cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lonna Yohanes Lengkong
Contact Email
honesteviverejournal@gmail.com
Phone
+6282276641634
Journal Mail Official
honestevivere@uki.ac.id
Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No.2, RT.9/RW.6, Cawang, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13630
Location
Kota adm. jakarta timur,
Dki jakarta
INDONESIA
Honeste Vivere
Published by Universitas Kristen Indonesia
ISSN : 02158922     EISSN : 29639131     DOI : https://doi.org/10.55809/hv.v34i1
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Honeste Vivere is an open access and peer-reviewed journal that aims to offer an international academic platform for cross-border legal research in multiple governance policies and civil rights law, particularly in developing and emerging countries. These may include but are not limited to various fields such as civil law, criminal law, constitutional and administrative law, customary institution law, religious jurisprudence law, international regime law
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 35 Documents
 1   2   3   4 
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELANGGARAN HAK CIPTA LAGU DAN MUSIK TERHADAP SUBJEK HUKUM TINDAK PIDANA KORPORASI Tatok Sudjiarto
Honeste Vivere Vol 32 No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v32i2.132

Abstract

Flows of globalization are increasing rapidly and developments of information technology are increasingly stimulating the acceleration of economic dynamics. It takes personal co-operation to create a group collaboration for economic gain. The group is a group of businesses that do not have legal entities, as well businesses that already have incorporated entities called corporations. Combining personal persons into a corporation will increase the strength of the existence of a corporation as a legal subject in the economic realm. A Subject of law (tumjuris subject) is anything that can be a supporter of rights and obligations. There is two subject of laws. the first subject is human (natuurlijke person) and the second is legal entities (rechts person). Corporate position as an economic power outside the state. It creating corporations tend to take control or monopolize all economic system without control from the government. These conditions generate corporations' activities can abuse the public interest that known as corporate crime. Corporate crime is committed to benefiting the company's business, this type of crime is part of white collar crime. This crime also pan of violation of economic rights of creator and owner rights related to Copyrights in the field of songs and/or music. Ideally, the existence of corporations in the field of economy is aimed to increase the economic growth of a country, then, a country can improve people's welfare. However, there are some corporations that violate the principle by committing a crime.
HUKUM UNTUK MANUSIA: REGULASI DI MASA PANDEMIC COVID 19 DI INDONESIA Marudut Parulian Silitonga
Honeste Vivere Vol 32 No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v32i2.133

Abstract

Meningkatnya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) diseluruh penjuru dunia menyebabkan terbitnya regulasi dari pemerintah untuk menanggulangi penyebaran covid-19 di Indonesia. Kehadiran regulasi atau hukum dibuat untuk keselamatan manusia agar tidak terpapar oleh Covid-19. Regulasi penanggulangan penyebaran Covid-19 di Indonesia dimulai semenjak diterbitkannya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Semenjak itu terbitlah produk hukum dari pemerintah pusat dan daerah untuk menangani pandemic covid-19. Beragam bentuk produk hukum yang dibuat oleh pemerintah, baik dalam bentuk regeling maupun beschiking. Pandemic Covid-19 ini telah ditetapkan oleh pemerintah sebagai bencana nonalam tingkat nasional. Kepedulian dan keseriusan pemerintah menerbitkan regulasi disertai dengan penegakan hukum. Tanpa ada penegakan hukum maka produk hukum itu tidak ada daya guna.
PENGATURAN HUKUM TENTANG FRANCHISE DI INDONESIA Yuni Artha Manalu
Honeste Vivere Vol 32 No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v32i2.134

Abstract

Artikel ini menganalisis mengenai pengaturan hukum terhadap franchise di Indonesia. Tujuan jurnal ini adalah memberikan informasi terhadap pelaku usaha bisnis dari sudut pandang pengaturan hukum apabila tertarik melakukan usaha bisnis dalam bidang franchise. Secara yuridis, pengaturan terhadap bisnis dibidang franchise makanan, minuman, retail, telah diatur secara jelas jika usaha bisnis secara franchise. Termasuk segala faktor pendukung pelaskanaan bisnis franchise secara masing – masing sudah dilindungi oleh peraturan perundangan terkait.
PERLINDUNGAN KONSUMEN ATAS RISIKO KEAMANAN INFORMASI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE Nanin Koeswidi Astuti; Robertus Nugroho Perwiro Atmojo
Honeste Vivere Vol 32 No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v32i2.135

