cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 77 Documents
 1   2   3   4   5 
PERAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN (KPH) KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING Edi Gunawan; Dwi Putri Melati; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1510

Abstract

Illegal logging sebagai satu bentuk kejahatan lingkungan telah menjadi salah satu kendala utama dalam mewujudkan sebuah sistem kelola hutan Indonesia bagi terwujudnya kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dan apa saja hambatan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris, pendekatan yuridis normatif dilaksanakan dengan mempelajari norma atau kaidah hukum, asas-asas hukum, sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan wawancara langsung terhadap narasumber yang akan berhubungan dengan masalah penelitian, analisis data yang digunakan adalah analisiskualitatif. Hasil penelitian menunjukkan pengaturan sanksi bagi pelaku tindak pidana illegal logging dalam hukum pidana di Indonesia menurut Pasal 84Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013, Upaya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging dari aspek penal berupa upaya represif (penegakan hukum). Hambatan dalam menanggulangi tindak pidana illegal logging oleh Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kabupaten Lampung Barat adalah belum adanya kesamaan persepsi antar aparat penegak hukum, rendahnya kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya kawasan hutan beserta isinya, tingkat ekonomi masyarakat masih rendah dan kurangnya informasi dari masyarakat sekitar tentang kegiatan illegal logging yang terjadi di sekitar tempat tinggalnya. Saran, untuk memenuhi rasa keadilan hendaknya perumusan sanksi pidana illegal logging yang dilakukan oleh pegawai negeri atau aparat pemerintah terutama kepada pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan.
Kewenangan Penyidik Pasca Putusan Praperadilan Fona Azhara Sandi; Fathur Rachman; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v1i2.700

Abstract

One form of protection of human rights can be seen by the rules governing pretrial as stipulated in Article 77 to Article 83 of the Criminal Procedure Code.The problem in this study is how is the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court? and what are the inhibiting factors of the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court?This study uses a normative approach and empirical approach with secondary data obtained through literature studies and primary data obtained through field studies with interviews. The data is then analyzed qualitatively.The results of the study show that the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang Class I District Court must be based on the provisions contained in the Criminal Procedure Code, specifically Article 77 of the Criminal Procedure Code which regulates the pretrial object. The inhibiting factor of the investigator's authority after the pretrial verdict in the Tanjung Karang District Court is the determination of the suspect's status as part of the investigation and Article 82 Paragraph (3) of the Criminal Procedure Code that in the event that an arrest or detention is illegal. This decision is of course a jurisprudence that can be used by other judges as a reference in making decisions in pretrial institutions. Investigators are advised to carry out investigations based on applicable provisions of criminal procedural law in order to anticipate pretrial requests, so that actions taken by investigators can run effectively and efficiently in the context of law enforcement. Pre-trial Judges are advised to maintain objectivity in deciding pretrial applications.
TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI Franyco Hendry F.S; Lina Maulidiana; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.786

Abstract

AbstrakPenegakan hukum tindak pidana korupsi hendaknya dilakukan melalui dua jalur yaitu penegakan berdasarkan perundang-undangan dan aspek di luar penegakan hukum seperti perbaikan sumberdaya manusia yang cakap, jujur, dan integritasnya terjamin. Dari aspek pembenahan undang-undang, penting untuk  mendapat perhatian lebih serius, terutama dalam memenuhi asas legalitas melalui unsur terbuktinya suatu perbuatan pidana secara formil dengan setidaknya ada dua bukti permulaan yang cukup sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang. Permasalahan dalam skripsi ini yaitu bagaimana penerapan asas legalitas oleh hakim dalam penegakkan hukum tindak pidana korupsi, dan bagaimana penegakkan asas legalitas yang  ideal bagi penegakan hukum tindak pidana korupsi.Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Data diambil dari sumber sekunder dan primer, baik melalui literasi bahan-bahan hukum terkait, maupun dengan melakukan penelitian di lapangan. Hasil penelitian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif, terakhir ditarik kesimpulan dengan cara berfikir induktif.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa dalam hal pelaksanaan penerapan asas legalitas masih mengacu kepada ketentuan sistem hukum Indonesia. Dalam hal penentuan seseorang itu dapat tidaknya di pidana tergantung kepada alat bukti yang dipandang sah dan otentik oleh hakim. Sedangkan penerapan asas legalitas yang ideal dalam hal penegakan hukum bagi terdakwa korupsi adalah jika perbuatan korupsi tersebut dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dalam persidangan yang berpedoman pada penegakan hukum sesuai dengan ketentuan sistem hukum yang berlaku.Kata kunci: Korupsi, Hakim, asas legalitas
POLITIK HUKUM DALAM PEMBANGUNAN HUKUM NASIONAL PASCA AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR 1945 Bambang Sugianto
VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (498.997 KB) | DOI: 10.24967/vt.v1i1.141

