cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@graha-kirana.com
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnallexlectio@graha-kirana.com
Editorial Address
https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Lex Lectio Law Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ISSN : -     EISSN : 30253276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum adat, hukum dan teknologi, hukum dan masyarakat, hukum agraria / pertanahan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum kelautan (maritim).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 14 Documents
 1   2 
Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat (Studi Kasus Putusan Nomor: 2022/Pid.Sus/2021/PN.Mdn) Rohmidhi Srikusuma; Anderson Siringoringo; Arifin Saleh
Jurnal Lex Lectio Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractIndonesia is currently one of the developing countries that is very attractive for the production and distribution of illegal drugs. Drug trafficking is any act or series of acts committed without or against the law that is considered a drug crime. One of the drug cases occurred in Medan City. The case was Defendant I. Amaral Muqsith Pinata and Defendant II. Amrizal on Saturday, March 6, 2021 at 2.30 pm or at least at another time in 2021 at Jalan M.nawi harahap Medan or at least at another place which is still within the jurisdiction of the Medan District Court. Attempt or conspiracy to commit a drug-related crime involving the unlawful possession, storage, possession, or supply of Class I (one) non-herbal drugs. the formulation of the problem is the legal responsibility of the perpetrator of a narcotics crime based on Decision Number 2022/Pid.Sus/2021/PN Mdn. This research is expected to add to the scientific insights of writers and readers about the phenomenon of narcotics crime and can be used as information material for decision makers, especially law enforcers, so that there are efforts to improve the ability of law enforcers to solve the problem of narcotics crime. this research is normative legal research, namely legal research conducted by examining the literature. This research is analytical-descriptive and describes or describes the problem or facts under study. Data analysis used in this research is qualitative.The imposition of criminal punishment against drug addicts is certainly expected not only as a deterrent effect for the perpetrators, but also as a means to eradicate crime.To punish the defendants, it is necessary to first consider the aggravating and mitigating circumstances of the defendants.Sentencing the Defendants to imprisonment for 2 (two) years and 6 (six) months respectively. The purpose of imposing punishment is not only as a sanction for the acts committed, but also to persuade, correct the consequences, and protect the punishment when serving the sentence and after serving the sentence to realize his mistakes, not to restore his crime.Law enforcement and community involvement are very important in efforts to prevent the protection of Narcotics Crime of Narcotics Abuse in the Community. AbstrakSaat ini Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sangat menarik bagi produksi dan peredaran obat-obatan terlarang. Baik misPeredaran Narkotika adalah setiap perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan tanpa atau melawan hukum yang dianggap sebagai tindak pidana Narkoba. Salah satu kasus narkoba terjadi di Kota Medan. Perkaranya adalah Terdakwa I. Amaral Muqsith Pinata dan Terdakwa II. Amrizal pada hari Sabtu tanggal 6 Maret 2021 pukul 14.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2021 di Jalan M.nawi harahap Medan atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. Percobaan atau persekongkolan untuk melakukan kejahatan yang berkaitan dengan narkoba yang melibatkan kepemilikan, penyimpanan, penguasaan, atau penyediaan obat non-herbal Kelas I (satu) secara tidak sah. rumusan masalah adalah pertanggungjawaban hukum pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Putusan Nomor 2022/Pid.Sus/2021/PN Mdn. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan penulis dan pembaca tentang fenomena tindak pidana Narkotika dan dapat dijadikan sebagai bahan informasi para pemgambil keputusan, khususnya para penegak hukum, sehingga ada upaya peningkatan kemampuan bagi para penegak hukum dalam menyelesaikan masalah tindak pidana Narkotika.penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji literatur. Penelitian ini bersifat analitis-deskriptif dan menggambarkan atau mendeskripsikan masalah atau fakta yang diteliti. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif.Penjatuhan hukuman pidana terhadap pecandu narkoba tentunya diharapkan tidak hanya sebagai efek jera bagi pelakunya, tetapi juga sebagai sarana untuk memberantas kejahatan.Untuk menghukum para terdakwa, terlebih dahulu perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa.Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan. Tujuan penjatuhan pidana tidak hanya sebagai sanksi dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga untuk membujuk, memperbaiki akibat, dan melindungi hukuman ketika menjalani hukuman dan setelah menjalani hukuman untuk menyadari kesalahannya, bukan untuk mengembalikan kejahatannya.Penegakan hukum dan keterlibatan masyarakat sangat penting dalam upaya pencegahan perlindungan Narkotika Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Masyarakat.
