cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
SOSEKHUM
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 71 Documents
 1   2   3   4   5 
UPAYA PERLINDUNGAN BATIK LASEM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Rahayu, Kanti
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Batik Lasem merupakan salah satu warisan kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa Hak Cipta atas seni batik yang ada di Indonesia dipegang oleh negara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan semangat perlindungan Hak Cipta terhadap seni batik itu sendiri. Hal ini bersumber pada pemahaman yang keliru mengenai konsepsi batik sebagai warisan budaya untuk memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem. Kata Kunci : Batik Lasem, Perlindungan Hak Cipta.
KAJIAN EVALUATIF PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS DI KOTA TEGAL M.Si., Gunistiyo ,; Amir, Yayat Hidayat; SH.,MH, Siswanto ,; Widodo, Agus Setio; Sari, Inayah Adi
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.593 KB)

Abstract

Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah, seyogianya berfokus sekurang-kurangnya pada dua dimensi. Pertama, perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kedua, pendidikan sebagai investasi peningkatan mutu sumberdaya manusia. Dimensi pertama mengharuskan pemberdayaan pendidikan difokuskan kepada peningkatan mutu masukan, proses, dan keluaran pendidikan. Dimensi kedua berkenan dengan kriteria dan arah pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Peranan Daerah menjadi lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Dari perspektif ini, peningkatan mutu pendidikan menuntut formulasi pembiayaan pendidikan yang berbasis kebutuhan riil sekolah. Formula pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi filosofi pemerataan dan keadilan yang menjangkau semua peserta didik dari beragam latar belakang sosial-ekonomi. Kata Kunci: Pendididikan Gratis
IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN PERSEPSI MASYARAKAT SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KOTA TEGAL Amir, Yayat Hidayat; SH.,MH., Siswanto ,; M.Si, Gunistyo ,; Prabowo, Sana; Widodo, Agus Setio; Sari, Inayah Adi; Mulyana, Yana
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.244 KB)

Abstract

Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengan segala fasilitas yang menyertainya, seringkali berdampak tertentu pada masyarakat lapis bawah di perkotaan, yang seharusnya mendapatkan prioritas pelayanan publik tersebut. Dampak demikian muncul karena pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu diimbangi oleh kemampuan masyarakat lapis bawah untuk memanfaatkannya. Secara teoretik, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan pembangunan perumahan lebih menguntungkan masyarakat lapis menengah dan atas sehubungan dengan aksesnya yang lebih besar daripada masyarakat lapis bawah. Sebaliknya, pelayanan publik di bidang perumahan menjadi sangat mahal bagi masyarakat miskin sehingga mereka terlepas dari jangkauan pelayanan itu. Kajian ini memfokuskan diri pada kajian sosial ekonomi mengingat sampai saat ini rencana pembangunan RUSUNAWA belum tersosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada calon sasaran penghuni. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahi persepsi masyarakat terhadap pemabngunan RUSUNAWA, baik dari sisi tehnis maupun lingkungan sosial. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Rumah Susun Sederhana Sewa
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN KREDIT PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK PASAR KOTA TEGAL Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 1, No 1 (2005)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (10267.097 KB)

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk memahami pelaksanaan perjanjian kredit antara Bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur, kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak, untuk memahami perlindungan nasabah debitur dalam perjanjian kredit, serta untuk memahami cara penyelesaian secara hukum apabila terjadi pertselisihan antara kreditur dan debitur. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normative, untuk mengetahui dan mengenal bagaimana penerapan hukum positif terhadap masalah tertentu yaitu dengan melakukan penelitian secara timbale balik antara hukum dengan kenyataan yang bersifat empiris. Dalam penelitian ini ditekankan pada langkah-langkah pengamatan dan analisa yang bersifat diskriptif analitis, untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh tentang pelaksanaan perjanjian kredit pada perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Tegal. Hubungan perjanjian kredit antara bank selaku kreditur dengan nasabahnya sebagai debitur kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata, dan pendapat para pakar dapat disimpulkan bahwa perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal sudah sesuai asas kebebasan berkontrak, didukung oleh hasil penelitian meskipun perjanjian kredit dibuat secara sepihak yang berbentuk formulir dimana nasabah tinggal mengisi kolom-kolom yang kosong seperti : besarnya pinjaman, jangka waktu kredit dan besarnya angsuran, menunjukan dalam hal tertentu, debitur masih bebas menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut. Perlindungan hukum terhadap nasabah debitur dalam perjanjian kredit pada PD BPR Bank Pasar Kota Tegal berdasarkan asas Pacta sunt servanda perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak adalah mengikat bagi mereka yaitu pihak yang membuatnya, namun demikian jika perjanjian kredit tersebut memuat klausula baku itu batal demi hukum. Sesuai dengan hasil penelitian perjanjian kredit, memang memuat klausula baku yang isinya memberatkan debitur, namun demikian klausula baku tersebut tetap mengikat meskipun isinya memberatkan debitur. Upaya yang dilakukan oleh bank dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit di PD BPR Bank Pasar Kota Tegal lebih mengutamakan upaya yang bersifat nonlitigasi, melalui negoisasi yang dianggap cara yang paling tepat dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian kredit karena para pihak dapat memilih cara yang cocok bagi mereka. Dalam proses negoisasi penyelesaian sengketa dapat dilakukan dalam tahap rescheduling atau penjadwalan kembali, reconditioning, restructuring, atau restrukturisasi.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DITINJAU DARI UU NO 19 TAHUN 2002 Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 4, No 6 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (9446.658 KB)

