cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rahmat Dwi Putranto
Contact Email
rdp@iblam.ac.id
Phone
+6282186310996
Journal Mail Official
Wahyu@iblam.ac.id
Editorial Address
IBLAM Kampus A Jl. Kramat Raya No. 25, Senen Jakarta Pusat Tel / fax : (021) 21392851
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
IBLAM Law Review
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM
ISSN : 22754146     EISSN : 27753174     DOI : 10.52249
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Welcome to the official website of IBLAM Law Review. With the spirit of further proliferation of knowledge on the legal system in Indonesia to the wider communities, this website provides journal articles for free download. Our academic journal is a source of reference both from law academics and legal practitioner . IBLAM Law Review is a double-blind review academic journal for Legal Studies published by Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) IBLAM School Of Law. IBLAM Law Review contains several researches and reviews on selected disciplines within several branches of Legal Studies (Sociology of Law, History of Law, Comparative Law, etc.). In addition, IBLAM Law Review also covers multiple studies on law in a broader sense. This journal is periodically published (in January, May, and September), and the approved and ready-to-publish manuscripts will also be regularly published in the website (with early view) and the hardcopy version will be circulated at the end of every period.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 213 Documents
 3   4   5   6   7 
PENTINGNYA SURAT PEMBERITAHUAN DIMULAINYA PENYIDIKAN (SPDP) BAGI PARA PIHAK DEMI TERCIPTANYA DUE PROCES OF LAW Trias Saputra; Jatarda Mauli Hutagalung
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.66

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji serta menguraikan penerapan pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP). SPDP tersebut disampaikan oleh penyidik kepada penuntut umum guna menjamin penerapan fungsi pengawasan perkara yang dimiliki Penuntut Umum. Melalui Putusan Nomor 130/PUU-XIII/2015 Mahkamah Konstitusi menyatakan frasa “penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum” inskonstitusional bersyarat sehingga SPDP menjadi wajib diserahkan kepada Penuntut Umum, terlapor dan korban/pelapor paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan. Dalam praktiknya penerapan pasal ini masih jauh dari harapan sebagaimana yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah Yuridis-Normatif dengan menggunakan data sekunder atau data kepustakaan (library research) dengan pendekatan Perundang-undangan (The Statute Approach). Kata Kunci: SPDP, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XIII/2015.
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR TERHADAP PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 18/PUU-XVII/2019) Fikrotul Jadidah
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.69

Abstract

Terbitnya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 didasari adanya permohonan uji materiil terhadap Pasal 15 Ayat (2) dan Ayat (3) UU No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan perubahan hukum baru mengenai pengaturan dan pelaksanaan tata-cara eksekusi objek jaminan fidusia sebelum dan sesudah adanya putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Dari hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan yaitu pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia sebelumnya diatur di dalam pasal 29 - 34 Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, namun setelah adanya uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut maka pengaturan dan pelaksanaannya sesuai dengan Putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 Dan Peraturan Kepolisian Negara RI No 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia. Dan bentuk perlindungan hukum bagi kreditur apabila debitur wanprestasi yaitu pengajuan permohonan pengangkatan penangguhan atas hak eksekusinya sesuai mekanisme yang berlaku pada Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Saran dari penelitian ini adalah melakukan perubahan terhadap isi Undang-Undang No 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, selain itu melakukan penambahan atau mengubah klausul akta notaris jaminan fidusia dengan mengakomodir syarat-syarat dalam putusan MK No 18/PUU-XVII/2019 serta memanfaatkan mekanisme gugatan sederhana guna mengefisiensi proses penyelesaian perkara.
UNDANG-UNDANG IBU KOTA NEGARA BARU: PERDEBATAN KECACATAN FORMIL DAN MATERIIL PADA ATURANNYA Clara Amanda Musu; Muhammad Alfian Prasetyo; Aryasatya Justicio Adhie; Mochammad Aditia Gustawinata; Muhammad Irsyad Marwandy
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.70

