Articles
31 Documents
<![CDATA[Dampak Hukum Pada Pekerja Akibat Penggabungan Tipe Penyerapan yang Terjadi Pada Hitachi Automotive System Ltd., Keihin Corporation, Showa Corporation dan Nissin Kogyo Co., Ltd. ]]>
<![CDATA[Arum Tarina]]>;
<![CDATA[Sudarmanto -]]>;
<![CDATA[Indrawan -]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Pelita Mei 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.768 KB)
|
DOI: 10.37366/jh.v3i1.1045
<![CDATA[Teknologi di dunia otomotif yang terus berkembang mengharuskan adanya penelitian dan pengembangan produk secara terus menerus. Oleh karena itu perlu adanya suatu integrasi yang dapat memperlancar penelitian dan pengembangan tersebut. Honda Motor Co., Ltd. sebagai salah satu pemilik saham dari Tiga Perusahaan Target merger (Keihin, Showa, dan Nissin), Hitachi Automotive Systems dan Hitachi memutuskan perlunya dilakukan penggabungan usaha untuk menjadikan mereka pemasok mega global di bidang sparepart otomotif tersebut. Penggabungan tipe penyerapan (“Absorption-type Mergerâ€) adalah salah satu bentuk penggabungan perusahaan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui status hukum pekerja pada perusahaan yang melakukan merger, serta hak-hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada perusahaan yang melakukan merger. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif yaitu dengan pendekatan kasus. Dari penggabungan tipe penyerapan yang terjadi pada Honda Motor Co., Ltd. sebagai Penyedia Tender, Tiga Perusahaan Target (Keihin, Showa, dan Nissin), Hitachi Automotive Systems dan Hitachi menunjukkan bahwa dengan merger tidak selalu harus melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DAN KEWARGANEGARAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Septiayu Restu Wulandari]]>;
<![CDATA[Fitri Siahaan]]>;
<![CDATA[siti Nur L U Khasanah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol 2 No 2 (2021): Jurnal Hukum Pelita November 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (345.798 KB)
<![CDATA[Perkawinan adalah ikatan batin yang sah antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk melanjutkan keturunannya. Masyarakat Indonesia yang majemuk tidak menutup kemungkinan terjadi perkawinan beda agama dan beda kewarganegaraan di Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur dengan tegas terutama mengenai pembolehan atau larangan terjadinya perkawinan beda agama. Melalui Pengadilan Negeri, hakim mengatakan bahwa tidak adanya hukum yang mengatur menganai perkawinan beda agama (kekosongan hukum). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perkawinan, Teori Kewarganegaraan dan Teori Hak Asasi Manusia. Hasil penelitian ini berdasarkan pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt.P/1986 Juncto Penetapan Pengadilan Negeri Jember Nomor 210/Pdt.P/2013. Kedudukan hukum perkawinan beda agama yaitu dengan timbulnya akibat-akibat dari perkawinan beda agama dan kewarganegaraan seperti pemilihan agama dan kewarganegaraan, waris dan perceraian.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Pembunuhan Berencana Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 793 K/PID/2015) ]]>
<![CDATA[Akbar Sayudi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana secara bersmasama, dan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana pada putusan No: 793 K/PID/2015. Metode yang digunakan dalam penelitian ini studi kepustakaan, yaitu melakukan penelitian dengan cara mempelajari, membaca, dan memahami buku-buku literatur, peraturan-peraturan, pendapat yang erat hubungannya dengan materi yang diteliti. Hasil yang penulis dapatkan melalui studi ini didasarkan pada kualifikasi Pasal 340 KUHP adalah tindak pidana pembunuhan yang dikategorikan sebagai pembunuhan berencana jika ada unsur 'rencana' dalam pelaksanaan pembunuhan itu, yang pelaku memiliki rentang waktu untuk berpikir memastikan niatnya untuk menerapkan tindakan untuk membunuh. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan unsur keberadaan 'rencana' adalah keadaan hati untuk melakukan pembunuhan, tidak ada aturan berapa lama harus berlaku antara saat kejadian niat untuk melakukan perbuatan dengan realisasi menggunakan pikiran yang tenang guna merencanakan segala sesuatu. Tidak ada ketentuan berapa lama batas waktu, tapi pasti ada waktu yang cukup ketika munculnya niat untuk melakukan tindakan dengan pelaksanaan kejahatan, yaitu di saat ia dapat menggunakan pikiran yang tenang untuk merencanakan segala sesuatu. Pembunuhan berencana adalah pembunuhan di bawah bagian 338 KUHP berarti ditambahkan dengan adanya unsur-unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana (moord) adalah kejahatan kekerasan meskipun KUHP tidak memberikan klarifikasi tentang apa yang seperti 'direncanakan'. Pemahaman dan klarifikasi mengenai 'direncanakan terlebih dahulu' dapat ditemukan di MVT dan juga pendapat semua ahli memberikan rumusan unsur subjektif (sengaja, dan dengan direncanakan terlebih dahulu) dan unsur-unsur tujuan (tindakan: menghilangkan jiwa, benda: yang jiwa orang lain). Hasil lain melalui penelitian ini kita dapat mengetahui bahwa jaksa penuntut umum dan hakim mengenakan batas waktu dan keterangan dari kasus posisi yang diperoleh melalui keterangan saksi, kesaksian dari terdakwa serta bukti penyelidikan dan penyidikan tindak pidana pembunuhan sebagai parameter dalam unsur-unsur pembuktian dari rencana dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Mengenai unsur rencana yang didasarkan pada Pasal 340 KUHP adalah rencana aksi pertama dalam kondisi tenang dan secara umum akan membutuhkan waktu yang agak lama]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum terhadap Kartu Nikah sebagai Bukti Perkawinan dan Identitas Hukum ]]>
<![CDATA[Sifa Mulya Nurani]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kartu nikah menjadi sebuah terobosan baru dari Kementerian Agama Republik Indonesia dan sudah ditetapkan sejak dikeluarkannya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan. Kota Bekasi menjadi salah satu peluncuran terbitnya kartu nikah. Sebagai bukti adanya perkawinan, buku nikah merupakan akta autentik yang memberikan kepastian hukum bagi pasangan suami isteri yang pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah. Di Indonesia, buku nikah menjadi penting untuk dimiliki sebagai bukti adanya perkawinan. Pemalsuan buku nikah patut menjadi salah satu fokus pemerintah untuk membenahi administrasi pencatatan pernikahan. Untuk meningkatkan keamanan dari maraknya pemalsuan buku nikah. Pemerintah menerbitkan kartu nikah dalam bentuk eletronik yang diharapkan dapat meminimalisir terjadinya pemalsuan buku nikah. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan kartu nikah sebagai bukti adanya perkawinan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dalam pengurusan identitas hukum di Kota Bekasi. Serta untuk mengetahui efektivitas kartu nikah dalam pengurusan identitas hukum di Kota Bekasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris]]>
<![CDATA[Keabsahan Hak Angket DPR Terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XV/2017) ]]>
<![CDATA[Akbar Sayudi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai original intent pasal 20A ayat (2) yang diperjelas dalam pasal 79 ayat 3 UUMD3 tentang Hak Angket yang ditafsirkan secara kumulatif semua pelaksana Undang-Undang sehingga para pemohon Forum Komunikasi dan Konstitusi yang diwakili oleh Achmad Firdous, S.H. dan Bayu Negara, S.H. sebagai ketua dan sekretaris jenderal FKHK, Yudistrira dan Tri Susilo, S.H., M.H. melakukan Judicial Review terkait perluasan dari Hak Angket sehingga para pemohon mengalami kerugian dalam penafsiran secara kumulatif terkait perluasan Hak angket tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan tambahan wawasan akan perkembangan lembaga negara yang ada saat ini yang semakin komplek dan berkembang yang di mana konsep Trias Politika yang dicetuskan oleh Montesquie dan Jhon lock sudah tidak relevan lagi dikarenakan banyak tumbuh lembaga negara baru di luar konsep tersebut dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian metode yuridis normatif, serta sebagai tambahan menggunakan bahan hukum dan data lain, baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Dari hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa sebagian hakim Mahkamah Konstitusi tidak melihat secara limitif terkait norma a quo hak angket dan perkembangan ketatanegaraan yang semakin komplek diberbagai negara sehingga banyak lahirlah lembaga negara yang bersifat penunjang yang berada di luar cabang kekuasaan Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif]]>
