Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Journal of Lex Philosophy (JLP)

jlp
Website

Published by Universitas Muslim Indonesia

ISSN : 27221237 EISSN : 27222020 DOI : 10.52103/jlp.v3i1

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 59 Documents

1 2 3 4 5

Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar Zulkifli Zulkifli; Muliaty Pawennei; Nur Fadhillah Mappaseleng
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah Polrestabes Makassar faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar kurang efektif, karena masih tampak diberbagai tempat terjadi balap liar dan anak di bawah usia tujuh belas tahun menjadi pelau balap liar yang pada dasarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum masyarakat. The research objective was to identify and analyze the effectiveness of investigations on illegal racing actors in the Makassar Police Station. This research method uses a type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of illegal racing actors in the jurisdiction of the Makassar Police is ineffective, because there are still several places where illegal racing occurs and children under the age of seventeen become illegal racing drivers who basically have violated Law Number 22 Year 2009. regarding Traffic and Road Transportation. The factors that influence the effectiveness of investigations against perpetrators of illegal racing in the jurisdiction of the Makassar Police are the legal substance factors, human resources, facilities and infrastructure, community legal awareness, and community legal culture factors.

Perlindungan Hukum Hak-Hak Istri Pasca Perceraian Nasriah Nasriah; Dachran S Busthami; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan mengetahui bentuk perlindungan Terhadap Istri Melalui putusan pengadilan di Pengadilan Agama Belopa dan mengetahui pelaksanaan isi putusan hakim Pengadilan Agama Belopa tentang pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian yuridis-sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan bentuk perlindungan hukum terhadap istri yang diberikan melalui putusan pengadilan yaitu berupa pemberian nafkah lampau, nafkah mut’ah, nafkah iddah, dengan cara pembebanan kepada bekas suami. Dan Pelaksanaan pemberian nafkah mantan istri akibat cerai talak dilaksanakan setelah suami membacakan ikrar talak atau setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Namun dalam prakteknya, banyak suami yang tidak mau membayarkan nafkah mantan istri di persidangan, sehingga hakim memberikan kebijakan dengan memerintahkan suami untuk membayarkan mut’ah, nafkah iddah, dan nafkah madhiyah sebelum pembacaan ikrar talak atau menunda sidang penyaksian ikrar talak bagi suami yang ingkar terhadap kewajibannya. Kebijakan tersebut dilakukan untuk memberikan perlindungan hak-hak mantan istri dan memberikan keadilan bagi istri yang ditalak oleh suaminya. This study aims to determine the form of protection for wives through court decisions at the Belopa Religious Court and to find out the implementation of the contents of the Belopa Religious Court judge's decision regarding providing a living for ex-wives due to divorce. The method used is a sociological-juridical research method. The results showed that the application of the form of legal protection to the wife that was given through a court decision was in the form of giving a past income, living a mut'ah, iddah income, by means of imposition to the ex-husband. And the provision of income for the ex-wife due to divorce is carried out after the husband has read the divorce vow or after the decision has permanent legal force. However, in practice, many husbands do not want to pay for their ex-wives in court, so the judge provides a policy by ordering their husbands to pay mut'ah, iddah livelihoods, and madhiyah livelihoods before reading the divorce vows or postpone the hearing of the divorce vows for husbands who renounce obligation. This policy was carried out to protect the rights of the ex-wife and to provide justice for the wife who was bullied by her husband.

Jaminan Penangguhan Penahanan Pada Tahap Penyidikan Dalam Sistem Peradilan Pidana Nurdin Nurdin; Ma'ruf Hafidz; Baharuddin Badaru
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan mengetahui pengaturan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, dan pelaksanaan penangguhan penahanan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Pelabuhan Makassar. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian Penangguhan penahanan dapat dilaksanakan dengan atau tidak adanya jaminan berupa uang atau jaminan orang, namun KUHAP tidak menjelaskan mengenai besarnya jumlah uang jaminan apabila penangguhan tersebut dilaksanakan dengan adanya jaminan uang. Dalam pelaksanaannya, pemberian penangguhan penahanan dengan jaminan uang, jumlah uang tergantung pada kesepakatan antara pihak instansi yang menahan dengan pemohon penangguhan penahanan, penasihat hukum atau keluarganya. Uang jaminan disimpan oleh instansi yang menahan, tidak diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri sebagaimana amanat undang-undang. Sedangkan penangguhan penahanan dengan jaminan orang, biasanya isteri atau anak yang menjadi penjamin. Penasihat hukum tidak pernah menjadi penjamin. The research aims to determine the arrangement of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Police, and the implementation of detention suspension at the investigation stage at the Makassar Port Resort Police. This type of research is juridical empirical. Research Results Suspended detention can be carried out with or without a guarantee in the form of money or a person's guarantee, however, the Criminal Procedure Code does not explain the amount of security deposit if the suspension is carried out with a money guarantee. In its implementation, granting a suspension of detention with a money guarantee, the amount of money depends on the agreement between the detaining agency and the applicant for a suspension of detention, legal advisers or their families. Security deposits are kept by the detaining agency, and are not submitted to the Clerk of the District Court as mandated by law. Meanwhile, the detention is suspended with a person guarantee, usually the wife or child who becomes the guarantor. Legal counsel is never a guarantor.

Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap Anak Melalui Diversi Oleh Jaksa Penuntut Umum Hardianto Djanggih; Ramlah Ramlah
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Penelitian bertujuan menganalisis implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Negeri Makassar, kemudian dilakukan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian implementasi upaya diversi yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap perkara tindak pidana anak di Kejaksaan Negeri Makassar telah terlaksana dengan baik dari segi prosedural. Pelaksanaan yang dilakukan oleh aparat penegak telah sesuai dengan undang-undang sistem peradilan anak serta Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia. Namun kenyataannya pada pelaksanaan diversi di Kejaksaan Negeri Makassar seringkali dijumpai anak yang mengulangi tindak pidana sehingga Jaksa Penuntut Umum tidak mengupayakan diversi melainkan melimpahkan berkas perkara pada Pengadilan Negeri Makassar, yang mana telah sesuai dengan unsur-unsur pelaksanaan diversi itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Faktor yang menghambat terhadap implementasi perlindungan hukum terhadap anak melalui diversi oleh jaksa penuntut umum antara lain: substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum. This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion by the public prosecutor. This type of research is juridical empirical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties, in this case the Makassar District Attorney, then carried out a quantitative descriptive analysis. The results of the research on the implementation of diversion efforts carried out by the public prosecutor on child criminal cases at the Makassar District Prosecutor's Office have been carried out well from a procedural perspective. Implementation carried out by the enforcement apparatus is in accordance with the law on the juvenile justice system and the Attorney General's Regulation of the Republic of Indonesia. However, in reality in the implementation of diversion at the Makassar District Prosecutor's Office, there are often children who repeat the crime so that the Public Prosecutor does not seek diversion but instead delegates the case file to the Makassar District Court, which is in accordance with the elements of the diversion implementation itself as regulated in Article 7. Paragraph 2 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Juvenile Justice System. Factors that hinder the implementation of legal protection against children through diversion by the public prosecutor include: legal substance, legal structure and legal culture.

Putusan Hakim Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Di Pengadilan Agama Polewali Mandar Sry Yulianti; Ma'ruf Hafidz; Dachran S Busthami
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis Efektifitas Putusan Hak Asuh Anak dan Pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama Polewali Mandar dalam memberikan hak pemeliharaan atau hak asuh anak kepada salah satu dari orang tuanya. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian empiris Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) evektifitas putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar No.195/Pdt.G/2020/PA.Plw terlaksana sudah efektif karna dilaksanakan dengan baik dan memenuhi syarat sesuai dengan putusan Pengadilan Agama dalam pemenuhan hak asuh anak; (2) faktor-faktor yang mempengaruhi putusan hakim terhadap hak asuh anak akibat perceraian di Pengadilan Agama Polewali Mandar , yaitu faktor agama dan faktor materi. Pertimbangan hakim dalam menetapkan hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak, selain pertimbangan hukum yang dilakukan, hakim juga melihat kepentingan-kepentingan anak, supaya hak pemeliharaan anak atau hak asuh anak tepat kepada siapa di dapatkan. Hakim juga menggunakan hadist Al-Qur’an dalam mempertimbangkan putusan tentang hak asuh anak. This study aims to analyze the implementation of legal protection against children through diversion The research objective is to analyze the effectiveness of child custody decisions and judges' judgments at the Polewali Mandar Religious Court in providing custody or custody of children to one of the parents. This study uses an empirical research approach. The results show that: (1) the effectiveness of the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court No.195 / Pdt.G / 2020 / PA.Plw has been implemented effectively because it is implemented well and fulfills requirements in accordance with the decision of the Religious Court in fulfilling child custody rights; (2) the factors affecting the judge's decision on child custody due to divorce at the Polewali Mandar Religious Court, namely religious factors and material factors. Judges considerations in determining child care or child custody rights, in addition to the legal considerations made, the judge also looks at the interests of the child, so that the right to care for the child or the right to custody of the child is right to whom it is obtained. The judge also used the hadith from the Qur'an in considering decisions about child custody.

Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Melalui Mediasi Di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu Maisa Maisa
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitjan menganalisis penyelesaian pembagian harta bersama melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu dan Apa sajakah hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta bersama di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mekanisme penyelesaian pembagian harta gono gini melalui Mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Palu bahwa setiap perkara yang telah ditunjuk majelis hakim memeriksa perkara terlebih dahulu, kemudian ditempuh mediasi dengan menunjuk mediator oleh majelis hakim. Selanjutnya mediator sebagai fasilitator menetapkan waktu pertemuan untuk melakukan mediasi, artinya dalam proses mediasi mediator berperan membantu/menengahi agar kesepakatan antara para pihak tentang pembagian harta bersama dapat terwujud atas dasar musyawarah. Selanjutnya jika kesepaktan terwujud, maka dibuat akta perdamaian yang dibantu oleh mediator dalam tinjauan yuridisnya. Kemudian dengan laporan mediator, perkara kembali kepada majelis hakim untuk menyikapi akta perdamaian dan Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan mediasi dalam perkara pembagian harta gono gini di Pengadilan Negeri Kelas I A Palu adalah ketidakhadiran salah satu para pihak, Kuasa Hukum para pihak yang kurang maksimal memberikan penjelasan mengenai manfaat mediasi dan adanya ego yang berlebihan dari masing-masing pihak. The research objective to analyze the settlement of the distribution of joint assets through Mediation at the Palu IA Class District Court and what are the obstacles in the implementation of mediation in the case of sharing assets together in the Class IA Palu District Court. The research method used is normative research method. The results showed that the settlement mechanism for the distribution of assets gono gini through Mediation in the Class IA Palu District Court that every case that has been appointed by the panel of judges examines the case first, then goes through mediation by appointing a mediator by the panel of judges. Furthermore, the mediator as the facilitator determines the meeting time to conduct mediation, meaning that in the mediation process the mediator plays a role in assisting / mediating so that the agreement between the parties regarding the sharing of collective assets can be realized on the basis of deliberation. Furthermore, if the agreement is realized, a peace deed will be drawn up which is assisted by the mediator in his juridical review. Then with the mediator's report, the case returned to the panel of judges to address the peace deed and Obstacles in the implementation of mediation in the case of distributing assets at the IA Class District Court in Palu was the absence of one of the parties, the legal counsel of the parties who were not maximal in providing an explanation regarding the benefits of mediation and the excessive ego of each party.

Efektivitas Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Try Mutriadi Mustari; Muliaty Pawennei; Nur Fadhillah Mappaselleng
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis Fungsi Provos dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Repoblik Indonesia dan faktotr-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian menggunakan penelitian hukum normatif empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah kurang efektif dengan adanya beberapa kelemahan didalam penegakannya terutama dalam hal pemberian sanksi berdasarkan penelusuran data dan analisis faktor.Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Fungsi Provos Dalam Penegakan Hukum Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah faktor struktur hukum, faktor sarana dan fasilitas hukum serta faktor kesadaran hukum karena masih banyak Anggota kepolisian khususnya di Kepolisian daerah Sulawesi Selatan banyak melakukan pelanggaran. The research objective is to analyze the function of Provos in upholding the disciplinary law of members of the Republic of Indonesia National Police and the factors that influence it. The research method uses empirical normative legal research. The results of this study indicate that: The function of Provos in Law Enforcement of the Discipline of Members of the State Police of the Republic of Indonesia is less effective with several weaknesses in enforcement, especially in terms of imposing sanctions based on data tracing and factor analysis The National Police of the Republic of Indonesia is a factor of legal structure, a factor of legal facilities and facilities as well as a factor of legal awareness because there are still many members of the police, especially in the South Sulawesi Regional Police, who commit many violations.

Pembatalan Perjanjian Berdasarkan Penafsiran Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Nasrul Kadir; Andi Risma
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis pertimbangan hukum dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembatalan perjanjian berdasarkan penafsiran dalam KUHPerdata pada putusan Pengadilan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan pembatalan perjanjian berdasarkan penafsiran dalam KUHPerdata didasarkan pada interpretasi dan penafsiran terhadap penerapan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, Pasal 1335 KUHPerdata, Pasal 1337 KUHPerdata, Pasal 1338 KUHPerdata, dan Pasal 1339 KUHPerdata, yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi Hakim dalam memutuskan bersandarkan pada metode penafsiran perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1343 KUHPerdata dan Pasal 1350 KUHPerdata yang dihubungkan dengan fakta hukum terhadap penerapan syarat sahnya perjanjian, kedudukan para pihak ketika kesepakatan atau perjanjian dibuat, maksud dan kepentingan para pihak dalam membuat perjanjian, serta penafsiran terhadap penerapan asas keadilan, kepatutan, dan kebiasaan sebagaimana dimaksud secara umum dalam ketentuan Pasal 1339 KUHPerdata. The research objective is to analyze legal considerations and factors that affect the cancellation of the agreement based on the interpretation in the Civil Code on the Court's decision. This research is a normative-empirical legal research. The results of this study indicate the cancellation of the agreement based on interpretation in the Civil Code is based on the interpretation and interpretation of the application of the provisions of Article 1320 of the Civil Code, Article 1335 of the Civil Code, Article 1337 of the Civil Code, Article 1338 of the Civil Code, and Article 1339 of the Civil Code, which are linked to legal facts revealed in the trial. Furthermore, the factors that influence the Judge in deciding are based on the method of interpretation of the agreement as referred to in Article 1343 of the Civil Code and Article 1350 of the Civil Code which are related to legal facts regarding the application of the validity of the agreement, the position of the parties when the agreement or agreement is made, the parties' interests in making agreements, as well as interpreting the application of the principles of justice, propriety, and customs as referred to in general in the provisions of Article 1339 of the Civil Code.

Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Muh. Khaerul Anas; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dewan Perwakilan Daerah yang merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara tidak seusai dengan gagasan pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem perwakilan bicameral. Dewan Perwakilan Daerah sebagai lembaga negara tidak memilki atau tidak mempunyai wewenang mandiri berkaitan dengan pengambilan keputusan politik dalam menjalankan fungsi legislasi. (2) berdasarkan pasal 2 ayat (1) yang berbunyi “majelis permusyawaratan rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota dewan perwakilan daerah yg dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang undang” hubungan anatara DPD, DPR dan MPR merupakan hubungan struktural yang berkaitan dengan kedudukan anggota DPD dan DPR sebagai Anggota MPR. The research objective is to analyze the position of the Regional Representative Council in the Indonesian State Administration System. This research is a legal research that uses a normative doctrinal approach. The results of this study indicate that the Regional Representative Council which is a regional representative institution that is domiciled as a state institution is not in accordance with the idea of forming a Regional Representative Council in a bicameral representative system. The Regional Representative Council as a state institution does not have or does not have independent authority regarding political decision making in carrying out its legislative function. (2) based on article 2 paragraph (1) which reads "the people's deliberative assembly consists of members of the people's representative council and members of the regional representative council who are elected through general elections and further regulated by law" the relationship between the DPD, DPR and MPR is a structural relationship. relating to the position of members of the DPD and DPR as members of the MPR.

Eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Struktur Pemerintahan di Indonesia Hartono Tasir Irwanto; A. Muin Fahmal; Nurul Qamar
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Tujuan penelitian menganalisis eksistensi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur pemerintahan di Indonesia, serta untuk mengetahui bagaimana wewenang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam struktur pemerintahan di Indonesia. Pendekatan penelitian ini merupakan penelitian normatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berada dalam ranah kekuasaan eksekutif, sebagai lembaga penunjang atau state auxiliary organs dalam sistem tata negara di Indonesia. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila memiliki kewenangan untuk membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi Pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standardisasi pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya. The research objective is to analyze the existence of the Pancasila Ideology Development Agency in the government structure in Indonesia, and to find out how the authority of the Pancasila Ideology Development Agency is in the government structure in Indonesia. This research approach is a normative research. The results show that the position of the Pancasila Ideology Development Agency is in the realm of executive power, as a supporting institution or state auxiliary organs in the state administration system in Indonesia. The Pancasila Ideology Development Agency has the authority to assist the President in formulating policy directions for the development of the Pancasila ideology, carry out coordination, synchronization, and control over the development of the Pancasila ideology in a comprehensive and sustainable manner, and carry out the preparation of standardization of education and training, organize education and training, and provide recommendations based on the results. study of policies or regulations that are contrary to Pancasila to high state institutions, ministries/agencies, regional governments, socio-political organizations, and other components of society.

Page 2 of 6 | Total Record : 59

1 2 3 4 5

Filter by Year

2020 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Hardianto Djanggih

Contact Email hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone +6285394360777

Journal Mail Official journal.pasca@umi.ac.id

Editorial Address Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location Kota makassar, Sulawesi selatan INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Hardianto Djanggih

Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id

Phone
+6285394360777

Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id

Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231

Location
Kota makassar,

Sulawesi selatan

INDONESIA