Abstract

Jakarta telah menjadi Ibukota Negara bagi Indonesia sejak jaman kolonial Belanda. Hal tersebut membuat Jakarta terlahir sebagai pusat pemerintahan dan juga pusat bisnis di Indonesia yang menyebabkan banyak masyarakat yang mencari nafkah di Ibukota Negara ini. Lambat laun, Jakarta dinilai sudah "lelah" untuk menjadi Ibukota dan dibutuhkan IKN yang menggantikan Jakarta. UU IKN hadir sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembangunan Ibukota yang baru. Artikel ini menyajikan bagaimana UU IKN yang merupakan dasar hukum untuk Ibukota baru, tetapi dalam perumusan dan pengesahan UU IKN ini terdapat kecacatan, baik secara formil maupun materiil. Objek penelitan ini bersifat sekunder, yaitu yang berasal dari artikel jurnal, buku, maupun berita yang berkaitan dengan penelitian artikel ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu dengan cara melakukan penelitian melalui bahan pustaka yang berkaitan dengan topik yang ditulis. Artikel ini mempunyai kesimpulan bahwa UU IKN disahkan terlalu cepat, sehingga UU IKN ini dinilai mempunyai kecacatan didalamnya dan mempunyai potensi untuk melanggar UUD 1945 dan asas-asas dalam membentuk peraturan perundang-undangan
PERAN NEGARA DALAM MENJAMIN HAK BEBAS DARI KELAPARAN Tri Aji Nur Dewa Kusuma Wardhana; Wiwik Afifah; Sultoni Fikri
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.71

Abstract

Indonesia is a developing country that has a very large population, in this case, the natural resources in Indonesia must be utilized efficiently so that all citizens get the results evenly. must guarantee the right to freedom of citizens from hunger which is one of the basic needs in human rights whose fulfillment is guaranteed by law and international conventions on economic, social, and cultural rights. For this reason, the state's right to food must be fulfilled as a means of fulfilling food needs. Broadly speaking, the fulfillment of the right to food is still experiencing various problems in various aspects. Such as reduced agricultural land and decreased productivity due to climate change. This study aims to determine the role of the government in supporting the guarantee of the right to be free from hunger which is the basis of human rights. This research method is a qualitative method based on existing data on the fulfillment of the right to be free from hunger. The government is responsible for food availability through regional food security to support national food security based on the principles of sovereignty and independence. For this reason, a policy for the protection and conservation of agricultural land is needed, as well as a strong commitment and goodwill of the local government to prioritize the development of local food security.
PENERAPAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG PENANGANAN PENJINAKAN BOM Roy Moonti; Yusrianto Kadir; Marten Bunga; Ibrahim Ahmad; Yoslan K. Koni
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.76

Abstract

The purpose of this research is to determine the effectiveness implementation regulation of the chief of Indonesian national police 11 of 2010 regarding the handling of bomb disposal and to find out what factors influenced bomb disposal procedures in Gorontalo Province. The type of research used in this research is empirical normative legal research. The type of research used is empirical normative legal research. Normative law research uses normative legal case studies in the form of legal products, for example reviewing draft laws. The subject of the research is the law which is conceptualized as a norm or rule that applies in society and becomes a reference for everyone. Empirical legal research is research that uses empirical legal case studies in the form of community behavior. The results of the research obtained are that regulation of the chief of Indonesian national police number 11 of 2010 concerning the handling of bomb disposal in Gorontalo Province has not been effective because it was found that there are still several aspects that are not following the provisions in regulation of the chief of Indonesian national police, for example, related to personnel standardization, individual equipment is not adequate, Some of the new unit equipment are complete and some are damaged, then spare parts are not ,available as well as administrative processes that are often ignored and the factors that affect the bomb disposal procedure in Gorontalo province, namely inadequate facilities and infrastructure, incomplete personnel / human resources, insufficient budget and no insurance for each Jibom personnel.
PERAN LEMBAGA ASESSMEN TERPADU DALAM PENYELESAIAN KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE Agung Firmansyah
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.77