<![CDATA[Kedudukan Hukum Akibat Perceraian Berdasarkan Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ]]>
<![CDATA[Septiayu Restu Wulandari]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Setiap manusia memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, dalam Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”, namun dalam hal perkawinan sering ditemukannya perkara perceraian, bahkan dewasa ini terdapat banyak gugatan perceraian atas perkawinan yang belum dicatatkan di kantor catatan sipil. Rumusan masalah yaitu apakah prosedur perceraian yang perkawinannya tidak didaftarkan di kantor catatan sipil menurut kewenangan Pengadilan Negeri sudah sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Apakah yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 3057 K/Pdt/2014. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode studi kepustakaan yang mengacu kepada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif yang meliputi: Bahan hukum primer seperti Buku-buku yang berkaitan, Bahan hukum sekunder yaitu Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, Bahan Hukum Tersier yaitu Internet serta putusan Mahkamah Agung Nomor 3057 K/Pdt/2014]]>
<![CDATA[Perlindungan Perihal Hak Milik Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 ]]>
<![CDATA[Septiayu Restu Wulandari]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Pelita Mei 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum pemilik tanah yang mempunyai sertipikat hak milik tanah dan mengenai hakim dalam memutus perkara Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/PDT/2016, Dalam perkara putusan tersebut terdapat permasalahan dalam hal pembebasan tanah tanpa adanya ganti kerugian. Berdasarkan hasil penemuan penulis ditemukan indikasi adanya perbuatan melawan hukum dalam pembebasan tanah, dengan dikeluarkannya Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1221, tanggal 12 November 1998, Surat Ukur Nomor 274/Padurenan/1998, tanggal 12 Oktober 1998, membuat PT. Bina Nusantara Raya terbukti tidak benar dalam melakukan pembebasan lahan atas objek sengketa, karena Ng Ling-Ling selaku pemilik lahan yang sah mampu membuktikan adanya tanah yang belum dibebaskan tetapi dimasukan ke dalam Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut. Untuk meneliti hal tersebut di atas penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepada aturan hukum yang berlaku]]>
<![CDATA[Urgensi Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (Penyandang Disabilitas) Dalam Bidang Kesehatan ]]>
<![CDATA[Fransiska Novita Eleanora]]>;
<![CDATA[Nursolihi Insani]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[The fulfillment and protection of the rights of every citizen is the responsibility of the Government in fulfilling them, including the rights of children with disabilities to their rights. Children's rights are the same as other children and most importantly the right to education and health in terms of protection and gender equality. Protection and fulfillment of their rights in the health sector, efforts to maintain children's health are carried out from in the womb, as well as toddlers, to adolescents, including efforts to maintain the health of disabled children and children who need protection from physical, psychological and sexual violence with medical rehabilitation and treatment. adequate, so that in good health, children can enjoy their rights properly. because in a healthy body there is a healthy soul, a healthy child will also focus and concentrate on exercising his rights as a manifestation of the protection of children's human rights through services to children and the provision of medicine for healing. Therefore, this study will discuss the urgency of fulfilling and protecting the rights of children with disabilities in the health sector]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Putusan PN Cibinong Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi) ]]>
<![CDATA[Andika Rizky Pratama]]>;
<![CDATA[Wahyu Mustajab]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi terjadinya ialah tindak pidana pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya. Sudut pandang umum dalam melihat kasus pencurian tidak terlepas dari adanya hubungan logis dengan motif pelakunya, terutama dan paling utama adalah motif ekonomi. Sudut pandang umum tersebut menggiring kepada sebuah pemahaman bahwa pelaku kejahatannya tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana tinjauan kriminologi terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan Studi Putusan PN Cibinong Nomor 529/Pid.B/2021/PN Cbi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif, karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Kriminologi berusaha untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian mengenai gejala sosial di bidang kejahatan yang terjadi di dalam masyarakat. Adapun faktor yang dapat memengaruhi individu melakukan tindak pidana pencurian, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Sedangkan upaya penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ada tiga, yaitu upaya pre-emtif, upaya preventif, dan upaya represif.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Dalam Tindak Pidana Korupsi ]]>
<![CDATA[Endang Hadrian]]>;
<![CDATA[Anggreany Haryani Putri]]>;
<![CDATA[Lukman Hakim]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM PELITA Vol. 3 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Pelita November 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Direktorat Penelitian dan Pengabdian (DPPM) Universitas Pelita Bangsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[ABSTRACT This journal of a study and research to the subject of corporate criminal responsibility. Problems lifted as research object about the pattern view of the law enforcers which only concentrated to the natural person as a perpretator of a corruption and while the legal person as a corruption perpetrator almost have never been touched. Research in this journal showed that the criminal responsibility of the corporation on corruption stipulated on the existing positive legislation stated that corporation can be prosecuted, charged and being imposed responsible on corruption and there are three criminal responsibility models that is (1) The charge and its criminal responsibility imposed on the corporation, or; (2) The charge and its criminal responsibility imposed on its managers of the corporation, or; (3) The charge and its criminal responsibility imposed on the manager and the corporation. For the new legislation on the future, the attitude of the law enforcers should be changed into prosecuted, filing charge and imposing criminal responsibility to the manager of corporation and also to corporation it self, this is generated discourage effect’s and also giving addition of the inclusion of the state's finance through fine which imposed to corporation. It should be noted that this step required careful attention to hinder and avoid the innocent third parties being harms as: stockholders, employees and others Keyword : Corporate criminal responsibility, Corruption ABSTRAK Jurnal ini merupakan hasil penelitian dan kajian terhadap permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi. Permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian adalah bahwa pola pandang para aparat penegak hukum nampaknya hanya tertuju pada subyek hukum â€natuurlijk persoon†sementara subyek hukum â€rechts persoon†sebagai pelaku tindak pidana korupsi hampir tak pernah disentuh. Penelitian ini memperlihatkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam undang-undang yang berlaku menyatakan bahwa korporasi dapat dituntut pertanggungjawabannya atas tindak pidana korupsi dan terdapat tiga model pertanggungjawaban pidana yaitu (1) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi saja, atau; (2) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada pengurus korporasi saja, atau; (3) Tuntutan dan pertanggungjawaban pidana dikenakan pada korporasi dan pengurusnya. Hendaknya dilakukan perubahan sikap aparat penegak hukum dalam mengajukan tuntutan dan mengenakan pertanggungjawaban pidana kepada pengurus korporasi dengan melakukan penuntutan dan pengenaan pertanggungjawaban pidana baik terhadap pengurus maupun kepada korporasinya karena disamping menimbulkan efek jera juga dapat memberikan tambahan pemasukan keuangan negara melalui denda yang dijatuhkan kepada korporasi. Namun perlu diperhatikan bahwa hal itu tidak merugikan pihak ketiga yang tidak bersalah seperti para pemegang saham, para karyawan dan lain-lainnya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Tindak Pidana Korupsi]]>