PERKAWINAN USIA MUDA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA Fadhly Ramadhani; Arifin Saleh
Jurnal Lex Lectio Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMarriages carried out before the legal age and permitted by law are called young marriages. Young marriages are increasingly prevalent in Indonesia due to the existence of marriage dispensations that are granted or that can be requested from the court by couples who wish to marry for urgent reasons. The problem that will be studied regarding young marriage is reviewed in Indonesian marriage law and the consequences of young marriage for present and future life. The research methodology used in this study is normative legal research, which refers to the legal norms that exist in society and the legal norms contained in statutory regulations. As a result of young marriages, socio-economic problems arise, and they worry that they will not be able to fulfill their obligations as husband and wife, especially in managing the family budget. Domestic violence and divorce are becoming more common in young marriages due to unstable egos and emotions. Young marriage or also called early marriage is a relationship between two individuals of different sexes who have reached their teenage years (before the age of 19 years) to live together in a family bond. Such a union is inappropriate because the couple is not ready to create a stable household, both physically and mentally, which can result in divorce.AbstrakPernikahan yang dilakukan sebelum usia yang sah dan diperbolehkan oleh peraturan perundag-undangan disebut pernikahan usia muda. Perkawinan usia muda semakin marak di Indonesia karena adanya dispensasi perkawinan yang dikabulkan atau yang dapat dimintakan dari pengadilan oleh pasangan yang ingin menikah dengan alasan mendesak. Permasalah yang akan diteleti mengenai perkawinan usia muda ditinjau dalam Hukum perkawinan di Indonesia dan akibat dari perkawinan usia muda untuk kehidupan masa kini dan masa depan.  Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang mengacu pada norma hukum yang ada di masyarakat serta norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Akibat perkawinan usia muda, muncul masalah sosial ekonomi, dan khawatir bahwa mereka tidak akan mampu memenuhi kewajiban mereka sebagai suami dan istri, terutama dalam mengatur anggaran keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dan perceraian menjadi lebih umum terjadi pada pernikahan usia muda dikarenakan ego dan emosi yang belum stabil. Perkawinan usia muda atau disebut juga perkawinan dini adalah hubungan antara dua individu yang berbeda jenis kelamin yang telah menginjak usia remaja (sebelum usia 19 tahun) untuk hidup bersama dalam ikatan keluarga. Persatuan seperti ini tidak tepat karena pasangan tersebut tidak siap menciptakan rumah tangga yang stabil, baik secara fisik maupun mental, yang dapat mengakibatkan perceraian.
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 1990 TENTANG KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEMNYA DI KANTOR BALAI BESAR TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER MEDAN Mhd Irfan; Riri Rezeki Hariani
Jurnal Lex Lectio Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak To maintain the sustainability of all habitats in the forest of the Gunung Leuser National Park, it has been fully regulated in Law no. 5 of 1990 concerning Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems. The formulation of the problem in this research is how the implementation of Law no. 5 of 1990 in TNGL and what are the obstacles to the Gunung Leuser National Park Center. The research method in data collection is used by the method of literature study and field study. The data that has been collected was analyzed qualitatively. Based on the results of the study found the implementation of Law no. 5 of 1990 concerning the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems is carried out by means of pre-emptive, preventive to repressive activities. The obstacle experienced by the Gunung Leuser National Park Center is the lack of joint forestry police personnel and the weapons used are only long-barreled weapons that are very old, so that it is possible for crimes in the Gunung Leuser national forest area to be repeated. AbstractUntuk menjaga kelestarian dan seluruh habitat yang berada di hutan Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sepenuhnya telah di atur di dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Adapun rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah Bagaimana implementasi Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 di TNGL dan apa saja hambatan Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser. Metode penelitian dalam pengumpulan data yaitu digunakan dengan metode studi pustaka dan studi lapangan. Data yang telah dikumpulkan dianalisa secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan implementasi Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi  Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dilakukan dengan cara kegiatan preemtif, preventif sampai dengan represif. Hambatan yan dialami oleh Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser adalah kurangnya personel gabungan polisi kehutanan dan senjatan yang digunakan hanya menggunakan senjata laras panjang yang sudah berusia sangat tua, sehingga dapat memungkinkan kejahatan di kawasan hutan nasional Gunung Leuser akan tetap terulang.