Abstract

ABSTRACTPolitics of law in the development of national law after the amendment of the 1945 Constitution can be summarized as follows: a) The Birth of the Form of the State of Indonesia is a Unitary State, b) The Form of Indonesian Government is a Republic with a presidential system, c) The State of Indonesia is a State of Law, and ) The structure of the State of Indonesia consists of central government and local government.The central government institutions consist of legislative, executive and judicial institutions in accordance with the theory of separation of power from Trias Politics and also the principle of check and balances among state institutions. While the structure of regional institutions consists only of the legislative and executive institutions with the administration of government based on the concept of autonomy in the form of political decentralization (devolution).In addition, the Amendment of the 1945 Constitution upheld the system of Judicial Power which is in the hands of the Supreme Court in the process of law enforcement. Now the power of imperialism consists of the Supreme Court, Judicial Commission and the Constitutional Court. Including the change of some institutions of the MPR is no longer the institution in order to implement the sovereignty of the people. The executive is no longer the institution that dominates in the formation of the law so that the Checks and Balance process in the political system and constitutional system, is very important because the three restaurants especially the Legislature where all this time in the making of the law is dominated by the executive both the initiative and the endorsement of its legislation.The very basic in the politics of law and post-amendment law development is the democratic system in which the head of state and the head of the region are elected through representation and now the sovereignty is in the hands of the people, as well as the concept of The Rule Of Law State law which guarantees and protects the rights of the people, and a clear separation of powers.
PELAKSANAAN EKSEKUSI FIDUSIA YANG OBJEK BENDA BERGERAKNYA TELAH DIALIHKAN PADA PIHAK KETIGA Wahyudin Hafiz; Lina Maulidiana; Idham Idham
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.777

Abstract

AbstrakBerdasarkan perjanjian kepemilikan sebagai jaminan, adalah perjanjian untuk memberikan jaminan melalui penggunaan formal tanggungan hak. Kreditur sebagai pemilik objek yang bukan tempat yang lebih kuat dari pemegang hak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan fidusia benda yang telah ditularkan pada benda bergeraknya dengan pihak ketiga? Dan apa saja faktor dalam pelaksanaannya yaitu pemegang fidusia benda yang telah diteruskan pada benda bergeraknya dengan pihak ketiga?Metodologi penelitian menggunakan posisi normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dengan cara studi lapangan dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan fidusia objek benda yang dimobilisasi telah diteruskan kepada pihak ketiga telah dilaksanakan sesuai dengan undang-undang no. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan fidusia yaitu objek benda yang dimobilisasi telah diteruskan kepada pihak ketiga untuk dijadikan jaminan karena benda tersebut dikuasai oleh pemegang fidusia, maka pada saat pelaksanaannya akan kadang-kadang dilakukan objek yang tidak diketahui sebagai objek.Kata kunci: Eksekusi Fidusia, Kreditur, Debitur.
TINJAUAN YURIDIS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN TERHADAP ANAK PADA TINGKAT PENYIDIKAN Rifaldi Ahmad; Muhamad Rusjana; Yudi Yusnandi
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (224.334 KB) | DOI: 10.24967/vt.v5i2.1767

