cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amik
Contact Email
amik@gmail.com
Phone
+6285726173515
Journal Mail Official
amik@gmail.com
Editorial Address
Jl. H.R. Bunyamin Blok A 11-12 , Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Published by Politeknik Pratama Purwokerto
ISSN : 29638704     EISSN : 29637651     DOI : https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) adalah Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (Maret, Juni, September dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 139 Documents
 1   2   3   4   5 
Efektivitas Kinerja Badan Pendapatan Daerah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Pekanbaru Nuril Huda Ramadhani; Harapan Tua RFS
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.617

Abstract

Efektivitas kinerja merupakan ketepatgunaan/kemampuan dalam melaksanakan suatu pekerjaan sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan di Kota Pekanbaru. Dalam artikel ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Peneliti menggunakan teori Gibson dimana efektivitas kinerja tercapai jika memenuhi aspek produktivitas, efisiensi, kepuasan, adaptasi dan perkembangan. Temuan dari penelitian ini adalah efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan dapat dilihat semakin baik, dengan meningkatnya penerimaan pajak bumi dan bangunan setiap tahunnya. Peneliti juga menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan efektivitas kinerja, meliputi penerimaan pajak bumi dan bangunan yang belum stabil setiap tahunnya, pelayanan pembayaran pajak yang belum optimal dan citra buruk instansi serta kurangnya edukasi kepada masyarakat pentingnya melunasi pajak khususnya pajak bumi dan bangunan. Secara keseluruhan, efektivitas kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam meningkatkan penerimaan pajak bumi dan bangunan belum bisa dikatakan baik.
KINERJA PEMERINTAH DESA DALAM PROGRAM DESA BERSIH NARKOBA (BERSINAR) DI DESA SEBERANG TALUK KECAMATAN KUANTAN TENGAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI Nurul Mardhiyah; Harapan Tua RFS
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.620

Abstract

Drug abuse has become a complex problem faced by Indonesia and of course requires a special strategy and the active role of all parties in its prevention and handling. This is evidenced by the rampant cases of drug trafficking and abuse that occur in villages in Kuantan Singingi, one of which is Seberang Taluk Village, Central Kuantan District. This study aims to see the performance of the Village Government in the Clean Drugs (Bersinar) Village program in Seberang Taluk Village, Central Kuantan District, Kuantan Singingi Regency. In this study, the authors used descriptive qualitative research methods. The researcher uses Dwiyanto's theory where the indicators used in measuring organizational performance use 4 (four) indicators, namely, productivity, responsiveness, responsibility, and accountability. The results of this study indicate that the distribution and abuse of drugs in Seberang Taluk Village has decreased during the program of the Clean Drugs Village (Bersinar) with a percentage of approximately 80%. However, the implementation of the Shining Village Program still faces several obstacles. Researchers found factors that influence the implementation of this program, which include the problem of limited budget, incompetent human resources, and lack of public self-awareness. Overall, the Seberang Taluk Village Government, Central Kuantan District can be said to have been quite good at implementing the Shining Village program in preventing drug trafficking.
Analisis Kebijakan Publik: Studi Kebijakan Penanggulan Covid-19 di Indonesia Tentang Kekarantinaan Kesehatan Jesica Pasaribu; Nurul Hasanah; Fifit Hidayuwati
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.621

Abstract

Di penghujung tahun 2019, wabah Covid-19 muncul. Di Indonesia, penyebaran Covid-19 pertama kali terjadi pada Maret 2020. Indonesia menjadi negara kedua dengan jumlah kematian akibat Covid-19 tertinggi di Asia, yakni menyentuh 139.682 orang. Kajian kebijakan publik tentang karantina kesehatan di tengah pandemi Covid-19 menjadi penting untuk dilakukan. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan tersebut, bagaimana implementasinya, dan efektivitas kebijakan tersebut selama implementasinya. Metode penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kualitatif. Dimana penelitian ini akan menggunakan pendekatan studi kasus dan dianalisis secara deskriptif. Kajian menyimpulkan bahwa kebijakan karantina kesehatan terkait wabah penyakit menular diwujudkan melalui beberapa undang-undang dan keputusan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka percepatan penanganan penyebaran CoronaVirus Disease 2019 (Covid-19), dan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. Pelaksanaan karantina kesehatan yang berlaku meliputi pelaksanaan karantina kesehatan, karantina di pintu masuk negara, karantina di wilayah setempat, dan pembatasan kegiatan sosial berskala besar. Kinerja kebijakan yang dilakukan telah memenuhi urgensi kedaruratan kesehatan. Namun, masih ada tumpang tindih antara pendekatan.
Kajian Filosofis Terhadap Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dari Perspektif Teori Jhon Austin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU/XVII/2020 Geofani Milthree Saragih
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.631

Abstract

Menjelang akhir tahun 2019 yang lalu, muncul suatu peristilahan yang asing dikalangan teoritisi maupun praktisi hukum di Indonesia secara umum, yaitu Omnibus Law. Peristilahan tersebut mulai muncul sejak pidato yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dalam kesempatan pidato di sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada tanggal 20 Oktober 2021 dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019-2024. Pada intinya, Presiden Jokowi mengajak kerja sama kepada DPR dalam rangka mengesahkan Undang-Undang Cipta Kerja dengan menggunakan metode Omnibus Law. Perkembangan dari penerapan penggunakan metode Omnibus Law ini menjadi polemik, karena tidak dikenal di dalam hukum positif Indonesia. Banyak desakan dari berbagai golongan untuk menolak pemberlakuan UU Cipta Kerja tersebut karena dianggap melanggar hak-hak asasi manusia. namun pada faktanya, undang-undang tersebut tetap berlaku. Beberapa waktu yang lalu, UU Cipta Kerja telah diputus inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020. Yang pada intinya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengarahkan agar pemerintah memperbaiki UU Cipta Kerja selama dua tahun kedepan, dan akan otomatis tidak berlaku apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak ada perubahan. Peneliti akan menganalisis, bagaimana paradigma yang digunakan oleh pemerintah dikaitkan dengan teori Jhon Austin yaitu positif analitis (analytical jurisprudence).
PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA TERHADAP HAK CIPTA ATAS LOGO MELALUI MEKANISME CROSS BORDER MEASURE Putri Hascaryaningrum; Nova Windiastri; Yassinta Salsabila M; Deni Tri Pamungkas; Aditya Pratama
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.633

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk mengkaji ulang tentang pengaturan logo dan bentuk perlindungan hukum yang diperoleh oleh pemilik sah logo apabila terjadi pembajakan atas logo tersebut. Dalam penulisan artikel ini data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dan lapangan, penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersifat teoritis. Sedangkan penelitian lapangan guna memperoleh data primer melalui wawancara dengan responden dan informan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Hasil penilitian menjelaskan bahwa hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Perlindungan hak cipta bersifat otomatis dan timbul setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk yang nyata (tangible form). Pendaftaran atau pencatatan hak cipta bersifat sukarela/tidak wajib kerena pendaftaran atau pencatatan tidak menimbulkan hak cipta. . Seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UUHC yang menyatakan, “Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Dalam hal ini perlindungan hukum terhadap HKI telah mengalami berbagai perkembangan yang begitu pesat dalam sebuah tatanan internasional dan bahkan telah menjadi salah satu isu pada era globalisasi dan liberasi pada saat ini. Perundingan yang melahirkan World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia dan juga disepakatinya perjanjian internasional tentang Aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights-TRIPs Agreement). Penegakan hak kekayaan intelektual terutama dalam lingkup ekspor dan impor (border enforcement) muncul sebagai salah satu isu penting selama proses negosiasi dan penyusunan TRIPs Agreement.
STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA PEKANBARU DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA Jefri Sidik; Geovani Meiwanda
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.639

Abstract

This research is motivated by the rise of drug abuse cases, especially in Pekanbaru City which can damage themselves and others. The increasing number of drug abuse cases has become a special concern for the Government and also the people in Pekanbaru City. The existence of a strategy designed by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) to tackle drug abuse is expected to be able to overcome drug problems in accordance with the provisions of Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. This study uses qualitative research methods with data collection techniques through interviews and documentation. This study aims to obtain data on the strategy for overcoming drug abuse by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) and the factors that inhibit it. The results of this study indicate that the drug abuse prevention strategy designed by the Pekanbaru City National Narcotics Agency (BNNK) has not fully worked as expected, so that drug abuse cases have not been significantly reduced. This is due to the inhibiting factors, namely the lack of availability of human resources and limited supporting tools.
MITIGASI BENCANA ABRASI PANTAI DI DESA PERMAI KECAMATAN RANGSANG BARAT KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI Ikhwanul Muhtar; Geovani Meiwanda
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.640

Abstract

The coastal abrasion disaster that occurred in the Meranti Islands Regency, precisely in the West Rangsang District, Meranti Islands Regency has threatened and brought losses, both in the form of physical and non-physical losses. In 2020, the length of coastal abrasion in Rangsang Barat District will reach 10.75 km2. West Rangsang District is an area located on the coast which has strong wave and wind currents. For this reason, coastal abrasion disasters that occur must be overcome by implementing structural and non-structural mitigation to minimize the risks arising from coastal abrasion disasters that occur. This study aims to look at the implementation of coastal abrasion disaster mitigation and find out the obstacles in mitigating coastal abrasion disasters in Permai Village, Rangsang Barat District. This study uses qualitative research methods with data collection techniques by observation, interviews and documentation. This study has the result that disaster mitigation efforts carried out in Permai Village, Rangsang Barat District have not run optimally. This is due to natural factors and limited budget owned by Permai Village.
Perlindungan Hukum Pencipta Lagu yang Karyanya Dipakai di Aplikasi TikTok Nimas Ika Wardhani; Edi Pranoto
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.641

Abstract

TikTok adalah sebuah aplikasi video pendek. Penggunaan lagu dalam aplikasi ini bisa menuai masalah ketika pengguna menggunakan karya cipta pencipta lagu tanpa izin. Pada hak cipta lagu, terdapat hak ekonomi dan hak moral yang diberikan kepada pencipta. Hak ini menjelaskan prinsip bahwa setiap individu memiliki kewajiban dalam menghargai karya ciptaan orang lain. Oleh karena itu penelitian ini ingin mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karyanya dipakai di aplikasi TikTok dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi pemakaian lagu tanpa izin. Penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014, sedangkan bahan hukum sekunder adalah hasil wawancara di Kementerian Hukum dan HAM. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap pencipta lagu dapat dilakukan pada ciptaan yang sudah didaftarkan maupun belum. Pada kepentingan komersial, pengguna wajib membayarkan royalti. Ada hak meminta ganti rugi apabila seseorang yang menggunakan karya cipta tanpa izin . Pengguna lagu tanpa izin dapat dikenai sanksi penjara maksimal 3 tahun atau denda sebesar lima ratus juta rupiah. Upaya yang dilakukan untuk mencegah pemakaian lagu tanpa izin mencakup upaya preventif dan represif.
Inovasi Pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir Risa Indayu Putri; Zulkarnaini Zulkarnaini
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.656

Abstract

Inovasi pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir untuk mengantisipasi dampak Covid-19, maka Polres Kabupaten Rokan Hilir meluncurkan inovasi pelayanan Drive Thru. Pelayanan tersebut seperti Perpanjangan SIM, pelayanan Samsat, perpanjangan SKCK, dan laporan kehilangan barang (LKB) melalui aplikasi digital. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana inovasi pelayanan Drive Thru di Polres Kabupaten Rokan Hilir dan untuk mengetahui faktor penghambat dari inovasi pelayanan Drive Thru. Penelitian ini menggunakan teori inovasi Everret M. Rogers dalam Anjani et al (2019:192) yang memiliki lima indikator, yaitu keuntungan relatif, kesesuaian, kerumitan, kemungkinan dicoba, dan kemudahan diamati. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah inovasi belum berjalan dengan baik. Dikarenakan ada beberapa dari indikator yang masih belum tercapai sepenuhnya. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penelitian ini yaitu sosialisasi, sumber daya manusia, dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang inovasi.
PENGELOLAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DIDESA SIDO MUKTI KECAMATAN PANGKALAN KURAS KABUPATEN PELALAWAN Siti Nurul Fajar; Mayarni Mayarni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.657

Abstract

Pengelolaan pemberdayaan masyarakat di Desa Sido Mukti Kecamatan Pangkalan Kuras Kabupaten Pelalawan merupakan lembaga usaha desa untuk masyarakat guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengembangkan potensi masyarakt sehingga dapat meningkatkan kemampuan untuk mengaktualisasikan diri atau berartisipasi melalui berbagai aktivitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan pemberdayaan masyarakat di desa sido mukti kecamatan pangakalan kuras kabupaten pelalawan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Kemudian analisis data dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penasikan kesimpulan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis diperoleh hasil dan kesimpulan penelitian sebagai berikut: pertama, dalam pelaksanaan pengelolaan pemberdayaan masyarakat sudah di bentuk perencanaan oleh pengelola namun tidak berjalan dengan efektif, pengorganisasian telah menunjuk pengelola yang merupakan masyarakat desa, penggerakan tidak mengerakkan kerja anggota untuk ikut bergabung dan menonitoring agar tercapai keberhasilan dalam mengelola pemberdayaan masyarakat, dan pengawasan mengadakan dan mengevaluasi tiap 3 bulan sekali. Kedua, adapun faktor-faktor penghambat yaitu sumber daya manusia dan kurangnya intensita sosialisasi alokasi dana desa pada masyarakat.

Page 3 of 14 | Total Record : 139

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2023): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): MARET : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): MARET : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL