Unizar Recht Journal
Unizar Recht Journal is a media managed by the Faculty of Law, Universitas Islam Al-Azhar Mataram for the purpose of disseminating the results of scientific writings, research or conceptual studies on legal science and its development. Unizar Recht Journal published 4 (four) numbers in a year (April, July, October and December). Unizar Recht Journal contains the results of scientific works, research or conceptual studies (the results of thoughts) on legal issues and their development that have never been published in other media. Unizar Recht Journal is intended for students, experts, academics, practitioners, NGOs, and legal observers.
Articles
65 Documents
<![CDATA[Analisis Yuridis Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Diakibatkan Force Majeure (Studi Putusan Nomor: 353/PDT.SUS- PHI/2021/PN.JKT.PUSAT) ]]>
<![CDATA[Baiq Nadia Dewi Aksara]]>;
<![CDATA[Sumarni Sumarni]]>;
<![CDATA[Novi Afif Mauludin]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) diakibatkan Keadaan Memaksa (Force Majeure) dan Pembatasan Berlakunya Keadaan Memaksa (Force Majeure) Sebagai Adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Putusan Nomor 353/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Jkt.Pusat. Dalam Penelitian ini Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus, pendekatan perundang- undangan dan pendekatan analisis hukum. Hasil penelitian yaitu 1) Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terkait Ppemutusan Hubungan Kerja (PHK) diakibatkan Keadaan Memaksa (Force Majeure) Berdasarkan Putusan Nomor 353/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Jkt.Pusat 2) Pembatasan Berlakunya Keadaan Memaksa (Force Majeure) Sebagai Adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Berdasarkan Putusan Nomor 353/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Jkt.Pusat. yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Bab IV Ketenagakerjaan juncto Pasal 45 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 dan secara sosiologis yang menjadi pertimbangan hakim adalah kondisi sosial yang tidak dapat berjalan normal yang diakibatkan Covid_19 yang menghabat perputaran atau mengganggu jalannya perekonomian. Selain itu dalam hukum yang ada Indonesia tidak terdapat pengaturan terkait pembatasan keadaan memaksa sebagai dasar melakukan PHK sementara dalam Putusan Nomor 353/Pdt.Sus- PHI/2021/PN.Jkt.Pusat batasan keadaan memaksa sebagai dasar melakukan PHK terletak pada kemampuan tergugat atau penggugat dala membuktikan suatu keadaan masuk dalam kategori memaksa atau tidak.]]>
<![CDATA[Penetapan Pemuka Dan Tamping Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas Iii Mataram Berdasarkan Permenkumham Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Pemuka Dan Tamping ]]>
<![CDATA[Hepy Julia]]>;
<![CDATA[Ruslan Haerani Haerani]]>;
<![CDATA[Abdul Gani Makhrup]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam mengangkat pemuka dan Sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dan bagaimana sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram.Dalam Penelitian ini metode yang digunakan yaitu jenis penelitian empiris yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk memeperoleh informasi dan mendeskripsikan peristiwa dengan fakta di Lapangan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis dekriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian adalah (1) Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 di lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dalam mengangkat Pemuka dan tamping harus memenuhi syarat - syarat yang telah di atur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019, namun di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram tidak mengangkat Pemuka karena belum ada yang memenuhi kriteria untuk diangkat menjadi pemuka dan Sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram dilaksanakan (2) mengetahui sistem penetapan dan pergantian pemuka dan tamping di Lembaga Pemasyarakatan perempuan kelas III Mataram. Dalam pergantian Pemuka maupun Tamping dilaksanakan bagi Warga Binaan yang bebas akan digantikan dengan Pemuka dan Tamping yang baru memalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.]]>
<![CDATA[Upaya Pre-Emtif Dan Preventif Penyelundupan Narkoba Melalui Bandara International Lombok (Studi Di BNN NTB) ]]>
<![CDATA[Ni Komang Putri Sri Dewi Utami]]>;
<![CDATA[Ainuddin Ainuddin]]>;
<![CDATA[Dhina Megayati]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk upaya Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mencegah terjadinya penyelundupan narkoba dengan upaya pre-emtif dan preventif melalui Bandar Udara di Provinsi NTB dan mengetahui kendala yang dihadapi dalam Upaya preemtif dan preventif dalam penyelundupan narkotika. Dalam Penelitian ini metode yang digunakan Normatif yaitu deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh dilakukan analisis kualitatif, yang mendasarkan pada teori-teori, azas-azas, doktrin ilmu hukum dan hukum positif di Indonesia. Hasil penelitian ini yaitu 1)Upaya yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB dalam mencegah penyelundupan narkoba yaitu: Melakukan koordinasi baik disektor pemerintah, sektor swasta, pendidikan, ormas dan masyarakat. Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB juga telah melakukan perjanjian (Memorandum of Understanding) dengan Polres Kabupaten, Lembaga Pemasyarakatan, Radio Republik Iindonesia dan stskeholder lainnya. 