cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kamal Fahmi Kurnia
Contact Email
kamal.fahmi1405@gmail.com
Phone
+6281398486424
Journal Mail Official
vivathemis@gmail.com
Editorial Address
Jl. Imam Bonjol No. 468 Langkapura
Location
Kota bandar lampung,
Lampung
INDONESIA
VIVA THEMIS- Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora
Published by Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai
ISSN : -     EISSN : 25989626     DOI : https://doi.org/10.24967/vt
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum [E-ISSN: 2598-9626] is the Journal of Legal Studies published by the Faculty of Law of Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung, INDONESIA. Its main aim to disseminate critical and original analysis from researchers and academic practitioners on various contemporary legal issues both local and foreign. The manuscript is published after undergoing a peer-review process by providing an exclusive analysis on law issues from various perspectives. This journal published biannually (January and July). The scopes of Viva Themis Novelty are: Constitutional Law, Criminal Law, Civil Law, Islamic Law, Environmental Law, Human Rights, International Law, and also interconnection study with Legal Studies in accordance with the principle of novelty.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 87 Documents
 1   2   3   4   5 
ANALISIS PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA IN ABSENTIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 Oki Dwi Kuncoro; Marsanuddin Marsanuddin; Ino Susanti
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.782

Abstract

AbstrakPerkembangan kasus korupsi di Indonesia saat ini begitu parah dan menjadi masalah yang sangat luar biasa karena telah meningkat dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat. Tindak pidana korupsi sebagai masalah nasional harus dihadapi secara serius melalui langkah-langkah keseimbangan yang tegas dan jelas dengan melibatkan seluruh potensi yang ada di masyarakat khususnya pemerintah dan aparat penegak hukum. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan hukuman tersangka korupsi dalam pemeriksaan in absentia, 2. Apa yang menjadi faktor penghambat pemeriksaan tindak pidana korupsi in absentia berdasarkan UU No. 20 tahun 2001.Penelitian ini menggunakan hukum-hukum normatif empiris dan dengan membandingkan teori-teori dengan praktek-praktek yang ada maka jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder, prosedur pengumpulan dan pengolahan data dilakukan dengan studi literatur dan studi lapangan, pengolahan data menggunakan data. seleksi, klasifikasi data dan sistematisasi.Penelitian di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Klas 1 Tanjung Karang atau pemeriksaan in absentia berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Korupsi Nomor 20 Tahun 2001, dimana Pidana Korupsi in a absentia Anda tanpa kehadiran terdakwa mengirimkan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam pasal 38 ayat (1) adalah ketidakhadiran terdakwa pada beberapa kali atau beberapa kali proses persidangan, tanpa hukum sedangkan hakim memanggil terdakwa secara hukum, untuk pertanggungjawaban terdakwa prosesnya akan berjalan dan segala putusan telah diserahkan kepada terdakwa korupsi. , sehingga terdakwa harus mengambil keputusan tanpa ada yang dijatuhkan oleh pembelaan terdakwa. Faktor pemeriksaan bahwa korupsi dalam sidang in absentia memiliki prospek yang berbeda-beda.Kata Kunci: Korupsi, In Absentia, Pengadilan.
PELAKSANAAN CONSERVATOIR BESLAG TERHADAP PERKARA WARIS PADA PENGADILAN AGAMA Erdi Bahril; Lina Maulidiana; Sri Zanariyah
VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v2i2.773

Abstract

AbstrakPenyitaan atau beslag adalah tindakan persiapan yang berupa benda sementara yang ada di kekuasaan terdakwa untuk memastikan putusan pengadilan sipil dapat disampaikan. Penyitaan itu dilakukan dengan tujuan untuk penentuan patroli di daerah, barang yang disita selama proses pemeriksaan sampai ada putusan pengadilan yang akan tetap ditetapkan undang-undang yang ditetapkan sah atau tidaknya perbuatan penyitaan. Kesulitan yang disoroti dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi konservatoir beslag mengenai ahli waris pada Pengadilan Agama Klas I Karang Tanjung dan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan konservatoir beslag mengenai pewaris pada Pengadilan Agama kelas I Tanjung Karang.Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif, pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu normatif empiris dan pendekatan. Data dianalisis secara kualitatif.Hasil penelitian diketahui pelaksanaan konservatoir beslag atas barang dan jasa yang menjadi sengketa pewaris putusan pengadilan agama setelah diperkenalkannya peletakan sita atas barang dan jasa gugatan yang dilakukan oleh juru sita, penggelaran suatu benda. sitaan oleh terdakwa. Namun Pengadilan Agama bandar lampung tidak perlu menggunakan izin khusus terkait hal tersebut. Adapun penegasan tentang penggunaan, pemanfaatan, yang pemanfaatannya telah diteruskan sitaan atas barang dan jasa juga tidak disebutkan dalam putusan tergugat. Perspektif hukum Islam terkait dengan penerapan konservatoir beslag termasuk dalam maslahah mursalah, yaitu maslahah al-hajjiyat. Faktor yang menghambat dalam penerapan konservatoir beslag tentang ahli waris pada Pengadilan Agama Kelas I Tanjung Karang adalah terkait perspektif hukum Islam dengan penerapan konservatoir beslag yang termasuk dalam maslahah mursalah.Kata kunci: konservatoir beslag, pengadilan agama, warisan.
PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEWUJUDKAN NILAI KEPASTIAN HUKUM BAGI PEMILIK TANAH Septia Emelda; Sri Zanariyah; Raja Agung Kusuma
VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v5i1.1757

Abstract

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam satu wilayah desa atau kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu. Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dalam program PTSL ini menargertkan penyertifikatan kurang lebih sebanyak 6.000 bidang tanah. Sedangkan tahap kedua ada 20.000 bidang tanah dalam proses pendataan pengukuran. Sehingga total target yang menjadi sasaran PTSL di Kota Bandar Lampung sebanyak 26.000 (dua puluh enam ribu) bidang tanah. Permasalahan dalam penenlitian ini adalah 1) bagaimana pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan 2) apakah faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Metode penelitian dalam tulisan ilmiah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Studi yang dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan, analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian ini memberikan jawaban bahwa pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dengan merujuk kepada Petunjuk Teknis Nomor 1069/3.1-100/IV/2018 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Tahun 2018 meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah yang belum ada hak atas tanahnya maupun bidang tanah hak yang memiliki hak dalam rangka memperbaiki kualitas data pendaftaran tanah. Sedangkan faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, faktor penhambatnya adalah berupa: 1) Permasalahan administrasi, 2) Kepemilikan hak melalui waris 3) Pengukuran, 4) Pajak, 5) Tenaga SDM Kantor Pertanahan kurang dan 6) Masyarakat Kurang Paham Hukum. Sedangkan faktor pndukungnya adalah dengan dilakukannya penyuluhan tentang PTSL oleh Petugas Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung dan dimudahkan Persyaratannya serta Percepatan Proses Pendaftaran Tanah secara sistematis lengkap. Saran dari penelitian ini ditujukan kepada Kantor Pertanahan Bandar Lampung agar pendaftaran tanah secara sistematik perlu dilaksanakan secara terus menerus dan berkesinambungan terhadap seluruh bidang tanah yang ada di desa/kelurahan secara lengkap untuk terciptanya tertib pertanahan di seluruh wilayah Republik Indonesia.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN SANKSI PIDANA TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SEKAYU) Muhammad Afrizal
VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.821 KB) | DOI: 10.24967/vt.v4i1.1518

Abstract

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung. Pikiran anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa serta gampang dipengaruhi oleh orang dewasa harus diperhatikan oleh Undang-Undang serta aparat penegak hukum, khususnys Hakim dalam menerapkan saksi terhadap anak pelaku tindak pidana narkotika dalam putusanya, yang dilihat oleh peneliti dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, Perlindungan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana: Diversi dan Keadilan Restoratif (Restorative Justice). Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, dalam memutuskan perkara Nomor: 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, Hakim mengunakan dasar pertimbangan yang Bersifat Yudiris dan Bersifat Non-Yudiris.Pertimbangan yang bersifat yuridis Meliputi: Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan Terdakwa, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika, Keadaan Yang Dapat Menjadi Pertimbangan Lain. Sedangkan Pertimbangan non yuridis, hakim melihat bagaimana perilaku anak dalam persidangan. Serta Aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek kriminologi anak, dan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Regt. Litmas : 272/ Lit.Pyd/ VIII/ KA/ 2016.
Penghapusan Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Tindak Pidana Korupsi Qadhi Muttaqien Sengaji; Ria Delta; Tian Terina
VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v1i2.701

Abstract

Corruption in Indonesia is regulated in Law Number 31 of 1999 concerning Corruption Crime as amended by Law Number 20 Year 2001 concerning Amendment to Law Number 31 of 1999. In corruption cases after the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 003 / PUU-IV / 2006 dated July 24, 2006, the nature of violating the material law in the Explanation of Article 2 paragraph (1) of the PTPK Law has been abolished or in other words does not have binding legal force. The Constitutional Court considers that the explanation of Article 2 paragraph (1) is contrary to the 1945 Constitution, because it creates legal uncertainty. The Constitutional Court views that Article 28 D paragraph (1) recognizes and protects citizens' constitutional rights to obtain guarantees and definite legal protection. The problems that will be examined are: how are the legal consequences of abolishing the material against the law in not corruption in Indonesia and how the judges' decisions and judgments in deciding to abolish the material against the law in the corruption case in the Constitutional Court Decision Number 003 / PUU-IV / 2006.The type of research in this paper is descriptive research. The approach method used in this study is a normative juridical approach and an empirical juridical approach. The types of data used are primary data and secondary data. Procedure for collecting and processing data through library studies and field studies by means of interviews. As well as in this study the researcher used qualitative data analysis.The results of the findings in this study are that the legal consequences of abolishing the material against the law in not corruption in Indonesia are limiting the movement of prosecutors in conducting investigations into corruption and giving corruptors the freedom to commit corruption because they can only be convicted if they can be proven committing a criminal act of corruption. Decisions and judges' judgments in deciding to abolish the material unlawfulness in corruption cases in the Constitutional Court Decision Number 003 / PUU-IV / 2006 only focus on legal certainty, and override other legal objectives such as justice and benefit of the law and do not consider values values and norms of life that grow in the community.
IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN 2018 TENTANG REFORMASI AGRARIA TERHADAP PELAKSANAAN REDISTRIBUSI TANAH NEGARA Nova Yatiar Mawaddah; Sri Zanariyah; Martina Male
VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i2.787

Abstract

Bagi masyarakat Indonesia, tanah merupakan sumber kehidupan yang sangat penting. Kekurangan tanah untuk dijadikan lahan garapan merupakan permasalahan pokok dalam suatu masyarakat agraris. Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu wilayah yang menyelenggarakan program redistribusi tanah. Kondisi pemilikan dan penguasaan tanah yang timpang mendorong untuk menata struktur agraria melalui kebijakan reforma agraria terhadap pelaksanaan redistribusi tanah negara  guna mengakhiri pemilikan tanah yang luas (kelebihan maksimum) dan mengadakan pembagian yang adil. Permasalahan penelitian: 1. Bagaimanakah pelaksanaan redistribusi tanah negara di Kabupaten Lampung Timur? 2. Apakah faktor penghambat dan pendukung pelaksanaan redistribusi tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur?Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskripftif kualitatif  melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder bersumber dari bahan hukum  primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier dan dianalisis secara kualitatif.Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat satu kendala dalam proses pelaksanaan Redistribusi Tanah Negara di Kabupaten Lampung Timur  yaitu subjek bertempat tinggal diluar tanah yang di redistribusi. Namun, Kantor Pertanahan Kabupaten Lampung Timur memberikan solusi berupa mengakomodir permohonan bertempat tinggal di luar asalkan dapat menunjukkan bukti perubahan alamat KTP elektronik sesuai dengan domisili kurun waktu 6 bulan. Terdapat faktor penghambat pelaksanaan redistribusi, yakni terdiri dari faktor teknis dan nonteknis. Disamping itu, terdapat pula faktor pendukung yakni  penataan akses di laksanakan dengan pola pemberian langsung oleh pemerintah dengan melibatkan masyarakat, pendanaan di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah.Kata Kunci : Peraturan Presiden, Redistribusi, Tanah Negara
DINAMIKA PENGATURAN TARIF PROGRESIF BAGI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH PROVINSI BALI Putu Eva Ditayani Antari; Ida Bagus Agung Daparhita
VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (371.508 KB) | DOI: 10.24967/vt.v1i1.140

Abstract

This study examines the impact of government policy of imposing progressive tariff for motor vehicles, as regulated in Act Number 28 Year 2009 on Regional Tax and Levy. The collection of motor vehicle tax is the authority of the provincial government, as one source of local revenue, so this type of tax is regulated both in national law and also delegated in local regulations. The local regulation governs the policy of collecting the motor vehicle tax and the amount of tax rate charged. Bali provincial government as the implementing agency began implementing progressive tariffs for motor vehicles in 2014. In the beginning of implementation phase, the progressive tariff only applied to four-wheeled vehicles, while for two-wheeled vehicles new progressive tariffs enacted in 2016. Furthermore, the rate of progressive tariff charged are also increased in percentage terms compared to the previous period. The impact of this policy implementation reviewed by gathering primary data from UPT Bapenda Bali Province located in Denpasar. The results of this study, generated by using descriptive analysis, indicated that there are various considerations for local government in making changes to the provisions of vehicle tax collection, in order to restrain the growth rate of motor vehicles while increasing local revenue.
EKSISTENSI BADAN PERTANAHAN NASIONAL DALAM PENATAAN RUANG DI KABUPATEN TANGGAMUS Andy Maryanto; Sri Zanariyah; Kamal Fahmi Kurnia
VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v3i1.778

Abstract

AbstrakKeberadaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Tanggamus di bawah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR BPN) harus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan kebijakan hak, pendaftaran tanah, dan pemberdayaan masyarakat serta penambahan tugas pengaturan tata ruang di Wilayah kerja kabupaten BPN tanggamus masih belum maksimal karena aparatur di pelayan sumber daya tanah sehingga dampak negatif terhadap perubahan masih melayani masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keberadaan skripsi BPN dalam penataan ruang di Tanggamus dan faktor-faktor bpn apa saja yang menghambat dalam penataan ruang di Tanggamus.Metodologi penelitian menggunakan pendekatan pendekatan, posisi normatif dan empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian dengan studi pustaka dan penelitian lapangan, analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.Adanya penelitian BPN Tanggamus di bawah kementerian ATR / BPN tidak efektif berdampak negatif karena masih belum dengan berbagai regulasi yang terkait dengan tata ruang dan pertanahan. Pemerintah harus memperbaharui peraturan bpn terkait untuk mengatur penataan ruang khususnya di wilayah kerja bpn tanggamus kabupaten, agar tidak terjadi tumpang tindih antar instansi. Faktor yang menjadi tanggam tanggamus bpn kabupaten dalam pengelolaan ruang adalah sumber daya aparatur dan prasarana yang kurang memadai sehingga mengakibatkan masyarakat terkendala terutama dalam penyelenggaraan pelayanan dan penataan ruang di pertanahan.Kata Kunci: BPN, Pertanahan, Pemerintah, Agraria
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTEK PEMALSUAN SURAT KETERANGAN TANAH DI PROVINSI LAMPUNG Fathur Rachman; Irwan Jaya Diwirya; Andriansyah Kartadinata
VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (151.784 KB) | DOI: 10.24967/vt.v5i2.1770

Abstract

Umumnya sengketa tanah yang terjadi di Indonesia adalah sengketa hak atas tanah yang dilanggar. Tak heran jika tanah menjadi milik khusus yang tak henti-hentinya memicu berbagai pertikaian sosial yang pelik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung dan untuk mengetahui penyelesaian praktik pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung. Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Jenis data terdiri dari data primer dan data sekunder dengan sumber data meliputi data sekunder, data primer dan data tersier. Pengumpulan kepustakaan dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, dan pengolahan data dilakukan dengan seleksi data dan klasifikasi data. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Hasil penelitian ini adalah 1. Praktek pemalsuan sertifikat tanah di Bandar Lampung dikarenakan adanya keinginan untuk memiliki tanah tersebut. Sehingga pelaku termotivasi untuk memiliki tanah tersebut karena tanah tersebut memiliki potensi yang sangat besar sehingga pelaku menggunakan segala cara untuk mendapatkannya, termasuk dengan memalsukan sertifikat tanah. Yang kedua adalah dia merasa bahwa tanah itu miliknya, biasanya seseorang mendapat informasi dari keluarganya bahwa itu adalah tanah. dari nenekmu tetapi lokasi benda itu tidak jelas. Sehingga ia termotivasi dan merasa berhak atas tanah tersebut sehingga membuat sertifikat tanah atas tanah yang diinginkannya. Padahal di atas tanah itu sudah melekat hak orang lain. Disinilah sering timbul sengketa tanah dengan membawa sertifikat tanah masing-masing. Faktor ketiga adalah mengubur hak milik orang lain atas tanah tersebut. Misalnya, seseorang yang sudah lama tinggal dan menggarap tanah bersertifikat kemudian menjual tanah tersebut dengan mengatakan bahwa tanah tersebut tidak memiliki sertifikat tanah. Tanah tersebut kemudian dibeli oleh orang lain dan dibuatkan sertipikat tanah dengan mencantumkan akta jual beli, sehingga mengakibatkan dua sertipikat hak milik atas tanah tersebut, hal ini tentu saja merugikan pemilik asli sertipikat tanah tersebut.
PENYELESAIAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMALSUAN TANDATANGAN PADA DELIK ADUAN SECARA NON LITIGASI (Studi Kasus Polres Tanggamus) setiawan setiawan; Dwi Putri Melati; Yuli Purwanti
VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS
Publisher : Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24967/vt.v4i2.1730

Abstract

Kejahatan pemalsuan tandatangan mengandung sistem ketidak benaran dan merupakan suatu bentuk tindak pidana. Namun penyelesaian secara non litigasi dapat ditempuh sebagai bentuk restorative justice dalam upaya penyelesaian di luar pengadilan. Dengan demikian maka akan tulisan ini akan membahas mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi dengan menagngkat salah satu contoh kasus yang terdapat di Polres Tanggamus, dan apakah faktor penghambat terhadap penyelesaian tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan secara non litigasi.Penelitian yang digunakan yaitu jenis penelitian hukum deskriptif kualitatif melalui pendekatan normatif dan empiris. Jenis data yang di perlukan dalam penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Dan dianalisis secara kualitatif dengan pengumpulan data melalui studi lapangan dan studi kepustakaan. Hasil pembahasan disimpulkan bahwa pelaksanaan penyelesaian hukum tindak pidana pemalsuan tandatangan pada delik aduan yang dilakukan Supendi kepada Anton diselesaikan dengan cara non litigasi dikarenakan korban Anton meminta penyidik menghentikan penyidikan dan mencabut laporannya dengan alasan sudah terjadi kesepakatan damai dan tersangka Supendi sudah membayar hutang dan mengembalikan uang Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta) kepada Anton. Faktor penghambat dalam penyelesaian tindak pidan pemalsuan tandatangan yang terjadi di wilayah hukum Polres Tanggamus yaitu hambatan dari aspek komponen dan hambatan dari aspek substantif, struktur maupun kultur.

Page 2 of 9 | Total Record : 87

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2018 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6, No 1 (2024): VIVA THEMIS Vol 6, No 2 (2023): VIVA THEMIS Vol 6, No 1 (2023): VIVA THEMIS Vol 5, No 2 (2022): VIVA THEMIS Vol 5, No 1 (2022): VIVA THEMIS Vol 4, No 2 (2021): VIVA THEMIS Vol 4, No 1 (2021): VIVA THEMIS Vol 3, No 2 (2020): VIVA THEMIS Vol 3, No 1 (2020): VIVA THEMIS Vol 2, No 2 (2019): VIVA THEMIS Vol 2, No 1 (2019): VIVA THEMIS Vol 1, No 2 (2018): VIVA THEMIS Vol 1, No 1 (2018): VIVA THEMIS More Issue