cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Hardianto Djanggih
Contact Email
hardianto.djanggih@umi.ac.id
Phone
+6285394360777
Journal Mail Official
journal.pasca@umi.ac.id
Editorial Address
Jl. Urip Sumoharjo No.225, Sinrijala, Kec. Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan 90231
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Journal of Lex Philosophy (JLP)
Published by Universitas Muslim Indonesia
ISSN : 27221237     EISSN : 27222020     DOI : 10.52103/jlp.v3i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Lex Philosophy (JLP) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Doktor llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 2 (Dua) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Filsafat Hukum, Filsafat Hukum Perdata, Filsafat Hukum Pidana, Filsafat Hukum Tata Negara, Filsafat Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 59 Documents
 1   2   3   4   5 
Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Bebas: Studi Pengadilan Negeri Makassar Budiman Budiman; Hambali Thalib; Kamri Ahmad
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.768 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i1.22

Abstract

Tujuan penelitan ini adalah untuk 1) untuk mengetahui pertimbangan Majelis Hakim dama penilaian sah tidaknya alat bukti dalam menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi. 2) untuk mengetahui putusan bebas terhadap yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dan tindak pidana korupsi sesuai dengan ketentuan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu dengan mengkaji putusan besar diputuskan oleh majelis hakim di pengadilan. Hasil penelitan menunjukan bahwa pembahasan terhadap putusan bebas perkara tindak pidana korupsi Pengadilan Negri Makassar hakim dalam menjatuhkan Putusan bebas terhadap tindak pidana korupsi dengan pertimbangannya tergantung kesesuaian antara keterangan saksi dan alat bukti, serta keluarga ahli. 3) bahwa putusan bebas yang diputuskan oleh Majelis Hakim tindak pidana materil dan hukum formil. The purpose of this research is to 1) to find out that the Judges' assessment is invalid as evidence in issuing a free decision against a criminal act of corruption. 2) to find out the verdicts free from those imposed by the Panel of Judges and corruption in accordance with the provisions of material law and formal criminal law. This research is a normative study that examines major decisions made by judges in court. The results of the research refer to the discussion of the case-free verdict in the Negri Realtor Court 3) that the acquittal is decided by the Panel of Judges for material and formal criminal acts.
Penyelesaian Sengketa Tanah Melalui Mediasi: Studi Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng Suwardhie Sasro Prawira; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.15 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i1.23

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng; dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris atau pendekatan tipe normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng terlaksana kurang efektif, termasuk: (a) Tahap pra mediasi termasuk kegiatan persiapan pertemuan para pihak dan kegiatan pengundangan para pihak; (b) Tahap mediasi meliputi: kegiatan mediasi, kegiatan penetapan agenda musyawarah, kegiatan identifikasi kepentingan, kegiatan generalisasi opsi para pihak, kegiatan penentuan opsi yang dipilih, kegiatan negosiasi akhir, dan kegiatan formalisasi kesepakatan penyelesaian sengketa.; dan (c) tahap pasca mediasi termasuk penerbitan dan penandatanganan sertifikat tanah para pihak; dan (2) Faktor-faktor yang mempengaruhi penyelesaian sengketa tanah melalui mediasi di Kantor Pertanahan Kabupaten Bantaeng, yaitu: substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana. The objectives of this study are: 1) To study and analyze land disputes through mediation at the Bantaeng District Land Office; and 2) To find out and analyze the factors that influence the resolution of land disputes through mediation at the Bantaeng District Land Office. This research is a descriptive study using juridical-empirical or using normative and empirical types. The results showed that: (1) Settlement of land disputes through mediation at the Bantaeng Regency Land Office was less effective, including: (a) The pre-mediation stage included preparatory activities for stakeholder meetings and stakeholder invitations; (b) The mediation phase includes: mediation activities, deliberation agenda setting activities, interest approval activities, activities of generalizing the parties' options, selection of selected options, final negotiation activities, and formalization of agreements for settlement agreements; and (c) and (2) Factors affecting land disputes through mediation at the Bantaeng District Land Office, namely: legal substance, legal structure, legal culture, and facilities and infrastructure.
Efektivitas Pemidanaan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Oleh Prajurit TNI-AD: Studi Kodam XIV Hasanuddin Ari Yudha Satria; Baharuddin Badaru; Hamza Baharuddin
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (320.504 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i1.24