2) kendala yang dihadapi dalam Upaya preemtif dan preventif dalam penyeludupan narkota. kegiatan Komunikasi, informasi dan edukasi P4GN melalui sosialisasi atau penyuluhan memasuki komunitas masyarakat, pemerintah dan Pendidikan seperti Kampung / Desa/Kelurahan Bersinar (Bersih dari Narkoba), karena Tindak kejahatan penyelundupan dan peredaran narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat apabila tidak dilakukan pencegahan secara masif dan berkesinambungan dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk dukungan penuh msyarakat maka akan menimbulkan jumlah penyebarannya dan bisa menimbulkan ancaman terhadap keaamanan dan ketahanan bangsa Program jaringan online seperti Bejango Tahanan (Berkunjung Melalui Jaringan Online para Tahanan), Semeton (Sistem Pelayanan Rehabilitasi dan Pemeriksaan Narkotika Online), Berembe (Bimbingan Rohani dan Mental Berbasis Elektronik).]]>
<![CDATA[Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara Terhadap Pelanggaran Kode Etik Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ]]>
<![CDATA[Fila Putri Askila Santi]]>;
<![CDATA[Sri Karyati]]>;
<![CDATA[Ary Wahyudi]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana peran dan fungsi komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Bagaimana Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Sipil Negara dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang melanggar prinsip sesuai ketentuan perundang-undangan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum. Hasil penelitian bahwa (1) Peran dan fungsi Komisi Aparatur Sipil Negara terdapat pada Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku Aparatur Sipil Negara, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen Aparatur Sipil Negara pada Instansi Pemerintah. KASN bertugas untuk menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara, melakukan pengawasan atas pembinaan profesi Aparatur Sipil Negara dan melaporkan pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Aparatur Sipil Negara kepada Presiden. (2) Eksistensi Komisi Aparatur Sipil Negara terhadap pelanggaran kode etik Aparatur Negara dapat merekomendasikan kepada presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap pejabat pembina kepegawaian dan pejabat yang melanggar prinsip sesuai ketentuan perundang-undangan. Bahwa Pelanggaran terhadap kode etik Pegawai negeri Sipil dapat dikenakan sanksi moral. Selain sanksi moral juga dapat berupa sanksi administrasi bahkan lebih jauh lagi dapat berupa sanksi disiplin Pegawai Negeri Sipil Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) merupakan lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik untuk menciptakan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang profesional dan berkinerja, memberikan pelayanan secara adil dan netral, serta menjadi perekat dan pemersatu bangsa.]]>
<![CDATA[Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Polisi Resort Lombok Timur ]]>
<![CDATA[Arif Budiman]]>;
<![CDATA[Hafizatul Ulum]]>;
<![CDATA[I Gede Sukarmo]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan mengetahui bagaimana bentuk Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Empiris yaitu suatu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dilapangan yakni di wilayah Hukum Polres Lombok Timur. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen. Hasil Penelitian yaitu (1) Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti pengendara motor tidak memakai helm ataupun helm yang tidak standar SNI, pengendara mobil tidak memakai safety belt, Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri ataupun pengendara lain, hal ini banyak faktor penyebabnya diantaranya pengendara dalam keadaan mabuk atau dalam keadaan terburu-buru, Pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas, hal ini yang sering kita lihat di setiap peremapatan atau pertigaan yang terdapat lampu rambu lalu lintas, kebanyakan para pengendara melanggar lampu rambu lalu lintas karena sedang terburu atau malas menunggu karena terlalu lama, Tidak membawa surat-surat kendara STNK dan tidak membawa surat ijin mengemudi SIM., Membiarkan kendraaan bermotor yang ada di jalan tidak memakai plat nomor atau plat nomor yang sah sesuai dengan STNK, Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas. (2) Implementasi penertiban lalu lintas yang dilakukan oleh satuan lalu lintas (satlantas) di wilayah hukum polres kabupaten lombok timur sesuai dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dimiliki oleh Satlantas Kabupaten Lombok Timur penertiban dilakukan dengan teguran dan sanksi tilang.]]>
<![CDATA[Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah ) ]]>
<![CDATA[Halim Wardiman]]>;
<![CDATA[Atin Meriati Isnaini,]]>;