Abstract

Setiap orang yang memiliki keluarga selalu memiliki masalah yang terjadi, begitu juga di kota Bandar Lampung masalah KDRT masih terjadi dengan berbagai penyebab yang mengarah pada KDRT. Penelitian ini memuat dua rumusan masalah yaitu: Bagaimana penyelesaian kasus KDRT dengan korban anak melalui mediasi penal di tingkat penyidikan dan Apa faktor penghambat penyelesaian kasus KDRT dengan korban anak melalui mediasi penal di tingkat penyidikan. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian ini memperoleh data dari lapangan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Sedangkan untuk pengolahan datanya menggunakan sumber data sekunder dan sumber data primer. Proses analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa peran mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT di Polres Bandar Lampung adalah memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak korban KDRT. Akibat hukum dari mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana KDRT adalah para pihak mendapat pelayanan dan putusan hukum yang saling menguntungkan (win-win solution), yang dalam hal ini korban menerima ganti rugi materiil dan permintaan maaf dari pihak yang dirugikan. pelaku atas kejahatan tersebut. tindakan terhadap korban. Para pelaku mendapat keringanan hukum setelah kesepakatan dianggap sebagai keputusan terbaik bagi keduanya.
PERLINDUNGAN HUKUM PPAT TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN DOKUMEN (Studi Di Polresta Bandar Lampung Dan Ppat Wilayah Kota Bandar Lampung) ainun desmarini; Lina Maulidiana; muhamad rusjana
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1732

Abstract

Dalam menjalankan tugasnya, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) harus tetap teliti supaya tidak menemui masalah yang dapat membahayakan profesinya. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah dipalsukannya dokumen berupa KTP maupun sertifikat lainnya oleh pengguna jasa PPAT. Dengan demikian penting untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon serta faktor penghambat perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap PPAT pada pelaksanaan jual beli tanah dalam hal adanya dokumen yang dipalsukan oleh pemohon adalah menekankan pola preventif yaitu dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, ketelitian, serta menjunjung tinggi kejujuran, moralitas serta tidak melupakan profesionalitas. Penyelesaian tindak pidana pemalsuan dokumen dalam jual beli tanah yang dalam hal ini dilakukan oleh penghadap PPAT bisa dijatuhi pidana telah menyuruh memasukan keterangan palsu identitas, dokumen, data palsu kepada PPAT kedalam akta otentik. PPAT yang telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas tidak bisa/dalam arti tidak dibenarkan menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan atas akta para pihak/partij akte yang dibuat.
PENERAPAN TEKNOLOGI ALAT PEREKAM VIDEO SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA Hendra Setiawan; Lina Maulidiana; Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i1.768

Abstract

AbstrakAlat bukti elektronik khususnya rekaman video semakin akrab dalam praktik pidana, terutama di negara dengan sistem civil law. Namun pasal 184 KUHAP sebagai penegak hukum pidana di Indonesia mengatur dalam batasan lima orang saksi, barang bukti dan: a, keterangan, petunjuk, terdakwa untuk merekam dan beberapa video itu sendiri tidak dikelola. Permasalahan mengapa sebuah kaset video dapat menjadi alat bukti mengingat keakuratan barang bukti tersebut? Bagaimana perkembangan alat bukti pidana melalui teknologi dalam rekaman video? dan faktor-faktor pendukung serta dalam mengungkap kasus pidana?Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan dan normatif empiris, jenis dan sumber data digunakan jenis data sekunder dan jenis data primer, teknik pengolahan data dapat dilakukan dengan cara mengedit klasifikasi data data dan sistematisasi data di masing-masing. Data secara sistematis dibuat untuk interpretasi data dengan analisis kualitatif.Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, 1. Teknologi video dapat digunakan sebagai alat bukti dengan mempertimbangkan keakuratan gambar, dapat menjadi alat bukti yang dapat direkomendasi oleh jaksa hakim dalam mengungkap kejahatan; 2. Perkembangan teknologi bukti dapat menjadi acuan dalam persidangan; 3. Faktor penghambat dan pendukung dalam melakukan pembuktian dengan menggunakan kamera CCTV yaitu hambatan hukum dan hambatan non hukum. Adapun saran sebaiknya menggunakan bukti teknologi salah satu kamera CCTV sebaiknya di ubah desain KUHP.Kata kunci: Alat Bukti, CCTV, Kriminal.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) MELALUI MEDIA ELEKTRONIK Ted Zadmiko; Lina Maulidiana; Idham Idham
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1506

