ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial
ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial is a journal in the field of Law managed and developed by Students, Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya, Indonesia. Since it was first published in 2022, the journal is intended to facilitate and provide a legal study development forum for lecturer, Researchers, and students. This journal publishes articles in the field of law with a theme specific to each problem. The specialty of this journal is to publish articles in contemporary legal studies with an interdisciplinary approach. The journal is also intended to publish a variety of studies on social justice and crime in a broad perspective. ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial publishes fallen theoretical contributions in the field of social-law, as well as contributions that are the result of empirical and interdisciplinary research. ACADEMOS journal is published twice a year (in February and August) by the Faculty of Law, University of Muhammadiyah Surabaya.
Articles
8 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial"
:
8 Documents
clear
<![CDATA[Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Malpraktik Medis ]]>
<![CDATA[Clisa Pramesti Yudyaningarum]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14229
<![CDATA[Keresahan masyarakat dikarenakan tidak ada pertanggung jawaban terhadap dokter yang melakukan kesalahan/kelalaian dalam menagani pasien atau disebut dengan Malpraktik Medis. Malpraktik Medis yaitu dokter atau tenaga medis yang ada di bawah perintahnya dengan melakukan kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian bagi pasien dapat dipidanakan dan pengaturan hukum terhadap dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yuridis. Tujuan jurnal ini untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban dan sanksi setelah terjadinya Malpraktik dengan dasar hukum yang pantas bagi pelaku Malpraktik. Hasil penelitian menunjukkan dokter dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dokter tersebut terbukti memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan. Karena kesalahan merupakan unsur yang paling penting dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana. Pengaturan mengenai malpraktik medis dalam hukum pidana Indonesia secara tidak langsung dapat dikenakan sanksi sesuai pasal yang terdapat dalam KUHP, sedangkan dalam UU Praktik Kedokteran dokter yang melakukan tindakan malpraktik medis akan diperiksa oleh Majelis Kehormatan Displin Kedokteran Indonesia (MKDKI) untuk menerima dan memeriksa pengaduan serta memberikan keputusan terkait pelanggaran displin yang dilakukan oleh dokter. Kesimpulannya, tindakan dokter yang melakukan malpraktik medis dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya jika telah memenuhi unsur-unsur dari adanya suatu kesalahan. Dikarenakan dalam hukum positif Indonesia dokter yang melakukan tindakan malpraktik masih belum mempunyai payung hukum yang jelas atau dasar hukum yang khusus maka secara tidak langsung dokter yang melakukan malpraktik dapat dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 359 dan 360 KUHP apabila korban tersebut sampai mengalami kematian atau luka berat. Sedangkan dalam kedokteran kena Pasal 75-79 tentang UU Praktik Kedokteran. Kalau dengan UU Kesehatan Pasal 56-58 dalam ketentuan pidana Pasal 190.Keywords       : Pertanggungjawaban dan akibat, malpraktik]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Serikat Pekerja Atas Pengurus Serikat Pekerja yang Menimbulkan Kerugian ]]>
<![CDATA[Oliviana Dwi Putri]]>;
<![CDATA[Asri Wijayanti]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14250
<![CDATA[Fungsi dan tujuan perlu dibentuknya suatu Serikat Pekerja di dalam perusahaan adalah sebagai sarana penyalur aspirasi antara para pekerja dengan pengusaha guna membentuk hubungan industrial yang dinamis, harmonis serta menjunjung keadilan. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi anggota Serikat Pekerja yang telah dirugikan oleh pengurus Serikat Pekerja, serta upaya hukumnya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan statuta dan konseptual. Hasil penelitian ini adalah bentuk perlindungan hukum bagi anggota Serikat Pekerja yang telah dirugikan oleh pengurus Serikat Pekerja adalah dapat keluar dari keanggotaan Serikat Pekerja. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui sarana non-litigasi dan litigasi. Non-litigasi dimulai dari upaya perundingan untuk mencapai kesepakatan dengan di dasarkan pada hubungan keterwakilan dengan melihat pada pemberian pemberian kuasa di BW. Jika berdasarkan upaya gagal dapat melakukan upaya hukum gugat ganti rugi kepada Pengadilan Negeri adanya wanprestasi atas klausula AD/ART maupun gugat ganti rugi atas kerugian jika kerugian yang ditimbulkan tidak berhubungan dengan klausula AD/ART.]]>
<![CDATA[Legal Accountability of Budget Authorities in Refocusing Corona Virus Disease 19 ]]>
<![CDATA[Rindi Aprilianti]]>;
<![CDATA[Satria Unggul Wicaksana Prakasa]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14329
<![CDATA[ABSTRACTThis study focuses on analyzing the legal accountability of budgetary power in refocusing covid-19. According to data from Indonesia Corruption Watch (ICW), state losses in 2020 amounted to Rp. 18.173 trillion, while in 2021, state losses due to corruption cases amounted to Rp. 26.83 trillion. this is in line with the case of social assistance provided by the government including the PKH (Hope Family Program), the Basic Food Card Program, the Bulog Rice Assistance Program, and the BST (Cash Social Assistance) Program. Related legal issues raised and analyzed, 1) Discussion on legal accountability (KSSK) in the analysis of article 27 paragraph (2) Perppu No.1 of 2020 and 2) Legal efforts in enforcing the COVID-19 budget refocusing. Using social-legal methods. The results of the study based on 1) Article 27 paragraph (2) of Perppu No.1 of 2020 and Government Regulations of Presidential Instruction No. 4 of 2020 show the enforcement of budget refocusing by placing the position of regional heads or executive organs in budgeting and budget execution issues. With criminal justice with imprisonment and fines in accordance with Article 12 letter a of Law of the Republic of Indonesia Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption as amended in Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001. 2) Strengthening the mechanism of the role of law enforcement in the budget refocusing system is needed by maximizing implementation of the rules of corruption during the Covid-19 pandemic effectively and provide a deterrent effect through a letter of claim.]]>
<![CDATA[Eksistentsi Pidana Mati Bagi Pelaku Korupsi Pada Saat Bencana ]]>
<![CDATA[Muh Anugerah Latjeno]]>;
<![CDATA[Ahmad Yulianto Ikshan]]>;
<![CDATA[Muridah Isnawati]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14339
<![CDATA[Corruption has always been the pros and cons of imposing the death penalty, which can be imposed on perpetrators of budget corruption during disasters. The purpose of this study was to find out the existence of the death penalty for Corruption Perpetrators during the Covid-19 disaster. In addition, this study uses a normative juridical research method using a statutory approach and a case approach. The results of this study show that the Covid 19 outbreak that hit in 2020 yesterday was a non-natural disaster. Therefore, it is not uncommon to be a parameter in imposing the death penalty for perpetrators of budget corruption during a national natural disaster as in the Tipokor Law. The law mentions that the reason for the death penalty could be carried out under certain circumstances such as in a state of a national natural disaster. However, the Covid 19 outbreak is not a national natural disaster but a non-natural disaster other than that the amount of state losses is not clear. Hence, the existence of the threat of capital punishment is still very difficult to pass on to the perpetrators because the parameters that are the benchmark are not yet clear from the conditions in question.]]>
<![CDATA[Sexual Harassment of Workers in The Workplace ]]>
<![CDATA[Khoiriah Mistirah]]>;
<![CDATA[Asri Wijayanti]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14344
<![CDATA[Sexual harassment in the workplace that is not taken seriously causes unsolved issues of widespread sexual harassment and unsafe workplace for people.This legal research uses a statutory approach and a conceptual approach. The legal questions asked are: 1) What is the form of legal protection for workers who experience sexual harrasment in the work place? 2) what legal remidies can be taken by workers who experience sexual harassment in the workplace? The results of the study show that the protections given to sexual harassment victims are; 1) being able to file for layoffs if the sexual harassment is carried out by entrepreneurs, the termination of layoffs for workers who are perpetrators of sexual harassment, and the threat of criminal sanctions against perpetrators of sexual harassment. Workers who are victims of sexual harassment who file for layoffs are entitled to one-time severance pay, one-time work award and compensation. 2) Legal remedies that can be taken by victims of sexual harassment in the workplace are civil law action through non-litigation or litigation and can also take criminal legal action by submitting a complaint to the police.]]>
<![CDATA[Law Enforcement for Crime of Pornography Widespread on Social Media Based on lex specialis derogat legi generalis ]]>
<![CDATA[Ahmad Hidayat]]>;
<![CDATA[Anang Dony Irawan]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14353
<![CDATA[The spread of pornography cases that are rampant on social media has resulted in an increase in immoral acts and obscenity. As in the case of the spread of Vina Garut's nasty video between a woman and three men circulating on social media. The crime of pornography is an act related to images, illustrations, photos, writings, sounds, moving images, gestures, or other forms of messages through various forms of communication media and/or public performances. Specifically, social media that contains obscenity or exploitation of sexual behavior violates the norms of decency in society. The formulation of the problem in this paper is first, how is the responsibility for the crime of pornography that spreads it through social media. Secondly, how to enforce the law against criminal acts for perpetrators of spreading pornographic content through social media.]]>
<![CDATA[Peran Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Dalam Penyelesaian Invasi Rusia Atas Ukraina Tahun 2022 ]]>
<![CDATA[Baby Christina Martasari Rudolf Willems]]>;
<![CDATA[Levina Yustitianingtyas]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.14434
<![CDATA[Perserikatan bangsa-bangsa sendiri merupakan suatu organisasi Internasional yang memiliki tujuan utama untuk menjaga keamanan dan perdamaian dunia. Seperti halnya serangan yang dilakukan oleh negara Rusia terhadap negara Ukraina sebelumnya telah diprediksi oleh berbagai pihak, termasuk negara-negara yang tergabung di dalam NATO (North Atlantic Treaty Organization). Rusia melakukan serangan terhadap Ukraina karena merasa bahwa kedaulatan negaranya sedang terancam dengan adanya deklarasi Ukraina ingin bergabung dengan NATO. Negara Rusia melakukan invasi terhadap Ukraina pada tanggal 24 Februari 2022. Dampak yang ditimbulkan dari adanya invasi Rusia terhadap Ukraina yaitu adanya pelanggaran HAM dalam kategori berat karena invasi yang dilakukan telah menyebabkan banyaknya penduduk sipil yang meninggal dunia. Rumusan masalah dari pembahasan ini adalah ditemukannya peran dari dewan keamanan PBB dalam mengatasi konflik antara Rusia dengan Ukraina. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif. Pendekatan yang digunakan merupakan pendekatan secara perundang-undangan (statuta approach). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran dewan keamanan PBB berhak memberikan sanksi kepada Rusia yang melakukan invasi terhadap Ukraina yaitu dengan membuat Resolusi Konflik.Kata kunci: Invasi, Dewan Keamanan PBB, Sanksi.]]>
<![CDATA[Criminal Liabilty for Perpetrator Who Escaped During Covid-19 Quarantine: Case Study of Rachel Vennya ]]>
<![CDATA[Erika Sukmawati]]>;
<![CDATA[Nur Azizah Hidayat]]>
<![CDATA[ Academos Vol 1 No 2 (2022): ACADEMOS Jurnal Hukum dan Tatanan Sosial ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, University of Muhammadiyaha Surabaya ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30651/aca.v1i2.15158
<![CDATA[Can perpetrators who run away during the Covid-19 quarantine be subject to criminal liability and then What are the legal consequences for perpetrators who run away during the Covid-19 quarantine. The purpose of this article is to find out criminal liability and legal consequences for perpetrators who run away from the Covid-19 quarantine. The research methodology used in this research is normative legal research by statute approach to law is based on primary and secondary legal materials. This research resulted in an explanation of how criminal liability and legal consequences are for perpetrators who run away during the Covid-19 quarantine. From the results of the study, it can be seen that : a. Perpetrators of violations who escape from quarantine can be subject to criminal liability. b. Criminal sanctions for violating health quarantine are regulated in Article 93 of Law no. 6 of 2018 concerning Health Quarantine, which regulates parties who violate Article 9 paragraph (1) are threatened with a maximum imprisonment of one year and/or a maximum fine of Rp. 100 million.]]>
