Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Dialektika Hukum

jurnal-dialektika-hukum
Website

Published by Universitas Jenderal Achmad Yani

ISSN : 28085876 EISSN : 28085191 DOI : https://doi.org/10.36859/jdh.v4i2

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Jurnal Dialektika Hukum diterbitkan oleh Prodi Ilmu Hukum. Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Fokus dan lingkup penulisan (Focus & Scope) dalam Jurnal ini memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Militer Hukum Perdata Hukum Tata Negara; Hukum Administrasi Negara; Hukum Pidana; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Adat; Hukum Bisnis; Hukum Lingkungan; Hukum Dan Masyarakat; Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik; Hukum Hak Asasi Manusia; dan Ilmu Hukum Lainnya yang relevan dengan bidang di atas.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 50 Documents

1 2 3 4 5

KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGELOLAAN KAWASAN BANDUNG UTARA Ardini Rakhmania Ardan
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Kawasan Bandung Utara merupakan kawasan dengan luas wilayah ±38.543,33 Ha dan merupakan kawasan perbukitan yang menjadi wilayah resapan air bagi daerah bawahannya. Saat ini telah terjadi perubahan di KBU, pembangunan yang semakin luas dan cenderung tidak terkendali, sehingga mengakibatkan penurunan daya tampung, daya dukung dan daya lenting KBU sebagai kawasan resapan air. Sebagian lahan di KBU mengalami alih fungsi lahan dengan dibangun kompleks perumahan oleh beberapa pengembang, yang mengakibatkan fungsi kawasan konservasi berubah menjadi kawasan pemukiman. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif, memaparkan teori tentang perizinan dan tata ruang serta pembangunan berkelanjutan dikaitkan dengan kasus alih fungsi. Hal ini harus menjadi perhatian para pemberi izin karena dalam Pasal 54 Peraturan Daerah Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengendalian Kawasan Bandung Utara sebagai Kawasan Strategis Provinsi Jawa Barat dijelaskan perlunya rekomendasi dari gubernur untuk mendapatkan izin. Hal ini menjadi masukan bagi pengambil kebijakan dalam penaatan hukum lingkungan yaitu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan izin sehingga dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

UPAH KERJA LEMBUR TERHADAP JABATAN ACCOUNT OFFICER Zulfiyanda Zulfiyanda
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Penulisan ini dilatar belakangi adanya beberapa perbankan yang tidak menerapkan upah kerja lembur terhadap jabatan account officer. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah upah lembur wajib diterapkan terhadap jabatan account officer. Hasil penelitian, Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor Kep. 102/MEN/VI/2004 tentang Waktu Kerja Lembur Dan Upah Kerja Lembur tidak menentukan secara spesifik pekerjaan atau jabatan apa saja yang tidak lagi mendapatkan upah kerja lembur. Oleh karena itu, perbankan memiliki kewenangan dalam menentukan jabatan account officer berhak mendapatkan upah kerja lembur atau tidak.

IMPLEMENTASI QANUN ACEH NO. 10 TAHUN 2004 DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PERBANKAN DI ACEH Fauzan Saputra
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Penulisan ini dilatar bekalangi terkait implementasi pembiayaan kredit yang dilakukan oleh perbankan di Aceh. Bank merupakan badan usaha yang memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia. Keberadaan Bank telah mendukung upaya pertumbuhan ekonomi suatu negara. Fungsi bank menjadi intermediasi bagi masyarakat yang kelebihan dana kepada masyarakat dan kekurangan dana. Dalam rangka melakukan pemberdayaan ekonomi masyarakat, bank memberikan kredit kepada masyarakat ekonomi menengah untuk melakukan Usaha Kecil Masyarakat (UKM). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana Implementasi Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pemberdayaan Sentra Usaha kecil. Hasil penelitian terdapat bahwa qanun Aceh tetap dijalankan oleh Bank walaupun sebenarnya aturan hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum bertentangan asas Lex posterior derogat legi priori dan asas Lex superior derogat legi inferior.

