cover
Contact Name
L. Hendri Nuriskandar
Contact Email
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Phone
+6282340765650
Journal Mail Official
jurnalstisdarussalam@gmail.com
Editorial Address
Jl. Sukarno – Hatta Bermi, Desa Babussalam Kec. Gerung Kab. Lombok Barat – Nusa Tenggara Barat, Indonesia.
Location
Kab. lombok barat,
Nusa tenggara barat
INDONESIA
Al-Muqaronah:Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
ISSN : 29629640     EISSN : 29639891     DOI : https://doi.org/10.59259
Core Subject : Humanities, Social,
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab adalah jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh Jurusan Perbandingan Mazhab, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Darussalam Bermi sejak tahun 2022 (versi online). Jurnal ilmiah ini mengkhususkan pada kajian pemikiran hukum Islam atau perbandingan hukum umum yang memuat karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan pemikiran di bidang hukum, baik hukum umum (positif) maupun hukum Islam. Keberadaan Al-Muqaronah tentunya sangat penting dalam menggali, memperkaya, dan mengembangkan pemikiran dan teori hukum baik itu Hukum Islam maupun Positif.. Dengan demikian, Al-Muqaronah akan memberikan kontribusi positif dalam memperkaya khazanah pemikiran di bidang hukum, baik hukum Islam maupun hukum positif. Jurnal ini berupaya menyajikan berbagai hasil penelitian terkini, baik konseptual-doktrinal maupun empiris, di lapangan. Redaksi “Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab” menyambut baik kontribusi berupa artikel yang akan diterbitkan setelah melalui mekanisme seleksi naskah, double-blind peer-review, dan proses editing. Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan MAdzhab dan Hukum terbit dua kali setahun pada bulan Juni dan Desember. Redaksi mengundang para ahli hukum Islam, ulama, peneliti dan ahli hukum untuk menulis atau menyebarluaskan hasil penelitian yang berkaitan dengan isu-isu hukum Islam serta hukum positif. Artikel tidak mencerminkan opini editorial.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
KOMUNIKASI MURID DENGAN GURU DALAM KITAB TA’LIMUL MUT’ALIM (KARYA IMAM BURHANUDDN AZ-ZARNUJI) DALAM PERSFEKTIF KOMUNIKASI ISLAM Roni Apriadi; Supardi Supardi; Hardiyatullah Hardiyatullah; Wawan Saputra
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.20

Abstract

Komunikasi merupakan suatu kebutuhan yang paling urgen dalam kehidupan manusi, baik itu secara verbal maupun non verbal, karena bagaimanapun untuk menyampaikan gagasan serta idenya manusia sangat memrlukan yang Namanya komunikasi. Terlebih bagi seorang santri atau murud Ketika mecari ilmu pengetahuan maka sangat dianjurkan untuk berkomunikasi dengan memerhatikan etika berkomunikasi terhadap gurunya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan riset kepustakaan (library research), adalah salah satu bentuk metode yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Tujuan dari penelitan ini adalah unuk mengetahui bagamana seharusnya etik seorang santri atau seorang murid Ketika melakukan komunikasi dengan guruunya,, yang telah di jelaskan oleh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji di dalam karyany kitab Ta’limul Muta’allim. sementara  
KAJIAN INTERDISIPLINER: KONSEP EKONOMI INDONESIA DITINJAU MELALUI PENDEKATAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF Ichwan Ahnaz Alamudi
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.60

Abstract

This article is motivated by the sound of the 1945 Indonesian constitution Article 33 initiated by the founding fathers contains the philosophy of togetherness and the principle of family that is the cornerstone of the Indonesian economy. The realization of Islamic Economics in Indonesia has had a major impact on efforts to improve the economic life of the community, as well as provide education to the community in the economic system using a non-ribawi system. This article uses a qualitative descriptive approach that is more specific to the data of the library or library research. In this paper the author meghasilkan that Syar'i law khitab (decree) of God related to the act of mukallaf in the form of demands, choices and provisions and each claim contains taklif (legal burden) which in this case is human mukallaf. Furthermore, the 1945 Indonesian constitution Article 33 paragraph 2 is an important pillar in the development of economic law in Indonesia which determines, “the branches of production that are important to the state and that control the livelihood of many people are controlled by the state. So, in this paragraph is a constitutional mandate that should be run by the government. Keywords: Economy, Islamic Law, Positive Law.
Evolusi Hukum Keluarga Islam Sebelum dan Selama Era Revolusi Industri 5.0 Arif Sugitanata; Idul Adnan; Hartawan Hartawan; Muzawir Muzawir
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.75

Abstract

The Industrial Revolution 5.0 changed the paradigm of human interaction with technology, which emphasises the synergy between artificial intelligence and unique human capabilities to create more humane and sustainable innovations. In the context of Islamic family law, the Industrial Revolution 5.0 brings new challenges and opportunities that require thoughtful understanding to ensure its relevance and benefits for Muslims. This research compares the evolution of Islamic family law before and during the Industrial Revolution 5.0 era through a literature study-based comparative approach with a qualitative research type. The research shows that, before the revolution, Islamic family law had established a solid moral and social foundation, regulating marriage, divorce, inheritance and family responsibilities with an emphasis on social justice and the protection of individual rights. When the Islamic family law entered the revolutionary era, significant changes were encountered in communication, employment, family economy, and education. Although new technology has brought opportunities to strengthen faith and religious practice, it has also raised issues such as privacy and psychological impact. Islamic family law is required to integrate traditional values with technological innovations, maintain education and understanding of rights and obligations within the family, and maintain a balance between material and spiritual progress. With judicious adaptation, Islamic family law can ensure harmonious and prosperous families in this new era.
PRAKTIK PEMBERIAN MAHAR PERKAWINAN DI DESA BERAIM DAN DESA BELEKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM Muh. Rizal Hamdi; Idul Adnan; Hartawan Hartawan; Ahmad Satria
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.83

Abstract

Belakangan ini telah terjadi fenomena pemberian mahar di luar adat dan kebiasaan masyarakat setempat, yaitu pemberian mahar yang tidak sesuai dengan tradisi dan adat kebiasaan masyarakat selama ini sehingga menimbulkan pertanyaan pada masyarakat terutama dalam lingkungan sekitar. Di Desa Beraim, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah terjadi pernikahan antara pasangan pengantin dengan mahar sandal jepit dan segelas air putih. Di Desa Beleka, Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah terjadi pemberian mahar perkawinan dengan jumlah mahar fantastis yaitu tanah seluas 2,7 hektar, emas 25 gram dan 12 dirham. Pokok masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah Apa saja faktor-faktor dan bentuk-bentuk pemberian mahar di Desa Beraim dan Desa Beleka Kabupaten Lombok Tengah dan Bagaimana tinjauan sosiologi hukum Islam terhadap fenomena tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriftif. Pendekatan kualitatif yaitu suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang dapat diamati. Adapun teknik yang dipergukanakan dalam pengumpuln data yang terkait dengan bahasan dalam penelitian ini ada tiga yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi. Analisa data yang digunakan adalah analisa dekskriptif kualitatif, analisis data dalam penelitian kualitatif adalah proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan tersebut agar dapat dinterpretasikan temuannya kepada orang lain. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Praktik pemberian mahar perkawinan di Desa Beleka dan beraim merupakan hal yang baru terjadi dan bukan tradisi atau adat istiadat dari desa tersebut dalam memberikan mahar seperti mahar sandal jepit dan mahar yang tinggi yaitu mahar 2,7h tanah, 25g emas, dan uang 12 dirham. Pemberian mahar yang dilakukan di Desa Beleka dan Desa beraim mengakibatkan hal-hal negatif antara lain : kecemburuan sosial, dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan (bisnis), adanya sifat gengsi. Kata Kunci: Mahar Perkawinan, Sosiologi Hukum Keluarga
PANDANGAN TOKOH AGAMA TERHADAP PRAKTIK BUNGA PINJAMAN DANA KAS KELOMPOK TAHLILAN Muh. Rizal Hamdi; Idul Adnan; Elpipit Elpipit; Suarjana Suarajana
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i2.84

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya praktik pinjam meminjam yang dilakukan oleh masyarakat Dusun Montong Dao, Desa Teratak, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah. masyarakat setempat terebut melakukan pinjaman pada kas Kelompok Tahlilan. Dalam praktiknya, masyarakat yang melakukan pinjaman kas kelompok tahlinan tersebut diwajibkan untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut ditambah dengan kewajiban untuk menambah nominalnya dari jumlh pinjaman awalnya. Di sisi lain masyarakat sangat terbantukan dengan adanya praktik pinjaman tersebut dan tidak mempermasalahkan adanya penarikan nilai tambah dari jumlah nominal yang akan dikembalikannya nanti. Fokus kajian dalam skripsi ini adalah (1) Bagaimana pelaksanaan praktik bunga pinjaman dana kas kelompok tahlilan di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah? (2) Bagaimana pandangan tokoh agama terhadap praktik bunga pinjaman dana kas kelompok tahlilan di Desa Teratak Kecamatan Batukliang Utara Kabupaten Lombok Tengah? Jenis Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Metode pengumpulan data yang diguakan dalam penelitian ini adalah, observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif ini, teknik analisisis data yang digunakan adalah model analisis data menurut Miles dan Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan Hasil penelitian ini adalah (1) Praktik pinjam-meminjam terhadap kas kelompok Tahlilan yang dilakukan oleh masyarakat di Dusun Montong Dao mengandung bunga 0,01%-1% sebagai bentuk terima kasih. (2) Praktik pinjam meminjam yang dialaksanakan oleh masyarakat di Dusun Montong Dao termasuk dalam konsep Al-Qardh yang berarti pinjaman atau utang-piutang dalam kajian fikih mu’amalah. Dalam transaksinya terdapat unsur riba Al-Qard. Adapaun pandangan tokoh agama hanya sebatas memberikan pendapat pribadi terhadap praktik tersebut dengan menyatakan bahwa praktek tersebut adalah praktek yang dilarang dalam Islam karena ada unsur ribanya. Para tokoh agama cenderung membiarkan praktek pinjam meminjam tersebut dengan alasan bahwa masyrakat sangat membutuhkan pinjaman tersebut untuk keberlangsungan ekonominya. Kata Kunci: Tokoh Agama, Bunga Pinjaman, Kas Tahlilan
Analisis Maslahah Terhadap Penolakan Akad Pernikahan Pasangan LGBT dalam Konstruksi Hukum Keluarga Islam Arif Sugitanata; Idul Adnan; Hamroni Hamroni; Hardiyatullah Hardiyatullah
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 1 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i1.87

Abstract

This research highlights the view of Islamic family law on the rejection of the marriage contract of LGBT couples as a marriage, which is seen through the lens of Maslahah theory. Through a literature study using qualitative research based on the scalpel of Maslahah theory, The research underlines that marriage in Islam is not only an agreement between two individuals but also an institution governed by certain conditions and pillars, including the existence of male and female parties who are permitted according to Sharia, as well as the existence of a guardian, dowry, and fair witnesses. In the context of LGBT couples, the marriage contract does not fulfil these conditions, so it cannot be considered a marriage contract in Islamic family law. In addition, the rejection is analysed through Maslahah theory, which emphasises the importance of maintaining the integrity of the family structure, moral values and spiritual goals in society. The refusal is interpreted as an attempt to preserve the general welfare by maintaining social harmony and adherence to Islamic principles. It shows that the rejection of marriage contracts for LGBT couples is not discriminatory but rather the result of a deep understanding of the concept of marriage in Islam, with the aim of achieving broader welfare and protecting the institution of the family as the basic social and spiritual unit. This research confirms that Islamic law is a dynamic and adaptive system seeking to promote justice and welfare in accordance with religious principles and the needs of society. Thus, the rejection of marriage contracts for LGBT couples in Islamic family law can be understood as part of an effort to maintain the harmony of society without abandoning the underlying religious principles.
EKSPANSI POLITIK BANI UMAYYAH Ibnu Murtadho
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2023): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v2i2.102

Abstract

Abstrak Ekspansi militer Islam menurut Montgomerry Watt disebut sebagai jihad atau perang suci tidaklah mutlak kebenarannya, karena tidak ada misi agama yang khusus dalam hal ini Islam, tuduhan bahwa Islam disebarkan dengan kekuatan senjata dan bahwa orang-orang disuruh memeluk ‘Islam atau pedang’, hanya benar pada batas tertentu. Muawwiyah memegang jabatan sebegai khalifah pertama dinasti Umayyah dengan penuh pada periode 660-680 M, daerah yang berhasil ditaklukan kembali adalah front Timur dikendalikan oleh Panglima dan Gubernur Ziyad bin Abih yang setelah menaklukan Mekran, Sizistan, dan Kabul juga berhasil ke Sugdiana, (Barangkali Shughud daerah kekuasaan salah satu anak suku dari bangsa Turki), ekspedisi ini dipimpin oleh putranya Ziyad bin Abih dan Ubaidillah. Terlepas dari beberapa kontroversi yang terjadi pada masa dinasti Umayyah, sekiranya dapat diakui bahwa ekspansi terluas bangsa Arab terjadi pada era dinasti Umayyah ini. Berbicara mengenai sejarah, suatu kajian tentang masa lampau perlu kiranya rujukan yang matang, ini biasanya menjadi kendala karena sedikitnya sejarah yang mencatat keotentikan peristiwa. Pada masa ini pula Islam mengembangkan sayapnya jauh ke Afrika Timur, Eropa, Asia guna memperlancar dakwah Islam Kata Kunci : Ekspansi, Bani Umayyah, Politik Islam
Problematika Pembagian Harta Warisan Anak Perempuan Pada Masyarakat Suku Mbojo (Studi Di Desa Nipa Kec, Ambalawi Kab. Bima) Elpipit Elpipit; Idul Adnan; Muh. Rizal Hamdi; Suarjana Suarajana
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2022): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v1i1.105

Abstract

Tujuan penulisan artikel ini untuk menelisik lebih jauh bagaimana praktek pembagian harta warisan anak perempuan pada masyarakat suku Mbojo yang berada di Desa Nipa Kecamatan Ambalawi Kabupaten Bima. Pembagian harta warisan pada masyarakat Bima sangat mengedepankan asas hukum Islam yang dianggap sebagai pedoman utama untuk menyelesaikan persoalan warisan. Namun disisi lain juga justru persoalan warisan menjadi salah satu aspek yang menimbulkan perselisihan yang berimbas pada rusaknya hubungan kekeluargaan. Berangkat dari pernyataan tersebut maka hasil yang diperoleh dari  penulisan artikel ini adalah masyarakat Desa Nipa dalam pembagian harta warisan mereka menganut sistem bagi rata dan atas kepatuhan terhadap kedua orang tua semasih hidup sampai meninggal dunia, sistem yang dipakai masyarakat Desa Nipa ini sangat  berpengaruh pada praktik pembagian harta warisan nantinya. Pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat Desa Nipa, menggunakan sistem hukum adat istiadat secara turun temurun dan berdasarkan musyawarah/mufaakat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat. Dalam pewarisan harta warisan jatuh seluruhnya ke tangan pihak anak perempuan sedangkan ahli waris dari pihak Bapak dan ibu tidak mendapatkan harta warisan.  

Page 1 of 1 | Total Record : 8