cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Moh. Fadhil
Contact Email
alaqadjournal.iainptk@gmail.com
Phone
+6285255326025
Journal Mail Official
alaqadjournal.iainptk@gmail.com
Editorial Address
Jl. Letnan Jenderal Soeprapto No. 19, Benua Melayu Darat, Kec. Pontianak Selatan, Kota Pontianak, Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, 78122
Location
Kota pontianak,
Kalimantan barat
INDONESIA
Journal of Shariah Economic Law
Published by Institut Agama Islam Negeri Pontianak
ISSN : -     EISSN : 30248310     DOI : https://doi.org/10.24260/
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Al-Aqad is an interdisciplinary journal published twice a year online (e-journal) by the Department of Sharia Economic Law of Sharia Faculty of the Pontianak State Institute of Islamic Studies. It would be maintained every year to come up as a properly online journal included the reviewing process. The special issue would be made available for a particular condition. The regular issue includes August and November editions in each year which would be managing in journal archives.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 54 Documents
 1   2   3   4   5 
TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK PINJAMAN UMUM DI BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MEMPAWAH Wakiah Wakiah; Rasiam Rasiam; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.386

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik pinjaman umum di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ada di Kabupaten Mempawah tepatnya di Desa Desa Parit Banjar yang akan dilihat kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap praktik pinjaman yang dilakukan oleh masyarakat Desa Parit Banjar. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif-empiris yang secara langsung peneliti turun ke lapangan. Teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah data primernya melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan data sekunder yang diperoleh melalui literatur kepustakaan dan KHES yang berkaitan dengan praktik di lapangan. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa: 1) Praktik pinjaman umum pada BUMDes oleh masyarakat Desa Parit Banjar, pengelolaannya kedua belah pihak melakukan perjanjian di awal dan nasabah wajib melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan, pada pinjaman berbentuk kelompok yang terdapat lima orang di dalamnya. Untuk biaya administrasi, nasabah harus membayar uang dengan besaran 1,5 % pertahun; 2) Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengenai syarat dan rukun mudharabah pada Pasal 231, Pasal 236, 243, 246 mengenai nisbah keuntungan, dan Pasal 36 mengenai inkar janji. Pada praktiknya, beberapa dari nasabah tidak menggunakan pinjaman untuk menjalankan usahanya akan tetapi digunakan untuk biaya kebutuhan sehari-hari (konsumtif). Hal ini bertentangan dengan perjanjian di awal yakni untuk modal usaha. Pengelola BUMDes perlu menyiapkan jenis pinjaman dengan melalui survei terlebih dahulu atas kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat dan survei lokasi tempat usaha calon nasabah. Kata Kunci: BUMDes, KHES, Mudharabah, Pinjaman Umum
BISNIS PENGEMIS DALAM PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH KALIMANTAN BARAT NO.11 TAHUN 2019 PASAL 37 DAN HUKUM ISLAM DI KOTA PONTIANAK Agustini Agustini; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.395

Abstract

This research started from the phenomenon of beggars who became a social disease in Pontianak City. This work is not justified because it dramatically disturbs public order; a supporting factor that plays a role in handling beggars is Regional Regulation Number 11 of 2019 article 37 of the Pontianak City. The business of managing beggars is of particular interest to road users who pass at the redlight crossroad of the Kapuas 1 Highway Pontianak. This research is qualitative research with a qualitative approach to socio-legal research that uses descriptive methods. Data collection techniques used primary data consisting of observations, interviews, documentation, and secondary data obtained through literature, articles, journals, and the internet. The data analysis technique uses data collection, data reduction, data presentation, and conclusions, meanwhile, in testing the validity of the data using triangulation and member check. The results of the study show three findings: 1) The business of managing beggars is not appropriate based on positive law and Islamic law. 2) The implementation of Regional Regulation Number 11 of 2019 article 37 has not run optimally, the quality of service is still not well, and the sanctions given are not firm. 3) The view of Islamic law on the prohibition of giving beggars, there are three kinds of people who are permitted to beg, namely, people who bear a dependent, people who are afflicted by a disaster, and people who are stricken with disaster. Keyword: Beggars, Regional Regulations, Islamic Law, Pontianak City
HUKUM PEMBULATAN TIMBANGAN BERDASARKAN TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH (KHES) PADA USAHA PENATU DI DESA PAL IX KECAMATAN SUNGAI KAKAP KABUPATEN KUBU RAYA Ria Rifna Sukma; Rahmat Rahmat; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.425

Abstract

Abstrak Tujuan penelitian dalam hukum pembulatan timbangan ini adalah bagaimana praktik pembulatan timbangan pada bisnis penatu (laundry) dan bagaimana menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap pembulatan timbangan pada bisnis tersebut. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dan pendekatan kualitatif yang merupakan bagian dari studi kasus yang mana peneliti hanya mengambil satu lokasi usaha yang berada di Desa Sungai Kakap Pal IX Kabupaten Kubu Raya Kalimantan Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini berupa wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bisnis penatu (laundry) tersebut terdapat suatu praktik pembulatan timbangan. Pemilik laundry melakukannya dengan tujuan untuk memudahkan waktu pembayaran dan pengembalian uang pembayaran. Pembulatan timbangan pada bisnis penatu (laundry) ditinjau dari KHES belum sesuai dengan prinsip keadilan dalam bermuamalah karena dalam transaksinya tidak boleh mempermainkan takaran. Bagaimanapun perbuatan membulatkan dan mengurangi timbangan dapat menimbulkan ketidakadilan dalam transaksi bagi salah satu pihak. Sehingga, setiap pelaku usaha harus berlaku secara jujur dan adil walaupun hanya sekedar usaha kecil. Diseminasi hasil penelitian ini menjadi penting agar KHES dapat difungsikan dalam aturan dan tatanan muamalah untuk menyelaraskan kehidupan bersama karena dalam KHES memberikan petunjuk dalam bermuamalah yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Kata Kunci: Bisnis Penatu, Hukum Pembulatan Timbangan, KHES
STUDI KOMPARASI JUAL BELI DENGAN HAK MEMBELI KEMBALI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Sumardi Sumardi; Rahmat Rahmat; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v1i2.479

Abstract

This research seeks to find out the terms of buying and selling with the right to buy back according to the civil law code and according to the compilation of Sharia economic law and know the similarities and differences in the terms of buying and selling with the right to buy back according to the Civil Law Code and the Compilation of Sharia Economic Law. Data analysis technique used by researchers is a systematic interpretation with two steps, namely content analysis and linking between articles related to research. The results of the study showed that buying and selling with the right to buy back according to the Civil Code: The seller was given the right to be able to buy back the goods he had sold under the agreement. In KHES can also occur under the existence of an agreement. The similarities and differences include the right to the buyer to be able to buy back the goods he has sold, equality in the rights and obligations of sellers and buyers, namely sellers both have the right to demand the buyer return the object of sale, and equally obliged to return the original sale price. The rights and obligations of the seller can both demand a return on the purchase price, and the buyer is equally obligated to return the object to the seller. While the difference in provisions in the Civil Code and KHES include
WANPRESTASI ANGGOTA CREDIT UNION PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM DALAM TINJAUAN HUKUM PERDATA DAN HUKUM EKONOMI SYARIAH Alfiatur Rahmah; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.516

Abstract

This study aims to reveal the practice of default by Credit Union members in loan agreements in the Credit Union area of ​​Pontianak, West Kalimantan. This is reviewed in Civil Law using the Civil Code (KUH-Perdata) and Sharia Economic Law using the Sharia Economic Law Compilation (KHES). This study uses a qualitative research method with the type of juridical-normative research in which researchers directly go to the field. The data collection technique uses primary data through observation, interviews, documentation, and secondary data obtained through books, journals, articles, and from the Civil Code and KHES, relating to practices that occur in the field. Researchers can conclude that: 1) several members default on the loan agreement; 2) The review of the Civil Code regarding defaults committed by Credit Union members in the loan agreement has been explained in article 1234 of the Civil Code, which if the debtor does not fulfill his promised performance then he can be said to be in default; 3) Review of KHES regarding the broken promises/defaults committed by Credit Union members in the loan agreement according to article 36 of the KHES and getting sanctions which are contained in article 38 of the KHES. The implication of this research finding is to increase legal awareness. Whatever the form of the agreement must lead to a legal relationship. Decisions that have been mutually agreed upon must be carried out with full responsibility following the applicable rules, especially for Credit Union members who have received loans.
AKTA PERDAMAIAN PUTUSAN NOMOR 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk DI PENGADILAN AGAMA PONTIANAK TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Rekha Agustriani Siregar; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.589

Abstract

The purpose of this study is to explain the construction of the settlement deed in the sharia economic case in decision Number 1/Pdt.GS/2019/Pa.Ptk was registered at the Pontianak Religious Court on 27 August 2019. The research questions are 1) What is the content of the deed in the Decision of the Religious Court in case Number 1/Pdt.GS/2019/PA.Ptk? 2) What is the legal construction of the case decision Number 1/Pdt.G.S/2019/PA.Ptk? 3) And what are the implications for the concept of peace in the Sharia Economic Law Compilation (KHES)? This research method is qualitative with a juridical-normative approach. The main source of data was obtained from the peace deed No. 1/Pdt.G.S/2019PA.Ptk was analyzed using the content analysis method. Furthermore, these findings were strengthened and confirmed through interviews with judges at the Pontianak Religious Court. The secondary data is the Sharia Economic Law Compilation (KHES) and various opinions of Islamic jurists on peace. The conclusions of this study are 1). The judge did not refer directly to the shari'a arguments to decide the case of the peace deed. 2). As a result, the judge's decision on the peace deed does not show an important difference with the judge's decision in the District Court. 3). The judge did not use the Sharia Economic Law Compilation (KHES) as one of his basic considerations in explaining the meaning and mechanism of peace in Islam. This research argues that this peace deed does not fully refer to sharia sources, but tends to agree with what has been determined by the litigants. However, this peace deed is following the norms of Islamic law regarding treaties, namely that all Muslims are bound by the agreements they made.
PENAMBANGAN PASIR ILEGAL PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Diyah Sita Prahesti; Sukardi Sukardi; Suhardiman Suhardiman
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.658

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) potensi hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa MUI; dan 2) potensi hukum dari penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa MUI. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field reseacrh) dan pendekatan yuridis-empiris. Bersumber dari data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan dan bahan hukum primer yaitu Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 09 Tahun 2019 dan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, peneliti periksa keabsahan data melalui rangkaian triangulasi sumber dan member-chek. Kemudian, peneliti analisis melalui rangkaian tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kurangnya koordinasi yang baik antar pemerintah dan dinas yang berwenang dalam pertambangan, serta tidak siapnya pemerintah dalam penyesuaian perubahan peraturan terhadap penerapan di sosial masyarakat sehingga implementasi hukum belum maksimal; 2) pelanggaran yang dilakukan pengusaha penambang pasir menimbulkan potensi hukum karena kegiatan penambangan yang dilakukan tidak sesuai aturan yang ada dalam Perda dan pertambangan ramah lingkungan dalam fatwa MUI. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut menimbulkan kerusakan alam yang berdampak pada masyarat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Monitoring dan evaluasi sudah menjadi prioritas pemerintah terutama dalam pembenahan dan pencegahan kerusakan.
POLA PENYELESAIAN SENGKETA EKONOMI SYARIAH DI KOPERASI SIMPAN PINJAM SYARIAH (KSPS) TINJAUAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH Aulia Rahmi
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.659

Abstract

Penelitian ini fokus kepada pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terjadi terhadap anggota dan pihak Koperasi Simpan Pinjam Syariah di Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Peneliti mengkaji pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini berdasarkan konsep shulh pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadi sengketa ekonomi syariah, dan mengetahui bagaimana pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta menganalisis konsep shulh mengenai pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada lokus penelitian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Teknik analisis data yang digunakan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tiga kesimpulan: 1) Faktor yang menyebabkan sengketa eknomi Syariah adalah tidak maksimalnya penerapan princip pemberian kredit pada proses investigasi calon penerima pinjaman, kurang akuratnya data anggota, ketidakjujuran informasi, masalah ekonomi anggota, dan anggota mengalami musibah. 2) Pola penyelesaian sengketa non­-litigasi dengan mekanisme berupa peringatan, penarikan dana, turun lapangan, analisis lanjutan, proses revitalisasi, dan penutupan akun anggota baik simpanan pokok, wajib, sukarela, dan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota, serta penghapusan dari dana Zakat Infak Sadekah (ZIS) atau baitul maal. 3) Relevansi konsep shulh dalam KHES terhadap pola penyelesaian sengketa ekonomi syariah ialah secara sistematis dan teoritis penyelesaian sengketa sudah sesuai dengan KHES. Adapun penekanannya adalah pada shulh murabahah. Cara ini direkomendasikan dalam penyelesaian sengketa karena sejalan dengan agama Islam yang membawa pesan kedamaian.
KESAHIHAN JUAL BELI KULAT DI DESA SUNGAI PINANG MENURUT PENGURUS MAJELIS ULAMA INDONESIA KABUPATEN MELAWI Tanti Paramita; Rusdi Sulaiman; Nur Rahmiani
AL-AQAD Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v2i1.699

Abstract

Penelitian ini bertujuan mencari jawaban atas status kesahihan jual beli ‘kulat’ (getah karet) di Desa Sungai Pinang dengan penambahan partikel atau kadar air di dalamnya menurut pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Melawi. Jenis penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan kualitatif serta dengan sifat deskriptif analisis. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan data primer yaitu observasi, wawancara, maupun bentuk dokumentasi. Untuk uji keabsahan data, peneliti hanya menggunakan triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) Praktik dengan cara menambahan partikel atau kadar air ke dalam ‘kulat’ (getah karet) oleh masyarakat di Desa Sungai Pinang masih dilakukan sampai saat ini; 2) Status kesahihan jual beli ‘kulat’ (getah karet) dengan cara praktik penambahan partikel seperti serbuk kayu dan penambahan kadar air ke dalam ‘kulat’ ada dua pendapat menurut MUI Kabupaten Melawi, yaitu halal dan haram. Namun, jika penambahan partikel seperti batu kerikil, pasir, dan lumpur ke dalam ‘kulat’ hukumnya jelas haram; 3) Ada pendapat hukum lain selain Al-Qur’an, Hadis, dan Al-‘urf yang digunakan oleh pengurus MUI untuk membandingkan dan memberikan pendapat hukum yang tidak biasa digunakan oleh ulama lain yaitu dalil sejarah hukum. Implikasi penelitian ini adalah adanya perubahan perilaku tentang aktivitas jual beli yang bertentangan dalam Islam. Peran MUI Kabupaten Melawi sangat diperlukan dalam rangka memberikan pencerahan terhadap praktik jual beli ‘kulat’ yang dibernarkan dalam Islam. Kata Kunci: Hukum Islam, Kulat (Getah Karet), Majelis Ulama Indonesia (MUI)
PEMASANGAN EYELASH EXTENSION DALAM UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN KONSUMEN NOMOR 8 TAHUN 1999 DAN HUKUM ISLAM Shakina Shakina; Sukardi Sukardi; Abu Bakar
AL-AQAD Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah
Publisher : LP2M and Shariah Faculty of The Pontianak State Institute of Islamic Studies

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/al-aqad.v3i2.713

Abstract

This research aims to examine the installation of Eyelash Extensions in Islamic law. This research has 2 problem formulations, namely: 1) Eyelash Extension installation practice. 2) Review of Consumer Protection Law No. 8 of 1999 and Islamic law. The type of research used is qualitative research. As far as its implementation, this research is alluded to as field research, which is to find events that are the object of continuous examination, to obtain the latest and direct data on Eyelash Extension Installation in Consumer Protection Law Number 8 of 1999 and Islamic Law. In practice, researchers observe, that business actors do not carry out all the rights that should be obtained by consumers following Article 7 of the Law. In terms of the installation of Eyelash Extension in Islamic Law is haram. The first is that the Eyelash Extension is included in changing Allah's creation without any reason that requires changing Allah's creation. The existence of the prohibition is divided into two, namely related to a sense of ingratitude for God's creation. Secondly, Eyelash Extension is included in tabarruj because of excessive self-adornment. This activity can also endanger oneself.

Page 2 of 6 | Total Record : 54

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): Hukum Ekonomi Syariah Vol 3 No 1 (2023): Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 2 (2022): Hukum Ekonomi Syariah Vol 2 No 1 (2022): Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 2 (2021): Hukum Ekonomi Syariah Vol 1 No 1 (2021): Hukum Ekonomi Syariah