Articles
118 Documents
<![CDATA[Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Berdasarkan POJK Stimulus Dampak Covid-19 Ditinjau dari Risiko Hukum ]]>
<![CDATA[Frischilia Sitopu]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.99
<![CDATA[Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang peran negara membantu debitur Bank yang terdampak Covid-19 mendapatkan keringanan pembayaran kredit, kedudukan POJK Stimulus Dampak Covid-19 dalam hubungan keperdataan antara Bank dan Debitur terdampak Covid-19, serta pelaksanaan dan kendala penerapan restrukturisasi kredit berdasarkan POJK Stimulus dampak Covid-19 pada PT. Bank Sumut ditinjau dari risiko hukum. Menggunakan penelitian hukum normatif yang didukung data empiris (hasil wawancara). Hasil penelitian ditemukan bahwa Negara telah melakukan perannya dalam upaya memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya dengan dikeluarkannya berbagai kebijakan yang dapat membantu Nasabah Debitur dalam mendapatkan keringanan pembayaran kredit. POJK Stimulus dampak Covid-19 sebagai produk hukum OJK memiliki kekuatan mengikat dalam perjanjian restrukturisasi kredit terdampak Covid-19 meskipun POJK tersebut merupakan produk hukum publik yang mengatur perjanjian antara Bank dengan Nasabah Debitur yang berada pada ranah hukum perdata. Restrukturisasi terhadap kredit terdampak Covid-19 berpedoman pada ketentuan internal Bank dan memberikan dampak positif bagi kinerja keuangan Bank yang ditunjukkan dengan menurunnya NPL dari 4,85% (data posisi Maret 2020) menjadi 2,90% pada posisi Juni 2022. Bank juga telah mengantisipasi potensi risiko yang akan timbul sebagai dampak restrukturisasi dimaksud.]]>
<![CDATA[Pengembangan Wilayah Permukiman Pada Taman Nasional Gunung Leuser Kabupaten Langkat Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan ]]>
<![CDATA[Mhd. Iswanda Akbary Ginting]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.108
<![CDATA[Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang implementasi pengawasan pengembangan wilayah permukiman pada taman nasional gunung leuser kabupaten langkat ditinjau dari Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, kendala yang dihadapi dalam pengembangan wilayah permukiman pada taman nasional gunung leuser kabupaten langkat, serta upaya dan kebijakan yang dilakukan untuk pencegahan pengembangan wilayah permukiman di taman nasional gunung leuser kabupaten langkat. Jenis penelitian yang digunakan penelitian normatif dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian ditemukan bahwa Pemerintah telah menaruh perhatian penting terhadap kawasan konservasi dan Taman Nasional gunung leuser kabupaten langkat dengan menerbitkan beberapa peraturan perundang-undangan. Kendala yang dihadapi merujuk perspektif yang termuat dalam peraturan tersebut dan ada beberapa hal ditingkat daerah dan masyarakat seperti masyarakat sekitar kawasan konservasi masih kurang dilibatkan dalam pengelolaan bersama kawasan konservasi. Kebijakan konservasi dengan memberikan zona khusus yang wilayah tersebut diberikan batasan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, disarankan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali beberapa peraturan yang ada untuk meningkatkan pengawasan pengembangan wilayah permukiman pada taman nasional gunung leuser.]]>
<![CDATA[Pengesampingan Pasal 109 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Bagi Badan Usaha dalam Putusan Nomor 110 PK/PID.SUS-LH/2018 ]]>
<![CDATA[Novi Dharmawati]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.109
<![CDATA[Pasal 109 UUPPLH dan menganalisis dakwaan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 dikesampingkan dalam putusan Nomor 110 PK/Pid.Sus-LH/2018, oleh karena terdapat kontroversi pada Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 110 PK/Pid.sus-LH/2018 yang membenarkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 28/Pid.Sus/2015/PN.Blg tanggal 19 Agustus 2015, di mana dakwaan penuntut umum dinilai tidak cermat karena membuat dakwaan alternatif, bukan kumulatif terhadap dua tindak pidana yang masing-masing berdiri sendiri dengan pengesampingkan Pasal 109 UU Nomor 32 Tahun 2009 (UUPPLH). Menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan terserian. Hasil penelitian ditemukan bahwa penerapan pasal 109 UUPPLH belum berjalan efektif karena pengesampingan Pasal 109 UUPPLH karena adanya pertentangan antara pedoman penjatuhan sanksi administrasi berupa teguran tertulis yang dalam SK MENLHK SE.7/2016 dan SK MENLHK S.541/2016 serta SK MENLHK S.5446/MENLHK-PKTL/2015 serta SK No. B-14134/MENLHK KP/12/2013 dengan pengaturan dalam pasal 109 yang mengatur penerapan sanksi pidana.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik ]]>
<![CDATA[Sandi Halim]]>;
<![CDATA[Muhammad Yamin]]>;
<![CDATA[Syafruddin Kalo]]>;
<![CDATA[Rudi Haposan Siahaan]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 1 Issue 8 - December 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v1i8.110