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK ANAK LUAR KAWIN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 Gindo Nadadap; Amelia Aanggriany Siswoyo; Neri Arisuma
Jurnal Lex Lectio Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractMarriage aims to have children with the hope of becoming family heirs and successors. but in this study, the children to be discussed are out of wedlock based on the case of Machicha bint H. Mochtar who is fighting for the rights of her son Muhammad Iqbal Ramadhan, the child of her marriage (Machicha) with Moerdiono, a marriage that is legalized religiously but not by the state, resulting in the child becoming a child out of wedlock. This research can be a discussion material for the discussion of legal protection of children's rights, especially for children who have the status of extra-marital children in the surrounding environment, and can be used as a reference to protect and protect the rights of every extra-marital child. The research conducted by the author is a type of normative legal research with the method of collecting secondary legal documents in legal research conducted by conducting library research and analytical legal document processing methods. Recognition of children is done by issuing a certificate from the biological father that the child born by a woman is his biological child. Recognition can only be done if the child's biological mother agrees. Legalization of a child out of wedlock is only done if the biological father and biological mother of the child are legally married. In the case of Machica Mochtar representing her son M Iqbal Ramadhan who wants to fight for his rights over his biological father Moerdiono where Machicha Mochtar married Moerdiono on December 20, 1993, which was executed only based on article 2 paragraph 1 Marriage Act, namely based on religious provisions but without registering the marriage, making the marriage valid only in the eyes of religion but void in the eyes of the law because it did not meet the requirements. AbstrakPerkawinan bertujuan untuk memiliki anak dengan harapan menjadi ahli waris keluarga dan penerus keturunan. namun dalam penelitian ini anak yang akan dibahas yaitu ana luar kawin berdasarkan kasus Machicha binti H. Mochtar yang memperjuangkan hak anaknya Muhammad Iqbal Ramadhan, anak hasil perkawinan dirinya (Machicha) dengan Moerdiono, perkawinan yang dilegalkan secara agama tetapi tidak oleh negara, mengakibatkan anak tersebut menjadi anak di luar kawin. penelitian ini dapat menjadi bahan diskusi untuk pembahasan mengenai perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terutama bagi anak yang berstatus anak luar kawin yang berada di lingkungan sekitar,dan dapat dijadikan sebagai referensi untuk menjaga dan melindungi hak setiap anak luar kawin. Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jenis penelitian hukum normatif dengan Metode pengumpulan dokumen hukum sekunder dalam penelitian hukum dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan dan Metode pengolahan dokumen hukum secara analitis. Pengakuan terhadap anak dilakukan dengan mengeluarkan surat keterangan dari ayah kandung bahwa anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan adalah anak kandungnya. Pengakuan hanya dapat dilakukan jika ibu kandung anak tersebut menyetujuinya. Legalisasi anak luar nikah hanya dilakukan jika ayah kandung dan ibu kandung dari anak tersebut menikah secara sah. Dalam kasus Machica Mochtar yang mewakili anaknya M Iqbal Ramadhan yang ingin memperjuangkan haknya atas ayah kandungnya yaitu Moerdiono dimana Machicha Mochtar menikah dengan Moerdiono pada tanggal 20 Desember tahun 1993, yang dieksekusi hanya berdasarkan pasal 2 ayat 1 Perkawinan Perbuatan yaitu berdasarkan ketentuan agama tetapi tanpa mencatatkan perkawinan itu, menjadikan perkawinan itu sah hanya di mata agama tetapi batal di mata hukum karena tidak memenuhi syarat.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SEPIHAK OLEH PERUSAHAAN Subagyo Subagyo; Gindo Nadapdap
Jurnal Lex Lectio Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstract Businesses contribute to the country's economy. Therefore, by law the state/government must provide employment opportunities to its citizens. Employment is a platform where people can find jobs to earn income for their daily needs. Companies need employees or workers to support them in all operational activities within the company, including the production process. The employment relationship is between the employer and the worker/employee. This research method uses normative legal research. Data collection is obtained from literature studies and supported by field research, namely. searching, researching and recording questions related to research topics and interpretations. The weak position of the employer can be seen from the many unilateral terminations of employment (PHK) against the employer because it is believed that the worker committed an offense, refused a work order, or for other reasons, or even likes or dislikes. Layoffs often cause fear, especially among employees. Of course this layoff decision will adversely affect the survival and future of the experienced employee. At the end of the employment relationship, the employer based on Law No. 13 Year 2003 is obliged to pay severance pay and/or long-term salary and benefits that should have been received from the employment relationship. The purpose of legal protection of labor is to ensure the continuity of a harmonious system of labor relations without pressure from the strong against the weak. Therefore, the contractor is obliged to implement the provisions of legal protection in accordance with applicable laws and regulations. AbstrakBisnis berkontribusi pada perekonomian negara. Oleh karena itu, secara hukum negara/pemerintah harus memberikan kesempatan kerja kepada warga negaranya. Ketenagakerjaan adalah platform di mana orang dapat menemukan pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan untuk kebutuhan sehari-hari. Perusahaan membutuhkan karyawan atau pekerja untuk mendukung mereka dalam semua kegiatan operasional di dalam perusahaan, termasuk proses produksi. Hubungan kerja adalah antara pemberi kerja dengan pekerja/karyawan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pengumpulan data diperoleh dari studi kepustakaan dan didukung oleh penelitian lapangan yaitu. mencari, meneliti dan merekam pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian dan interpretasi. Lemahnya posisi pemberi kerja dapat dilihat dari banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) secara sepihak terhadap pemberi kerja karena diyakini pekerja melakukan pelanggaran, menolak perintah kerja, atau karena alasan lain, atau bahkan suka atau tidak suka. PHK seringkali menimbulkan ketakutan, terutama di kalangan karyawan. Tentu saja keputusan PHK ini akan berdampak buruk bagi kelangsungan hidup dan masa depan karyawan yang berpengalaman tersebut. Pada akhir hubungan kerja, pemberi kerja berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 wajib membayar uang pesangon dan/atau gaji jangka panjang dan imbalan yang seharusnya diterima dari hubungan kerja. Tujuan perlindungan hukum terhadap tenaga kerja adalah untuk menjamin kelangsungan sistem hubungan kerja yang harmonis tanpa adanya tekanan dari yang kuat terhadap yang lemah. Oleh karena itu, kontraktor wajib melaksanakan ketentuan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Analisa Sosio-Yuridis Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebarluasan Konten Tanpa Izin Melalui Media Sosial Zaira Sandina R; Amelia Anggrainy Siswoyo
Jurnal Lex Lectio Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractInstagram’s presence as one of the popular social media apps in the society has contributed to various impact, either towards the social behavior of the people, as well as the effort on Copyright protection, especially in Indonesia. By adopting the participative networking platforms and User Generated Content (UGC), Instagram has benefited the people by creating economic benefits on one hand but also presents legal risks of copyright infringement on the other, mainly via the illegal distribution of Copyrighted contents by irresponsible party-(ies). This research is aimed to gain a general view on the regulatory framework of the prevailing Copyright Law against the digitalization of various Copyright forms under the Copyright Law via various social media apps, especially Instagram. The issue discussed in this research shall be analyzed with the normative juridical method and by reference to secondary legal data. The research results indicates that the misled public’s perception on the available contents in Instagram remains attributable to the repeating Copyright infringements. On the other hand, Instagram as the platform possess a limited liability to provide protection and have adequately provide mitigative actions.  AbstrakKehadiran Instagram sebagai salah satu media sosial (social media) populer di masyarakat telah menimbulkan berbagai dampak, baik terhadap perilaku sosial masyarakat maupun terhadap upaya perlindungan Hak Cipta, khususnya di Indonesia. Instagram yang mengadopsi konsep participative networking platforms dan User Generated Content (UGC) pada satu sisi memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat namun juga menghadirkan risiko pelanggaran Hak Cipta di sisi lain, terutama melalui penyebarluasan konten Hak Cipta tanpa izin Pencipta melalui Instagram oleh berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran umum tentang aspek sosio-yuridis perlindungan Hak Cipta dalam kaitannya dengan digitalisasi bentuk Ciptaan yang terjadi melalui pengunggahan di berbagai aplikasi media sosial (social media), khususnya Instagram, yang akan dibahas dalam penelitian ini secara yuridis normatif dengan mengacu pada olahan data sekunder. Dalam penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bahwa pelanggaran Hak Cipta tersebut sering terjadi dikarenakan adanya anggapan bahwa foto dan video yang ditemukan di Instagram merupakan “milik publik” yang dapat digunakan sebebasnya. Sebagai penyelenggara platform sosial media, Instagram memiliki tanggung jawab yang bersifat terbatas namun telah melaksanakan kewajibannya dalam rangka perlindungan dan penegakan Hak Cipta di Instagram.
Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkat Sri Windani; Indri Meiliawati
Jurnal Lex Lectio Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe purpose of marriage is to form a family that is sakinah mawaddah wa rahmah (a family of peace, love, and affection) which ideally consists of a father, mother, and children. A marriage without children feels incomplete. Children increase family happiness. As a result, many couples adopt children with the aim of having children and providing love and a decent life to their adopted children. Adopted children are usually cared for and loved from birth. The problem is that adopted children who are immature and unable to live on their own are neglected when their parents die. After the adoptive parents die, their closest relatives take over the inheritance because they feel more entitled to the property they have given them. This research method uses a normative legal approach, because this research refers to legal standards regulated in legislation and in the community relating to inheritance, child adoption, and mandatory wills. Child adoption is permitted by Islamic law, as long as it does not affect blood relations, guardianship, and inheritance with adoptive parents. The child retains the name of his biological father and becomes the heir of his biological parents. If the adoptive parents are still alive and do not give a will for their property to their adopted children, Islamic law provides a solution by giving them "Wasiat Wajibah" amounting to 1/3 (one third) of the inheritance of their adoptive parents. This is regulated in Article 209, paragraph 2 of the Compilation of Islamic Law, which reads, "For adopted children who do not receive a will, they will be given a Wajibah will as much as Wajibah is given as a way to show gratitude to the adoptive parents who adopted them out of affection and for the sake of the security of the future of the adopted child. A will that is intended for heirs or relatives who do not get a share of the inheritance from the person who died, because of a Shara obstacle. AbstrakTujuan dari pernikahan adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah (keluarga yang ketentraman, kecintaan, dan rasa kasih sayang) yang idealnya terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Perkawinan yang tidak memiliki anak terasa tidak lengkap. Anak-anak meningkatkan kebahagiaan keluarga. Akibatnya, banyak pasangan yang mengangkat anak dengan tujuan untuk memiliki anak dan memberikan kasih sayang dan kehidupan yang layak kepada anak angkat mereka. Anak angkat biasanya dirawat dan disayangi sejak lahir. Problemnya adalah anak angkat yang belum dewasa dan tidak mampu hidup sendiri terlantar ketika orang tuanya meninggal. Setelah orang tua angkat meninggal, saudara terdekat mereka mengambil alih warisan karena mereka merasa lebih berhak atas harta yang telah mereka berikan kepada mereka. Metode penelitian ini menggunkan pendekatan hukum normative, karena penelitian ini mengacu pada standar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan di masyarakat yang berkaitan dengan warisan, pengangkatan anak, dan wasiat wajibah. Mengangkat anak diizinkan oleh hukum Islam, selama tidak berdampak pada hubungan darah, wali-mewali, dan waris-mewarisi dengan orang tua angkat. Anak tersebut tetap memakai nama ayah kandungnya dan menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya. Jika orang tua angkat masih hidup dan tidak memberikan wasiat atas hartanya kepada anak angkatnya, hukum Islam memberikan solusi dengan memberi mereka "Wasiat Wajibah" sebesar 1/3 (sepertiga) harta warisan orang tua angkatnya. Hal ini diatur dalam Pasal 209, ayat 2 dari Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi, "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat maka diberi wasiat wajibah sebanyak Wajibah ini diberikan sebagai cara untuk menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua angkat yang mengangkatnya karena kasih sayang dan demi keamanan masa depan anak angkat. Suatu wasiat yang ditujukan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari orang yang wafat, karena adanya suatu halangan syara.
PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELANGGAR PERDAGANGAN ORANG (Studi Kasus Putusan Nomor: 1451/Pid.Sus/2021/PN.Mdn) Adinda Fathul Jannah; Ahmad Fadhly Roza
Jurnal Lex Lectio Vol 1, No 1 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractHuman trafficking is a problem that has not been dealt with explicitly by the Indonesian government or international organizations tasked with handling it. Print and electronic media reports show that law enforcement efforts to eradicate human trafficking are still not optimal. Trafficking in persons is against human dignity and violates their rights, especially when it involves women and children. The research methodology used in this study is a normative legal research method through literature study, which involves gathering information and materials from various sources, including mass press clippings on the issue of human trafficking and legislation related to human trafficking as well as other literature and references. Based on Decision No. 1451/PidSus/2021/PN. The MDN that occurred in Medan concerned the criminal case of human trafficking carried out by parents, namely a mother making her own biological child a commercial sex worker to satisfy a masher. For this criminal act the judge imposed a criminal sanction of imprisonment for 4 (four) years and a fine of Rp. 120,000,000. with the provision that if not paid is replaced with imprisonment of 3 (three) months. Therefore, the defendant remains detained and pays court fees of Rp. 5000, (five thousand rupiah). Human trafficking is caused by various difficulties and problems. Lack of knowledge and poverty force people to seek any type of work when the risks are negligible, as well as cultural factors and weak law enforcement when dealing with the business of trafficking.AbstrakPerdagangan manusia menjadi permasalahan yang belum ditangani secara tegas oleh pemerintah Indonesia atau organisasi internasional yang bertugas menanganinya. Laporan media cetak dan elektronik menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum untuk memberantas perdagangan manusia masih belum maksimal. Perdagangan manusia bertentangan dengan martabat manusia dan melanggar hak-hak mereka, terutama ketika melibatkan perempuan dan anak-anak. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif melalui studi literatur, yang melibatkan pengumpulan informasi dan bahan dari berbagai sumber, termasuk kliping pers massa tentang masalah perdagangan manusia dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perdagangan manusia serta literatur dan Referensi lainnya. Berdasarkan Putusan No. 1451/PidSus/2021/PN. MDN yang terjadi di Medan menyangkut tentang perkara pidana Perdagangan Manusia (human Trafficking) yang dilakukan oleh orang tua yaitu seorang ibu menjadikan anak kandungnya sendiri sebagai pekerja seks komersil untuk memuaskan lelaki hidung belang. Atas tindakan pidana tersebut hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara pidana penjara 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 120.000.000. dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 3 (tiga) bulan. Sehingga demikian, terdakwa tetap ditahan dan membayar biaya perkara Rp. 5000, (lima ribu rupiah). Perdagangan manusia disebabkan oleh berbagai kesulitan dan masalah. Kurangnya pengetahuan dan kemiskinan memaksa orang untuk mencari jenis pekerjaan apa pun ketika risikonya dapat diabaikan, serta faktor budaya dan penegakan hukum yang lemah ketika berurusan dengan bisnis perdagangan manusia.
