Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Justice Voice

justicevoice
Website

Published by Universitas Krisnadwipayana

ISSN : 2715243X EISSN : 29626226 DOI : 10.37893/jv

Core Subject : Humanities, Social,

Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Justice Voice diterbitkan oleh Prodi Doktor Ilmu Hukum Universitas Krisnadwipayana. Naskah jurnal memuat beberapa kajian dan review dari disiplin ilmu hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata atau hukum bisnis, dan hukum tata negara. Selain itu, jurnal tersebut juga memuat beberapa kajian hukum dalam arti yang lebih luas. Jurnal ini terbit secara berkala dua kali setiap tahun, yaitu pada bulan Juni dan Desember. Artikel yang telah disetujui dan siap diterbitkan akan dipublikasikan secara berkala di laman OJS yang dapat diunduh secara gratis.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 14 Documents

1 2

Sistem Jaminan Kesehatan yang Memenuhi Hak-Hak Kepesertaan Retno Kus Setyowati
Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena merupakan bagian dari kebutuhan primer manusia, untuk itu maka Pemerintah berkewajiban untuk memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional menyatakan penduduk Indonesia wajib menjadi peserta jaminan kesehatan dengan prinsip gotong royong, namun demikian pelaksanaan jaminan kesehatan belum mampu memberikan pelayanan secara adil terhadap seluruh masyarakat Indonesia. Banyak hal yang menjadi hambatan dalam pemenuhan hak kesehatan masyarakat, meskipun hak atas kesehatan telah dijamin peraturan perundangan, akan tetapi persoalan teknis menjadi kendala yang sangat krusial. Kondisi geografis wilayah, sarana infrastruktur yang belum merata maupun fasilitas kesehatan yang belum memadai menjadi penyebab sulitnya masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan sehingga sistem jaminan kesehatan belum memenuhi hak-hak kepesertaannya. Metode yang digunakan dengan cara memaparkan suatu fakta atau kenyataan secara sistematis.

Pendaftaran Objek Fidusia Sebagai Jaminan Utang Asmaniar Asmaniar; Fiter Jonson Sitorus
Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Saat ini banyak lembaga pembiayaan (finance) dan bank (bank umum maupun perkreditan) menyelenggarakan pembiayaan bagi konsumen (consumer finance), sewa guna usaha (leasing), anjak piutang (factoring). Mereka umumnya menggunakan tata cara perjanjian yang mengikutkan adanya jaminan fidusia bagi objek benda jaminan fidusia, namun kenyataannya masih adanya perjanjian dibuat di bawah tangan dengan kata lain tidak didaftarkannya objek jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia. Oleh karena itu, penelitian ini untuk mengetahui pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan utang dan perlindungan hukum terhadap debitur. Penelitian ini dianalisis menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diteliti dari bahan pustaka dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut konsepsi, asas, norma hukum dan doktrin yang berkaitan dengan objek fidusia sebagai penjamin utang yang menjadi pokok permasalahan. Hasilnya pihak (debitur) tidak mengabaikan hak dan tanggung jawabnya sebagai debitur. Karena disaat debitur dengan sengaja maupun karena keadaan terbukti lalai atau cedera janji maka perlindungan hukum terhadap debitur lemah atau tidak mempunyai kekuatan hukum.

Eksistensi Kebijakan Daerah yang Demokratis Dalam Sistem Pemerintahan Bersih Bebas dari KKN Riastri Haryani
Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis tentang good governance dan menganalisis sejauh mana implementasi konsep good governance dalam mencapai sistem pemerintahan yang baik. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu menggunakan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang ada dalam menganalisis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Hasil penelitian terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Untuk mewujudkan hal tersebut maka menurut Sedarmayanti diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna dan bertanggung jawab. Implementasi asas umum pemerintahan yang baik (good governance) akuntabilitas dan transparansi dalam pertanggungjawaban dilaksanakan dengan penyampaian informasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Pertanggungjawaban Pengurus Dalam Pengelolaan Badan Hukum Yayasan di Indonesia Zulfi Diane Zaini; Putri Septia
Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Permasalahan penelitian adalah bagaimana tanggung jawab pengurus Yayasan terhadap pihak ke-3 dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004? dan bagaimana penerapan sanksi terhadap pengurus Yayasan dalam pengelolaan Yayasan yang tidak sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif di mana data yang digunakan adalah data sekunder (dengan studi kepustakaan) serta ditunjang oleh tiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Selanjutnya data dianalisis secara yuridis kualitatif. Pembahasan penelitian diketahui bahwa tanggung jawab pengurus Yayasan diatur dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Yayasan. Kemudian pengurus mempunyai peran yang cukup penting dan utama dalam pengelolaan Yayasan, karena pengurus Yayasan merupakan organ yang melaksanakan kegiatan operasional Yayasan. Selanjutnya Undang-Undang Yayasan memberikan sanksi, yakni setiap pengurus harus bertanggung jawab secara pribadi berdasarkan anggaran dasar Yayasan yang diatur dalam hukum positif dan bersifat mengikat bagi semua organ Yayasan.

Penyelesaian Batas Laut Teritorial (Studi Kasus Batas Laut Teritorial Segmen Barat Indonesia Dengan Singapura) Ummi Yusnita
Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Garis batas laut teritorial Indonesia dan Singapura yang sempit (lebar lautnya kurang dari 15 mil laut). Berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 bahwa lebar laut teritorial untuk negara pantai adalah 12 mil laut. Dalam hal ini lebar laut antara kedua negara tidak mencapai 24 mil laut. Merupakan sebuah tindakan bijak yang sudah dilakukan Indonesia dan Singapura yakni menyelesaikan permasalahan batas wilayah laut teritorial segmen barat dengan membuat perundingan yang menghasilkan perjanjian antara kedua negara. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana proses teknik penyelesaian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura dan bagaimana analisis pertimbangan hukum dalam perjanjian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, empiris, dan wawancara dengan pihak terkait. Dari hasil penelitian, diketahui bahwa penyelesaian batas laut teritorial segmen barat antara Indonesia dan Singapura dilakukan melalui proses perundingan dengan pembentukan tim teknis yang kemudian dikukuhkan dalam bentuk perjanjian, dengan pertimbangan hukum yang mendasarkan pada Konvensi Hukum Laut 1982 sebagai wujud sikap dalam mematuhi aturan yang telah diratifikasi oleh kedua negara.

Analisis Yuridis Mengenai Tindak Pidana Pornografi Secara Berlanjut Louisa Yesami Krisnalita; Sisi Rahayu
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Kejahatan pornografi dari tahun ke tahun semakin memprihatinkan sehingga mengakibatkan semakin banyaknya kejahatan yang dilakukan di antaranya, pelecehan seksual, perkosaan, dan sebagainya. Perbuatan pornografi itu sendiri juga dapat memberikan dampak negatif terhadap moralitas bangsa Indonesia. Sehingga merugikan banyak orang. Oleh sebab itu perbuatan pornografi dilarang oleh norma agama, norma kesopanan, dan juga norma kesusilaan, maka perbuatan pornografi tersebut merupakan perbuatan yang tercela, maka perbuatan tersebut pantas untuk dinyatakan sebagai perbuatan kriminal (Tindak Pidana). Dalam praktiknya penyelesaian terhadap masalah pornografi belum sesuai dengan yang diharapkan. Seringkali kesulitan dalam mengatasi tindak pidana pornografi (pornoaksi) antara lain disebabkan oleh adanya pengertian dan penafsiran yang berbeda terhadap pasal KUHP yang mengatur masalah pornografi.

Tindak Pidana Perpajakan Dalam Pelaporan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan M. Rikhardus Joka
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Tindak pidana perpajakan merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Perpajakan di Indonesia. Ketentuan tersebut telah diatur dalam Pasal 38, 39, 39A, 41, 41A, 41B,41C, 43A, 44 dan 44B UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah mengubah UU No. 6 Tahun 1983 dan perubahan terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Bentuk-bentuk tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pajak seperti perbuatan pelanggaran hukum dengan bersikap pasif tidak ingin melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak dengan maksud untuk tidak membayar pajak (tax offences), penggelapan pajak (tax evasion) dan perbuatan pelanggaran hukum pajak dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang pajak (tax avoidance). Faktor penyebab timbulnya tindak pidana perpajakan adalah pembayaran pajak dianggap beban, ketidakpercayaan wajib pajak terhadap pengelolaan pajak, tingginya tarif pajak, kurang sosialisasi atas peraturan pajak, lemahnya pengawasan dan terlalu rendah sanksi hukum peraturan perpajakan. Kasus tindak pidana perpajakan di Indonesia setiap tahun kecenderungan meningkat, terbukti dari laporan tahunan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) menyatakan bahwa 5 (lima) tahun terakhir sejak tahun 2016 hingga 2021 meningkat 47,3%. Data kenaikan tindak pidana perpajakan tersebut menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum dalam tindak pidana perpajakan belum maksimal. Keadaan inilah menyebabkan negara setiap tahun tidak mencapai target dalam penerimaan pajak. Sedangkan upaya yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam mencegah tindak pidana perpajakan juga hanya dengan cara preemptif yaitu menanamkan nilai-nilai atau norma-norma agama yang baik terhadap diri wajib pajak dengan tujuan agar nilai-nilai tersebut dapat terinternalisasi dalam pekerjaan sehari-hari. Upaya lanjutan dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan penyuluhan terhadap masyarakat wajib pajak untuk mengetahui dan memahami kewajiban dalam membayar pajak dan sanksi hukum apabila melanggar tindak pidana perpajakan.

Kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang Dibuat Pengembang Dalam Pre Project Selling Arivan Halim
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kedudukan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang memiliki klausul-klausul baku yang hanya dibuat oleh satu pihak, yaitu pengembang (developer) perumahan atau rumah susun. Klausul-klausul baku yang tertuang dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tidak boleh melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan secara a contrario dapat dikatakan sah jika tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek). Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta menyajikan gambaran lengkap mengenai sosial atau dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi secara deskriptif. Keberlakuan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh pengembang (developer) apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 11/PRTM/2019 tentang Sistem Perjanjian Pendahuluan Jual Beli Rumah.

Sudhi Wadani Dalam Perkawinan Hukum Adat Bali Mutiarany Mutiarany; Dsk Putu Ayu Leni Agustini
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan banyak dipengaruhi oleh bentuk, tradisi, kebudayaan, dijiwai oleh ajaran agama maka bagi masyarakat Hindu yang kawin beda agama terlebih dahulu harus disatukan agamanya melalui proses upacara Sudhi Wadani. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, kasus yang dikumpulkan melalui wawancara dan pembelajaran dokumen-dokumen hukum, sedangkan teknik deskripsi analisis dilakukan secara kualitatif. Upacara Sudhi Wadani suatu upacara perkawinan di mana pihak laki-laki beragama Hindu sedangkan pihak perempuan menganut agama lain, tujuannya adalah agar status perempuan sama dengan pihak laki-laki dan sekaligus bertujuan agar pihak perempuan menjadi sah memeluk agama Hindu. Sehingga, upacara Sudhi Wadani adalah merupakan prasyarat mutlak dalam perkawinan yang berbeda agama. Filosofi yang terdapat upacara Sudhi Wadani akibat adanya perbedaan agama akan dapat menyatu secara utuh dalam sumpah melalui upacara untuk setia terhadap agama Hindu. Melalui pelaksanaan upacara Sudhi Wadani diharapkan dapat menumbuhkan sikap dan sifat yang harmonis dari sumpah tersebut, sebab sudah diketahui bahwa jika akhirnya sumpah itu dilanggar maka akan menimbulkan kehancuran dalam rumah tangganya.

Peran Hukum Kesehatan Dalam Perlindungan Terhadap Penggunaan Gawai yang Berlebihan T. Banjar Nahor
Justice Voice Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice
Publisher : Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Krisnadwipayana

Smartphone atau gawai penggunaannya sudah mewabah baik di perkotaan maupun pedesaan, kalangan tua muda bahkan anak-anak menggunakannya. Smartphone/gawai bukan lagi barang mewah, menjadi kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan informasi dan hiburan. Bukan merupakan keanehan lagi jika sejak berusia balita, anak-anak telah asyik menggunakan smartphone/gawai. Bahkan tidak jarang orang tua memberikannya dengan tujuan agar si anak tidak rewel, dan berpikir bahwa dari aplikasi terbaru serta permainan-permainan yang edukatif, bisa membuat dorongan anak semakin pintar. Penggunaan smartphone/gawai yang berlebihan dapat menimbulkan radiasi. Pada setiap gawai terdapat transmiter yang mengubah suara menjadi gelombang disebut RF atau frekuensi radio yang menimbulkan radiasi elektromagnetik, yang menurut penelitian menyebabkan penggunanya dapat mengalami insomnia atau gangguan tidur. Undang-Undang Kesehatan, hanya menjelaskan tentang penyakit menular dan tidak menular, tidak dijelaskan tentang kesehatan terhadap radiasi penggunaan smartphone/gawai.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

1 2

Filter by Year

2022 2023

Filter By Issues

All Issue Vol. 2 No. 1 (2023): Justice Voice (articles in press) Vol. 1 No. 2 (2022): Justice Voice Vol. 1 No. 1 (2022): Justice Voice

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sardjana Orba Manullang

Contact Email
somanullang@unkris.ac.id

Phone
+6281380287222

Journal Mail Official
okisumiyanto@unkris.ac.id

Editorial Address
Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi

Location
Kota bekasi,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sardjana Orba Manullang

Contact Email somanullang@unkris.ac.id

Phone +6281380287222

Journal Mail Official okisumiyanto@unkris.ac.id

Editorial Address Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi

Location Kota bekasi, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sardjana Orba Manullang

Contact Email
somanullang@unkris.ac.id

Phone
+6281380287222

Journal Mail Official
okisumiyanto@unkris.ac.id

Editorial Address
Jalan Kampus UNKRIS, Jatiwaringin, Pondok Gede, Bekasi

Location
Kota bekasi,

Jawa barat

INDONESIA