Abstract

Tujuan Penelitian: Untuk mengetahui analisis efektivitas Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Tentara Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin; 2) Untuk mengetahui analisis faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh tentara Tentara Nasional Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh prajurit Angkatan Darat di wilayah Kodam XIV / Hsn, yaitu Prajurit Jiwa, Prajurit yang melakukan kejahatan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya adalah Faktor Individu, Faktor Lingkungan dan Unit Komandan menerapkan sistem kepemimpinan feodalistik; efektivitas tindak pidana kejahatan narkotika terhadap Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Indonesia di wilayah hukum Kodam XIV / Hasanuddin masih kurang efektif, karena pada periode 2015-2019 terdapat 284 kasus penyalahgunaan narkotika yang melibatkan 284 personil, dan dari 30 responden, 14 atau 46,67% mengatakan bahwa hukuman itu bukan sistem yang efektif. The Research Objectives: To find out the effectiveness analysis of the Narcotics Abuse Act conducted by the Indonesian Army in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin; 2) To find out the analysis of the factors that influence the occurrence of narcotics abuse crimes committed by the Indonesian National Army soldiers in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin. The results showed that: Factors causing the occurrence of criminal acts of narcotics abuse committed by Army soldiers in the Kodam XIV / Hsn region, namely Soul Soldiers, Soldiers who commit narcotics abuse crimes are basically Individual Factors, Environmental Factors and Commander Units apply the system feudalistic leadership; the effectiveness of narcotics crime against the Indonesian Army of the Indonesian Army in the jurisdiction of Kodam XIV / Hasanuddin is still ineffective, because in the 2015-2019 period there were 284 cases of narcotics abuse involving 284 personnel, and of 30 respondents, 14 or 46.67% said that the punishment was not an effective system
Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika: Studi Kota Makassar Muhammad Faisal Kamarudin; Abdul Agis; Ahmad Fadil
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (341.147 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i1.25

Abstract

Tujuan penelitian: (1) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar; (2) Untuk mengetahui dan menganalisis tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar. Metode penelitian yang digunakan pada penulisan ini adalah penelitian empiris. Kesimpulan penelitian: (1) Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar dilaksanakan dengan menggunakan sarana penal dan non penal. (2) Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika di kota makassar adalah Faktor kesulitan terhadap saksi yang masih menghambat kepolisian dalam hal penanganan terhadap penyalahgunaan narkotika di masyarakat; Faktor kemampuan finansial menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika; Faktor mental atitude para penegak hukum juga mempengaruhi penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika karena faktanya di masyarakat ada yang beranggapan atitude para penegak hukum dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika terkesan tebang pilih. Research purposes: (1) To find out and analyze the law enforcement of narcotics abuse in Makassar; (2) To find out and analyze what factors influence the law enforcement of narcotics abuse in Makassar. The research method used in this paper is empirical research. Research conclusions: (1) Law enforcement against narcotics misuse in the city of Makassar is carried out by using penal and non-penal means. (2) Factors that influence law enforcement against narcotics abuse in the city of Makassar are the difficulties for witnesses who are still hampering the police in handling narcotics abuse in the community; The financial capability factor is one of the factors that influence law enforcement against narcotics abuse; Mental factor atitude of law enforcement also influences law enforcement against narcotics abuse because the fact is that there are those in the community who assume that the attitudes of law enforcers in the eradication of narcotics crime seem to be selective.
Efektivitas Penerapan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Pada Pemilihan Umum Serentak Tahun 2019: Studi Sulawesi Selatan Hardianto Djanggih; Muhammad Hajir Salam
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.069 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i1.27

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengathui Efektivitas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian yang digunakan yakni perpaduan tipe penelitian hukum normatif (doktrinal) dan tipe penelitian hukum empiris (nondoktrinal). Hasil Penelitian yakni: Bahwa pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018 Tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan Dan Pendistribusian, Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pada Pemilu Serentak Tahun 2019 di Provinsi Sulawesi Selatan, belum terlaksana secara efektif. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2018, yakni faktor substansi Hukum, struktur hukum, budaya hukum, kesadaran hukum masyarakat dan faktor sarana dan prasarana. This study aims to determine the effectiveness of Election Commission Regulation Number 15 of 2018 concerning Norms, Standards, Procedures, Procurement and Distribution Needs, Equipment for Conducting General Elections, in 2019 Concurrent Elections in South Sulawesi Province. The type of research used is a combination of normative (doctrinal) legal research and empirical (nondoctrinal) legal research types. Research Results namely: That the implementation of Election Commission Regulation Number 15 of 2018 Concerning Norms, Standards, Procedures, Procurement and Distribution Needs, Equipment for Conducting General Elections, in the 2019 Concurrent Elections in South Sulawesi Province, has not been implemented effectively. The factors that influence the implementation of the Election Commission Regulation Number 15 Year 2018, namely the substance of the Law, legal structure, legal culture, legal awareness of the community and factors of facilities and infrastructure.
Analisis Pengaruh Berbagai Variabel Terhadap Permohonan Dispensasi Pernikahan Syahruddin Nawi; Salle Salle
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (429.98 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i1.28