<![CDATA[Ahmad Rifai]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep dan Penerapan Restorative Justice Dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam sistem peradilan pidana dan mengetahui Bagaimaana mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice ( Studi Di Polres Lombok Tengah) sebagai upaya untuk pengembangan ilmu hukum pidana dan hukum acara pidana khususnya yang berkaitan dengan Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah empiris yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dan memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder serta melakukan observasi serta mengadakan penelitian langsung ke lapangan yaitu di polres Lombok Tengah. Hasil penelitian yaitu (1) Konsep dan Penerapan Restorative Justice Dalam penanganan perkara tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga dalam sistem peradilan pidana. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk kekerasan yang terjadi di kehidupan masyarakat. Kekerasan itu sering juga disebut dengan istilah dosmetic violence karena terjadinya di ranah domestik. Masalah KDRT merupakan salah satu hal penting yang menjadi perhatian serius oleh pemerintah Indonesia pada era reformasi. (2) Mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice (Studi Di Polres Lombok Tengah. Surat Permohonan dari terlapor kepada Kapolres Lombok Tengah untuk dilakukan mediasi atau nRestorative justice. Dipertemukan keluarga antara kedua belah pihak suami dan istri (mediasi) dengan mengikutsertakan tokoh agama tokoh masyarakat, Ada surat pernyataan dari suami/istri (pelaku kdrt) untuk tidak mengulangi perbuatannya. Disaksikan para saksi dari pihak keluarga istri dan suami, Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak baru dibuatkan berita acara mediasi, Gelar perkara penghentian penyelidikan atau penyidikan, Dibuatkan SP2HP A5 (surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan) dengan kode A5 artinya penyelidikanya/penyidikan di hentikan. Jenis Penelitian Yang Digunakan Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Penelitian ini bersifat desksriptif, Data Dan Sumber Data Memuat Data Primer, Sekunder, Dan Tersier, Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dikumpulkan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan yaitu dengan mengajukan pertanyaan - pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian Mekanisme dan prosedur dalam penyelesaian perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui restorative justice ( Studi Di Polres Lombok Tengah. Surat Permohonan dari terlapor kepada Kapolres Lombok Tengah untuk dilakukan mediasi/Restorativ justice. Dipertemukan keluarga antara kedua belah pihak suami dann istri (mediasi) dengan mengikutsertakan tokoh agama tokoh masyrakat, Ada surat pernyataan dari suami/istri (pelaku kdrt) untuk tidak mengulangi perbuatanya. Disaksikan para saksi dari pihak keluarga istri dan nsuami, Setelah ada kesempakatan antara kedua belah pihak baru dibuatkan brita acara mediasi, Gelar perkara penghentian penyelidikan atau pinyidikan, Dibuatkan SP2HP A5 (surat pemberitahuan perkembangan Hasil penyelidikan) dengan kode A5 artinya penyelidikanya/penyidikan di hentikan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Ditinjau Dari Kuhp (Studi Putusan NO. 1/PID.B/2022/PN.MTR) ]]>
<![CDATA[Muhammad Yusril Gunadi]]>;
<![CDATA[Fathur Rauzi]]>;
<![CDATA[Abdul Gani Makhrup]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai dan mengetahui bentuk pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam perjanjian gadai pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mtr. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang berupa data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji studi dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Hasil penelitian yaitu 1) Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Pada Hukum Positif Di Indonesia. 2) pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana penggelapan dalam perjanjian gadai pada Putusan Nomor 1/Pid.B/2022/PN.Mtr. Hukum tindak pidana penggelapan diatur secara tegas dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur mulai dari definisi penggelapan itu sendiri hingga hukuman yang dapat diterima oleh pelaku. KUHP sendiri adalah landasan penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (saksi). Seyogyanyaa dengan adanyaa aturan yang menjerat pelaku/oknum yang melakukan kejahatan bisa merasakan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan. Jenis penelitian yang digunakan penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang berupa data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Disebut penelitian hukum normatif karena penelitian ini dilakukan dengan mengkaji studi dokumen atau hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis. Berdasarkan hasil penelitian Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Dalam Perjanjian Gadai Pada Hukum Positif Di Indonesia. Hukum tindak pidana penggelapan diatur secara tegas dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut mengatur mulai dari definisi penggelapan itu sendiri hingga hukuman yang dapat diterima oleh pelaku. KUHP sendiri adalah landasan penegakan hukum pidana di Indonesia. KUHP terbagi menjadi dua bagian yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil berkaitan dengan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (saksi). Seyogyanyaa dengan adanyaa aturan yang menjerat pelaku/oknum yang melakukan kejahatan bisa merasakan efek jera agar tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan.]]>
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri (Studi Putusan No. 110/PID.SUS/2021/PN.MTR) ]]>
<![CDATA[Nabilla Putri]]>;
<![CDATA[Ika Yuliana Susilawati]]>;
