Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) adalah Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (Maret, Juni, September dan Desember
Articles
139 Documents
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) MELALUI OASE (Online Anywhere Service ) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN TANAH DATAR ]]>
<![CDATA[Zurriyatul Husna]]>;
<![CDATA[Mayarni Mayarni]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.676
<![CDATA[Kemajuan teknologi membuat era milineal sangat update mengenai pelayanan yang cepat dan mudah, untuk itu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berupaya memaksimalkan untuk terus mendukung kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA) khususnya di Kabupaten Tanah Datar dengan mengeluarkan pelayanan online yang disebut OASE (Online Anywhere Service). Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelayanan KIA melalui OASE (Online Anywhere Service) serta faktor yang memengaruhi efektivitas pelayanan KIA melalui OASE di Dukcapil Kabupaten Tanah Datar. Konsep teori yang digunakan peneliti adalah teori efektivitas oleh Duncan (dalam Steers, 2012:53) dimana indikator efektivitas meliputi pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dengan jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif dan data-data yang diperlukan baik primer dan sekunder diperoleh dengan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk selanjutnya dilakukan analisis sehingga ditarik kesimpulan. Temuan dari penelitian ini yaitu pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA) melalui OASE (Online Anywhere Service) masih belum berjalan dengan baik. Adapun faktor yang memengaruhi pelayanan online ini yaitu sumber daya manusia yang kurang, kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan masih minim, dan sarana prasarana pelayanan kurang memadai.]]>
<![CDATA[INOVASI SIAP NIKAH KARTU KELUARGA SELESAI DIBUAT (SINI KAKEK SELEB) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PAYAKUMBUH ]]>
<![CDATA[Silva Dwi Kurnia]]>;
<![CDATA[Zulkarnaini Zulkarnaini]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.677
<![CDATA[Inovasi pelayanan publik merupakan gagasan ide kreatif orisinil atau modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh diciptakan untuk memudahkan masyarakat mengurus perubahan kartu keluarga setelah terjadi peristiwa pernikahan. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh serta untuk mendeskripsikan faktor penghambat yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan atribut keberhasilan inovasi menurut Bugge, yaitu Tata Kelola Inovasi, Sumber Ide-Ide untuk Inovasi, Budaya Inovasi, Kemampuan Alat-Alat, Tujuan, Hasil, Biaya, dan Hambatan, dan Mengumpulkan Data Inovasi untuk Inovasi Tunggal. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data yang diperlukan baik primer maupun sekunder dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, kemudian dianalisis sehingga ditarik kesimpulan dari masalah penelitian yang ada. Hasil penelitian ini adalah inovasi Siap Nikah Kartu Keluarga Selesai dibuat (Sini Kakek Seleb) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil belum optimal karena masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sumber daya manusia dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[ANCAMAN KEAMANAN MARITIM INDONESIA: STUDI KASUS PENYELUNDUPAN MANUSIA DI PULAU BENGKALIS (INDONESIA-MALAYSIA) ]]>
<![CDATA[Siti Nurhalizah Takdir]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.692
<![CDATA[Penyelundupan manusia secara umum dapat diartikan sebagai upaya warga negara asing masuk ke negara lainnya menggunakan cara dan metode yang melanggar dan tidak sesuai dengan norma imigrasi yang ditetapkan. Di era globalisasi saat ini, menggunakan perkembangan dan kemajuan teknologi, penyelundupan manusia semakin mudah dilakukan oleh oknum-oknum, dimana prosesnya semakin terorganizir dan tertutup, sehingga kejahatan tersebut sukar untuk dilacak. Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai penyelundupan manusia yang merupakan salah satu ancaman yang sudah dialami Indonesia sejak dulu. Kondisi geografis yang menjadikannya sebagai negara maritim, membuat Indonesia sebagai sasaran empuk untuk dijadikan rute penyelundupan manusia. Kasus penyelundupan di Pulau Bengkalis, Riau, tidak hanya terjadi satu-dua kali saja. Hal ini dikarenakan jaraknya yang sangat dekat dengan Malaysia––negara tujuan, dengan waktu tempuh kurang lebih 30 menit. Kejahatan penyelundupan ini sulit diselesaikan karena tingginya persentase lapangan kerja yang terbuka di Malaysia, dibanding di Indonesia. Banyak dari penyelundup yang merasa akan mendapatkan hidup yang lebih baik di negara tetangga dengan pekerjaan yang lebih terjamin, akibatnya segala cara pun dihalalkan. Selain itu, kemiskinan juga merupakan faktor besar dalam terjadinya penyelundupan manusia, baik sebagai pelaku maupun korban.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM PENERIMA BANTUAN IURAN (PBI) JAMINAN KESEHATAN DI KOTA PEKANBARU ]]>
<![CDATA[Husni Zelika]]>;
<![CDATA[Hasim As’ari]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.706
<![CDATA[Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan berbagai inisiatif dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Penelitian ini mendeskripsikan implementasi dari program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan dengan memanfaatkan metodologi penelitian kualitatif menggunakan teori Korten tentang implementasi yaitu kesesuaian antara program dengan dengan kelompok sasaran, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana dan kesesuaian antara krlompok sasaran dengan organisasi pelaksana. Adapun Teknik yang digunakan untuk memilih informan adalah dengan Teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan model interaktif dari Miles dan Huberman. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru. Adapun hasil dari penelitian ini adalah Implementasi Program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan di Kota Pekanbaru dalam meningkatkan kesehatan masyarakat di Kota dalam pelaksanaannya belum maksimal. Kemudian terdapat faktor penghambat dalam implementasi program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan yaitu minimnya pengetahuan masyarakat tentang program PBI Jaminan Kesehatan, kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat, dan kinerja organisasi pelaksana yang kurang optimal.]]>
<![CDATA[AKIBAT HUKUM TERHADAP PERSEROAN TERBATAS ATAS AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YANG TIDAK DILAPORKAN PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ]]>
<![CDATA[Julia Fitri Yani]]>;
<![CDATA[Dhoni Martien]]>;
<![CDATA[Yurisa Martanti]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.716
<![CDATA[Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan akta notaris diikuti dengan Surat Keputusan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Surat Keputusan, baik berupa persetujuan maupun pemberitahuan itu diterbitkan setelah Perseroan melakukan pelaporan akta dalam waktu 30 (tiga puluh) hari berdasarkan Pasal 21 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Berhubung pelaporan akta hanya dapat dilakukan melalui akun notaris, maka kedudukan notaris adalah sebagai Kuasa dari Direksi Perseroan dan sebagai pemilik akun di sistem Administrasi Badan Hukum. Dalam praktiknya, jangka waktu pelaporan tersebut terlampaui akibat kelalaian maupun kesengajaan. Hal inil terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 426/Pdt.G/ 2016/PN Jkt.Sel, dimana oknum internal Perseroan sengaja tidak melaporkan akta-akta notaris untuk merugikan kepentingan Perseroan. Akta yang melampaui batas waktu pelaporan tetap menjadi akta autentik, namun tidak memenuhi asas publikasi. Tidak dipenuhinya asas publikasi ini menjadi dasar penyalahgunaan wewenang oleh Direksi Perseroan yang baru diangkat karena tidak diketahui akta terakhir dari Perseroan Tersebut. Dalam hal ternyata ada tindakan penyalahgunaan wewenang, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan supaya akta tersebut dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Upaya hukum yang dapat dilakukan atas akta Perseroan yang tidak dilaporkan adalah mengadakan rapat internal untuk meminta pertanggungjawaban pengurus terkait dan upaya gugatan ke Pengadilan Negeri.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf DM]]>;
<![CDATA[Vivi Yola]]>;
<![CDATA[Destin Maiharani]]>;
<![CDATA[Egi Dwi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.725
<![CDATA[Ketika berselancar di dunia digital, Anda perlu berhati-hati dengan rasa nyaman di media sosial. Cyber crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Sejalan dengan kemajuan teknologi infomasi, telah muncul beberapa kejahatan yang sering dipersesikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang atau wilayah siber. Rusbagio Ishak, Kadit Serse Polda Jateng megatakan, cyber crime ini potensial meimbulkan kerugiann pada beberapa bidang: politik, ekonomi, social budaya. Cyber crime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan siber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran kejahatan siber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet. Cyber crime dilakukan dengan beragam tujuan. Mulai dari iseng mengetes kemampuan hacking, hingga kejahatan serius yang bisa merugikan korbannya secara finansial. Salah satu kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia adalah social engineering attack atau rekayasa sosial. Social engineering merupakan teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses informasi pribadi atau data berharga.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK DAN KONSUMEN TERHADAP BARANG TIRUAN DI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Nanda Pramudya Pangestu]]>;
<![CDATA[Bimo Satrio Wibowo]]>;
<![CDATA[Muhammad Arrullah Safriawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Asmar Aqilah]]>;
<![CDATA[Noviyanto Noviyanto]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.727
<![CDATA[Informasi yang benar dan akurat sangat diperlukan bagi bisnis mengenai hal menghormati hak pada pembeli. Suatu barang untuk hak-hak konsumen, dibeli di tempat lain untuk dijual kembali disertifikasi untuk menjadi tidak asli, melewatkan pemeriksaan orisinalitas toko. Penemuan pembelian pembeli di gerai yang beda ternyata palsu, serta barang yang terbeli oleh pembeli terlewatkan saat toko memeriksa keasliannya. Menghormati hak-hak konsumen sangat penting mengenai pemilik usaha dalam memberikan sebuah informasi tentang keakuratan barang dan jasa, oleh karena itu, persoalan tersebut diatasi dengan aturan pada Undang-undang yang ada dalam Nomor 8 Tahun 1999 mengenai tujuan memproteksi terhadap pembeli. Maksud dari penelitian ini adalah suatu bentuk mengenai perlindungan pembeli di e-commerce serta mencari jalan keluar pertanggungjawaban pemilik toko terhadap pembelinya. Metode mengenai penelitian ini penggunaannya dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan sifatnya yang berbentuk deskriptif menggunakan studi pustaka. Mengenai suatu hasil dari penelitian ini terdapat peraturan yang mengingat mengenai penjualan barang di e-commerce dengan merek tertentu karena telah dilindungi HAKI. Para penjual e-commerce dan konsumen dituntut untuk lebih bijak saat menjual dan membeli barang.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA DAN PERLINDUNGANNYA SEBAGAI BAGIAN DARI HAK ASASI MANUSIA ]]>
<![CDATA[Nur Soimah]]>;
<![CDATA[Naufal Naufal]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.843
<![CDATA[Bentuk ekspresi dari pengalaman beragama dapat dilihat dari penganut suatu agama. Pada dasarnya pengalaman kegamaan dalam diri mereka timbul dari pemikiran tentang kepercayaan dan juga keyakinan terhadap adanya sesuatu di luar diri mereka. Yang kemudian dianggap sebagai realitas tertinggi, hal ini diperoleh melalui pengetahuan yang dipelajarinya serta ketika sedang melakukan sebuah interaksi sosial dari kegamaan yang ada didalam lingkunganya. Tujuan dari pembuatan makalah ini adalah untuk mengetahui landasan dasar kebebasan beragama, untuk mengetahui sebuah kebebasan berekpresi dan berpendapat merupakan bentuk hak dan kebebasan negara, dan juga untuk mengetahui suatu agama sebagai kepercayaan. Metode penelitian pada makalah ini adalah dengan metode studi pustaka (library research). Data didapatkan dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang berkaitan dengan topik dari beberapa buku fisik, jurnal dan juga sumber lainnya. Untuk teori yang dipakai adalah teori konflik dari Ralf Dahrendorf. Dari beberapa data yang didapat, dapat diketahui kebebasan beragama di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Dasar 1945 begitu juga dengan pembatasannya. Tidak hanya itu kebebasan beragama juga diatur di hukum atau Undang-Undang Internasional. Selain itu kebebasan berekspresi dan berpendapat juga telah diatur dalam undang-undang dan ini merupakan sebuah hak warga negara dalam kehidupan bernegaranya. Untuk kepercayaan sifat dan sikapnya membenarkan sesuatu yang dianggap sebagai kebenaran, yang diyakini, dan diaplikasikan dalam kehidupan, pengalaman, dan mempengaruhi sifat mental yang menyakininya. Kepercayaan berarti keyakinan kepada tuhan diluar agama atau tidak termasuk kedalam agama. Berbicara mengenai agama atau keyakinan dan juga masyarakat memang tidak akan pernah selesai, karena dengan seiring perkembangan masyarakat itu sendiri akan ada dampak yang dirasakan.]]>
<![CDATA[HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN ]]>
<![CDATA[Hery Kurniawan Zaenal]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.867
<![CDATA[This study aims to: (1) analyze and discover the nature of the approval of the Notary Honorary Council as an effort to protect the law against notaries in the judicial process; (2) Analyze and find law enforcement for Notaries related to Professional Ethics. This type of research is normative law. While the research approach used, namely: Legislation, conceptual approach, and case approach, as well as a comparative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis of legal materials using qualitative analysis. The results of the study show that: (1) The regional MKN has the authority to examine applications submitted by investigators, public prosecutors or judges; as well as giving approval or rejection of requests for approval to take photocopies of minuta deed and summons Notaries to attend investigations, prosecutions, and judicial processes (66 paragraph (1) UUJNP), (2) Sanctions imposed on Notaries who violate the professional code of ethics are regulated in Article 85 UUJN, namely in the form of: Verbal warning; Written warning; temporary stop; Honorable discharge; and Dishonorable Dismissal by the Notary Honorary Council.]]>
<![CDATA[RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 49/PUU-X/2012 TENTANG PEMBATALAN PASAL 66 AYAT (1) UUJN-2004 ]]>
<![CDATA[Hery Kurniawan Zaenal]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.868
<![CDATA[This study aims to: (1) analyze and find the ratio of the decision of the Constitutional Court Decision Number 49/PUU-X/2012 concerning the annulment of Article 66 paragraph (1) UUJN-2004, (2) the legal impact of the Constitutional Court's decision no. 49/PUU-X/2012 Against Legal Protection for Notaries. The type of research is normative law. While the research approach used, namely: Legislation, contextual approach, and case approach, as well as a comparative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis of legal materials using qualitative analysis. The results of the study show that: (1) The ratio decidendi of the cancellation of Article 66 paragraph (1) of Law Number 30 of 2004 concerning the Position of Notary Public is based, that the article is not in accordance with the principle of equality before the law (equality in law) for every citizen. There is the approval of the Notary Honorary Council, not in accordance with the sense of justice and the criminal law enforcement process, as well as the principle of an independent judicial power; (2) Legal Impact of MK Decision No. 49/Puu-X/2012 Regarding Legal Protection for Notaries, the notary loses his special rights, namely summoning a Notary in the case of interest in a criminal examination does not need to obtain permission from the Regional Supervisory Council as stipulated in the provisions of Article 66 of the JN Law, this is for guarantee legal certainty and responsibility for the deed issued.]]>