HUKUM ADAT SUKU BUGIS Yuniar Rahmatiar; Suyono Sanjaya; Deny Guntara; Suhaeri Suhaeri
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbedabeda. Keanekaragaman terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Indonesia adalah negara yang melahirkan beragam suku bangsa dan dari suku-suku itulah yang membuat adanya ciri khas atau keunikan dari setiap suku yang berada di Indonesia. Bugis adalah salah satu etnik besar di Sulawesi Selatan. Kebudayaan Bugis-Makassar adalah kebudayaan dari suku bangsa Bugis Makassar yang mendiami jazirah selatan pulau Sulawesi. Suku Bugis sebagai salah satu suku terbesar di Sulawesi Selatan memiliki nilai kebudayaan tersendiri. Ada tiga wujud kebudayaan, yaitu sistem budaya, sistem sosial dan hasil nyata budaya yang satu sama lain berhubungan secara timbal balik dan saling berhubungan dengan struktur kebudayaan. Struktur kebudayaan yang dimaksud antara lain adalah sistem politik yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat terutama yang barkaitan dengan pembagian tugas dan penyelenggaraan kekuasaan. Kekuasaan kerajaan yang dianut oleh bangsa Bugis zaman dulu adalah berbentuk monarchi atau kerajaan Kata Kunci : Hukum Adat, Suku Bugis

KUDETA MILITER MYANMAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL Firdaus Muhamad Iqbal
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Kudeta adalah kunci bagi seorang perwira militer untuk dapat mengambil alih kekuasaan negara yang kemudian peristiwa itu disebut kudeta militer. Dalam negara berkembang, pihak militer sebagai fungsinya selalu ikut campur dalam pemerintahan yang sedang berkuasa. Negara yang sering mengalami kudeta salah satunya yaitu Myanmar. Riwayat terjadinya kudeta militer Myanmar dimulai pada tahun 1962, 1988 hingga tahun 2021 yang disebabkan militer Myanmar ingin tetap mempertahankan eksistensi atau pengaruhnya. Kudeta yang terjadi di Myanmar merupakan polemik bagi semua pihak, sebab negara atau orgainasi internasional maupun regional tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri/non-intervensi berdasarkan prinsip-prinsip yang sudah tertuang secara hukum. Sehingga penyelesaian konflik kudeta tersebut terhalang secara hukum internasional karena sudah ada ketentuan yang mengikat.

IMPLIKASI PENERAPAN METODE OMNIBUS LAW DALAM SISTEM PEMBENTUKAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN Restu Gusti Monitasari; Eki Furqon; Enis Khaerunnisa
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Obesitas Regulasi menjadi alasan diterapkannya metode omnibus law dalam pembentukan peraturan perudang-udangan di Indonesia, dengan dimulai melalui pembentukan Undang-Undang No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun penerapan metode omnibus law di Indonesia pada hakikatnya belum popular dan masih menuai konflik sebab dalam Indonesia memiliki system Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana dalam membentuk Undang-undang harus mendasarkan pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang patut (beginselen van begoorlijke regelgeving) dan juga berdasarkan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Tujuan penelitian ini untuk melihat implikasi penerapan metode omnibus law dalam sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa, Dan Indonesia dalam perkembangannya menganut sistem hukum eropa kontinental, sehingga hukum yang dibentuk kemudian dikodifikasi dan tertulis untuk dapat diberlakukan. Dalam pembentukan suatu peraturan perundang-Undangan, pembentukan harus mendapat legitimasi dari UUD NRI Tahun 1945 dengan menjadikannya sebagai landasan ditambah dengan aturan dan ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011. Kemudian berdasarkan problematika yang ada dalam menerapkan omnibus law dapat berimplikasi adanya perubahaan terhadap UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena belum memenuhi kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan baik dari formil maupun materil. Kata Kunci: implikasi, Omnibus law, sistem pembentukan perundang-undangan.

Kepastian Hukum Jaminan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Yang Dinyatakan Positif Covid 19 Dalam Rangka Perlindungan Hak Asasi manusia Diah Pudjiastuti
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauhmana tanggung jawab negara dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid 19 dalam rangka perlindungan hak asasi manusia dan untuk mengetahui bagaimana pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif Covid 19 di masa yang akan datang. Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian menggunakan metode deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa penanganan terhadap pasien COVID-19 yang melakukan isolasi mandiri dirasakan belum optimal baik dari tingkat pelayanan kesehatan maupun dari pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan dalam melakukan penanggulangan pandemic COVID-19 melalui pemeriksaan swab antigen dan PCR gratis bagi seluruh masyarakat selain tentunya obat gratis dan juga vaksin gratis yang merupakan program yang sudah tepat, namun perlu ditingkatkan terhadap pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang dinyatakan positif yang melakukan isolasi mandiri melalui pemenuhan kebutuhan medis dan non medisnya.