Abstract

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada analisis frekuensi pernikahan dini dan pengaruh berbagai variabel terhadap meningkatnya frekuensi permohonan dispensasi Pernikahan di Pegadilan Agama Kota Makassar. Tujuan yakni, untuk mengetahui dan menganalisi frekuensi permohonan dispensasi nikah dan pengaruh berbagai faktor (variable bebas) terhadap meningkatnya permohonan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama Kota Makassar. Tipe penelitian yang digunakan adalah perpaduan penelitian hukum normatif (doctrinal) dan penelitian hukum empiris (non doktrinal). Adapun sumber dan jenis data pada penelitian ini yakni, data primer yang merupakan data mentah yang diperoleh langsung dari responden, sedang data sekunder yakni data berupa dokumen yang sudah diolah dari instansi terkait. Teknik analisis yakni kualitatif dan kuantitatif terhadap hasil penelitian yang dipaparkan dalam bentuk tabel. Hasil penelitian yakni, bahwa frekuensi permohonan dispensasi pernikahan, terus mengalami peningkatan, sedang faktor yang mempengaruhi yakni, 1) kematangan fisik, 2) budaya, 3) pendidikan, 4) kehamilan diluar nikah, 5) lingkungan, 6) media sosial, 7) ekonomi, 8) kebiasaan, 9) kemudahan proses, 10) biaya rendah dan 11) kesadaran hukum. This study focuses attention on the analysis of the frequency of early marriages and variable variations on the comparison of the frequency of marriage dispensations in the Religious Courts of Makassar. The purpose is to study and analyze the frequency of marriage dispensation requests and factor variations (independent variables) to requests for marriage assistance in the Makassar City Religious Court. The type of research used is a combination of normative (doctrinal) legal research and empirical (non-doctrinal) legal research. From the sources and types of data in this study, primary data is raw data obtained directly from respondents, while secondary data is data that consists of documents that have been processed from relevant agencies. Qualitative and quantitative analysis techniques of research results are presented in tabular form. The results of the study are, research, renewal, continuous improvement, improvement of factors, namely, 1) physical maturity, 2) culture, 3) education, 4) increase in pregnancy, 5) environment, 6) social media, 7) economy, 8) habits , 9) process convenience, 10) low cost and 11) legal awareness.
Efektivitas Penanggulangan Peredaran & Penyalahgunaan Narkotika Oleh Badan Nasional Narkotika Sulawesi Selatan Aswan Afandi; Hambali Thalib; Abdul Agis
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (423.284 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i1.29

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan,dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan terlaksana kurang efektif, termasuk sarana non penal yang meliputi: upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian peraturan perundang-undangan yang berlaku. Begitu pula sarana penal melalui eksistensi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai suatu kondisi kondusif yang sangat membantu penegakan hukum di masa akan datang. Faktor ketaatan hukum, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, biaya operasional kurang mempengaruhi efektivitas penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sulawesi Selatan, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia termasuk anggota BNN Provinsi Sulawesi Selatan masih kurang mencukupi, biaya operasional serta sarana dan prasana pendukung kegiatan juga masih kurang tersedia dan memadai, wilayah hukum yang cukup luas, dan kesadaran masyarakat juga masih rendah dalam membantu pihak BNN menanggulangi peredaran dan penyalahgunaan narkotika. The purpose of this study are: 1) To find out and analyze the effectiveness of the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, and 2) To find out and analyze the factors that influence the effectiveness of narcotics distribution and abuse prevention in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. The results showed that the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province was implemented less effectively, including non-penal means which included: pre-emptive efforts, preventive measures, and repressive efforts that had been carried out by the police in the applicable laws and regulations. . Likewise, the means of punishment through the existence of Law Number 35 Year 2009 concerning Narcotics as a conducive condition that greatly helps law enforcement in the future. Factors of legal compliance, human resources, facilities and infrastructure, operational costs do not affect the effectiveness of the handling of narcotics distribution and abuse in the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, due to limited human resources including members of the National Narcotics Agency of South Sulawesi Province, which are still insufficient, operational costs and facilities and supporting infrastructures for activities are also still lacking and adequate, a fairly wide legal area, and public awareness is also still low in helping the BNN to overcome the circulation and abuse of narcotics.
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Mastur Mastur; Syamsuddin Pasamai; Abdul Agis
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (328.075 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i2.213

