cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Edi Ilham
Contact Email
asianpublisher.id@gmail.com
Phone
+6285781169228
Journal Mail Official
asianpublisher.id@gmail.com
Editorial Address
Jl. KH. Noer Ali Sumber Artha kalimalang Bekasi Barat 17134, Jawa Barat
Location
Kab. bekasi,
Jawa barat
INDONESIA
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies
Published by Asian Publisher
ISSN : -     EISSN : 29644690     DOI : https://doi.org/10.58738/qanun
Core Subject : Religion, Humanities, Social,
Religion Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies (E-ISSN 2964-4690) is a high-quality, open-access peer-reviewed international journal published two times a year (March, September) by Asian Publisher. QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies focusing on historical, comparative, and legal and societal approaches to Islamic law, we are also particularly interested in presenting data science tools and key sources that inform scientific analysis.
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Studi Agama
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Pembatalan Perkawinan dan Akibat (Studi Kasus Putusan 1811/Pdt.G/2020/PAJT) Ikhwan Haqiqi
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (153.784 KB) | DOI: 10.58738/qanun.v1i1.29

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutuskan Pembatalan Perkawinan dan untuk mengetahui dampak bagi suami istri terhadap pembatalan perkawinan dalam putusan perkara 1812/pdt.G/2020/PAJT tentang pembatalan perkawinan. Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Agama Jakarta Timur karena di Pengadilan Agama ini pernah diputus perkara pembatalan perkawinan yaitu perkara nomor 1812/pdt.G/2020/PAJT. Jenis data yang digunakan adalah data primer yaitu hasil wawancara Hakim Anggota yang menangani perkara ini dan data sekunder berupa putusan nomor perkara 1812/pdt.G/2020/PAJT serta literatur-literatur lain yang menunjang penelitian ini. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi kepustakaan dengan teknik analisa data kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum bagi hakim Pengadilan Agama Jakarta Timur dalam memutuskan pembatalan perkawinan tersebut terdapat didalam Pasal 70 sampai dengan 76 Kompliasi Hukum Islam.Pembatalan perkawinan memberikan dampak kepada para pihak yang dibatalkan dan pihak lainnya. Adapun dampak hukumnya bagi pihak yang dibatalkan adalah putusnya hubungan perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dan perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada.
Pertimbangan Hakim Mengabulkan Permohonan Penetapan Perkawinan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Nomor : 0093/Pdt.P/2022/PA.Bks) Achmad Albuni
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.087 KB) | DOI: 10.58738/qanun.v1i1.30

Abstract

Hukum yang berlaku di Indonesia ditentukan oleh penguasa Indonesia yang berwenang untuk melakukannya. Untuk menata hukum dan menentukan isi hukum yang akan diberlakukan di Indonesia, sangat tergantung pada dua hal, Pertama, politik hukum penguasa Indonesia, Kedua, Kesadaran hukum bangsa Indonesia. (Sundari dan Endang Sumiarni, 2015:6). Tentang perkawinan, di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, melatar belakangi orang tua mengajukan permohonan penetapan perkawinan anak dibawah umur, Apa pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penetapan perkawinan anak dibawah umur, faktor melatar-belakangi orang tua mengajukan permohonan penetapan perkawinan anak dibawah umur,  mengetahui pertimbangan hakim mengabulkan permohonan penetapan perkawinan anak dibawah umur. Secara akademik menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum perdata serta mengembangkan ilmu bidang syari’ah, khususnya dalam bidang perkawinan, Untuk memberikan masukan tambahan serta menambah cakrawala  wawasan bagi mahasiswa dan kaum akademisi yang akan bergerak sebagai praktisi hukum kelak. Untuk dijadikan pedoman atau refrensi dalam hal-hal yang berhubungan dengan prosedur perkawinan. Dalam permohonan penetapan dispensasi perkawinan anak dibawah umur, anak Para Pemohon bernama Vito Harkat Sudrajat, umur 18 tahun 3 bulan yang akan melangsungkan pernikahan masih di bawah umur 19 (sembilan belas) tahun, sehingga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan alasan sangat mendesak untuk dilangsungkan dikarenakan calon istri anak Pemohon telah dalam keadaan hamil 2 bulan sehingga segera menikahkan anak Para Pemohon dengan calon istrinya. Pertimbangan dalam pandangan hukum Islam menikah itu hukumnya wajib bagi seseorang yang mempunyai keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri, sehingga apabila tidak menikah dikhawatirkan akan melakukan perbuatan zina dan secara ekonomi, anak sudah mampu untuk menafkahi isteri. Maka hakim telah memberikan penetapan dispensasi nikah kepada mempelai. Dan pertimbangan tersebut telah mempedomani serta memperhatikan ayat Alquran dan Alhadits yang memberi petunjuk untuk menikah.
Legalitas Dinar Dan Dirham Sebagai Alat Tukar Yang Sah Pada Transaksi Jual Beli Di Pasar Muamalah Indonesia (Studi Putusan Perkara No. 202/Pid.Sus/2021/PN Dpk) Ade Kurniawan
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (340.162 KB) | DOI: 10.58738/qanun.v1i1.35

Abstract

Dinar dan dirham merupakan alat tukar berbentuk koin emas dan perak yang telah digunakan sejak ribuan tahun yang lalu di berbagai belahan dunia, koin emas dan perak juga merupakan alat tukar yang berlaku di kerajaan-kerajaan Nusantara dalam aktivitas perdagangan. Penggunaannya dimasa sekarang menimbulkan polemik dan dugaan pelanggaran hukum terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif-empiris, yaitu merupakan penggabungan antara metode penelitian hukum normatif dengan penambahan adanya berbagai unsur empiris dalam penelitian, dapat pula dikatakan sebagai penggabungan metode kepustakaan dengan studi lapangan yang dilakukan secara langsung. Hasil penelitian didapatkan fakta bahwa penggunaan koin dinar emas dan dirham perak di pasar muamalah merupakan hal yang legal dan bukan sebuah tindak pidana karena emas dan perak merupakan komoditi dan penggunaannya dalam aktivitas tukar menukar dikategorikan sebagai transaksi barter, hal ini dukuatkan dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok sekaligus menjadi dasar hukum atas dibolehkannya penggunaan koin dinar, dirham sebagai alat tukar di Indonesia.
Perkawinan Beda Organisasi dan Implikasi Dalam Keharmonisan Rumah Tangga, (Studi Kasus Keluarga Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah) Rina Lutfiyah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (359.909 KB) | DOI: 10.58738/qanun.v1i1.41

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam mengenai pernikahan beda organisasi Islam yaitu antara penganut Nahdlatul Ulama’ dan Muhammadiyah, bagaimanakah pandangan hukum Islam mengenai pernikahan tersebut, apakah perbedaan tersebut berimplikasi terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga, dan adakah pengaruh atau dampak yang disebabkan perbedaan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey dengan teknik pendekatan deskriptif, jadi penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan jawaban dalam keharmonisan keluarga yang dibina dengan latar belakang organisasi islam yang berbeda. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara mendalam (in-depth interview). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa hukum Islam memandang perkawinan beda organisasi islam NU dan Muhammadiyah adalah boleh. Faktor-Faktor yang mempengaruhi keharmonisan rumah tangga beda organisasi islam khususnya NU dan Muhammadiyah adalah komunikasi interpersonal, pendidikan atau pegetahuan anggota keluarga, lingkungan masyarakat, saudara, dan perekonomian keluarga. Dalam hal keharmonisan rumah tangga, pengaruh positif yang dihasilkan adalah menumbuhkan kedewasaan, saling menghormati perbedaaan, dan menumbuhkan semangat untuk memahami. Meski demikian, pengaruh negatif seperti timbulnya konflik, tumbuhnya kebimbangan, dan sulit mencari figur juga turut menjadi dampak negatifnya.
Review of Positive Law and Fiqh Law on Interfaith Marriages Ahmad Azmi Perkasa Alam; M. Idris
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (217.3 KB) | DOI: 10.58738/qanun.v1i1.42

Abstract

This study describes a review of positive law and fiqh law on interfaith marriages. Marriage is the result of affection between men and women, so limiting marriage to religion is one of the conflicts that often occurs, interfaith marriage is something that is difficult to separate, especially those who adhere to the teachings of pluralism in Indonesia. So from here the researcher considers it important to raise the problems that occur in interfaith marriages, in this study the author uses a descriptive method, namely to provide data that is as accurate as possible about the problems discussed. This descriptive method is intended to get a good, clear and can provide data as accurately as possible about the object under study. Data collection techniques using library research techniques. The selection of literature is carried out as carefully as possible by considering the author's authority in the field under study. This study also examines in detail the law of interfaith marriage in terms of Islamic law following the as-Syafi'i school, and also links civil law and positive law in Indonesia, as well as the MUI fatwa.
Pendapat Syaikh Nawawi Terhadap Istri Yang Menampakkan Perhiasan Kepada Lelaki Selain Suaminya Dalam Kitab ‘Uqud Al-Lujain Maya Mariah Zakiah
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (319.44 KB) | DOI: 10.58738/qanun.v1i1.85

Abstract

Ajaran Islam menghalalkan perhiasan bagi wanita, secara fitrah pun setiap wanita ingin terlihat cantik.  Akan tetapi setiap wanita tidak dibebaskan untuk memperlihatkan perhiasan dan kecantikannya kepada semua orang. Dalam Islam perhiasan hanya bisa ditampakkan pada orang-orang tertentu salah satunya adalah suami. Kenyataan di lapangan banyak para istri yang berhias ketika hendak keluar rumah, mereka menampakkan perhiasan dan kecantikan dirinya untuk laki-laki lain selain suaminya, dan berbeda ketika sedang dirumah, justru istri jarang bersolek didepan suaminya sendiri. Dengan adanya keterangan tersebut, membuat penulis tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pendapat Syaikh Nawawi mengenai hukum istri yang menampakkan perhiasan kepada lelaki selain suaminya.  Sehingga tujuan dalam penelitian ini, untuk mengetahui pendapat Syaikh Nawawi dan dasar hukum tentang Istri yang menampakkan perhiasan kepada lelaki selain suaminya dalam kitab 'Uqud al- Lujain. Metode penelitian yang digunakan adalah metode Conten of Analisys. Sedangkan teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan, Syaikh Nawawi berpendapat seorang Istri menampakkan perhiasannya kepada lelaki selain suaminya termasuk dosa besar jika benar-benar menimbulkan fitnah. Jika hawatir dapat menimbulkan fitnah maka berhiasnya adalah makruh. Sedangkan jika mengira akan menimbulkan fitnah maka hukumnya haram tetapi tidak dosa besar.
URGENSI ADVOKASI MAHASISWA TERHADAP KEBIJAKAN PUBLIK DALAM PERSPEKTIF DAKWAH ISLAM Wahyu Khoiruz Zaman
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.649 KB) | DOI: 10.58738/qanun.v1i1.134

Abstract

The background of this research is student advocacy in defending the weak, over the inequality of policies issued by the government. The purpose of this research is to understand the importance of advocacy by students on public policy. This research uses a library research approach. The method used is descriptive qualitative. The data collection technique uses literature review. While the data analysis technique uses data reduction to draw a conclusion. The results of this study indicate that advocacy by students for a policy issued by the government is quite important, especially when the policy issued is not pro-society. However, what must be considered in the delivery of advocacy carried out by students, must be based on the principles of Islamic da'wah. Thus, the advocacy delivered by students will be as expected and remain benefit-oriented.
Tinjuan Hukum Islam dan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Terhadap Zina Kahar Muzakir
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, March 2023
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (210.145 KB) | DOI: 10.58738/qanun.v1i2.142

Abstract

Hadziq, S. (2019). Pengaturan Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Dikaji Dari Perspektif Living Law. Jurnal Lex Renaissance, 4(1), 25–45. https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art2 Hafrida, H., & Helmi, H. (2020). Jurnal Bina Mulia Hukum. Jurnal Bina Mulia Hukum, 5(September), 119–136. https://doi.org/10.23920/jbmh.v4n1.5 Junaidi, M., & Imansyah, R. G. C. (2018). The Concept Of Adultery Post-Revision Of The Penal Code. Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari’ah Dan Hukum, 3(1), 13–26. https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i1.1344 Ryan, Cooper, & Tauer. (2013). Eksistensi Fikih Dalam Penerapan Hukum Zina di Indonesia. Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents, 12–26. Sanksi, P., & Pidana, T. (2022). Komparatif Hukum Islam dengan Hukum. 14(April), 144–154. Syahrul, & Mukhtaruddin. (2022). Sebuah Studi Komparatif Tindak Pidana Perzinahan dalam Qanun Aceh dan KUH Pidana di Indonesia. Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies, 4(2), 95–110. https://doi.org/10.32505/lentera.v4i2.3959
Penggunaan Aplikasi Shopee Ditinjau KUHPerdata dan Hukum Fiqh Terhadap Trend Transaksi Jual Beli Online Anggi Nur Nisa Br. TJ; wahyu Ziaulhaq
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, March 2023
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.928 KB) | DOI: 10.58738/qanun.v1i2.143