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme lembaga asesmen terpadu dalam menyelesaikan kasus penyalahgunaan narkotika dengan pendekatan restorative justice. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif. Penggunakan tipe penelitian ini didasari menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).. Tim asesmen terpadu terdiri atas tim hukum yang bertugas melakukan analisis dalam kaitan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika dan penyalahgunaan narkotika berkoordinasi dengan Penyidik yang menangani perkara. Sedangkan, tim dokter bertugas melaksanakan asesmen dan analisis medis, psikososial, dan merekomendasi rencana terapi dan rehabilitasi terhadap pelaku penyalah guna narkotika. Mekanisme asemen terpadu yang memadukan hasil analisa antara tim medis dan tim hukum terhadap penentuan tersangka tindak pidana narkotika apakah termasuk kategori penyalah guna narkotika atau pengedar narkotika, memiliki peran penting terutama sebagai proses screening bagi pengkategorian status penyalah guna narkotika dan atau pengedar narkotika, sehingga dapat dianalisa sebagai bagian proses kebijakan hukum pidana melalui analisa mendalam. Dapat dikatakan bahwa Asesmen Terpadu ini mampu menyentuh aspek hukum dan aspek medis. Melalui asesmen terpadu aspek perlindungan/pembinaan terhadap individu lebih diperhatikan. Program rehabilitasi memberikan kesempatan seorang pecandu dan penyalahguna narkotika menemukan “jalan kembali” dalam kehidupannya dan pada akhirnya bermuara pada tercapainya tujuan pidana yakni restorative justice bagi pecandu penyalahgunaan narkotika tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya paradigma baru terhadap penanganan tindak pidana narkotika mewujudkan model asesmen terpadu terhadap penyelesaiannya.
ECOSOPHY FOUNDATION WITH PLACE-BASED EDUCATION MODEL CLINICAL LEGAL EDUCATION Mohammad Alvi Pratama; Eva Laila Rizkiyah
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.78

Abstract

Environmental destruction arises as a result of human wickedness and the absence of legislative acknowledgement of environmental integrity. Historically, the anthropocentric conception of law resulted in legislation serving as a tool for taming and othering nature, with nature existing only as a means to an end: human wellbeing (in terms of human rights). As a legal tool, it might be regarded as natural legitimacy degrading the environment, particularly through anthropocentric power relations, in the name of developing a risk management measuring tool that does not safeguard, but rather perpetuates, this ecological business. If the law remains dominated by an anthropocentric perspective, it will continue to be a mechanism for promoting and legitimizing environmental destruction; environmental law is still biased in favor of human wellbeing, not ecological integrity. As a result of this research, it is important to develop a additional learning model for CLE, one that is based on the Ecosophy (Ecological Philosophy) paradigm, which underpins the Deep Ecology perspective with Pedagogy Place Based Education (PBE). This is a qualitative descriptive-analytical method for expressing the legal situation & needs. The study’s findings indicate that the predominance of anthropocentric perspectives in law, particularly in determining the personality of legal subjects who are exclusively human and human interests (such as companies), must be reinterpreted. This perspective establishes the role of law as a way of taming and othering nature, and more precisely, as a means of instrumentalizing and legitimizing environmental destruction under the guise of exploiting nature. Humans are, philosophically speaking, a component of the ecology. Human equality with nature is consistent with Deep Ecology beliefs. Thus, the expansion of the personality of legal subjects to include non-humans ensures that they receive their rights and are classified as vulnerable groups. Deep Ecology can be used to demonstrate that this PBE model for CLE must have a non-anthropocentric perspective and be more open-minded through the Ecosophy education model: PBE, in order for students to critically and empathetically see the world from a deep-holistic perspective, that vulnerable groups are not limited to humans, but also include nature. This understanding will result in law students who become environmental activists, ensuring that the future of law recognizes environmental integrity and does not justify environmental destruction.
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA ATAS KELALAIAN DIAGNOSA OLEH DOKTER HINGGA MENGAKIBATKAN KEMATIAN ANAK DALAM KANDUNGAN Zola Agustina Zola Agustina; Achmad Hariri
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.79

Abstract

Doctors are obliged to provide the best medical services for patients, this medical service can be in the form of delivering medical actions according to the medical service standards needed for the recovery of their patients, but sometimes the results achieved by the doctor are not as expected dDue to the lack of knowledge and skills of doctors which results in malpractice. a medical error made by a doctor) against a patient that results in fatal (disability and even death). People who are harmed by medical malpractice need legal protection that has caused further harm or suffering to patients. To establish a legal certainty and guarantee health care services and accommodate these needs, in addition to the KUHP, the government has issued a law in the field of health and a doctor's practice law, namely Law Number 23 of 1992 in conjunction with Law Number 36 of 2009 concerning Health. and Law Number 29 of 2004 concerning Doctor's Practice. This study has two formulations of the problem, namely: (1) How is a characteristic that does a problem in a medical procedure in a hospital? (2) What are the criminal responsibilities committed by the doctor for the crime? The research method used in this study is juridical-normative legal research so that it can obtain data that includes legal material in a primary and legal in a secondary manner.
PENYELESAIAN SENGKETA MEREK TERDAFTAR DAN MEREK TERKENAL DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM Yusuf Gunawan
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.80

Abstract

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual Property Right (IPR) akan menjadi isu global, khususnya di kalangan negara-negara yang selama ini melakukan perdagangan produk berbasis Hak Kekayaan Intelektual karena Hak Kekayaan Intelektual menjadi bagian yang sangat penting dalam proses perdagangan internasional maupun domestik, karena setiap barang dan jasa sebagai produk perdagangan selalu melekat suatu nama atau entitas tertentu yang membedakan antara satu produk dengan produk yang lainnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yaitu bahan hukum, disamping itu juga digunakan bahan hukum primer sebagai pendukung bahan hukum sekunder dan untuk analisa bahan hukum dilakukan dengan metoda analisis yuridis kualitatif.Hasil penelitian dan pembahasan mendapatkan beberapa kesimpulan yaitu pertama, dalam mewujudkan perlindungan hukum di Indonesia atas Merek Terdaftar dan Merek Terkenal berdasarkan asas first to file harus mendapat perlindungan hukum yang sama di Indonesia dan yang kedua adalah sebagai penemuan hukum atas penyelesaian sengketa merek yaitu perlu adanya rekonstruksi norma hukum yang belumdiatur dalam UU MIG yaitu pada penjelasan pasal 20 yang telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tentang kriteria daya pembeda, kemudian pada penjelasan pasal 21 ayat 1b tentang kriteria merek terkenal dan perubahan pasal 21 tentang merek yang ditolak jika sama jenis barang dan/ atau jasa dengan merek terkenal.
KEBIJAKAN PIDANA PENGAWASAN DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA INDONESIA Hajairin Hajairin; Syamsuddin Syamsuddin; Kasmar Kasmar; Gufran Sanusi
IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM IBLAM)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52249/ilr.v2i2.81

Abstract

Kebijakan pidana pengawasan diperlukan kajian yang komprehensif. RUU KUHP 2019, pidana pengawasan masuk dalam katergori pidana pokok. Untuk mewujudkan pemidanaan berkeadilan harus dilihat dalam berbagai sudut pandang, termasuk prosedur pelaksanaan pengawasan terhadap pidana pengawasan. Metode yang digunakan adalah penelitian normative yuridis, yaitu penelitian untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif dan menginventarisasi hukum positif, menemukan asas dan doktrin hukum. Dengan pendekatan pertama Perundang-Undangan (statute aprroach) untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua Pendekatan Konseptual (conceptual approach) untuk mengkaji konsep-konsep, teori-teori dan pendapat para ahli yang ada kaitanya dengan objek yang diteliti dan pandangan atau doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian menunjukan bahwa paradigma keadilan retributive yang bersifat represif berubah menjadi paradigma pemidanaan berbasis keadilan restorative. Hal ini terlihat dalam formulasi RUU KUHP Baru, salah satunya adalah pidana pengawasan sebagai pidana baru, pidana pengawasan adalah bersifat alternative pidana perampasan kemerdekaan bersayarat. Namun pidana pengawasan dalam RUU KUHP saat ini masih umum maka diperlukan kebijakan formulasi Ius Kontituendum konsep pidana pengawasan, seperti prosedur pengawasan yang harus bisa dikonsepkan sejak dini, agar dalam pelaksanaan pidana pengawasan dapat berjalan secara efektif

Page 5 of 22 | Total Record : 213

 3   4   5   6   7 

Filter by Year

2021 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 2 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 4 No. 1 (2024): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 3 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 3 No. 1 (2023): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 3 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 2 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 2 No. 1 (2022): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 2 (2021): IBLAM LAW REVIEW Vol. 1 No. 1 (2021): IBLAM LAW REVIEW More Issue