Upaya Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Judi Tembak Ikan di Wilayah Hukum Polrestabes Medan Acong Sembiring Fladoey Sembiring; Maya Puspita Ningrum
Jurnal Lex Lectio Vol 1, No 2 (2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractDrug abuse is almost evenly distributed throughout Indonesia, starting from the household level, neighborhood units (RT), community units (RW), sub-districts/villages, sub-districts, districts/cities, provinces, to the national level. This condition is reflected in the prevalence rate of drug abuse in the past year in 2019 based on a survey conducted by the National Narcotics Agency (BNN) in collaboration with the Center for Community and Cultural Research (PMB) LIPI in 34 provinces in Indonesia. The prevalence rate of drug abuse at the national level in the last year is 1.80% of the entire Indonesian population aged 15 to 64 years. The equivalent figure for the prevalence rate reflects that there are 3,419,188 drug abusers out of 186,616,874 Indonesian residents aged 15 to 64 years. In the last 5 (five) years, namely 2018-2022, the use of narcotics and illegal drugs (Drugs) by minors in Percut Village has continued to increase based on a survey conducted by the Anti-Drug Task Force of the Percut Village government. The most dominant type used is methamphetamine and users are dominated by children aged 17 (seventeen) years. In 2022 it was recorded that there were 32 (thirty two) children who abused narcotics in Percut Village, this number has increased where in 2021 there were only 27 (twenty seven) people. The purpose of this research is to find out how the crime of minors who abuse drugs with various reasons and factors as well as the protection of minors as perpetrators of drug abuse in Percut Village. These problems will be discussed in this study using empirical legal research methods. Empirical legal research is research that focuses on social facts. This research was conducted directly with the parties involved in cases of Narcotics abuse in Children in Percut Village, Percut Sei Tuan District, Deli Serdang Regency, by conducting interviews with 40 (forty) sources of minors who abused narcotics in the Village. Percut.. The results of this study can be concluded that the social environment/association factor is at the highest percentage of 72% (seventy two percent) as a cause of drug abuse of minors in Percut Village. Lack of education related to the dangers of narcotics, lack of attention from families and making cases of abuse of narcotics by minors in Percut Village increasingly widespread. Criminal sanctions for crimes involving minors as drug abuse must aim to improve themselves, without feeling themselves punished which can drop their mentality and self-confidence which can harm the child himself. When these minors receive criminal sanctions, it is hoped that there will be a rehabilitation program, coaching both inside and outside the institution, community service programs and supervision in the stages of serving a sentence are also very necessary for minors. AbstrakPenyalahgunaan narkoba hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, mulai dari tingkat rumah tangga, rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, sampai ke tingkat nasional. Kondisi itu tercermin dari angka prevalensi penyalahgunaan narkoba dalam satu tahun terakhir pada tahun 2019 berdasarkan survei yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) bekerja sama dengan Pusat Penelitian Masyarakat dan Budaya (PMB) LIPI pada 34 provinsi di Indonesia. Angka prevalensi penyalahgunaan narkoba tingkat nasional setahun terakhir berada pada angka 1,80% dari seluruh penduduk Indonesia berumur 15 sampai dengan 64 tahun. Angka setara dari angka prevalensi itu mencerminkan bahwa penyalahguna narkoba sebanyak 3.419.188 orang dari 186.616.874 orang penduduk Indonesia yang berumur 15 sampai 64 tahun. Dalam 5 (lima) Tahun terakhir yaitu tahun 2018-2022, pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang (Narkoba) oleh anak di bawah umur di Desa Percut terus mengalami peningkatan berdasarkan survei yang dilakukan Satgas Anti Narkoba pemerintahan Desa Percut. Jenis yang paling dominan digunakan adalah jenis shabu-shabu dan penggunanya didominasi oleh anak yang berusia 17 (tujuhbelas) tahun. Pada tahun 2022 tercatat bahwa anak yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Desa Percut sebanyak 32 (tigapuluh dua) orang, jumlah tersebut mengalami peningkatan dimana tahun 2021 hanya 27 (duapuluh tujuh) orang.  Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tindak pidana pada Anak di Bawah Umur yang melakukan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai alasan dan faktor serta perlindungan Anak di Bawah Umur sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba di Desa Percut. Permasalahan tersebut akan dibahas dalam penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan pada kasus penyalahgunaan Narkotika pada Anak yang ada di Desa Percut, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, dengan melakukan wawancara kepada 40 (empatpuluh) narasumber anak dibawah umur yang melakukan penyalahgunaan narkotika di Desa Percut.. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Faktor Pergaulan/lingkungan sosial berada pada persentase tertinggi sebesar 72%  (tujuhpuluh dua persen) sebagai penyebab penyalahgunaan narkoba Anak di Bawah Umur di Desa Percut. Kurangnya edukasi terkait bahaya Narkotika, kurangya perhatian keluarga dan membuat semakin meluasnya kasus penyalahgunaan Narkotika oleh Anak di Bawah Umur di Desa Percut. Sanksi pidana untuk kejahatan yang melibatkan Anak di Bawah Umur sebagai penyalahgunaan narkoba harus bertujuan memperbaiki dirinya, tanpa merasa dirinya terhukum yang bisa menjatuhkan mental dan kepercayaan diri yang dapat merugikan anak itu sendiri.  Ketika Anak di Bawah Umur tersebut mendapatkan sanksi pidana, diharapkan adanya program rehabilitasi, Pembinaan baik di dalam dan luar Lembaga, progam Pelayanan masyarakat dan Pengawasan dalam tahapan menjalani pidana juga sangat diperlukan bagi Anak di Bawah Umur.