<![CDATA[Tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan elektronik pasca Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik, hambatan-hambatan dengan dilakukannya pendaftaran hak tanggungan elektronik pasca Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik, dan solusi yang diusulkan apabila terdapat hambatan dalam pendaftaran hak tanggungan elektronik. Menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan terseier. Hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pendaftaran hak tanggungan secara elektronik dinilai lebih aman, lebih terjangkau, dan lebih mutakhir. Disamping kelebihannya, terdapat hambatan dalam pelaksanaanya yaitu terkait ketidakpastian terkait siapa pihak yang melaksanakan pendaftaran hak tanggungan elektronik antara PPAT dengan penerima hak tanggungan. Selain itu hambatan juga terjadi secara teknis yaitu gangguan server yang menyebabkan sering terjadi gangguan konektivitas server dan error database dimana adanya ketidaksesuaian antara data di Kantor Pertanahan dengan database yang ada di Kantor BPN Pusat. Untuk menanggulangi hambatan tersebut perlunya sinkronisasi dan harmonisasi antara Permen ATR/BPN tentang Hak Tanggungan Elektronik dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, serta diiringi dengan meningkatkan teknologi dan digitalisasi terkait server yang ada pada saat ini dan menyempurnakan database pada Kementrian ATR/BPN.]]>
<![CDATA[Legal Liability for Uploading Movie Spoilers on Social Media Instagram and Youtube Based on Indonesian Law ]]>
<![CDATA[Faradila Harahap]]>;
<![CDATA[OK. Saidin]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi Azwar]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.111
<![CDATA[The purpose of this writing is to know and analyze the violation of uploading spoilers for other people's copyrighted works according to Law Number 28 of 2014 concerning Copyright; forms of copyright infringement for uploading movie spoilers on social media Instagram and YouTube; and legal liability for uploading movie spoilers on social media. This type of research is normative research and descriptive in nature. The data source comes from secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials obtained through document study data collection techniques. The results of the study concluded that the act of mutilation of creation in movie spoilers is an infringement of copyright because it eliminates part of the creation or work of the creator of a movie. Forms of copyright infringement on the act of uploading movie spoilers are mostly done without the permission of the copyright holder and are rampant on social media services such as Instagram, and YouTube. Legal liability for uploading movie spoilers on social media can be held civilly liable under Article 1365 of the Civil Code and criminal liability as in Law No. 28 of 2014 on copyright.]]>
<![CDATA[Kedudukan Tanah Masyarakat Diareal Perkebunan PT. Parasawita yang Beralih Ke PT. Rapala ]]>
<![CDATA[Melda Notaria]]>;
<![CDATA[Muhammad Yamin]]>;
<![CDATA[Rosnidar Sembiring]]>;
<![CDATA[T. Keizerina Devi Azwar]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.112
<![CDATA[Sengketa merupakan perbedaan nilai, kepentingan, pendapat, dan atau persepsi antara orang per orang atau badan hukum (privat atau publik). Sengketa dapat terjadi antar individu, antar individu dengan kelompok, dan antar kelompok dengan kelompok. Sengketa terjadi antara warga dengan PT Rapala, masyarakat mengklaim 144 hektar dari 1.069 hektar HGU milik PT rapala berada di tanah dan lahan HGU juga berada dalam wilayah administrasi desa. Jenis penelitian adalah penelitian hukum normatif. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis dimana penelitian ini berupaya untuk memberikan argumentasi dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian disimpulkan bahwa status kepemilikan tanah akibat saling klaim antara masyarakat dan PT. Rapala. Konflik pertanahan antara PT Rapala dengan masyarakat Kampung Perkebunan Sungai Iyu. Pelepasan hak garapan yang diperoleh PT Rapala dari masyarakat dinyatakan sah karena telah memenuhi persyaratan administrasi. Rapala. Penyelesaian sengketa lahan yang sudah dilakukan oleh masyarakat dan pihak perusahaan PT Rapala, upaya penyelesaian yang dilakukan mulai dari melibatkan pihak BPN yang dimana pihak BPN sudah turun langsung dilokasi sengketa lahan, melalui PEMDA Aceh Tamiang dan DPRD Aceh Tamiang. Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam menyelesaikan sengketa tanah antara masyarakat dan PT. Rapala. Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dimasyarakat dengan PT Rapala pemerintah Kabupaten Tamiang dengan menggunakan cara mediasi yaitu dengan membentuk tim terpadu/ mediator yang dibuat sesuai dengan peraturan Bupati Aceh Tamiang.]]>
<![CDATA[Criminal Liability of Perpetrators of Unauthorized Management of Medical B3 Waste Without License: (Study of Decision Number 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt and Decision Number 1/PID.B/LH/2020/PT Smg) ]]>
<![CDATA[Anaria Br Ginting]]>;
<![CDATA[Alvi Syahrin]]>;
<![CDATA[Edi Yunara]]>;
<![CDATA[Jelly Leviza]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.113
