cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Irma Mangar
Contact Email
fakhukumunigoro@gmail.com
Phone
+6281322942881
Journal Mail Official
fakhukumunigoro@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum, Universitas Bojonegoro Jl.Lettu Suyitno No.2 Glendeng, Kalirejo Kab. Bojonegoro
Location
Kab. bojonegoro,
Jawa timur
INDONESIA
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Universitas Bojonegoro
Published by Universitas Bojonegoro
ISSN : 24434132     EISSN : 26621047     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Ilmu Hukum, Perdata, Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum International, HAKI, Hukum Ekonomi.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum" : 7 Documents clear
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Akibat Putusnya Perkawinan Karena Perceraian Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan andrianto prabowo
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hukum memberikan jalan untuk perceraian, namun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berusaha semaksimal mungkin menekan angka per-ceraian. Pembuat undang-undang juga menyadari bahwa perceraian yang dilakukan sewenang-wenang akan mengakibatkan kehancuran bukan saja kepada pasangan suami isteri tersebut, tetapi juga kepada anak yang mestinya diasuh dan dipelihara dengan baik, sehingga anak tersebut semakin terjerembab sebagai korban dari perceraian. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan mengemukakan beberapa rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu : “Bagaimanakah proses hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat seorang anak yang tidak terpenuhi hak – haknya oleh orang tua yang telah bercerai?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah: “Untuk mendekripskan proses hukum yang dapat ditempuh apabila terdapat seorang anak yang tidak terpenuhi hak – haknya oleh orang tua yang telah bercerai” Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, karena sasaran penelitian ini adalah hukum atau kaidah (norm). Beberapa pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian tentang perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum mengenai nafkah anak pasca perceraian Upaya Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pertama, Permohonan eksekusi dimana salah satu diantara keluarga dari anak atau Pemohon dapat mengajukan permohonan eksekusi nafkah ke Pengadilan Agama terkait. Kedua, Pencabutan Kuasa Hak Asuh. Ketiga, upaya pemenuhan hak nafkah tanpa kedua orang tuanya bercerai. Yaitu dengan mengajukan gugatan nafkah ke Pengadilan Agama terkait. Apabila pihak ayah melalaikan tanggung jawabnya dan tidak memberi nafkah kepada anaknya, maka ibu bisa mengajukan gugatan nafkah namun tidak mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Akan tetapi hal ini masih sangat jarang terjadi, karena masyarakat belum banyak mengenal. Kebetulan di Pengadilan Agama Surakarta belum pernah menjumpai adanya gugatan nafkah. Akan tetapi gugatan nafkah boleh saja diajukan asalnya dengan alasan yang sesungguhnya dan dapat dibuktikan.
Pelaksanaan Proses Perizinan Pusat Perbelanjaan Di Kabupaten Bojonegoro: Tinjauan Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 herawati
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan proses perizinan pusat perbelanjaan ditinjau berdasarkan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro dan mengetahui faktor-faktor yang menghambat dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan kepada pusat perbelanjaan di Kabupaten Bojonegoro. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Bojonegoro dan objek penelitian adalah masyarakat yang mengakses perizinan pusat perbelanjaan di Kabupaten Bojonegoro dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro selaku pihak yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan perizinan jenis Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP). Sumber data yang dikaji dalam penelitian ini antara lain melalui studi kepustakaan berupa buku-buku, dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kepustakaan yang merupakan rujukan untuk menganalisis hasil penelitian, wawancara dan kuisioner yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang seakurat mungkin. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan empiris yaitu cara pendekatan berdasarkan pada kenyataan yang ada di dalam masyarakat atau sesuai dengan fakta-fakta yang ada. Proses perizinan usaha pusat perbelanjaan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bojonegoro dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam Perbup Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan. Perizinan dan Non Perizinan di Kabupaten Bojonegoro. Sebagai petunjuk teknis pelaksanaan, penanggung jawab penyelenggaraan layanan juga membuat peraturan turunan yang menjadi dasar pelaksanaan layanan Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) yaitu dalam bentuk keputusan, maklumat dan deklarasi pelayanan.
Implementasi Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Ite) Terhadap Kebebasan Berpendapat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Didiek Wahju indarta
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dalam penenelitian ini penulis menggunakan pendekatan hukum normatif - empiris yang menggunakan data sekunder dan data primer yang berasal dari buku-buku, atau literatur-literatur hukum, peraturan perundang-undangan, wawancara serta bahan-bahan lainnya. Sedangkan analisis data menggunakan analisis kualitatif. data yang diperoleh kemudian dianalisa dan di terjemahkan secara gramatikal dan intepretasi sistematik terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU ITE tersebut. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Perlindungan atas kebebasan berpendapat dalam Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang ITE, mengapa Undang-undang No 19 Tahun 2016 mengancam kebebasan berpendapat Di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum kebebasan berpendapat di media social dihubungkan dengan Hak Azazi Manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, UU ITE belum bisa dikatakan telah melindungi kebebasan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh seseorang sebagai hak pribadi dalam berkomunikasi melalui media internet. Sebagaimana yang telah diuraikan bahwa ketentuan dalam UU ITE tersebut yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat hanya diatur dalam satu pasal dan hanya terdapat suatu larangan tanpa disertai hak. Kedua, Berdasakan hasil penelitian didapatkan bahwa dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dilakukan apabila pelapor dan terduga mengambil langkah mediasi atau musyawarah bedasarkan asas delik aduan murni dan apabila dilakukan pencabutan perkara oleh pelapor maka otomatis pidana yang dilakukan akan gugur, dan karena ini delik aduan murni maka sebagai penyidik (Polri dan Kejaksaan) hanya dapat menghentikan suatu perkara jika pelapor mencabut perkara tersebut. Faktor yang menjadi penghambat salah satunya adalah faktor hukum, dalam praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertantangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang normatif. Kurangnya kesadaran masyarakat akan hukum tentang UU ITE membuat masyarakat merasa enggan untuk mematuhinya terlebih sekarang media sosial mudah diakses oleh semua kalangan. Ketiga,Sebagai hak asasi manusia yang juga termasuk ke dalam hak politik seseorang dan hak pribadi, kebebasan menyatakan pendapat mutlak harus dilindungi dan tidak dapat dikurangi. Namun mengingat bahwa dalam hak juga menimbulkan suatu kewajiban untuk menghormati dan menghargai hak orang lain, maka pelaksanaan atas hak tersebut dapat dibatasi melalui undang-undang. Sedangkan dalam UU ITE tidak terdapat pembatasan yang jelas mengenai hal tersebut.
Kebebasan Konsumen Untuk Berpendapat Dalam Ulasan Produk Di Youtube Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Hanin Alya Labibah
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui batasan, aturan, dan etika yang mengikat seorang konsumen dalam hal menyampaikan ulasannya melalui YouTube menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Berkaitan dengan masalah yang tengah diteliti, tinjauan dilakukan terhadap kasus Surat Keberatan Eiger yang viral di media sosial pada awal tahun 2021. Penelitian ini dilakukan melalui pendekatan yuridis-normatif dengan menggunakan studi kepustakaan (library research). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa dalam mengunggah ulasan produk ke YouTube, konsumen wajib mematuhi Pedoman Komunitas & Kebijakan YouTube serta UU. Adapun Konsumen yang merugikan Pelaku Usaha melalui ulasan produk yang diunggah ke YouTube dapat dituntut oleh Pelaku Usaha melalui gugatan perdata. Perihal penyampaian ulasan produk melalui media sosial, Konsumen wajib memperhatikan Pasal 27 s.d. Pasal 29 UU ITE, yang mengatur mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam pendistribusian informasi dan/atau dokumen elektronik. Ketentuan pidana terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut diatur dalam Pasal 45 UU ITE. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ketentuan dalam pasal tersebut diubah serta di antara Pasal 45 dan Pasal 46 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 45A dan Pasal 45B.
vPerlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Muhammad Yasir
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi jual beli secara online menurut undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan tindakan yang dilakukan konsumen dalam melakukan gugatan ganti rugi dalam transaksi jual beli secara online. Penelitian ini dilakukan di Kantor Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan beberapa tempat yang menyediakan bahan pustaka yaitu salah satunya Perpusda Bojonegoro dan perpustakaan Universitas Bojonegoro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah wawancara dengan kepala UPT perlindungan konsumen bojonegoro. Sedangkan untuk data sekunder menggunakan peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal yang terkait. Hasil penelitian ini antara lain perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi jual beli secara online yaitu ada dua. Pertama upaya melindungi melalui peraturan tertulis (undang-undang). Kedua melalui tingkah laku penegakan hukum. Tindakan yang dilakukan konsumen dalam melakukan gugatan ganti rugi dalam transaksi jual beli secara online melalui beberapa jalur penyelesaian sengketa yang dapat di tempuh di antaranya melalui jalur pengadilan (litigasi) yang diatur dalam pasal 5 undang-undang perlindungan konsumen. Dan penyelesaian melalui jalur diluar pengadilan (non litigasi) atas dasar pasal 47 undang-undang perlindungan konsumen.
Penerapan Sistem Informasi Desa Sebagai Salah Satu Media Informasi Desa Menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Informasi Desa Di Kabupaten Bojonegoro Bukhari Yasin
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro; untuk mengetahui kendala dari Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapan Sistem Informasi Desa sebagai salah satu Media Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Sumber data diperoleh dari data primer (wawancara kepada narasumber), data sekunder (dokumen dan data dari tempat penelitian) serta data sekunder (internet). Dalam melakukan penelitian penulis mengambil tiga lokasi penelitian yakni di Dinas Komunikasi dan Informatika, Kantor Pemerintah Desa Kauman Kecamatan Bojonegoro dan Kantor Pemerintah Desa Ngraseh Kecamatan Dander. Analisis data yang digunakan penulis yakni metode deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa penerapan sistem informasi desa sebagai salah satu media informasi desa menurut Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Tata Kelola Informasi Desa di Kabupaten Bojonegoro secara umum sudah terlaksana dengan baik dan telah sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan Sistem Informasi Desa merupakan amanat dari Pasal 86 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dalam penerapannya ada desa sudah sangat baik dan aktif ada pula sudah mulai berjalan namun belum terlalu aktif sehingga perlu ditingkatkan lagi keaktifannya. Kendala yang dialami oleh Tim Pengelola Informasi Desa dalam penerapannya meliputi: (a) Sulit untuk memperoleh data yang valid. (b) Masyarakat belum memanfatkan secara optimal. (c) Sumber daya manusia masih belum memadai. (d) Belum ada monitoring dan evaluasi yang khusus.
Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Tri Astuti Handayani
JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum
Publisher : Universitas Bojonegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan”. Dewasa ini sering terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak, salah satunya adalah tindak pidana penganiayaan, yang mana delik penganiayaan tersebut telah diatur dalam pasal 351-358 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum bagi anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan sesuai dengan sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan pelaksanaannya di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bojonegoro. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian Yuridis-Normatif dengan pendekatan fakta dan perundang-undangan. Bentuk-bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak yang berkonflik dengan hukum berdasar kepada UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang memberikan perlindungan kepada anak dalam tahap penangkapan dan penahanan, penyidikan, penuntutan, persidangan dan pembinaan, dan melalui penerapan diversi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan harus diperlakukan secara manusiawi, didampingi, disediakan sarana dan prasarana khusus serta sanksi yang diberikan kepada anak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik anak.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 2 (2023): JUSTITIABLE -Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 2 (2021): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2 (2020): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 2 (2019): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): JUSTITIABLE - Jurnal Hukum More Issue