Journal of Lex Generalis (JLG)
Journal of Lex Generalis (JLG) adalah jurnal peer-review yang diterbitkan oleh Magister llmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia, yang diterbitkan 12 (Dua Belas) kali setahun pada bulan Juni & Desember. Diterbitkan dalam Bahasa Indonesia, Sebagai upaya memperluas wacana hukum Indonesia untuk mengakses kontributor dan pembaca berbahasa Indonesia. Namun, kebaruan masalah merupakan prioritas dalam penerbitan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini berurusan dengan berbagai topik di bidang Teori Hukum, Teori Hukum Perdata, Teori Hukum Pidana, Hukum Islam, Hukum Konstitusi, dan bagian lain terkait masalah kontemporer dalam Hukum.
Articles
11 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG)"
:
11 Documents
clear
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum Oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu): Studi Di Kota Makassar ]]>
<![CDATA[Benyamin Buntu]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Nurul Qamar]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (512.886 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar, dan faktor yang mempengaruhi. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar, kurang berjalan secara efektif. Kurang efektifnya penegakan hukum tersebut diakibatkan oleh sistem penanganan tindak pidana pemilu jauh lebih rumit dibandingkan tindak pidana biasa, sementara itu pada penanganan tindak pidana pemilu juga melibatkan Pengawas Pemilu. Sehingga dinilai sebagai salah satu alasan kenapa penanganan tindak pidana pemilu menjadi tidak efektif. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh sentra penegakan hukum terpadu di Kota Makassar yaitu; substansi, struktur, dan budaya hukum. Ketiga faktor tersebut saling berhubungan terhadap penegakan hukum tindak pidana pemilihan umum oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu di Kota Makassar. The research objective to analyze the effectiveness of law enforcement on general election crimes by an integrated law enforcement center in Makassar City, and the influencing factors. This type of research is empirical juridical. The results of the study the authors found that: The effectiveness of law enforcement for general election crimes by an integrated law enforcement center in Makassar City, is not running effectively. The ineffectiveness of law enforcement is caused by the system for handling election crimes which is much more complicated than ordinary crimes, meanwhile the handling of election crimes also involves Election Supervisors. So it is considered as one of the reasons why the handling of election crimes is not effective. The factors that influence law enforcement for criminal acts of general election by an integrated law enforcement center in Makassar City are; substance, structure, and legal culture. These three factors are interrelated to the law enforcement of general election crimes by the Integrated Law Enforcement Center in Makassar City.]]>
<![CDATA[Korelasi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Dengan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Luwu ]]>
<![CDATA[Sigit Prasetya]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Ilham Abbas]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (481.171 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis Korelasi Pengadaan Tanah Kantor Badan Pertanahan Nasional Dengan Perencanaan Pembangunan Di Kabupaten Luwu. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-empiris Hasil penelitian bahwa korelasi pengadaan tanah di kabupaten luwu saat sudah sesuai dengan aturan yang berlaku serta pelaksanaan dalam pengadaan tanah, dalam hal pengupayaan pengendalian LP2B masih tidak memiliki. Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya pengadaan tanah pelaksanaan terjadinya pengadaan tanah pembangunan di Kabupaten Luwu dikarenakan permintaan penggunaan lahan untuk pemukiman, perkantoran, perekonomian, dan faktor pertumbuhan penduduk yang sangat pesat. Sehingga menurut penulis dari beberapa informan, pemerintah harus melakukan pembukaan lahan dan melihat pemanfaatan lahan. The research objective to analyze the correlation between land acquisition at the National Land Agency Office and Development Planning in Luwu Regency. The type of research used is juridical-empirical research. The results of the study show that the correlation of land acquisition in Luwu Regency when it is in accordance with applicable regulations and implementation in land acquisition, in terms of efforts to control LP2B still does not have. The factors that influence the occurrence of land acquisition in the implementation of the development of land acquisition in Luwu Regency are due to the demand for land use for settlements, offices, the economy, and the very rapid population growth factor. So, according to the authors from several informants, the government should do land clearing and see land use.]]>
<![CDATA[Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa: Studi di Desa Sapanang Kecamatan Binamu Kabupaten Jeneponto ]]>
<![CDATA[Alam Syah BP]]>;