<![CDATA[Criminal responsibility leads to the perpetrator with the intention of determining whether the defendant or suspect can be held accountable for a criminal offense that occurs. Solid Medical Hazardous Waste is goods or materials left over from activities that are not reused which have the potential to be contaminated by infectious substances. The Indonesian Ombudsman in 2021 noted that there were at least 138 million tons of medical waste that were not properly managed, so it is necessary to deal with the management of medical B3 waste in Indonesia. This research uses normative juridical legal research because it wants to examine laws and regulations and judges' decisions relating to the management of B3 waste without a license. The approach in this research uses a case approach by examining the case in Decision Number 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt and Decision Number 1/Pid.B/LH/2020/PT Smg which have permanent legal force. The conclusion in the study shows that in Decision Number 115/Pid.B/LH/2019/PN Slt and Decision Number 1/Pid.B/LH/2020/PT Smg is that the criminal liability of the perpetrators of medical B3 waste management at Salatiga Regional Hospital is not correct regarding the application of the law, this is because the judge in deciding this case did not pay attention to changes in the rules related to the article charged had been deleted by the Job Creation Law before the judge made a decision. The defendant should have been acquitted of the criminal charges.]]>
<![CDATA[Criminal Liability for Abuse of Authority of Village Head that Resulted in Corruption Crime ]]>
<![CDATA[Hendy Iskandar]]>;
<![CDATA[Ediwarman Ediwarman]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Mirza Nasution]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.118
<![CDATA[The village head as the village government, especially in the percut village in the percut sei tuan sub-district, is required to provide sufficient, accurate, timely information to all stakeholders regarding the management of village funds. The purpose of this writing is to find out and analyze the rules of law governing criminal liability for abuse of the authority of the Village Head. The type of research is normative legal research, the research data uses secondary data and is supported by primary data. Data is collected using literature study and interviews. Data analysis was conducted using qualitative analysis method. The results of the study concluded that the legal rules governing criminal liability for abuse of the authority of the village head used in Law Number 6 of 2014 and Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 and article 374 of the Criminal Code.]]>
<![CDATA[The Role of the Medan State Attorney's Office in Supervising Parole of Prisoners ]]>
<![CDATA[Ramboo Loly Sinurat]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>;
<![CDATA[Mohammad Ekaputra]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.121
<![CDATA[The purpose of this study is to determine and analyze the implementation of the Prosecutor's Office in supervising prisoners who receive parole, and the obstacles of the Prosecutor's Office in supervising prisoners who are granted parole. This writing is normative legal writing and the nature of the research is descriptive analytical, the data sources used in this research are primary data and secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials. The results of the study concluded that the regulation of parole is regulated in Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, Law of the Republic of Indonesia Number 16 of 2004 which was amended to Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2021 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia, as well as the legal rules for parole based on Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 3 of 2018 concerning Terms and Procedures for Granting Remission, Assimilation, Leave to Visit Family, Parole, Leave Ahead of Release, and Conditional Leave. Supervision can be carried out by the Prosecutor in accordance with the place of residence of the person released on parole. Prosecutors as supervisors in parole of prisoners who obtain parole in the Attorney General's Office, especially in the Medan District Attorney's Office, have obstacles in supervision in parole consisting of internal and external factors.]]>
<![CDATA[Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Memberikan Keterangan Palsu di Bawah Sumpah di Depan Persidangan Pengadilan ]]>
<![CDATA[Edi Suranta Sinulingga]]>;
<![CDATA[Madiasa Ablisar]]>;
<![CDATA[Mahmud Mulyadi]]>;
<![CDATA[Marlina Marlina]]>
<![CDATA[ Locus Journal of Academic Literature Review Volume 2 Issue 1- January 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[LOCUS MEDIA PUBLISHING ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56128/ljoalr.v2i1.124
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyidikan tindak pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP; Penyidikan tindak pidana pemberian keterangan palsu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP menurut Penetapan Pengadilan Negeri Nomor 405/Pid.B/2021/PN.Stb. Oleh sebab penyidik Polri bertugas melakukan penyidikan terhadap tindak pidana memberikan keterangan palsu di muka sidang sebagaimana diatur dan diancam dengan sanksi pidana menurut Pasal 242 KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Data berupa putusan pengadilan diperoleh dari Bareskrim Polres Langkat dengan menggunakan penelitian lapangan dengan menggunakan wawancara dengan penyidik Polres Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, ada 2 (dua) jenis penyidik tindak pidana yang memberikan keterangan palsu di hadapan pejabat, yaitu: pada saat membuat laporan polisi (Pasal 220 KUHP); dan selama persidangan kasus pidana (Pasal 242 KUHP). Kedua, penyidikan terhadap tindak pidana pemberian keterangan tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 242 KUHP menurut Penetapan PTM No. 405/Pid.B/2021/PN.Stb, hakim tidak memerintahkan Penuntut Umum menahan saksi “SBS” yang diduga memberikan kesaksian palsu di depan persidangan.]]>