ASAS KEPASTIAN HUKUM ATAS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 91/PUU-XVIII/2020 Maya Puspita Ningrum; Ahmad Fadly Roza; Komala Sari; Riri Rezeki Hariani
Jurnal Lex Lectio Vol 2, No 1 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

AbstractThe Constitutional Court is an important institution in the Indonesian state administration. The Constitutional Court acts as a balanced institution according to the principle of mutual control, because the 1945 Constitution provides the authority to resolve power disputes between state institutions. In addition, through its authority to review laws that violate the 1945 Constitution, the Constitutional Court guarantees the fulfillment of citizens' constitutional rights and protects them from laws that may cause constitutional harm. Several community groups and individuals submitted judicial reviews to the Constitutional Court regarding the constitutional losses caused by the Job Creation Law Number 11 of 2020. the problem that will be discussed is the legal considerations of the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020. It is hoped that this research will be useful as a reference in the advancement of legal science in Indonesia, especially in the field of Constitutional Law related to the legal analysis of the Constitutional Court Decision Number: 91/PUU-XVIII/2020 in the Case of the Formil Test of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation against the 1945 Constitution in Review of the Principles of Legal Certainty in Indonesia. It is hoped that this writing will also be useful for the community and legal practitioners and theorists.This research uses normative juridical, or library law research, as a methodology. Normative legal research is based on primary and secondary legal materials, namely research that refers to the norms found in laws and regulations, or the law is considered as what is written in law books. Constitutional Court Decision No. 91 / PUU-XVIII / 2020 is a decision that granted the formal examiner's request for Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation with the verdict that Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation does not have conditionally binding legal force and is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia because it is not intended not to be revised within 2 (two) years from the date of this decision. In terms of the legal certainty of Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation after Constitutional Court Decision Number 91 / PUU-XVIII / 2020, this decision is the current law (ius constitutum). This is because the decision of the Constitutional Court cannot be compared or complained about. AbstrakMahkamah Konstitusi (MK) merupakan lembaga penting dalam ketatanegaraan Indonesia. Mahkamah Konstitusi berperan sebagai lembaga yang berimbang menurut asas saling mengontrol, karena UUD 1945 memberikan kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kekuasaan antar lembaga negara. Selain itu, melalui kewenangannya untuk menguji undang-undang yang melanggar UUD 1945, MK menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara dan melindunginya dari undang-undang yang dapat menimbulkan kerugian konstitusional. Beberapa kelompok masyarakat dan individu mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi terkait kerugian konstitusional yang ditimbulkan oleh UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. permasalahan yang akan dibahas mengenai pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020. Diharapkan penelitian ini bermanfaat menjadi rujukan dalam kemajuan ilmu hukum di Indonesia, khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara terkait dengan analisis hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 91/PUU-XVIII/2020 Dalam Perkara Uji Formil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Terhadap UUD 1945 Ditinjau dari Asas Kepastian Hukum di Indonesia. Diharapkan penulisan ini juga akan bermanfaat bagi masyarakat dan praktisi dan teoritisi hukum.Penelitian ini menggunakan yuridis normatif, atau penelitian hukum kepustakaan, sebagai metodologi. Penelitian hukum normatif didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu pada norma-norma yang ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, atau hukum dianggap sebagai apa yang tertulis dalam buku hukum. Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020 merupakan putusan yang mengabulkan permohonan pengujin formil atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dengan amar putusan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena tidak dimaksudkan untuk tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 (dua) tahun sejak putusan ini diucapkandalam hal kepastian hukum dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020, putusan ini merupakan hukum yang berlaku saat ini (ius constitutum). Ini karena putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat dibandingkan atau dimintai komplain atasnya.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2022) Vol 1, No 1 (2022)