnya, oleh sebab itu penulis ingin membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang dihadapi oleh POS Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sanggau menggunakan Analisis SWOT. Analisis Swot untuk mengidentifikasi faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi berdasarkan logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strengths), peluang (opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats), jadi analisis SWOT membandingkan antara faktor eksternal peluang dan ancaman dengan faktor internal kekuatan dan kelemahan. Upaya-upaya yang seharusnya dilakukan oleh Polres dan POS Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sanggau Pencegahan Penyeludukan TKI Illegal dengan upaya Tindakan Preventif. Sementara itu Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Sanggau menyatakan pihaknya terus melakukan pemberantasan TKI Ilegal di daerah Kabupaten Sanggau melalui pencegahan dan penindakan kepada pelaku penempatan TKI. Dan yang seharusnya dilakukan oleh Polres dan POS Pelayanan Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI) Kabupaten Sanggau Pencegahan Penyeludukan TKI Illegal adalah faktor komunikasi, sumberdaya manusia, dan struktur.Kata Kunci : Strategi, Kepolisian, P4TKI, Penyelundupan ABSTRACTThis thesis discusses the Police Strategy and the Indonesian Workers Placement and Protection Service Post (P4TKI) in the Prevention of Illegal Tki Occupation (Case Study at the Malaysian Entikong-Serawak Border). The research method used in writing this thesis is to use normative and sociological legal research methods. From the results of this thesis research, it is obtained that the Obstacles faced by the Polres and the Indonesian Workers Placement and Protection Service (P4TKI) District of Sanggau Prevention of Illegal TKI Occupation Prevention. In carrying out P4TKI's strategy there are obstacles faced by the Polres and the Indonesian Workers Placement and Protection Service (P4TKI) Sanggau District Prevention of Illegal Occupation Prevention that are encountered during carrying out their activities, therefore the author wants to discuss what factors are faced by Sanggau District Sanggau Regency Placement and Protection Workforce POS Service (P4TKI) uses SWOT Analysis. Swot analysis to systematically identify factors to formulate strategies based on logic that can maximize strengths, opportunities, but simultaneously minimize weaknesses and threats, so a SWOT analysis compares the external factors of opportunity and threat with internal factors of strength and weakness. The efforts that should have been made by the Polres and the Indonesian Workers Placement and Protection Service (P4TKI) District of Sanggau Preventing the Occupation of Illegal Migrant Workers by Preventive Action. Meanwhile, the Chief of the Sanggau District Resort Police said that they would continue to eradicate Illegal TKIs in the Sanggau Regency area through prevention and repression of the perpetrators of the placement of migrant workers. And what should have been done by the Polres and the Indonesian Workers Placement and Protection Service (P4TKI) Sanggau District Prevention of Illegal TKI Occupation is a factor of communication, human resources, and structure.Keywords: Strategy, Police, P4TKI, Smuggling

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA