JURNAL PANAH KEADILAN
Jurnal Panah Keadilan ini diterbitkan oleh Universitas Nias Raya. Fokus dan cakupan jurnal ini yaitu karya ilmiah di bidang Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Tata Negara, Hukum Bisnis, hukum lainnya, sosial dan politik. Terbitan pertama jurnal ini yaitu dimulai dari edisi Volume 1 Nomor 1 tahun 2021. Jurnal ini diterbitkan 2 kali setahun yaitu Februari-Juli, dan Agustus-Desember.
Articles
33 Documents
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK ]]>
<![CDATA[Fariaman Laia]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Kejahatan persetubuhan yang sering meresahkan masyarakat adalah persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang dewasa. Hal ini disebabkan karena anak merupakan kaum yang lemah dari segi fisik sehingga memudahkan orang dewasa untuk melakukan kejahatannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan metode pendekatan analisis (analytical approach). Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kajian perpustakaan dengan cara mengumpulkan bahan hukum. Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif. Deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Yuridis Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak, dalam hal ini hakim sebagai penentu salah atau tidak bersalahnya orang karena hakim merupakan wakilnya tuhan dalam menentukan lamanya pidana, berpedoman pada ketentuan ancaman minimum dan maksimum pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan. Ancaman minimum dan maksimum pidana umum telah dirumuskan dalam KUHP, sedangkan ancaman minimum dan maksimum pidana khusus telah dirumuskan dalam masing-masing undang-undang di luar KUHP, dan saran hakim dalam menganani kasus terhadap persetubuhan terhadap anak harus memperhatikan hukum yang berlaku di Indonesia, karena Indonesia menganut sistem hukum Eropa Kontinental yang menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama, sehingga setiap orang yang berhadapan dengan hukum dapat terjaminnya keadilan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI ASIMILASI RUMAH BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM PENCEGAHAN SERTA PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19 ]]>
<![CDATA[Hiskia Zega]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Dalam situasi pandemi Covid-19 saat itu dengan kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) maupun Rumah Tahanan Negara (Rutan) yang overcapasity atau kepadatan berlebih memungkinkan sulitnya physical distancing (pembatasan jarak manusia secara fisik) sehingga menimbulkan overcrowded (penuh sesak) bagi narapidana sehingga rentan tertularnya virus Covid-19. Memperhatikan masalah tersebut yang cukup krusial, maka Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Hukum dan HAM telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19. Oleh sebab itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisis secara logis, sistematis untuk memaparkan permasalahan di Lapas Kelas III Teluk Dalam. Berdasarkan pada temuan penelitian dan uraian pembahasan tentang implementasi asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam pencegahan serta penanggulangan penyebaran Covid-19 (studi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Teluk Dalam), maka dapat disimpulkan bahwa implementasi program asimilasi rumah bagi narapidana dan anak dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid-19 di Lapas Kelas III Teluk Dalam telah terlaksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 yang mana tujuan pelaksanaan asimilasi rumah adalah sebagai upaya menanggulangi pandemi Covid-19 yang dilaksanakan dirumah dengan bimbingan dan pengawasan dari Balai Pemasyaratan (Bapas) serta Lapas Kelas III Teluk Dalam.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING (Studi Putusan Nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran) ]]>
<![CDATA[Erlina Manao]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Banyak kasus illegal fishing yang telah diputus oleh pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap. Salah satu putusan tersebut yaitu putusan pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran. Dalam putusan tersebut, pelaku dihukum berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 dengan ancaman penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Namun terdakwa dalam putusan tersebut hanya dijatuhkan pidana denda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis penerapa putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing (studi putusan pengadilan negeri nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan data sekunder dan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis, serta menggunakan analisis data secara kualitatif. Berdasarkan temuan penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan putusan pemidanaan kepada pelaku tindak pidana illegal fishing (studi putusan nomor 17/Pid.Sus-Prk/2021/PN Ran) di mana hakim hanya menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa, ididasarkan iketentuan dalam iPasal i102 iUndang-Undang iNomor i31 iTahun i2004 itentang iPerikanan yang mengatur bahwa iketentuan itentang pidana ipenjara idalam iUndang-Undang iini itidak iberlaku ibagi itindak ipidana idi ibidang perikanan iyang iterjadi idi iwilayah ipengelolaan iperikanan Republik iIndonesia isebagaimana dimaksud idalam iPasal i5 ayat (1) ihuruf ib, ikecuali itelah iada iperjanjian iantara Pemerintah Republik iIndonesia idengan ipemerintah inegara asal iyang ibersangkutan. Menurut ipenulis bahwa isudah isepatutnya ihakim imenjatuhkan ipidana ipenjara bersamaan idengan ipidana denda karena ipemidanaan ihanya idengan ipidana denda idirasa ikurang iefektif idalam imemberantas tindak ipidana iiillegal ifishing. iPenulis imenyarankan iagar ihakim menjatuhkan ipidana ipenjara bersamaan idengan ipidana idenda iagar isetiap orang iyang imelanggar iaturan itersebut imemiliki efek ijera.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN ]]>
<![CDATA[Arianus Harefa]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i1.914
<![CDATA[Seiring pesatnya arus globalisasi dan dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi adalah terjadinya kekerasan terhadap anak khususnya yang berkaitan dengan kekerasan seksual yang semakin meningkat, dimana sejak satu tahun terakhir (tahun 2021) kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan mencapai 11.952 kasus, diantaranya 58,6 persen atau 7.004 adalah kasus kekerasan seksual. Berdasarkan hal tersebut yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengalisis bentuk perlidungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perkosaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan (1) peraturan perundang-undangan (statute approach), (2) kasus (case approach), (3) konsep (conceptual approach), dan juga (4) pendekatan analitik (analitycal approach) dengan data yang dingunakan yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, serta data analisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, logis, dan sistematis sehingga dapat menjawab permasalahan atau yang isu ada serta dilakukan penarikan kesimpulan secara induktif ke deduktif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana pekosaan dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 989/Pid.Sus/2021/PN.Bdg dan putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor86/Pid.Sus/2022/PT.Bdg atas nama terdakwa Herry Wirawan masih belum memberikan perlindungan kepada para korban terutama dalam hal memberikan ganti rugi kepada para korban yang dalam bentuk kompensasi yang dibebankan kepada negara dan juga pemenuhan hak-hak korban berupa pemulihan dalam bentuk penerapan rahabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial.]]>
<![CDATA[RISALAH PERUMUSAN ALAT BUKTI DAN KELEMAHAN PEMBUKTIAN DALAM KEJAHATAN SEKSUAL NONFISIK ]]>
<![CDATA[Filemon Halawa]]>;
<![CDATA[Thomas Arisman Halawa]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i2.855
<![CDATA[Kejahatan seksual baik secara fisik maupun nonfisik bisa saja terjadi dan dialami korbannya dengan tidak mengenal waktu dan jenis kelamin. Lahirnya UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menjadi kabar menggembirakan khususnya dari kalangan para aktivis yang konsen khusus pada kejahatan yang dialami korban perempuan dan anak. Dalam praktiknya, membuktikan kejahatan seksual secara fisik kemungkinan besar sangat mudah bagi korbannya menyajikan alat bukti di hadapan aparat penegak hukum (APH). Namun yang menjadi soal adalah pembuktian kejahatan seksual nonfisik. Agak rumit rasanya jika pembuktian kejahatan seksual nonfisik tidak dilakukan dengan proses yang benar. Karena membuktikan kejahatan seksual nonfisik tidak segampang membalikkan telapak tangan. Karena kejahatan seksual nonfisik selain harus dibuktikan dengan fakta hukum pengakuan sepihak dari korban juga harus didukung dengan alat bukti lain sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP serta teori pembuktian dalam hukum pidana. Oleh karenanya, untuk menjawab tantangan di atas dalam karya tulis ini mengkaji lebih dalam tentang perumusan alat bukti dan kelemahan pembuktian dalam kejahatan nonfisik dengan menggunakan teori metode Due Process of Law dan Due Process Model sebagai pisau analisis.]]>
