Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[PENYELESAIAN JARIMAH KHALWAT MELALUI PERADILAN ADAT STUDI DI KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Muchlis S]]>;
<![CDATA[Hamdani Hamdani]]>;
<![CDATA[Herinawati Herinawati]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.11067
<![CDATA[Setiap penyelesaian Jarimah Khalwat di Kabupaten Utara, putusannya berbeda-beda tergantung bagaimana adat dari setiap gampong itu berlaku, putusan-putusan oleh lembaga adat gampong Kabupaten Aceh Utara terkait penyelesaian Jarimah Khalwat mengandung unsur seperti disampaikan Van Vollenhoven terdapat tujuh tingkat utama hukum adat, demikian juga terkait keterlibatan lembaga adat dalam melakukan penyelesaian pelaksanannya masing-masing sudah sesuai dengan amanah dari qanun yang berlaku di Aceh, dan penyelesaian jarimah khalwat di Aceh Utara oleh Lembaga adat memenuhi Asas-asas hukum dalam peradilan adat, karena asas merupakan tatanan nilai sosial yang menduduki tingkat tertinggi dari berbagai sistem hukum, dan tidak boleh disimpangi oleh sistem hukum manapun juga. Hambatan dalam penyelesaian jarimah khalwat adalah pihak lembaga adat tidak bisa menyelesaikan perkara di tempat disebabkan keamanan yang tidak terjamin bagi sipelanggar, dalam hal pengambilan keputusan adat juga masih perlu melakukan koordinasi dengan pihak Polisi Wilayatul Hisbah tanpa berani melakukan putusan sendiri oleh lembaga adat itu sendiri, disamping ada faktor-faktor lainnya seperti faktor hukumnya itu sendiri, faktor penegak hukumnya, faktor sarana dan fasilitas dan faktor masyarakat. Upaya terhadap hambatan penyelesaian jarimah khalwat secara adat diantara lain yaitu seharusnya Pemerintah Aceh umumnya dan Kabupaten Aceh Utara khususnya melakukan revisi terkait regulasi hukum adat, memberikan pelatihan-pelatihan secara rutin kepada Lembaga Adat, memilih ataupun menempatkan tenaga manusia yang ahli dan mampu menguasai hukum adat di dalam Lembaga adat, pengorganisasian yang baik tehadap Lembaga Adat, peralatan yang cukup memadai, keuangan yang cukup sebagai penunjang dalam penyelesaian jarimah khalwat di tingkat gampong dan Lembaga Adat harus mengetahui dan memahami sudut sosial dan budaya masyarakat.]]>
<![CDATA[EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERLINDUNGAN SOSIAL KELUARGA RUMAH TANGGA SANGAT MISKIN (RTSM) DALAM PENYALURAN BANTUAN KOMPLEMENTER PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN ACEH UTARA ]]>
<![CDATA[Maishara Annisa]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9142
<![CDATA[Dengan dilatarbelakangi oleh Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah menyelenggarakan sebuah Program Perlindungan Sosial dalam bentuk penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Peraturan Menteri Sosial Nomor. 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Riset ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa tingkat efektifitas Kebijakan Perlindungan Sosial Rumah Tangga Sangat Miskin dalam penyaluran bantuan PKH di Aceh Utara. Teknik riset menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat efektifitas pelaksanaan PKH di Aceh Utara adalah belum sepenuhnya efektif.Penyebabnya dipengaruhi oleh daya guna pemanfaatan dana bantuan PKH oleh KPM belum mencapai sasaran, juga disebabkan dengan adanya data dikelurahan yang tidak valid, dengan dimasukkannya data Keluarga Sejahtera kedalam data penerima bantuan pada saat proses Pemutakhiran Basis Data Terpadu, dan dipengaruhi oleh Perbedaan Data dan NIK antara SIKS-NG, Catatan Sipil dan Data Pokok Pendidikan. Kata Kunci:Efektivitas Hukum, Kebijakan Perlindungan Sosial, Program Keluarga Harapan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI DIVERSI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DALAM TAHAP PENUNTUTAN OLEH JAKSA DI WILAYAH KEJAKSAAN NEGERI ACEH SELATAN ]]>
<![CDATA[Rista Zullibar PA]]>;
<![CDATA[Jamaluddin Jamaluddin]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9945
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas diversi sistem peradilan pidana anak dalam tahap penuntutan oleh jaksa di wilayah kejaksaan aceh selatan dan hambatan dalam melaksanakan diversi sistem peradilan anak dalam tahap penuntutan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang undangan. Adapun sifat penelitian ini adalah penelitian Preskriptif, dengan menggunakan data bahan hukum primer, skunder dan tersier. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa, proses diversi yang dilakukan Jaksa pasti memiliki prosedur sesuai dngan peraturan yang berlaku yang perlu diketahui dan dipahami dengan baik melalui penerapannya secara langsung. Setelah di sahkan Undang Undang Sistem Peradilan Anak Nomor 11 Tahun 2012 dan berlaku, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan upaya Diversi pada perkara Anak berhadapan dengan hukum , meskipun belum ada yang ditunjuk secara khusus dengan Surat Keputusan Jaksa Agung sebagai Jaksa Anak. Kejaksaan Negeri Aceh Selatan telah melakukan proses Diversi sesuai Prosedur dengan melakukan pertimbangan mengenai tindak pidana yang dilakukan, umur, serta melakukan koordinasi dengan BAPAS. Masih tergolong baru penerapan UUSPPA ini bagi masyarakat awam sehingga pemahaman akan Diversi dan prosedur pelaksanaannya masih minim. Banyaknya pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Diversi sehingga masih sulit untuk melakukan koordinasi secara cepat, mengingat tempo penyelesaian perkara Diversi yang singkat.]]>
<![CDATA[TANGGUNG JAWAB BANK SYARIAH INDONESIA TERHADAP PENYALURAN BANTUAN SOSIAL PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN BANDAR BENER MERIAH ]]>
<![CDATA[Aldar Aldar]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9138
<![CDATA[Dalam istilah Perbankan, nasabah adalah orang atau badan usaha yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank. Hal ini mengenai tanggung jawab Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan, setelah berlakunya Qanun No 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah maka seluruh Bank Konvensional di Provinsi Aceh ditutup selanjutnya proses penyaluran bantuan sosial dilaksanakan oleh Bank Syariah Indonesia. Semenjak berlakunya Qanun tersebut pihak Bank Syariah menerapkan ketentuan yang berbeda dengan ketentuan yang berlaku di Bank Konvensional HIMBARA, sehingga banyak terjadi buku tabungan dan kartu kesejahteraan sosial tidak dapat disalurkan. Melalui pendekatan kualitatif dengan metode yuridis empiris, peneliti ingin mendalami bagaimana tanggung jawab Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial supaya Keluarga Penerima manfaat bisa menerima bantuan sosialnya secara adil. Hasil penelitian menyebutkan bahwa tanggung jawab Bank Syariah Indonesia dalam penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan telah melakukan tanggung jawabnya, hal ini dinyatakan selama kurun waktu 7 Tahun data penerima bantuan tidak singkron dengan data DUKCAPIL, akibat ketidak singkronan data tersebut berakibat bagi penerima bantuan sosial tidak dapat dicairkan bantuan sosialnya oleh pihak Bank. Namun hal tersebut dapat diselesaikan, agar penerima bantuan sosial dapat dicairkan kembali bantuannya oleh pihak Bank dengan catatan penerima bansos didampingi oleh Pendamping PKH untuk menjelaskan kepada pihak bank.Kata kunci: tanggung jawab, BSI,Bantuan Sosial, PKH, KPM.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA DALAM PENGAWASAN IZIN PRODUKSI PANGAN INDUSTRI RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Yenny Sri Wahyuni]]>;
<![CDATA[Elidar Sari]]>;
<![CDATA[Malahayati Malahayati]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9143
<![CDATA[Pengaturan tentang pangan ada di beberapa peraturan perundang-undangan dimana masalah pada Kabupaten Aceh Utara terdapat 828 usaha kecil menengah pangan dan 406 industri rumah tangga pangan yang terdaftar di Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah tetapi hanya terdaftar 248 industri rumah tangga pangan di Dinas Kesehatan yang memiliki izin produksi pangan industri rumah tangga sehingga menarik untuk dikaji tentang implementasi kewenangan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga serta hambatan dan upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga. Metode penelitianinimenggunakanjenis penelitian kualitatif, bentuk penelitian preskriptif serta pendekatan penelitian yuridis empirisdengan menggunakan data primer dan data sekunder serta bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian bahwa implementasi kewenangan pemerintah Kabupaten Aceh Utara dalam pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga dalam hal ini sudah dijalankan dengan baik oleh Dinas Kesehatan yang memiliki wewenang menerbitkan izin produksi berupa Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga. Pengawasan izin produksi pangan industri rumah tangga dalam hal ini pembinaan belum berjalan maksimal karena belum ada koordinasi pengawasan antar Dinas yang terkait dengan pangan. Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap hambatan tersebut dilakukan Pertemuan Koordinasi Fasilitasi Usaha Mikro Kecil Menengah. Saran penulis dalam penelitian ini kepada PemerintahKabupaten Aceh Utara diharapkanmensosialisasikanizinproduksi industrirumahtanggapangan, menindaklanjuti pembinaan serta pendampingan sarana pangan industri rumah tangga dengan menyediakan anggaran yang dibutuhkan serta diharapkan mengkoordinasikan pengawasan bersama dari instansi Dinas terkait untuk penegakan aturan hukum. Kata Kunci:Izin Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Kewenangan dan PengawasanPemerintahKabupaten Aceh Utara.]]>
<![CDATA[ANALISIS PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN GABAH KOPI MELALUI RESTORATIVE JUSTICE DI WILAYAH HUKUM POLSEK BANDAR KABUPATEN BENER MERIAH ]]>
<![CDATA[Sabri Taryus]]>;
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>;
<![CDATA[Muhammad Nur]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9977
<![CDATA[Pendekatan restorative merupakan sebuah kerangka kerja dan paradigma baru yang diambil dari konsep keadilan restorative, dimana dalam proses penyelesaiannya, pelaku tindak pidana, keluarga pelaku, korban, keluarga korban, masyarakat, dan pihak– pihak lain yang terkait dilibatkan secara aktif dalam menciptakan pemulihan melalui pendekatan yang adil, seimbang, dan tidak memihak, namun kenyataannya terdapat berbagai hambatan sehingga menyebabkan penegakan hukuman penyelesaian tindak pidana pencurian gabah kopi melalui restorative justice di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah tidak efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan terkait penyelesaian tindak pidana pencurian gabah kopi melalui restorative justice di wilayah hukum Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah, serta hambatan–hambatan yang dihadapi Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah dalam menangani tindak pidana pencurian gabah kopi dengan menerapkan pendekatan restorative justice. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan restorative justice di Polsek Bandar Kabupaten Bener Meriah sudah dilaksanakan secara efektif, namun dalam pelaksanaanya terdapat berbagai hambatan diantaranya adalah disebabkan minimnya anggaran dan infastruktur, minimnya pemahaman hukum masyarakat, dan jumlah korban yang terlalu besar meminta uang ganti rugi.]]>
<![CDATA[PEMAHAMAN MAHASISWA KEPERAWATAN TENTANG NILAI-NILAI IDEOLOGI NEGARA DI STIKES MUHAMMADIYAH LHOKSEUMAWE ]]>
<![CDATA[Abdul Ghani]]>;
<![CDATA[Ida Suryawati]]>;
<![CDATA[Mariyati Mariyati]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.5720
<![CDATA[Pelayanan keperawatan merupakan salah satu pekerjaan yang sangat erat dengan nilai-nilai pancasila. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pemahaman mahasiswa Keperawatan tentang nilai-nilai ideologi Negara. Penelitian merupakan jenis kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Responden dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Pegumpulan data dilakukan melalui FGD dan wawancara personal. Data dianalisa dengan content analysis pada transkrip wawancara. Lima tema hasil penelitian, yaitu: 1). Makna ideologi Negara; 2). Unsur nilai-nilai ideologi Negara; 3). Karakteristik perawat 4). Penerapan dalam praktik keperawatan; dan 5). Cara mempertahankan nilai-nilai pancasila.]]>
<![CDATA[ANALISIS YURIDIS PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP SAKSI TESTIMONIUM DE AUDITU (STUDI KASUS JINAYAT NOMOR 7/JN/2021/MS ACEH) ]]>
<![CDATA[Kardono Kardono]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9145