<![CDATA[A Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Sufirman Rahman]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (438.909 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas Fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Pembentukan Peraturan Desa dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosilogis atau empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa adalah segala sesuatu yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa berdasarkan atas fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan Desa, 2) Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sapanang belum berjalan dengan baik sebagai wakil rakyat di desa tersebut. Hal ini di tandai dengan tidak berjalannya fungsi Badan Permusyawaratan Desa selaku Lembaga legislasi desa. The research objective to analyze the effectiveness of the function of the Village Consultative Body in the Formation of Village Regulations and the factors that influence it. The research method used is sociological or empirical legal research. The results showed that: 1) The function of the Village Consultative Body is everything that is done by the Village Consultative Body based on the functions and authorities of the Village Consultative Body, 2) The function of the Sapanang Village Consultative Body has not been running well as a representative of the people in the village. This is marked by the ineffectiveness of the function of the Village Consultative Body as a village legislation institution.]]>
<![CDATA[Urgensi Keterbukaan Informasi Publik Data Evaluasi Penyedia Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ]]>
<![CDATA[Irfan Syafar]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Askari Razak]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (467.92 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis kedudukan hukum data evaluasi penyedia pengadaan barang/jasa pemerintah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Metode penelitian dengan pendekatan pada norma atau subtansi hukum, asas hukum, teori hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan hukum data evaluasi pada pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa ditinjau dari Undang-Undang 14/2008 belum menegaskan secara jelas keterbukaan informasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Sementara Peraturan Pemerintah 61/2010 menjelaskan bahwa informasi yang dapat dibuka dalam proses Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan uji konsekuensi sebagai dasar jangka waktu pengecualian berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sehingga peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Peraturan Presiden. The research objective to analyze the legal position of the evaluation data of government goods/services procurement providers in terms of Law Number 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure. The research method with an approach to legal norms or substance, legal principles, legal theory, legal arguments and legal comparisons. The results of this study indicate that the legal position of evaluation data on the selection of goods/services procurement providers in terms of Law 14/2008 has not clearly confirmed the disclosure of information on the government's procurement of goods/services. Meanwhile, Government Regulation 61/2010 explains that information that can be disclosed in the process of Procurement of Goods/Services is carried out with a consequence test as the basis for the period of exception based on statutory regulations. So the legislation in question is the Presidential Regulation.]]>
<![CDATA[Interpretasi Psikologi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Andy Parawansa S]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Baharuddin Badaru]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (411.236 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis penerapan Psikologi hukum terhadap perlindungan anak dalam sistem pembaharuan hukum pidana di Indonesia dan mengetahui dan faktor-Faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini adalah penelitian Normatif (Doktrinal). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis Psikologi hukum perlindungan anak dalam pembaharuan hukum pidana Perlindungan anak adalah segala upaya untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat menjalankan hak dan kewajibannya serta mendorong perkembangan dan pertumbuhan normal anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial. Meskipun ilmu psikologi hanya dapat memberikan jawaban yang tidak lengkap, prosedur dan praktek sistem hukum semestinya bersumber pada informasi terbaik yang ada saat ini. The research objective to analyze the application of legal psychology to child protection in the criminal law reform system in Indonesia and to find out and the factors that influence it. This research is a normative (doctrinal) research. The results of this study indicate that the psychological analysis of child protection law in the renewal of criminal law Child protection is all efforts to create conditions so that every child can exercise their rights and obligations and encourage normal development and normal growth of children physically, mentally and socially. Although psychology can only provide incomplete answers, the procedures and practices of the legal system should be based on the best information currently available.]]>