Abstract

Penelitian ini berjudul Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Bohong (Hoax) Melalui Media. Latar belakang dari judul penelitian ini adalah kemajuan teknologi informasi yang tidak terkontrol sehingga memunculkan berita bohong (hoax), berita bohong (hoax) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2). Penyebaran berita bohong (hoax) bisa menjadi perbuatan pidana bila unsur– unsur yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1) dan (2) terpenuhi. Permasalahan pada penelitain ini adalah bagaimna tindakan Kepolisian menidaklanjuti kasus berita bohong (hoax) dan Bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana atas beredarnya konten kabar bohong (hoax) melalui elektronik. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum studsi pustaka. Data penelitian yang digunakan untuk menganalisis Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 45A ayat (1) dan (2). Penelitian ini menghasilkan kesimpulan pertama perbuatan pidana berupa berita bohong (hoax) jika pelaku perbuatan telah memenuhi unsur - unsur yang ada di dalam pasal 28 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta jika pelaku memang benar menyebarkan berita bohong di depan umum secara langsung yang mana memang bertentangan dengan kebenaran yang ada, polisi berhak melakukan penyelidikan terhadap perbuatan tersebut. Terkait pertanggungjawaban pidana terdapat di dalam Undang–Undang yang sudah mengatur yaitu UU No. 19/2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan pertanggungjawaban secara pribadi kepada masyarakat umum.
PERLINDUNGAN HUKUM PEKERJA WANITA TERHADAP SISTEM PENGUPAHAN YANG LAYAK SEBAGAI REFLEKSI HUBUNGAN INDUSTRIAL YANG SELARAS DAN SERASI Mirwansyah Mirwansyah
VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (506.897 KB) | DOI: 10.24967/vt.v1i1.146

Abstract

Employment is an incessant constitutional issue The employment cases spread across the country, such as labor strikes due to low wages and benefits not granted or met by the company, termination of employment committed by the company on the grounds efficiency of employment without severance pay, employment for days to be sent out of the country without feeding and daily necessities, fraud of prospective workers by paying some millions of rupiah administration money by fictitious and discriminatory companies against women workers. As one aspect of development, the workforce needs protection in all aspects, including protection of employment at home and abroad, protection of basic rights, protection of occupational safety and health, non-discrimination protection and wage protection and so on. In addition to the remuneration of the worker, in the case of an employer allowance shall be obligated to provide to his workers, as stipulated in the Regulation of the Minister of Manpower No.. 6 Year 2016 on Religious Days Allowance For Workers / Workers in Company. The current labor problem continues to grow especially for women and therefore requires a more serious handling despite the direction and implementation of Law Number. 13 of 2003 on Employment is implicitly existing in providing protection to workers, especially women workers, legal protection efforts are done by prevention (preventive) and repression (repressive). Countermeasures are done by way of socialization to the community, but in its implementation there are still many women workers who do not know and understand the rules that apply. When we look, the existing labor regulations still place the workforce in an unfavorable position. With the various phenomena above, we expect the Law Number. 13 of 2003 on Manpower (hereinafter abbreviated as UUKK) and other regulations may restore the image of Indonesian employment so that the problems of employment can be overcome well which finally creates the protection of women workers law against the proper wage system as a reflection of harmonious and harmonious industrial relations especially the balance between employers and workers.Efforts to protect the law is done by prevention (preventive) and repression (repressive). Handling is done by way of socialization to the community. Although the government has done a lot of actions, but the efforts made by the Indonesian government in the framework of the protection of this workforce has not produced maximum results.

Page 1 of 8 | Total Record : 77

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue