Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Dialektika Hukum

jurnal-dialektika-hukum
Website

Published by Universitas Jenderal Achmad Yani

ISSN : 28085876 EISSN : 28085191 DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 50 Documents

1 2 3 4 5

IMPLEMENTASI PENINGKATAN PARIWISATA BAHARI BERADASARKAN PERATURAN BUPATI KABUPATEN PESAWARAN NOMER 35 TAHUN 2017 TENTANG PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BAHARI DI KABUPATEN PESAWARAN Ahmad Ulya
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

One of the forms of tourism in Indonesia is marine tourism. The marine area is afavorite place for both local and international tourists to visit and enjoy the naturalbeauty of the sea. In general, marine areas are located on the coast and are locatedin places that have a natural, cool and healthy environment so that they can achievean optimal recreational activity. Pesawaran Regency is one of the regencies inLampung Province. Pesawaran Regency most of the tourist attractions are still notdeveloped and there are no adequate facilities. In the context of structuring marinetourism areas in Pesawaran Regency in order to increase economic growth andpeople's welfare, environmental conservation and natural cultural resources, marinetourism in Pesawaran Regency needs to be managed properly. There are efforts inorder to improve the tourism sector in Pesawaran Regency, one of these efforts isthe issuance. Regulation of the Regent of Pesawaran Regency Number 35 of 2017concerning Management of Marine Tourism Areas in Pesawaran Regency. With thisregulation, it is hoped that tourism in Pesawaran Regency can become a touristdestination.

TINDAK PIDANA RAHASIA DAGANG DITINJAU DARI UU NO. 30 TAHUN 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG Muhammad Irkham Firdaus; Fajar Satriyawan Wahyudi
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Legal protection applies to the rights of every citizen, both to rights obtained due to transfer or rights arising from the results of their own copyrighted work. For rights in the form of copyrighted works, in the legal world they are included in the category of Intellectual Property Rights (IPR). Trade secrets as part of the Intellectual Property Rights system are not given much attention by the wider community, therefore they should be given protection like other Intellectual Property Rights objects. The purpose of this research is to find out criminal acts against violators of trade secrets and analyze using Law No. 30 of 2000. This research method uses normative research with a qualitative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. The primary legal material is the legislation in the field of intellectual property rights in Indonesia, namely Law no. 30 of 2000. Secondary legal materials used in this research are legal publications such as books, research results and so on. The results of this study indicate that anyone who intentionally and without rights uses or discloses a Trade Secret, or reneges on an agreement to maintain a Trade Secret or obtains or controls a Trade Secret in a way that is contrary to the applicable laws and regulations: shall be sentenced to a maximum imprisonment of 2 (two) years and/or a maximum fine of Rp.300,000,000.00 (three hundred million rupiah).

KONTRIBUSI SISTEM CIVIL LAW (EROPA KONTINENTAL) TERHADAP PERKEMBANGAN SISTEM HUKUM DI INDONESIA Firdaus Muhamad Iqbal
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

The legal system is a set of regulations, including commands, restrictions, and permissibility. The Civil Law System and the Anglo-Saxon System are the two legal systems now in use in the world. As a legacy of the Dutch colonial authority, Indonesia follows the Civil Law system, or Continental Europe. A normative legal research methodology using secondary data types was used. The Civil Law system, which emerged in countries in Mainland Europe and was codified from Ancient Roman Law, is the subject of this study's findings and discussion. The 13th century saw the beginning of the movement of this system, which has a lengthy history and is inextricably linked to economic, political, and intellectual forces in Western Europe. This system of laws acknowledges the division between public and private law. The Civil Law system is characterized by the existence of a codification or legal record that preserves the law and serves as a foundation or mechanism for judges to act and uphold the legal system documented in the law. The three dimensions of the national legal order, which is based on the Civil Law legal order, are the maintenance dimension, the renewal dimension, and the creative dimension. Along with these features, the Civil Law system also strengthens Indonesia's legal framework by, among other things, creating new laws, discovering new laws, and using judges as law's mouthpieces to enforce laws that affect people's daily lives.