<![CDATA[Penerapan Hukum Terhadap Penerbitan Bilyet Giro Kosong: Studi Kasus Di Bank BNI Cabang Palopo ]]>
<![CDATA[Ningsih Wandasari]]>;
<![CDATA[Syamsul Alam]]>;
<![CDATA[Salle Salle]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (386.637 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya bilyet giro kosong dan upaya penyelesain yang dilakukan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong. Metode penelitian yuridis-empirs. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa : (1) Faktor-faktor penyebab terjadinya bilyet giro kosong adalah adanya faktor ketidaksengajaan atau kelalaian penerbit dan faktor kesengajaan penerbit. (2) Upaya penyelesaian yang dilakukan dalam kasus penerbitan bilyet giro kosong upaya preventif (berupa pembinaan nasabah, mempertimbangkan nasabah baru, peningkatan efektifitas dan administrasi yang baik dan rapi, pembatasan penerbitan buku formulir bilyet giro) dan upaya represif (penyelesaian secara perdamaian dan kesepakatan, pemberian sanksi, menyelesaikan secara perdata atau pidana). The research objective to analyze the factors causing the occurrence of blank bilyet giro and the resolution efforts made in the case of the issuance of blank bilyet giro. Juridical-empirical research method. The results of this study show that: (1) The factors that cause blank bilyet giro are the publisher's intentional or negligence factor and the publisher's intentional factor. (2) The settlement efforts carried out in the case of the issuance of blank bilyet giro are preventive measures (in the form of fostering customers, considering new customers, increasing effectiveness and good and neat administration, limiting the issuance of bilyet giro form books) and repressive efforts (amicable settlement and agreement, sanctions, settle civil or criminal).]]>
<![CDATA[Efektivitas Penahanan Yang Dilakukan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Pelaku Tindak Pidana ]]>
<![CDATA[Agussalim Agussalim]]>;
<![CDATA[La Ode Husen]]>;
<![CDATA[Satri Satri]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (480.013 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat. Tipe penelitian ini adalah yuridis empiris, data yang diperoleh penulis dari studi dokumen maupun wawancara dengan pihak yang berkepentingan dalam hal ini pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat, kemudian dilakukan analisis kuantitatif. Hasil Penelitian penulis mendapatkan bahwa: Efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat kurang berjalan secara efektif dikarenakan banyaknya ditemukan penangguhan penahanan yang dilakukan oleh Penyidik. Faktor yang mempengaruhi efektivitas penahanan yang dilakukan jaksa penuntut umum terhadap pelaku tindak pidana di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat yaitu; struktur hukum, substansi hukum, budaya hukum. The research objective to analyze the effectiveness of detention by the public prosecutor against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Court. This type of research is empirical juridical, the data obtained by the author from document studies and interviews with interested parties in this case the West Sulawesi High Court, then quantitative analysis is carried out. The results of the study the authors found that: The effectiveness of detention by public prosecutors against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Prosecutor's Office was not running effectively because many investigators found suspensions of detention by investigators. The factors that influence the effectiveness of detention by the public prosecutor against perpetrators of criminal acts at the West Sulawesi High Prosecutor's Office are; legal structure, legal substance, legal culture.]]>
<![CDATA[Implementasi Partisipasi Masyarakat dalam Penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Penertibannya Di Kota Palopo ]]>
<![CDATA[Sultan Alauddin Parawansa]]>;
<![CDATA[A Muin Fahmal]]>;
<![CDATA[Askari Razak]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (395.442 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis implementasi partisipasi masyarakat terhadap penerapan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Penertibannya di Kota Palopo belum optimal karena sosialisasi dalam pembentukan maupun pelaksanaan peraturan daerah belum menyeluruh dan peternak belum sepenuhnya mengetahui dan mamahami peraturan daerah tersebut. Penegak peraturan daerah juga belum sepenuhnya optimal serta penyediaan fasilitas hewan ternak belum memadai. The research objective to analyze the implementation of community participation in the application of Regional Regulation Number 6 of 2019 concerning Livestock and Its Control in Palopo City and the factors that influence it. The research method used in this research is empirical legal research. The results of this study indicate that the implementation of community participation in the Implementation of Regional Regulation Number 6 of 2009 concerning Livestock and Its Control in Palopo City has not been optimal because socialization in the formation and implementation of regional regulations has not been comprehensive and farmers do not fully know and understand these regional regulations. Enforcement of regional regulations is also not fully optimal and the provision of livestock facilities is not adequate.]]>
