cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
 2   3   4   5   6 
Penyelesaian Perkara Pidana Oleh Penuntut Umum Melalui Penerapan Nilai-Nilai Restorative Justice Di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Palopo St Nurdaliah St Nurdaliah; Mulyati Pawennei; Hasbuddin Khalid
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1462

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis landasan hukum serta faktor apa saja yang memengaruhi penyelesaian perkara pidana melalui penerapan Restorative Justice di kejaksaan negeri palopo. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian menujukan bahwa (1) landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di indonesia terdapat pada Pasal 364,373,379,384,407,483 KUHP, KUHAP Pasal 205, serta Perja No. 15 Tahun 2020, selanjutnya kejari palopo menngunakan Perja No. 15 Tahun 2020 sebagai landasan hukum penerapan konsep Restorative Justice di wilayah hukumnya. (2) Adapun faktor yang memengaruhi terjadinya penerapan Restorative Justice di kejari palopo, terdapat pada faktor budaya hukum masyarakat kota palopo yang sangat menjungjung budaya kebersamaan serta kepedulian satu sama lain, selanjutnya faktor sturktur hukum dengan nilai budaya hukum masyarakat kota palopo yang erat dengan kebersamaan serta kepedulian yang tinggi jaksa wajib untuk menggali nilai-nilai budaya tersebut dengan menggunakan Restorative Justice sebagai konsep penyelesaian perkara di wilayah hukum kejaksaan negeri palopo. The research objective is to analyze the legal basis and what factors influence the settlement of criminal cases through the application of Restorative Justice at the Palopo state prosecutor's office. The type of research used is empirical normative legal research. The results of the study show that (1) the legal basis for applying the concept of Restorative Justice in Indonesia is contained in Articles 364,373,379,384,407,483 of the Criminal Code, Article 205 of the Criminal Procedure Code, and Perja No. 15 of 2020, then pursue Palopo using Perja No. 15 of 2020 as the legal basis for implementing the concept of Restorative Justice in its jurisdiction. (2) The factors that influence the implementation of Restorative Justice in the Palopo court are found in the legal culture factor of the Palopo city community which really upholds a culture of togetherness and concern for one another, then the legal structure factor with the legal cultural values ​​of the Palopo city community which is close to togetherness and High concern that prosecutors are obliged to explore these cultural values ​​by using Restorative Justice as a concept for settling cases in the jurisdiction of the Palopo District Prosecutor's Office.
Penerapan Hukum Pidana Terhadap Anak dan Perlindungan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Hellyn Kristiono; Nynda Fatmawati Octarina
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1463

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis proses penerapan hukum pidana pada anak sebagai pelaku tindak pidana dan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana serta upaya penekanan terhadap angka kasus tindak pidana anak. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa Proses penerapan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pada perkara kecelakaan lalu lintas di Polres Semarang Jawa Tengah dilakukan dengan pendekatan Restorative Justice, Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku pidana telah diatur dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, Peraturan Mahkamah Agung No.4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Jaksa Agung No.06/A J.A/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Upaya penekanan terhadap angka kasus tindak pidana anak dilakukan dengan cara represif yaitu melalui pembinaan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. The research objective is to analyze the process of applying criminal law to children as perpetrators of crimes and legal protection of children as perpetrators of crimes as well as efforts to suppress the number of cases of child crimes. The data analysis method used in this study is analytical descriptive with a normative juridical approach. The results of the study stated that the process of applying criminal law to children as perpetrators of crimes in traffic accident cases at the Semarang Police, Central Java was carried out using a Restorative Justice approach. Legal protection for children as criminals has been regulated in laws and government regulations referring to Law no. .3 of 1997 concerning Juvenile Justice, Supreme Court Regulation No.4 of 2014 concerning Implementation of Diversion in the Juvenile Criminal Justice System and Regulation of the Attorney General No.06/A J.A/04/2015 concerning Guidelines for Implementation of Diversion. Efforts to suppress the number of cases of child crime are carried out in a repressive way, namely through fostering children as perpetrators of criminal acts.
Efektivitas Penanganan dan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana pada Satuan Reserse Kriminal Polres Barru Sulaeman Abu; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1464

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satuan Reserse Kriminal dalam penanganan dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanganan dan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana melalui upaya damai atau restorative justice. Proses restorative justice pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijaksanaan) dan diversi yaitu pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah, dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan, atau pemulihan keadaan; (2) Faktor pendukung penanganan bagi Anak pelaku tindak pidana oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polres Barru adalah dari segi Hukumnya, Penegak Hukumnya dan Masyarakat serta respon positif dari korban dan keluarga korban terhadap pelayanan dan penanganan dalam proses penyidikan. Sedangkan faktor penghambatnya adalah faktor karakter anak, kerjasama dengan lembaga/instansi terkait, masih ada Penyidik yang belum mengikuti pelatihan tentang tindak pidana terhadap anak dan Sarana dan Fasilitas. The research objective is to analyze the effectiveness of investigators from the Women and Children Protection Unit (PPA) of the Criminal Investigation Unit in handling and protecting the law for children who commit crimes. This study uses an empirical approach. The results of the study show that legal handling and protection for children who commit crimes is through peaceful means or restorative justice. The process of restorative justice is basically carried out through discretion (wisdom) and diversion, namely the transfer of the criminal justice process outside the formal process to be resolved amicably, with the aim of getting a balance, or restoring the situation; (2) Factors supporting the handling of child perpetrators of criminal acts by the Women and Children Protection Unit of the Criminal Investigation Unit of the Barru Police are in terms of law, law enforcement and society as well as positive responses from victims and victims' families to services and handling in the investigation process. While the inhibiting factors are the child's character and cooperation with related institutions/agencies, there are still investigators who have not attended training on crimes against children and facilities.
Efektivitas Penanganan Sengketa Terhadap Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Iin Arianti Nurdin; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1465

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum melalui pengolahan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam efektifitas penanganan sengketa terhadap sertipikat hak milik atas tanah di pengadilan tata usaha negara makassar serta mengimplementasikan secara konkrit dan akuntabel kepastian pengadministrasian serta penyajian informasi pendaftaran hak atas tanah secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan Bahwa Penanganan sengketa Tata Usaha Negara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar terhadap sertipikat hak milik atas tanah yang menjadi objek sengketa tata usaha negara sudah berlangsung secara efektif, hal ini tercermin dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dalam Perkara No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, Pertimbangan hukum majelis hakim belum mencerminkan secara tepat dan benar serta melakukan putusan dan pertimbangan hukum dengan mengsinergikan faktor subtansi hukum, stuktur hukum dan budaya hukum sehingga mencerminkan kepastian hukum dan keadilan. The research objective is to analyze the legal certainty through the processing of physical data and juridical data in the bookkeeping of rights in the effectiveness of handling disputes over land ownership certificates at the Makassar State Administrative Court and to implement concretely and accountably administrative certainty and present information on land registration rights effectively and efficiently. This study uses empirical research methods. The results of the study show that the handling of State Administrative disputes at the Makassar State Administrative Court against certificates of land ownership rights which are the object of state administrative disputes has taken place effectively, this is reflected in the decision of the Makassar State Administrative Court in Case No. 51/G.TUN/2012/P.TUN.Mks, the legal considerations of the panel of judges have not properly and correctly reflected and made decisions and legal considerations by synergizing factors of legal substance, legal structure and legal culture so as to reflect legal certainty and justice.
Efektivitas Pengelolaan Data Fisik Dan Data Yuridis Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Andi Muhammad Al Ilham Akbar Johamran P; Sufirman Rahman; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1466

