cover
Contact Name
Moh. Fadhil
Contact Email
alaqadjournal.iainptk@gmail.com
Phone
+6285255326025
Journal Mail Official
alaqadjournal.iainptk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78122
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Journal of Shariah Economic Law
ISSN : -     EISSN : 30248310     DOI : https://doi.org/10.24260/
Al-Aqad is an interdisciplinary journal published twice a year online (e-journal) by the Department of Sharia Economic Law of Sharia Faculty of the Pontianak State Institute of Islamic Studies. It would be maintained every year to come up as a properly online journal included the reviewing process. The special issue would be made available for a particular condition. The regular issue includes August and November editions in each year which would be managing in journal archives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
MEMBER CARD SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN DI ALFAMART KOMYOS SUDARSO PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Melisa Nursafitri; Dahlia Haliah Ma'u; Nur Hakimah
AL-AQAD Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.1956

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli dengan menggunakan member card di Alfamart Komyos Sudarso. Hal tersebut dapat ditinjau dari perspektif hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dan paradigma penelitian normatif-empiris. Sumber data menggunakan data hasil wawancara dengan karyawan Alfamart dan para konsumen yang menggunakan member card. Data sekunder diperoleh melalui bahan hukum primer yaitu KHES, Al-Qur’an, dan Hadis dan bahan hukum sekunder buku-buku, jurnal, serta karya ilmiah. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian: 1) Praktik jual beli dengan menggunakan member card di Alfamart Komyos Sudarso, yaitu bagi konsumen yang ingin mendaftar menjadi member ada syarat yang harus dipenuhi. Pembeli dapat menggunakan kartu, menunjukkannya di kasir, dan melakukan scan barcode. Konsumen bisa mendapatkan poin dan potongan harga. Setiap konsumen yang menggunakan kartu ini akan mendapatkan 1 poin senilai Rp200,00 2) Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli penggunaan member card di Alfamart Komyos Sudarso dapat dijelaskan bahwa penggunaan kartu ini tidak ada unsur paksaan karena konsumen yang ingin mendaftar atas kehendak sendiri. Dalam jual beli harus memenuhi prinsip-prinsip jual beli agar dalam transaksi jual beli sesuai dengan hukum Islam.
ANALISIS PERJANJIAN JUAL BELI DI FACEBOOK PONTIANAK INFORMASI PERSPEKTIF DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA NO: 75/DSN/MUI/VII/2009 Imam Hadromi; Syahbudi Syahbudi; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.1958

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui transaksi jual beli khususnya pada objek telepon gengam yang dilakukan oleh penjual dan pembeli di Facebook Pontianak Informasi mengingat ditemukannya isu penipuan di dalamnya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif. Sumber data utama meliputi wawancara dengan admin Pontianak Informasi, penjual, dan pembeli. Sementara itu, data sekunder yang digunakan berupa bahan hukum primer yakni Fatwa DSN-MUI No: 75/DSN MUI/VII/2009 dan bahan lainnya seperti buku, jurnal, skripsi, dan artikel. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan deskriptif-kualitatif melalui rangkaian kegiatan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan hal-hal berikut: 1) Jual beli di Facebook Pontianak Informasi menjadi sarana bagi masyarakat Pontianak dan sekitarnya untuk melakukan transaksi jual beli dengan kemudahan serta harga yang kompetitif dibandingkan dengan marketplace lainnya. 2) Pontianak Informasi memiliki mekanisme jual beli melalui iklan online dan pencarian informasi terkait proses transaksi. 3) Fatwa DSN-MUI tidak bisa digunakan secara mutlak untuk menghukumi semua transaksi yang berlangsung di Facebook Pontianak Informasi karena tidak semua penjual melanggar fatwa tersebut.
ASPEK HUKUM ISLAM DALAM PENGELOLAAN MAKAM ULAMA SEBAGAI DESTINASI WISATA RELIGI DI BATU LAYANG PONTIANAK Marhaban Marhaban; Firdaus Achmad; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.1960

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan makam Batu Layang dari pusat ziarah menjadi destinasi wisata religi dan bagaimana aspek hukum Islam dalam pengelolaan makam ulama sebagai destinasi wisata religi yang ada di Kota Pontianak. Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan dengan metode kualitatif dan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data penelitian menggunakan data primer berupa wawancara dengan tokoh agama MUI Kalimantan barat sedangkan data sekunder berupa jurnal, buku, skripsi, dan artikel yang berkaitan dengan aspek hukum dalam pengelolaan makam ulama. Peneliti menyimpulkan bahwa: 1) Adanya perkembangan turut dipromosikan di media online dan menerima banyak kunjungan di berbagai daerah. Hal ini diikuti dengan perubahan tata kelola Batu Layang dan munculnya usaha-usaha lokal. Di batas itu, Batu Layang membuka lapangan pekerjaan dan aktivitas ekonomi. Perkembangan ekonomi ini sebenarnya menjadi salah satu tujuan dari UU RI No. 10 Tahun 2009 dan kepentingan pemerintah daerah Pontianak. 2) Aspek hukum Islam dalam pengelolaan makam Batu Layang sebagai destinasi wisata religi dinilai sah oleh para tokoh agama MUI.
KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PANGGUNG POLITIK SEBAGAI BENTUK AFIRMASI Ferdy Hasan Haswin; Salszhabila Salszhabila; Ferry Harry Haswin
AL-AQAD Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.2431

Abstract

The representation of women in the political arena, which has now become a matter of public and government concern, should be at least 30% within Political Parties. The law governing the representation of women in Political Parties is contained in Article 173 paragraph (2) letter e of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections, which has been amended to Government Regulation instead of Law Number 1 of 2022. This article mandates that the representation of women in political parties must meet a 30% quota. Therefore, the author investigates this study related to the importance of women's representation in the political arena because there are so many female participants fighting for their rights. The patriarchal paradigm creates a social structure based on gender, where men are considered to have power in the public sphere, while women are deemed to have a natural place in the domestic realm of the family. Hence, the author's recommendation from the results of this study is to eliminate such assumptions to achieve gender equality. Indonesia is a country that supports and promotes gender equality.