Abstract

Penelitian ini mendeskripsi penggunaan aplikasi shopee ditinjau kuhperdata dan hukum fiqh terhadap trend transaksi jual  beli on line. Tujuan penelitian ini sebagai edukasi dan advokasi kepada khalayak pembaca bahwa jual beli dimassa modern tidak hanya dilakukan secara tatap muka namun bisa dilakukan secara on line yang berbasis pada pemanfaatan teknologi.  Jenis penelitan ini ialah  penelitian hukum kualitatif dan penelitian hukum normatif yaitu kita kenal dengan sebutan penelitian hukum kepustakaan yakni artikel hukum yang dilakukan dengan cara meneliti berdasarkan bahan-bahan yang bersumber dari pustaka. Sumber data yang digunakan oleh penulis  pada artikel ini antara lain bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memberikan deskripsi mengenai bahan hukum primer berupa tafsir, buku-buku umum, jurnal, dokumen dan referensi-referensi lain yang berhubungan dengan artikel ini lalu dikompilasikan dengan teknologi digital.  Dari hasi penulisan artikel ini  maka: Pertama, dalam persfektif hukum fiqh  diperbolehkan karena dalam sistem jual beli ini tidak mengandung unsur   penipuan, barang yang dijual sesuai dengan informasi yang telah ada pada  website yang disediakan oleh penjual. Kedua, apabila terjadi keterlambatan maka pihak yang terikat/terlibat harus segera mengkonfirmasi agar tidak terjadinya kesalahpahaman dalam bertransaksi.  Ketiga, pihak yang terikat/terlibat haruslah bersikap tanggung jawab khususnya bagi para pelaku usaha boleh mengambil keuntungan dalam jual beli namun hak pembeli harus tetap dihormati sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam.  Keempat, hukum Negara khususnya sesuai dengan peraturan perundang-Undang-Undangan yang berlaku yaitu sesuai dengan KUHPerdata Pasal 1457 dan Pasal 1458. Karena dengan adanya dasar tersebut maka diharapkan penjual dan pembeli melakukan transaksi jual belinya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang diberlakukan sehingga kecurangan serta penipuan juga semakin bisa diminimalkan agar penjualan bisa dilakukan tanpa kendala jarak dan pembelian juga menjadi lebih aman
Analisis Hukum Fiqh dan Hukum Positif Terhadap Nikah Beda Agama M. Idris; Ahmad Azmi Perkasa Alam
QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, March 2023
Publisher : ASIAN PUBLISHER

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (244.277 KB) | DOI: 10.58738/qanun.v1i2.152

Abstract

This study examines interfaith marriage from the perspective of fiqh law and positive law. Marriage is the result of affection between a man and a woman, so limiting marriage to religion is one of the conflicts that often occurs, interfaith marriage is something that is difficult to separate, especially those who adhere to the teachings of pluralism in Indonesia. So from here the researcher considers it important to raise the problems that occur in interfaith marriages. In this study the researchers used normative legal research, namely what we know as library law research, namely legal articles carried out by researching based on materials sourced from libraries. Sources of data used by the author of the article in this writing include primary legal materials (binding legal materials). Data collection techniques using library research techniques. The selection of literature is carried out as carefully as possible by considering the author's authority in the field under study. This study also examines in detail the law of interfaith marriage in terms of Islamic law following the as-Syafi'i school, and also links civil law and positive law in Indonesia, as well as the MUI fatwa.

Page 1 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2023 Vol. 1 No. 2 (2023): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, March 2023 Vol. 1 No. 1 (2022): QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies, September 2022