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis kepastian hukum melalui pengolahan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam pendaftaran hak atas tanah serta mengimplementasikan secara konkrit dan akuntabel kepastian pengadministrasian serta penyajian informasi pendaftaran hak atas secara efektif dan efisien. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris . Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata cara pendaftaran tanah yang diatur secara khusus dalam PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dalam rangka peningkatan pelayanan prima pertanahan kepada masyarakat, maka pengaruh struktur hukum yang berkaitan sumber daya manusia aparat BPN RI., khususnya pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros maka perlu direkomendasikan untuk lebih ditingkatkan dan disempurnakan secara terus menerus dan berkesinambungan pelatihan-pelatihan teknis pertanahan, sehingga dapat mewujudkan ''Efektifitas Pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis Pendaftaran Tanah Menurut PP. No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, melalui langkah-langkah rekomendasi lebih konkrit yaitu maka Pelaksanaan Pelaksanaan Pengelolaan Data Fisik dan data Yuridis dalam Pendaftaran hak atas tanah dalam untuk MencegahTimbulnya Sengketa Tata Usaha Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Maros melalui pengelolaan data fisik dan data yuridis dalam pembukuan hak dalam pendaftaran hak atas tanah. The research objective is to analyze the legal certainty through the processing of physical data and juridical data in the bookkeeping of rights in the registration of land rights and to implement concrete and accountable administration certainty and presentation of information on the registration of rights to land effectively and efficiently. This study uses empirical research methods. The results of the research show that the procedures for land registration are specifically regulated in PP. No. 24 of 1997 concerning Land Registration in the context of improving excellent land services to the community, the influence of the legal structure related to the human resources of the BPN RI apparatus, especially at the Maros Regency Land Office, it is necessary to recommend that it be further improved and perfected continuously and continuously training- land technical training, so as to realize ''Effective Processing of Physical Data and Juridical Data of Land Registration According to PP. No. 24 of 1997 concerning Land Registration, through more concrete recommendation steps, namely the Implementation of the Management of Physical Data and Juridical Data in the Registration of Internal Land Rights to Prevent State Administrative Disputes at the Land Office of Maros Regency through the management of physical data and juridical data in bookkeeping rights in the registration of land rights.
Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi Irwan Irwan; Hardianto Djanggih
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1471

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (studi di kota makassar) menurut permendikbudristek No. 30 Tahun 2021. Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (studi di kota makassar) menurut permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 adalah oleh perguruan tinggi, yaitu dengan melakukan pembelajaran, penguatan tata kelola dan penguatan budaya komunitas mahasiswa dengan pendidik dan tenaga pendidik. pendidik dan tenaga pendidik, yaitu dengan membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu di luar area kampus, di luar jam operasional kampus; dan/atau untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan kepala/ketua program studi atau ketua jurusan serta berperan aktif dalam pencegahan kekerasan seksual dan mahasiswa, 2) faktor-faktor yang mempengaruhi pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi (studi di kota makassar) adalah faktor hukum yang dilihat dari minimnya pengetahuan mengenai permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, faktor penegak hukum yang dilihat dari tidak adanya tim satuan khusus (tim satgas) yang lebih spesifik mewadahi tindak kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, faktor sarana dan prasarana yang belum mencukupi, faktor masayarakat yang belum peka terhadap tindak pidana kekerasan seksual dan faktor budaya yang menyebabkan kurangnya keberanian masyarakat atau korban untuk melaporkan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. The research objective is to analyze the prevention and handling of sexual violence in the higher education environment (study in the city of Makassar) according to Permendikbudristek No. 30 of 2021. The type of research used is empirical legal research. The results of the study show that (1) prevention and handling of sexual violence in the higher education environment (studies in the city of Makassar) according to Permendikbudristek number 30 of 2021 is by universities, namely by carrying out learning, strengthening governance and strengthening the culture of the student community with educators and staff educator. educators and teaching staff, namely by limiting meetings with individual students outside the campus area, outside campus operating hours; and/or for purposes other than the learning process, without the approval of the head/chair of the study program or the head of the department and play an active role in preventing sexual and student violence, 2) factors that influence the prevention and handling of sexual violence in the higher education environment (study in the city Makassar) is a legal factor seen from the lack of knowledge regarding Permendikbudristek number 30 of 2021, law enforcement factors seen from the absence of a special unit team (task force team) that is more specific in accommodating acts of sexual violence in higher education environments, facilities and infrastructure factors that have not sufficient, social factors that are not yet sensitive to criminal acts of sexual violence and cultural factors that cause a lack of community courage or victims to report sexual violence in the tertiary environment.
Penerapan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Studi Kasus Di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan Yusnani Besse; Mulyati Pawennei; Azwad Rachmat Hambali
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1472