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis Kedudukan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kedudukan Alat Bukti Saksi Testimonium De Auditu Dalam Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, dan Pertimbangan Hakim Menolak Keberadaan Saksi Testimonium De Auditu Dalam Mengadili Kasus Jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, serta bersifat preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, kedudukan saksi testimonium de auditu setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 tersebut, dapat dipergunakan sebagai alat bukti petunjuk jika dalam proses pembuktiannya Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdapat kesesuaian antara kesaksian saksi testimonium de auditu dengan alat bukti lainnya. Kedudukan alat bukti saksi testimonium de auditu dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tidak mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang sah, namun keterangan saksi testimonium de auditu dapat saja didengar oleh Majelis Hakim sebagai awal bukti permulaan, tergantung pertimbangan Hakim dalam melihat sejauh mana relevansi pembuktian dari kesaksian testimonium de auditu. Pertimbangan Hakim terhadap saksi testimonium de auditu pada kasus jinayat Nomor 7/JN/2021/MS Aceh yaitu hakim menolak kesaksian dari saksi testimonium de auditu, disebabkan karena 1. Keterangan saksi testimonium de auditu didapatkan dari saksi anak korban yang menurut hakim keterangan anak korban bukan yang sebenarnya, 2. Adanya kesaksian testimonium de auditu yang tidak sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum. 3. Tidak ada keterangan para saksi testimonium de auditu yang menerangkan perilaku Terdakwa mengarah kepada perilaku yang menyimpang. ]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DESA OLEH BUPATI/WALIKOTA DITINJAU DARI KONSEP PEMBAGIAN KEKUASAAN ]]>
<![CDATA[Muhammad Ali]]>;
<![CDATA[Elidar Sari]]>;
<![CDATA[Yusrizal Yusrizal]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9146
<![CDATA[Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan kepada Bupati/Walikota dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilihan kepala desa.Namun, undang-undang tersebut tidak mengatur secara rinci dan jelas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades.Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia dan konsep pembagian kekuasaan.Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan berbentuk preskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapatnya satu konsep penyelesaian sengketa hasil pilkades.Hal tersebut dikarenakan mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades melalui UU Desa, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri tidak diatur secara rinci.Hasil penelitian juga menunjukkan keberagaman mekanisme penyelesaian sengketa hasil pilkades antar kabupaten/kota. Kata Kunci: Sengketa Pilkades, Pembagian Kekuasaan, Bupati/Walikota ]]>
<![CDATA[ANALISIS PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU DALAM PENGAWASAN ETIK PENYELENGGARA PEMILU DI ACEH ]]>
<![CDATA[Shadli Shadli]]>
<![CDATA[ Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29103/sjp.v11i1.10033
<![CDATA[Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) merupakan lembaga yang dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 memiliki kekhususan dalam melaksanakan pemilu dan Pilkada dengan berpedoman kepada UUPA baik dalam proses pelaksanakan maupun pelanggaran etik. Faktanya semua pelanggaran etik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu di Aceh diadili dan putuskan oleh DKPP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan putusan DKPP dalam menangani etik penyelenggara Pemilu di Provinsi Aceh serta implikasi putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat di Provinsi Aceh. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan konseptual filosofis (conceptual-philosophyapproach), pendekatan historis (historical Approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan putusan DKPP dalam menangani etik penyelenggara pemilu di provinsi Aceh baik terhadap KIP Aceh dan Panwaslih Aceh termasuk jajaran dibawahnya tetap berlaku putusan DKPP yang bersifat final dan mengikat, walaupun Provinsi Aceh memiliki Undang Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Qanun Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) di Aceh. Namun mengenai pelanggaran etik penyelenggara pemilu tetap diputuskan oleh DKPP RI dan implikasi putusan DKPP terhadap pelanggaran etik di provinsi Aceh tidak ada implikasinya terhadap proses dan tahapan Pilkada di Provinsi Aceh. Implikasi putusan DKPP berdampak terhadap penyelenggara pemilu (Komisioner KIP Aceh dan Panwaslih Aceh) yang melanggar etik baik itu bersifat teguran tertulis, pemberhentian sementara dan pemberhentian tetap.]]>