<![CDATA[Ari Wahyudi]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan tindak Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Di Lakukan Oleh Istri dan mengetahui bentuk Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Dilakukan Oleh Istri Dalam Perkara Pidana Nomor 110/Pid.Sus/2021/PN.Mtr. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah Normatif yang merupakan metode yang mengkaji kepustakaan baik dari undang-undang ataupun berbagai literatur. Hasil penelitian yaitu 1) bentuk pengaturan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh istri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Pada dasarnya, dalam Peraturan tersebut telah mengkategorikan dengan baik kategori-kategori atau jenis-jenis tindak kekerasan dalam rumah tangga, yakni: a. kekerasan fisik; b. kekerasan psikis; c. kekerasan seksual; dan d. penelantaran. 2) pertimbangan hukum hakim yang termuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 110/ Pid.Sus/ 2021/ PN.Mtr, bahwa majelis hakim sudah memutuskan berdasarkan pada pertimbangan Yuridis, Sosiologis dan Filosofis.]]>
<![CDATA[Dispensasi Kawin Anak Di Bawah Umur Pasca Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/PDT.P/2022/PA.GM) ]]>
<![CDATA[Rahma Aulia Pratiwi]]>;
<![CDATA[Gusti Ayu Ratih Damayanti]]>;
<![CDATA[Tijani Isnaeni]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk Pengaturan Dispensasi Kawin bagi Anak dibawah umur dalam hukum positif dan mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam pemberian dispensasi kawin bagi anak dibawah umur melalui (Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor 1871/Pdt.P/2022/PA.GM). Dalam Penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang merupakan metoda dengan pendekatan perundang-undangan,pendekatan analisis dan konsep hukum serta pendekatan kasus untuk memberikan pemahaman terkait alasan pemberian ataupun penolakan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dengan menganalisis putusan pengadilan. Hasil penelitian yaitu 1) Pengaturan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin. (2) Dasar pertimbangan hakim terkait pemberian dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PA.GM mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dengan mempertimbangkan alasan mendesaknya karena telah hamil diluar nikah. Saran dalam penelitian ini yaitu :Undang-Undang Perkawinan dapat menerangkan dengan jelas alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (2) Hakim dapat menggali lebih dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan serta selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan analisis dan konsep hukum serta pendekatan kasus untuk memberikan pemahaman terkait alasan pemberian ataupun penolakan permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur dengan menganalisis putusan pengadilan. Kesimpulan dalam penelitian ini (1) Pengaturan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur dalam hukum positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman dalam mengadili permohonan dispensasi kawin.(2) Dasar pertimbangan hakim terkait pemberian dispensasi kawin dalam Penetapan Pengadilan Agama Giri Menang Nomor : 1871/Pdt.P/2022/PA.GM mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang diajukan pemohon dengan mempertimbangkan alasan mendesaknya karena telah hamil diluar nikah. Saran dalam penelitian ini (1) Undang-Undang Perkawinan dapat menerangkan dengan jelas alasan mendesak dalam permohonan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur (2) Hakim dapat menggali lebih dalam fakta-fakta hukum dalam persidangan serta selektif dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin dan orang tua meningkatkan pengawasan terhadap anak. ]]>
<![CDATA[Kajian Sosiologi Hukum Atas Pelanggaran Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Sekolah (Studi Di Wilayah Hukum Polres Lombok Tengah) ]]>
<![CDATA[Sofyan Zaid Albie Yasin]]>;
<![CDATA[Haerani Haerani]]>;
<![CDATA[Anwar Anwar]]>
<![CDATA[ Unizar Recht Journal (URJ) Vol. 2 No. 2 (2023): Unizar Recht Journal (URJ) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Islam Al-Azhar Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Pelanggaran lalu lintas merupakan salah satu fenomena pelanggaran yang sering terjadi di Indonesia, tak terkecuali yang dilakukan oleh anak sekolah di Kabupaten Lombok Tengah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor – faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah di Kabupaten Lombok Tengah serta upaya pihak Kepolisian Lombok Tengah dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah. Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis pendekatan empiris. Pendekatan empiris adalah upaya untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus. Sumber data penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh disusun secara sistematis kemudian dilakukan analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor - faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah yaitu faktor keluarga dan faktor pergaulan/lingkungan serta terdapat faktor yang lain meliputi faktor hanya patuh ketika ada petugas dan faktor usia dan faktor damai ketika tilang, merupakan faktor yang paling sering terjadi dan menjadi sebab akibat terjadinya pelanggaran lalu lintas. Sementara itu upaya yang telah dilakukan oleh pihak Kepolisian untuk menanggulangi jumlah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak sekolah antara lain upaya pre-emtif (himbauan) berupa sosialisasi ke tiap sekolah dan lingkungan masyarakat, lalu upaya preventif (pencegahan) berupa penjagaan disetiap pos lalu lintas dan upaya represif (penegakan hukum) berupa teguran dan pemberian sanksi berupa tilang, sehingga dapat berguna untuk memberi efek jera terhadap anak sekolah yang melakukan pelanggaran lalu lintas.]]>