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. The aim of the research is to analyze the application of the concept of restorative justice as an alternative in solving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office and to analyze the factors that influence the application of restorative justice as an alternative in resolving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted at the High Court of South Sulawesi. The results of this study indicate that the settlement of criminal cases through alternative restorative justice in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been implemented and is running effectively based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.
Implementasi Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Melalui Diversi Di Kejaksaan Negeri Gowa Suryani Suryani; Ma'ruf Hafidz; Anggreany Arief
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1473

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis penerapan konsep keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan menganalisis faktor - faktor yang mempengaruhi penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode empiris, dengan cakupan data skunder dan primer, penelitian dilakukan di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian perkara tindak pidana melalui alternatif restorative justice di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah diterapkan dan berjalan secara efektif berdasarkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. The aim of the research is to analyze the application of the concept of restorative justice as an alternative in solving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office and to analyze the factors that influence the application of restorative justice as an alternative in resolving criminal cases in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office. The research method used in writing this thesis is an empirical method, with secondary and primary data coverage, the research was conducted at the High Court of South Sulawesi. The results of this study indicate that the settlement of criminal cases through alternative restorative justice in the jurisdiction of the South Sulawesi High Prosecutor's Office has been implemented and is running effectively based on Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice.
Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Menempatkan Keterangan Palsu Dalam Akta Otentik Hasrul Hasrul; Syahruddin Nawi; Ilham Abbas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1474

Abstract

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik; dan 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik berdasarkan KUHP. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Empiris karena penekanannya adalah menelaah yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik. Sehingga data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan datanya dengan melakukan wawancara untuk mendapatkan data yang valid. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: efektivitas penegakan hukum tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik kurang efektif atau kurang berjalan dengan baik karena adanya hambatan seperti sulitnya memeriksa alat bukti. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum oleh kepolisian dalam tindak pidana menempatkan keterangan palsu dalam akta otentik adalah struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat, sdm penyidik peolisian serta sarana dan prasarana. The aim of the research is to analyze the effectiveness of law enforcement against the crime of placing false statements in authentic deeds, and 2) To analyze the factors that influence law enforcement on the crime of placing false statements in authentic deeds based on the Criminal Code. This study uses the Juridical Empirical type of research because the emphasis is on examining the effectiveness of criminal law enforcement by placing false statements in authentic deeds. So the data needed in this study are primary and secondary data. The data collection technique is by conducting interviews to obtain valid data. The research results show that: the effectiveness of criminal law enforcement placing false statements in authentic deeds is less effective or not working well because of obstacles such as the difficulty of examining evidence. Factors that influence law enforcement by the police in the crime of placing false statements in authentic deeds are the legal structure, legal culture, public legal awareness, human resources for police investigators and facilities and infrastructure.
Efektivitas Penyidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum: Studi Kasus Polres Bulukumba Andi Citra Trisnaningsih Syahril; Syahruddin Nawi; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52103/jlp.v3i2.1475

Abstract

Tujuan Penelitian menganalsis Efektifvitas Penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangani oleh Polres Bulukumba. Penelitian ini adalah penelitian hukum emperis yakni penelitian yang dilakukan langsung dilapangan. Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder dianalisis baik secara deduktif maupun induktif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efekktivitas penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum oleh Polres Bulukumba kurang efektif, Proses penangan perkara dilakukan melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Peraturan peradialan Anak diatur dalam Undang- Undang No 11 Tahun 2012 tentang sistem Peradilan Anak. Faktor yang mempengaruhi Penyidikan tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum adalah faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasana, faktor Kesadaran hukum Masyarakat. The aim of the research is to analyze the effectiveness of investigations into criminal acts of children who are in conflict with the law handled by the Bulukumba Police. This research is empirical legal research, namely research conducted directly in the field. The data obtained both primary and secondary were analyzed both deductively and inductively and then presented descriptively, namely explaining, describing and describing according to the problems that are closely related to this research. The results of the study show that the effectiveness of investigations into criminal acts of children in conflict with the law by the Bulukumba Police is less effective. The case-handling process is carried out through the investigation and investigation stages. Juvenile justice regulations are regulated in Law No. 11 of 2012 concerning the juvenile justice system. Factors that influence the investigation of criminal acts of children in conflict with the law are law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, and community legal awareness factors.

Page 4 of 6 | Total Record : 59

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)