Abstract

Penelitian ini untuk mengatur tentang perlindungan terhadap pencipta lagu seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat dibidang telekomunikasi dalam era globalisasi. Kemajuan teknologi disatu sisi semakin mempermudah masyarakat menikmati hasil karya seni yang diciptakan seseorang, akan tetapi disisi lain perlindungan atas hasil karya cipta menjadi kurang diperhatikan. Undang-undang No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta mengatur tentang perlindungan terhadap pencipta lagu khususnya royalti (perlindungan hak ekonomi). Dalam hal ini metode penelitian yang akan diterapkan ialah : a) Metode pendekatan dengan menggunakan Undang-undang. b) Karakterisik penelitian menggunakan sebuah penggambaran masalah untuk diberikan solusi kedepan (deskriptif preskritif). c) Sumber dan jenis bahan-bahan penelitian : menggunakan bahan hukum primer (UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) dan bahan hukum sekunder (seperti: RUU, jurnal teks, hasil penelitian, tulisan ilmiah, buku teks). d) Pengumpulan bahan penelitian dengan menggunakan jalur kepustakaan manual dan elektronik. e) Pengolahan dan analisis bahan hukum dengan mengkaji aspek-aspek hukum yang ada dengan perumusan masalah dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa pencipta lagu dan pihak-pihak terkait belum dapat menunjukan adanya perlindungan hukum khususnya mendapatkan hak ekonomi. Serta aturan tentang pembagian royalti belum diatur dalam Undang-undang. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Hak Ekonomi, Royalti.
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TELUR ASIN PANGGANG BERDASARKAN UU No. 30 Thn 2000 TENTANG RAHASIA DAGANG DI KABUPATEN BREBES Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 8, No 12 (2012)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (6513.308 KB)

Abstract

Penelitian tentang Perlindungan Hukum Telur Asin Panggang berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes. Merupakan penelitian hukum normative. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum rahasia dagang terhadap telur asin panggang berdasarkan Undang-undang No.30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes dan bagaimana upaya pelaku usaha telur asin panggang terhadap perlindungan hukum Rahasia Dagang di Kabupaten Brebes. Penelitian yang dilakukan menggunakan bahan hukum primer yang bersumber dari beberapa peraturan perundang-undangan, serta menggunakan bahan hukum sekunder yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, bahan non hukum yang berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan ilmu hukum dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti. Perlindungan hukum Rahasia Dagang Telur Asin Panggang di Kabupaten Brebes sangat dibutuhkan mengingat bahwa persaingan antar pelaku usaha semakin keras, sehingga mereka membutuhkan perlindungan hukum. Untuk memperoleh hak perlindungan hukum maka pelaku usaha mendaftarkan hasil temuan atau hasil produksinya ke Kementrian Hukum dan HAM RI. Selain mendaftarkan hasil temuannya, pelaku usaha juga memberikan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakan tentang hasil temuan atau hasil produksinya. Kata kunci : Perlindungan Hukum, Rahasia Dagang, dan Upaya Pelaku Usaha.
ASPEK YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DALAM PEWARISAN HAK CIPTA Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 6, No 9 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.404 KB)

Abstract

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah , wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab – sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang – undangan. Hak cipta yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang – undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang – undang, beralih otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta disaat pewaris hidup. Kedudukan ahli waris dalam pewarisan diatur dalam Kitab Undang–Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ) ( BUKU II BW tentang Kebendaan ) dan Undang–undang Hak Cipta ( UUHC )  pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris berdasarkan BW ( KUHPdt ) yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara–cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain.   Kata Kunci : Waris Hak Cipta
KAJIAN EVALUATIF KEJAHATAN KONVENSIONAL DAN KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSRSPEKTIF SOSIOLOGIS) DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 4, No 6 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5101.3 KB)

Abstract

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Menjelang PEMILU tahun 2009, diperkirakan tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gangguan kamtibmas seperti aksi terorisme, kegiatan mimbar bebas, aksi unjuk rasa, penculikan,perampokan, peyalahgunaan narkoba dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan konvensional curat (pencurian dengan pemberatan) di wilayah hukum Polres Pemalang sebagian besar adalah faktor ekonomi dan sebagian lagi adalah sosial budaya, dan struktur birokrasi. Untuk kejahatan penganiayaan sebagian besar yang melatarbelakangi adalah faktor kesalahpahaman. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan kontijensi secara umum adalah faktor sosial budaya dan politik. Kata Kunci: Kejahatan Konvensional, Kejahatan Berdimensi Kontijensi
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN GOOD GOVERNANCE Sugiharto, Imawan
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8388.5 KB)

Abstract

Pembaharuan tata pemerintahan pada dasarnya tidak lepas dari hal-hal yangsudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu langkah-langkah strategis perlu segara diupayakan untuk diwujudkan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan operasional guna merealisasikan salah satu langkah strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim kepemerintahan yang baik (good governance). Kepemerintahan yangbaik pada dasarnya ditandai dengan 3 (tiga) pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu : transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan baik melalui Undang-Undang, dan Peratutan Pemerintah, akan tetapi satu hal yang tidak dapat ditinggalkan adalah mengenai pertanggung jawaban. Dalam rangka pertanggung jawabam public, pemerintah daerah sudah seharunya melakukan optimalisasi anggaran yang harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daeraha masih sangat memprihatinkan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembanguan di daerah. Disamping itu banyak ditemukan persoalan tentang pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Manajemen keuangan daerah khususnya manajemen anggaran daerah, dalam konsteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisiensi dan efektif, maka perencanaan anggaran daerah haruslah disusun berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana diamanatkan baik dalam prinsip-prinsip good governance. Kata Kunci : Akuntabilitas Keuangan Daerah, Good Governance.
Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Kasus Pada Bank Swasta di Kota Tegal) Subroto, Setyowati; ., Gunistiyo
SOSEKHUM Vol 5, No 7 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (262.442 KB)

Abstract

The aims of this research is to know the effect of achievement motivation, affiliate motivation and motivastion in command to employees performance and know the motivation variable giving biggest influence to employees performance. Pursuant to result analyse, known that by partial achievement motivation variable have positive and significant influence to employees performance. By partial motivation to affiliate variable have positive and significant influence to employees performance. By partial also motivation in command variable have positive and significant influence to employees permance.  Result of calculation known that by there are significant influence by simultan form variable achievement motivation, motivation to affiliate and motivation in command to employees performance. Pursuant to comparison asses the elasticity of coefficient regression known the value of regression elasticity coefficient achievement motivation variable have biggest compared to other variable. Its means achievement motivation variable have biggest influence to employees performance compared to other variable, so that acceptable fourth hypothesis. Keyword : Motivation, Employees Performance.

Page 2 of 8 | Total Record : 71

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2005 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 12 (2012) Vol 8, No 12 (2012) Vol 7, No 10 (2011) Vol 7, No 10 (2011) Vol 6, No 9 (2010) Vol 6, No 9 (2010) Vol 5, No 8 (2010) Vol 5, No 8 (2010) Vol 5, No 7 (2009) Vol 5, No 7 (2009) Vol 4, No 6 (2009) Vol 4, No 6 (2009) Vol 4, No 5 (2008) Vol 4, No 5 (2008) Vol 3, No 4 (2007) Vol 3, No 4 (2007) Vol 2, No 3 (2006) Vol 2, No 3 (2006) Vol 2, No 2 (2006) Vol 2, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) Vol 1, No 1 (2005) More Issue