TELAAH HUKUM TERHADAP PERIZINAN DALAM PROSES INVESTASI DI INDONESIA PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA Luqman Hakim
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Pada saat ini perizinan dikategorikan sesuai dengan basis risiko kegiatan usaha serta menggunakan sistem resmi yakni Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA) secara daring, akan tetapi sistem tersebut dinilai rumit serta masyarakat belum dapat menyesuaikan dengan sistem terkini. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui terkait dengan perizinan investasi yang mengacu pada UU Cipta Kerja. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan Perundang-Undangan maupun konseptual. Dalam perizinan terkait badan usaha yang akan melakukan investasi apabila merujuk UU Cipta Kerja maupun Peraturan dibawahnya, Pemerintah mengakomodasi dengan metode analisa risiko terhadap kegiatan usaha tersebut dengan ketentuan diantaranya : a) Pengidentifikasian kegiatan usaha; b) Penilaian tingkat bahaya; c) Penilaian potensi terjadinya bahaya; d) Penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha; e) Penetapan jenis perizinan berusaha. Dimana analisa risiko tersebut merupakan suatu metode guna mengklasifikasikan standarisasi perizinan yang tepat terhadap kegiatan suatu badan usaha terkait. Pemerintah diharapkan memerikan suatu wadah dalam bentuk institusi disetiap kabupaten, kota maupun provinsi yang memberikan pelayanan perizinan investasi badan usaha agar tidak terjadi sentralisasi, karena apabila perizinan dilaksanakan secara sentralisasi besar kemungkinan mekanisme tersebut akan berlangsung lama dan tidak oprimal.

KENDALA PENEGAKAN HUKUM LARANGAN PEMILIKAN TANAH PERTANIAN SECARA ABSENTEE Zulfika Ikrardini
Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee merupakan salah satu program landreform yang bertujuan untuk mengatur pemerataan pemilikan tanah bagi seluruh rakyat dan memastikan bahwa hasil pemanfaatan tanah dapat dinikmati oleh masyarakat setempat di mana tanah tersebut berada. Hal ini sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria(UUPA) bahwa pada asasnya "Tanah pertanian harus dikerjakan atau diusahakan secara aktip oleh pemiliknya sendiri". Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif guna melakukan telaah terhadap landasan filosofis dan kendala penegakan hukum ketentuan larangan pemilikan tanah pertanian secara absentee. Dari penelitian ini ditemukan bahwa disamping faktor kesadaran hukum masyarakat dan aparat penegak hukum serta tersedianya sarana penegakan hukum yang memadai, terkadang dibutuhkan pula keberanian untuk melakukan revisi terhadap ketentuan hukum yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat agar penegakan hukum dapat terselenggara secara optimal.

PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA DAN HUKUM INTERNASIONAL BERDASARKAN BEIJING DECLARATION Saptaning Ruju Paminto; Kori Hermawanti
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Indonesia saat ini mengalami darurat tindak pidana kekerasan seksual, diperlukan langkah yang masif untuk penyelesaiannya. Tak hanya itu, hak dari pada korban harus dapat terakomodir dengan baik, selaras dengan komitmen Bangsa Indonesia untuk menghapus segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan hukum perlindungan korban tindak pidana kekerasan seksual dalam hukum positif Indonesia dan hukum internasional berdasarkan Beijing Declaration. Hasil pembahasan yakni terdapat persamaan dan perbedaan dalam pemberian perlindungan dan hak terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual baik berdasarkan hukum positif maupun berdasarkan hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan perlu dicegah dan dihapuskan, berpedoman pada pengadopsian Beijing Declaration and Platform for Action Indonesia sebagai salah satu negara yang terlibat harus menerapkan aksi-aksi tersebut terkhusus pada kekerasan seksual dalam bentuk peraturan atau hukum nasionalnya. Maka berdasarkan penjelasan tersebut, perlu kiranya Pemerintah Negara untuk bekerja sama dalam memberikan bantuan terhadap korban kekerasan seksual dan perlu adanya penyebaran informasi dan edukasi dalam berbagai bentuk untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual. Selain itu, meluasnya pelaku tindak pidana kekerasan seksual yang mana pelaku merupakan seorang anak dibawah umur membuat diperlukannya perubahan undang-undang sistem peradilan anak.

TINJAUAN TENTANG HARGA DAN UKURAN DALAM JUAL BELI (EKSPOR) BENIH LOBSTER MENURUT HUKUM DAGANG DAN UNDANG-UNDANG PERMEN-KP NO.1 TAHUN 2015 Muhammad Irkham Firdaus; Saefudin Saefudin
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Pelaksanaan praktik jual beli Benih Lobster yang terjadi pada saat ini diduga belum sesuai dengan Hukum positif. Pada praktik jual beli tersebut khususnya dalam ekspor, terdapat beberapa pihak yang merasa dirugikan, seperti halnya Nelayan, dan juga Negara Republik Indonesia sendiri, karena harga yang ditetapkan oleh penjual belum sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Dalam hukum positif sendiri dalam jual beli benih lobster ada aturan dan ketetapan jenis dan ukuran dalam jual beli lobster laut. Namun sangat disayangkan beberapa nelayan saat melakukan profesi mereka tidak memperhatikan efek kedepannya, yang dimana sebagian nelayan ada yang melakukan transaksi jual beli benih lobster tidak sesuai kebijakan yang telah dibuat. Ditakutkannya pula ini akan berdampak pada tingkat ekonomi khususnya dalam jual beli biota laut, terutama untuk hewan lobster. Dikarenakan, bewan tersebut menjadi incaran para nelayan sebab harganya yang jika dijual lumayan mahal dan rasanya sendiri bila dikonsumsi sungguh nikmat sehingga permintaan pasar akan hewan tersebut terus menerus tiada henti. Oleh sebab itu, pemerintah membuat kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan kepiting dan lobster di wilayah NKRI.