<![CDATA[PENYELESAIAN SENGKETA PENANAMAN MODAL ASING (STUDI KASUS SENGKETA CHURCHILL MINING PLC DAN PLANET MINING PTY LTD MELAWAN INDONESIA) ]]>
<![CDATA[Elsa Rahmawati]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i2.906
<![CDATA[Salah satu dorongan perekonomian nasional datang dari penanaman modal asing. Penanaman modal asing sendiri, di atur melalui Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. Selain itu, Indonesia menegaskan bahwa penyelesaian sengketa antara Indonesia dengan penanam modal asing dilaksanakan melalui arbitrase internasional, salah satunya yaitu ICSID. Konvensi ICSID di ratifikasi melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1968 Tentang Penyelesaian Perselisihan Penanaman Modal antara Negara dengan Warga Negara Asing. Pada tahun 2012 Indonesia digugat oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd melalui arbitrase ICSID. Kemudian, pada tahun 2016 ICSID memberikan putusan yang menyatakan menolak gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining melawan Indonesia. Tentunya mulai dari proses awal penyelesaian sengketa hingga putusan dikeluarkan memiliki dampak bagi para pihak, khususnya Indonesia sebagai negara host state. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Churchill Mining Plc dan Planet Mining sebelum menempuh upaya hukum melalui ICSID telah menempuh jalur hukum pada PTUN Samarinda melalui PT Ridlatama. Meskipun Indonesia menang melawan Churchill Mining Plc dan Planet Mining tentu ke depannya harus lebih berhati-hati dalam melakukan pengawasan dan pemberian izin terhadap penanam modal asing.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING ]]>
<![CDATA[Dikir Dakhi]]>;
<![CDATA[Kosmas Dohu Amajihono]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i2.977
<![CDATA[Karya tulis ini dibuat untuk mengetahui sejauh mana pertanggungjawaban tindak pidana Illegal Loging yang dilakukan oleh perseorangan ataupun korporasi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang mengkaji dari perspektif hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data yang digunakan penulis adalah data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang telah dikumpulkan kemudian dikelompokkan secara sistematis dan kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan analisis secara logis. Setelah itu dilakukan penarikan kesimpulan secara deduktif ke induktif untuk menjawab permasalahan yang diteliti. tindakan Illegal Loging merupakan pelanggaran Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta perbuatan Illegal Loging juga sangat merugikan masyarakat dan keuangan Negara. dalam suatu kasus tindak pidana Illegal Loging seorang terdakwa berdasarkan putusan Hakim dinyatakan telah mengangkut kayu hasil hutan yang tidak dilengkapi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan dengan putusan pidana penjara 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp500.000.000, - (lima ratus juta rupiah). Putusan ini dijatuhkan karena terdakwa dalam perbuatannya menurut Hakim telah merencanakan terlebih dahulu. Namun Penulis berpendapat bahwa unsur dengan sengaja tidak dapat dibuktikan terhadap terdakwa dikarenakan tidak dilakukan dengan perencanaan sebelumnya.]]>
<![CDATA[ANALISIS HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN DANA NASABAH PADA BANK ]]>
<![CDATA[Hasaziduhu Moho]]>;
<![CDATA[Antonius Ndruru]]>;
<![CDATA[Yonathan Laowo]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i2.978
<![CDATA[Diskursus tentang hak dan kewajiban menjadi sesuatu yang tetap relevan untuk diperbincangkan terutama ketika bersentuhan langsung dengan perlu adanya jaminan atau perlindungan kepentingan. Berbagai upaya yang dilakukan melalui rumusan batasan antara hak dan kewajiban setiap orang, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak perlu dilakukan, sehingga pada akhirnya dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban secara harmonis. Penggunaan dan pelaksanaan hak haruslah dalam takaran wajar dan tindakan yang terukur serta tidak bertentangan dengan kepentingan (hak) orang lain. Dalam hal ini Peran dan tanggung jawab bank yang sangat strategis senantiasa memperhatikan faktor kenyamanan dan jaminan keamanan dana yang dititipkan masyarakat kepadanya (bank). Sebagai sebuah dana titipan, masyarakat harus diberi layanan akses yang memadai dan mudah untuk menyimpan, mengambil, memanfaatkan dan menggunakan dana yang telah dititipkan. Karenanya informasi dan promosi tentang keberadaan bank haruslah yang bisa memberi dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat, terutama masyarakat penyimpan dana dalam skala yang kecil. Jenis penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang berusaha untuk mengkaji asas-asas atau norma-norma hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Perlu ada aturan hukum yang khusus berpihak pada nasabah penyimpan dalam skala yang kecil. Sanksi bagi setiap yang melakukan pelanggaran hukum, terutama dari pihak bank dan pemilik simpanan dalam skala besar perlu diperberat.]]>
<![CDATA[PENERAPAN HUKUM DALAM PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA TRAFFICKING ]]>
<![CDATA[Fariaman Laia]]>;
<![CDATA[Laka Dodo Laia]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i2.979
<![CDATA[Perdagangan orang dikenal dengan istilah human trafficking muncul menjadi suatu masalah yang banyak ditingkat regional maupun ditingkat global yang saat ini perdagangan orang merupakan tindakan yang memperdagangkan orang untuk tujuan eksploitasi dalam bentuk kejahatan dengan bentuk modus operandi. Korban yang paling rentan adalah perempuan dan anak terutama dari kalangan yang kurang mampu, perempuan yang putus sekolah, dan yang sedang mencari pekerjaan. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan, metode pendekatan kasus dan metode pendekatan analitis. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data hukum sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif yang diperoleh disimpulkan secara deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana trafficking merupakan suatu kasus yang sering muncul diberbagai media elektronik yang hampir setiap hari, maka dari itu pemerintah dan penegakan hukum harus benar-benar dapat mempertingkan kepastian hukum itu sendiri, karena kasus trafficking ini sangat berdampak buruk ditengah-tengah masyarakat luas, dan juga kepentingan Hak Asasi Manusia itu sendiri, maka harus benar-benar diwujudkan tujuan pemidanaan itu supaya ada efek jera kepada setiap pelaku trafficking. Sehingga dimasa yang akan datang kasus trafficking tidak tergeneralisasi suatu saat, meskipun tidak untuk menghapus setidaknya dengan hadirnya peradilan yang baik dan penegak hukum yang baik kasus ini ada pengurungan kejahatan trafficking ini.]]>
<![CDATA[KEBIJAKAN PUBLIK MELIHAT PRODUK HUKUM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SERTA IMPLEMENTASINYA DALAM PRAKTEK PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Zul Firman]]>;
<![CDATA[Aturkian Laia]]>;
<![CDATA[Bestari Laia]]>
<![CDATA[ JURNAL PANAH KEADILAN Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Panah Keadilan ]]>
Publisher : <![CDATA[LPPM Universitas Nias Raya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.57094/jpk.v2i2.1005
<![CDATA[Penelitian ini berfokus pada analisis kebijakan publik terhadap Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) di Indonesia, serta implementasinya dalam konteks penegakan hukum. Dua permasalahan utama diidentifikasi: (1) Bagaimana implementasi Pasal 4 UU PTPK yang menunjukkan aspek inti dalam pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi di Indonesia, dan (2) Bagaimana pandangan kebijakan publik terhadap UU PTPK dalam kerangka politik hukum Indonesia. Penelitian ini mengadopsi pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (Statute Approach) dan pendekatan konseptual (Conceptual Approach). Hasil analisis menunjukkan bahwa Pasal 4 UU PTPK memiliki esensi sebagai upaya represif dan preventif dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara. Namun, dalam praktek penegakan hukum, implementasi Pasal 4 seringkali tidak sesuai dengan tujuannya, terjadi pelanggaran atau penafsiran yang salah, yang berdampak pada kesalahpahaman terhadap esensi Pasal 4 tersebut. Meskipun regulasi UU PTPK dianggap cukup baik dalam konteks produk hukum, penelitian ini menggarisbawahi perlunya kerja sama ekstra antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat dalam mengatasi kelemahan dan kekurangan yang mungkin muncul dalam implementasi UU PTPK. Dengan sinergi ini, negara dapat mengatasi tantangan korupsi dan menjaga kebersihan institusi dari kejahatan tersebut.]]>