<![CDATA[Analisis Hukum Terhadap Pinjaman Online Ilegal Perspektif Hukum Perdata Dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Fitriani HS]]>;
<![CDATA[Ma'ruf Hafidz]]>;
<![CDATA[Zainuddin Zainuddin]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (435.54 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis status hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum Islam dan akibat hukum pinjaman online ilegal perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) status hukum pinjaman online ilegal adalah tidak sah baik menurut hukum perdata, maupun menurut hukum Islam; (2) akibat hukum pinjaman online ilegal secara hukum perdata harus memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif perjanjian, namun apabila tidak memenuhi kedua syarat tersebut berakibat perjanjian tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum. Sementara dalam hukum Islam, pinjaman online ilegal harus juga memenuhi rukun dan syarat akad, serta tidak bertentangan dengan syariah, namun apabila tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad, serta bertentangan dengan syariah maka akad tersebut berakibat tidak sah atau batal. The research objective to analyze the legal status of illegal online loans from the perspective of civil law and Islamic law and the legal consequences of illegal online loans from the perspective of civil law and Islamic law. This research uses normative legal research type. The results of this study indicate that: (1) the legal status of illegal online loans is not valid either according to civil law, or according to Islamic law; (2) the legal consequences of illegal online loans under civil law must meet the subjective and objective conditions of the agreement, but if they do not meet these two conditions, the agreement can be canceled or null and void. While in Islamic law, illegal online loans must also meet the pillars and conditions of the contract, and do not conflict with sharia, but if the pillars and conditions of the contract are not fulfilled, and are contrary to sharia, the contract will result in invalid or void.]]>
<![CDATA[Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur: Studi Di Kepolisian Resort Bone ]]>
<![CDATA[Andi Lulu Isvany]]>;
<![CDATA[Syahruddin Nawi]]>;
<![CDATA[Sri Lestari Poernomo]]>
<![CDATA[ Journal of Lex Generalis (JLG) Vol. 3 No. 3 (2022): Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Publisher : <![CDATA[Journal of Lex Generalis (JLG) ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (413.47 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian menganalisis peranan Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari informan, dalam hal ini orang-orang yang berada di Kepolisian Resort Bone. Hasil penelitian bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas atas upaya pre-emtif (penanaman norma/nilai), upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif (penindakan). Upaya pre-emtif terdiri dari kegiatan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), Sosialisasi dan Penyuluhan Hukum, serta kerjasama dengan (P2TP2A) dan Dinas Sosial. Adapun upaya preventif dilakukan melalui kampanye “Jangan jadi Pelaku” dan melalui pendekatan kebudayaan dan keagamaan. Faktor penghambat upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resort Bone dalam upaya penegakan hukum tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdiri atas trauma psikologis korban dan pelaku yang melarikan diri. The research objective to analyze the role of the Bone Resort Police in law enforcement efforts for sexual harassment of minors. This study uses primary data obtained from informants, in this case people who are in the Bone Resort Police. The results of the study show that the efforts made by the Bone Resort Police in efforts to enforce the law on the crime of sexual harassment against minors consist of pre-emptive efforts (instilling norms/values), preventive efforts (prevention) and repressive efforts (action). Pre-emptive efforts consist of community education activities (Dikmas), socialization and legal counseling, as well as collaboration with (P2TP2A) and the Social Service. The preventive efforts are carried out through the "Don't be the perpetrator" campaign and through cultural and religious approaches. The inhibiting factor for the efforts made by the Bone Resort Police in an effort to enforce the law on the crime of sexual harassment against minors consists of psychological trauma from victims and perpetrators who fled.]]>