Penanggulangan Dan Pencegahan Tindak Pidana Laut Dalam Perspektif Kriminologi Ahmad Zaid Usman; Deviana Salsabilla Wijaya; Riska Andi Fitriono
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang memiliki laut yang sangat luas dan dapat menjadi jalur penghubung kepentingan kepentingan berbagai negara. Wilayah yurisdiksi laut Indonesia yang begitu luas mengakibatkan berbagai gangguan yang muncul di wilayah perairan Indonesia baik itu pelanggaran yang dilakukan oleh negara asing maupun pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara Indonesia sendiri hal itu dapat dikarenakan lemahnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan juga kurangnya pengawasan di wilayah perairan Indonesia. Oleh karena itu berbagai macam cara dilakukan untuk menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak pidana laut agar ekosistem kehidupan laut dan keamanan di perairan Indonesia terjaga dan kekayaan laut Indonesia dapat bermanfaat bagi bangsa Indonesia sendiri baik sekarang ini maupun generasi mendatang.

Juridical Review : Labor Wage Regulations In Indonesia Legislation (Case of Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja) Muhammad Iqbal Baiquni; Tri Sulistyono
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

The right to get a job and a decent life is a basic right of every citizen that has been mandated by the constitution. However, in its application there are various problems in employment, one of which is related to the right to wages. Wage problems occur because existing regulations have not been able to provide protection for their rights. Therefore, the Government must act to make changes and harmony in realizing the rights of citizens to just and constitutionally decent wages. In this paper, the author uses juridical-normative research with a statue approach in finding and analyzing the Law on Employment and Job Creation. This article is the result of an analysis of wage protection arrangements in accordance with existing laws and legal principles

Eksistensi Gerakan Bantuan Hukum Menurut Peraturan Yang Pernah Ada Dan Masih Berlaku Di Indonesia Andi Muhammad Santoso
Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Di Indonesia bantuan hukum muncul sebagai konsekuensi negara hukum yang dianut Indonesia. Bantuan hukum merupakan tanggung jawab yang harus dipenuhi dalam sebuah negara yang menghendaki persamaan dimuka hukum. lahirnya UU Bantuan Hukum di Indonesia bukan melalu perjalanan singkat, melainkan melalui proses yang panjang. Tujuan penulisan menulis artikel ini karena penulis tertarik untuk memaparkan bagaimana proses terbentuknya UU Bantuan hukum serta pandangan penulis terutama pada peraturan bantuan hukum yang berlaku saat ini apakah sudah mengakomodir kepentingan pemberi dan pencari bantuan hukum. Hasil pembahasan dikemukakan bahwa pengaturan tentang bantuan hukum sudah ada sebelum kemerdekaan dan setelah kemerdekaan mulai muncul peraturan yang baru untuk mengatur pelaksanaan bantuan hukum dengan maksud menjaminan serta perlindungan hak asasi manusia dan mengakomodir kepentingan pencari keadilan. Namun, menurut penulis dalam peraturan yang baru masih ditemukan beberapa masalah sehingga diperlukanya revisi UU Bantuan Hukum. Di akhir artikel ini penulis menyarankan sebaiknya pihak yang pemberi bantuan hukum bersikap proaktif.

Page 3 of 5 | Total Record : 50

1 2 3 4 5

Filter by Year

2019 2023

Filter By Issues

All Issue Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Dialektika Hukum Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Dialektika Hukum

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone
+6285200811989

Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location
Kota cimahi,

Jawa barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone +6285200811989

Journal Mail Official dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location Kota cimahi, Jawa barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Indah Dwiprigitaningtias

Contact Email
indah.dwiprigitaningtias@lecture.unjani.ac.id

Phone
+6285200811989

Journal Mail Official
dialektikahukum@unjani.ac.id

Editorial Address
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Ters. Jenderal Sudirman Cimahi 40531

Location
Kota cimahi,

Jawa barat

INDONESIA