Abstract

Penelitian bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual, dan menganalisis faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian bahwa; Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual dalam praktik penegakan hukum pidana oleh Kepolisian di Polewali Mandar adalah perlindungan dalam proses penyelidikan serta melalui upaya preventif/pencegahan dengan bekerja sama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Kabupaten Polewali. Sedangkan perlindungan hukum oleh Pengadilan Negeri Polewali adalah perlindungan dalam proses persidangan yang berupa korban anak tidak disumpah, hakim dalam memberikan pertanyaan sangat hati-hati dan tidak formal, serta adanya pendamping yang dipercaya oleh korban anak. Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan seksual tidak berjalan secara efektif dikarenakan masih terdapat tindak kekerasan seksual anak yang pada kenyataannya saat ini masih banyak yang menimpa anak di Kabupaten Polewali Mandar. This study aims to analyze the legal protection of child victims of sexual violence, and to analyze the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency. the factors that influence the legal protection of child victims of sexual violence. This type of research is juridical empirical. Research results that; Legal protection for children who are victims of sexual violence in criminal law enforcement practices by the Police in Polewali Mandar is protection in the investigation process and through preventive / preventive measures in collaboration with Non-Governmental Organizations (NGOs) in Polewali Regency. Meanwhile, legal protection by the Polewali District Court is protection in the trial process in the form of child victims who are not sworn in, judges in giving questions are very careful and informal, and there is a companion who is trusted by child victims. Legal protection for child victims of sexual violence does not work effectively because there are still acts of child sexual violence which in fact currently still happen to many children in Polewali Mandar Regency
Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar Wahyudy Falarungi; Hambali Thalib; Syamsuddin Pasamai
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.532 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i2.214

Abstract

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar. Metode Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian empiris. Hasil penelitian menggambarkan bahwa Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar kurang efektif karena Penyidikan Pelanggaran merek adalah merupakan Delik Aduan sehingga terkadang pemilik merek enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana Penjualan Produk Pakaian merek Palsu tersebut. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Struktur hukum, budaya hukum serta kesadaran hukum masyarakat. The purpose of this study was to determine and analyze the extent of law enforcement against the sale of fake brand clothing in the Makassar City Senteral Market and to find out and analyze the factors that influence Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market. This research method, if seen its type, is empirical research. The results of the study illustrate that Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market is less effective because the Investigation of Brand Violations is a complaint of complaint so that som.etimes brand owners are reluctant to report criminal acts of Sale of Counterfeit Brand Clothing Products. And the factors that influence it are the legal structure, legal culture and legal awareness of the community
Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Oleh Pemerintah Melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Syahdan Syahdan; Hamza Baharuddin; Muhammad Ilyas
Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)
Publisher : Doktor Ilmu Hukum Program Pascarajana Universitas Muslim Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3823.744 KB) | DOI: 10.52103/jlp.v1i2.270

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sudah berjalan dengan baik dilihat dengan antusiasme warga, dibuktikan dengan banyaknya warga yang hadir dalam acara Penyuluhan PTSL 2020 tersebut. Pengumpulan data Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) ini sudah sesuai target dan sasaran yang telah ditargetkan sebelumnya. Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) adalah sumber daya manusia yang harus dikembangkan agar mampu mencapai tujuan organisasi. Begitu juga sarana dan prasarana yang memadai agar kegiatan tersebut akan berjalan dengan baik. Serta budaya hukum masyarakat yang harus dibenahi lebih dahulu, tanpa pengetahuan masyarakat yang cukup, terkait program PTSL tidak akan pernah berhasil. This study aims to determine and analyze the implementation of the Complete Systematic Land Registration program and to determine the factors that influence it. This research is a type of empirical legal research. The results showed that the implementation of the Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) was already going well, seen with the enthusiasm of the residents, as evidenced by the number of residents who attended the 2020 PTSL Counseling event. This Complete Systematic Land Registration (PTSL) data collection has met the targets and targets that have been previously targeted. Factors affecting the implementation of the Complete Systematic Land Registration (PTSL) program are human resources that must be developed in order to be able to achieve organizational goals. Likewise, adequate facilities and infrastructure so that these activities will run well. As well as the legal culture of the community that must be addressed first, without sufficient community knowledge, the PTSL program will never succeed.

Page 1 of 6 | Total Record : 59

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2020 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2023): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 2 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 3 No. 1 (2022): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 2 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 2 No. 1 (2021): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 2 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP) Vol. 1 No. 1 (2020): Journal of Lex Philosophy (JLP)