MENYOAL EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP DI PROVINSI JAWA BARAT Ade Mahmud
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

The application of imprisonment for perpetrators of environmental crimes in West Java deserves to be questioned because imprisonment does not show a deterrent effect which affects the reduction of environmental crimes, on that basis the existence of imprisonment should be corrected. This writing aims to explain the effectiveness of imposing sanctions to reduce environmental crimes in West Java Province and to analyze environmental law enforcement to prevent environmental crimes in West Java. This writing method uses a normative legal approach that refers to secondary data in the form of books, journals, research results, regulations and court decisions which are analyzed qualitatively. The effectiveness of criminal sanctions for perpetrators of environmental crimes in West Java has not contributed to reducing environmental crimes, the indicators can be seen from the data of various court decisions in West Java that have imposed prison sentences on perpetrators but reports of environmental cases in West Java have continued to increase. The majority of environmental crimes committed by individuals and corporations aim to gain economic benefits so that environmental law enforcement to prevent environmental crimes is to apply criminal fines to recover losses due to criminal acts and to utilize administrative sanctions, especially government coercion when the business activities carried out cause pollution or damage. quite heavy on the environment so that through administrative legal instruments the government can restore environmental functions

PROBLEMATIKA STATUS KEBERANGKATAN PENGUNGSI DI INDONESIA SECARA YURIDIS-NORMATIF Stefanie Simanjuntak
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Pengungsi merupakan salah satu topik hukum internasional yang tidak pernah usai tahun demi tahun, sebab pengungsi ialah topik yang sangat kompleks dalam dunia internasional. Dewasa ini, selain hak-hak yang tertera dalam Konvensi dan Protokol Pengungsi, hak pengungsi terhadap status keberangkatan ke negara pihak juga menjadi problematika yang harus diselesaikan demi terpenuhinya hak lainnya. Sebagai contoh keberangkatan pengungsi di Indonesia pada tahun 2021 hanya mencapai 3% dari total 13.497 pengungsi yang terdaftar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi di Indonesia? 2. Dilema seperti apa yang dialami pemerintah Indonesia selama menangani pengungsi? Metide penelitian yang digunakan pendekatan yuridis normatif, analisis data menggunakan metode kualitatif, serta sumber data menggunakan sumber sekunder.

GREEN POLITICS SEBAGAI GERAKAN DEMOKRATISASI HIJAU DI INDONESIA Lily Andayani; Indah Dwiprigitaningtias
Jurnal Dialektika Hukum Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v5i1.1615

Gerakan ‘politik hijau’ di Indonesia diawali dengan adanya kesadaran yang dipacu kondisinasional kita dimana terjadi berbagai kerusakan lingkungan hidup akibat pembangunanyang terlalu berorientasi pertumbuhan dan strategi pembangunan yang eksploitatifsehingga mengancam kelestarian lingkungan hidup. Gagasan ecocracy ini merupakanupaya untuk mengutamakan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkunganhidup dalam arus politik pembangunan nasional. Namun, walaupun Indonesia dalamkonstitusinya telah mengakui subjective right atau duty of the state tetapi pemuatan poladan arah pembangunan berkelanjutan belum ditempatkan pada pasal-pasal khususmelainkan ditumpangkan atau dicampurkan dengan hak-hak fundamental lainnya.Konsep ekokrasi (ecocracy) harus menjadi kaidah penuntun dalam pembuatan kebijakannegara (politik hukum) dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Konsepekokrasi agar dapat dijalankan dalam sistem bernegara, maka perlu dijabarkan dalamgreen constitution, green legislation serta green budgeting.

Page 5 of 5 | Total Record : 50

1 2 3 4 5

Filter by Year

2019 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone
+6285200811989

Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location
Kota cimahi,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone +6285200811989

Journal Mail Official dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location Kota cimahi, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone
+6285200811989

Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location
Kota cimahi,

Jawa barat

INDONESIA