Abstract

This article analyzes consumer protection against the occurrence of information security risks in electronic transactions. The purpose of this article is to determine the risk relationship between the legal terms of agreement in e-commerce transactions and the terms of sale and purchase as regulated in the Civil Code, while regarding the risk of consumer information security in e-commerce. -Trade transaction agreements in order to provide for the parties, the ITE Law has regulated the system regulated in Article 20 paragraph (1) with a double-click system, so that the conditions for the validity of the agreement are for parties who have good intentions in the agreement. For e-commerce transactions that have high economic value, such as transactions worth tens to hundreds of millions of rupiah, the checks and balances mechanism can be considered as a safety net or a way to reduce risks arising from losses suffered by consumers.
REPOSISI PENGADILAN PAJAK MENURUT SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA Tomson Situmeang
Honeste Vivere Vol 32 No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v32i2.138

Abstract

Kekuasaan Kehakiman di Indonesia adalah kekuasaan yang bebas dan merdeka. Pengadilan Pajak sebagai Pengadilan Khusus adalah pelaksana kekuasaan kehakiman, akan tetapi sampai saat ini masih berada di bawah dua atap, Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi kebebasan Hakim dalam memeriksa dan memutus Sengketa Pajak. Hal ini perlu diteliti tentang kedudukan Pengadilan Pajak dalam sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia dan reposisi atas kedudukan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan menggunakan teori kepastian hukum dan teori pemisahan kekuasaan. Hasil penelitian ini medapati bahwa Pengadilan Pajak seharusnya berada di bawah satu atap, yaitu di bawah Mahkamah Agung, hal mana mengacu pada ketentuan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi atas Judicial Review Undang-Undang Pengadilan Pajak, maka Pengadilan Pajak harus direposisi dan ditempatkan berada di lingkungan peradilan tata usaha negara.
KEWAJIBAN DEBITUR MENGEMBALIKAN PRESTASI DARI PINJAMAN ONLINE YANG ILEGAL Inri Januar; Radisman Saragih; Anthon Nainggolan
Honeste Vivere Vol 32 No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v32i2.142

Abstract

Dalam membuat perjanjian perlu diperhatikan syarat-syarat sahnya perjanjian karena setiap syarat memiliki akibat yang berbeda. Setiap orang atau badan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha wajib untuk memenuhi ijin sebagai syarat kecakapan sebagai subjek hukum. Tidak adanya ijin usaha dalam menjalankan kegiatan pinjaman online merupakan pelanggaran syarat sahnya perjanjian mengenai kecakapan sebagai subjek hukum dan membuat perjajian yang telah dibuat dengan subjek hukum lainnya menjadi dapat dibatalkan. Tidak dipenuhinya syarat ini membawa keadaan para pihak ke dalam keadaan awal sebelum perjanjian dibuat menurut pasal 1451 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Walaupun perjanjian batal tetapi kepada debitur diberikan haftung dan kepada kreditur diberikan hak untuk menagih pengembalian barang yang sudah diberikan karena kegiatan yang dilakukan bukanlah kegiatan yang dilarang oleh undang-undang.
PENERAPAN KEBIRI KIMIA TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL ANAK BERDASARKAN TUJUAN PEMIDANAAN DAN HAK ASASI Andree Washington Hasiholan Sianipar; Hendri Jayadi; Gilbert Hansein
Honeste Vivere Vol 32 No 2 (2022): JULI
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v32i2.144

Abstract

Pidana tambahan adalah pidana yang hanya dapat dijatuhkan di samping pidana pokok, Penjatuhan pidana tambahan sifatnya fakultatif namun menjatuhkan pidana tambahan tidak boleh tanpa dengan menjatuhkan pidana pokok, sehingga harus bersama-sama. Kebiri kimia merupakan salah satu contoh dari pidana tambahan yang ada di Indonesia, kebiri kimia merupakan tindakan penyuntikan cairan kimia dimana menyebabkan hormon testosteron melemah dan dapat menimbulkan kerusakan pada fungsi organ tubuh yang lainnya. Diperbolehkannya kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual pada anak menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat karena dianggap tidak menghargai kesempatan manusia untuk mempertahankan kehidupannya dan keturunannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dari tujuan pemidanaan dan hak asasi manusia (HAM) dan bagaimana penerapan pidana tambahan kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PENGENDARA YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS Angelina Cinthia Diana Sinaga; Hulman Panjaitan; Lonna Yohanes Lengkong
Honeste Vivere Vol 33 No 1 (2023): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i1.168

Abstract

The development of Indonesia's transportation system is a community need. Given the rather dominant role played by land transport, it is imperative that land transport ensure that traffic is safe, orderly and smooth in order to ensure a smooth flow of various activities in the realization of the public interest. And how to be efficient. Traffic accident frequency. Many of the causes of traffic accidents are caused by negligence and human error, and these traffic accidents have resulted in many losses, such as damage to public facilities and casualties. The research methods used by the authors are prescriptive laws that research library materials or secondary data. The approaches used by the authors are the legal approach and the case approach. A legal approach is taken by directly examining the laws and regulations relevant to the legal issue under investigation. Approaching the case, the author analyzes Court Decision No.665/Pid.B/PN.JKT.PST. Article 311 of the Road Traffic Transport Law No.22 of 2009 precluded the application of Articles 338 and 359 of the Penal Code by the existence of regulations on traffic accident norms and criminal penalties as a special case for traffic accidents. General Criminal Provisions. It is known as a special law that deviates from the general law.
PERLINDUNGAN HUKUM ATAS PELEPASAN HAK ISTIMEWA BAGI PEMEGANG CORPORATE GUARANTEE AKIBAT WANPRESTASI DEBITOR BANK Setyo Sardjono; Hulman Panjaitan; Hendri Jayadi; Tomson Situmeang
Honeste Vivere Vol 33 No 1 (2023): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i1.178

Abstract

The bank's activity as an intermediary is to collect and distribute funds in the form of credit. Creditors in providing credit to debtors adhere to the principle of prudence, because creditors are faced with credit risk. For this reason, banks in providing credit to debtors have several conditions that must be met, including the existence of guarantees, both material (material) and immaterial (individual) guarantees. One form of individual guarantee is a guarantor (borghtoct), which is found in the case of the Supreme Court's Decision on Bankruptcy and PKPU. The research method used is normative research with a statutory approach. The results of the study found that the petitioned bankruptcy case was rejected or at least declared unacceptable because the PKPU applicant did not have legal standing because the facility agreement underlying the debt was legally invalid and therefore null and void, as well as the company guarantee deed as well as the legal limit.
KEPASTIAN HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK BERDASARKAN KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG PEDOMAN IMPLEMENTASI ATAS PASAL TERTENTU DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Johnson Sahat Maruli Tua Pangaribuan
Honeste Vivere Vol 33 No 1 (2023): January
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55809/hv.v33i1.183

Abstract

Several articles governing acts that are punishable by law in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions as amended by Law number 19 of 2016 concerning Amendments to Law number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions, in its implementation, it still creates multiple interpretations and controversy in society, so it is necessary to prepare implementation guidelines for law enforcement officials in carrying out their duties and authorities. Whereas there are several decisions on criminal defamation which in fact convict people who are victims, as in Decision No. 12/Pid.Sus/2019/PN Kmn the defendant had to serve a prison sentence of (1) one month as a result of his statement on Facebook which basically stated that the victim in the a quo case was a perpetrator and the husband of the defendant also admitted in his statement as a witness before the trial that The defendant's husband once had an romantic relationship with the witness-victim which resulted in the Defendant and the Victim's husband being separated. This resulted in a legal vacuum in enforcing the criminal defamation law because what was stated by the Defendant was what it was, and for this decision the Defendant suffered a great loss. many, namely the breakdown of family relationships and also having to serve time in prison. So that the Birth of the Joint Decree is expected to be the starting point for achieving legal objectives that prioritize benefits, certainty, and justice.

Page 1 of 4 | Total Record : 35

 1   2   3   4 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 34 No 1 (2024): January In Press Vol 33 No 2 (2023): July Vol 33 No 1 (2023): January Vol 32 No 2 (2022): JULI