cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota tegal,
Jawa tengah
INDONESIA
SOSEKHUM
Published by Universitas Pancasakti Tegal
ISSN : -     EISSN : -     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Arjuna Subject : -
Articles 71 Documents
 4   5   6   7   8 
K A J I A N E V A L U A T I F PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS DI KOTA TEGAL Gunistiyo, M.Si., Drs.; Amir, M.Pd., Dr. Yayat Hidayat; SH., MH., Siswanto,; Widodo, M.Si., Agus Setio; Sari, SE., Inayah Adi
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (197.535 KB)

Abstract

Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomidaerah, seyogianya berfokus sekurang-kurangnya pada dua dimensi.Pertama, perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kedua,pendidikan sebagai investasi peningkatan mutu sumberdaya manusia.Dimensi pertama mengharuskan pemberdayaan pendidikandifokuskan kepada peningkatan mutu masukan, proses, dan keluaranpendidikan. Dimensi kedua berkenan dengan kriteria dan arahpembiayaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkanterjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaanpendidikan.Peranan Daerah menjadi lebih besar dalam menentukan berbagaikebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan.Dari perspektif ini, peningkatan mutu pendidikan menuntut formulasipembiayaan pendidikan yang berbasis kebutuhan riil sekolah. Formulapembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi filosofipemerataan dan keadilan yang menjangkau semua peserta didik dariberagam latar belakang sosial-ekonomi.Kata Kunci: Pendididikan Gratis
IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN PERSEPSI MASYARAKAT SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KOTA TEGAL Amir, M.Pd, Dr. Yayat Hidayat; SH., MH., Siswanto; Gunistiyo, M.Si., Drs.; Prabowo, M.Si., Drs. Sana; Widodo, M.Si., Agus Setio; Sari, SE., Inayah Adi; Mulyana, SE., Yana
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (183.419 KB)

Abstract

Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengansegala fasilitas yang menyertainya, seringkali berdampak tertentu pada masyarakat lapisbawah di perkotaan, yang seharusnya mendapatkan prioritas pelayanan publik tersebut.Dampak demikian muncul karena pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebutdalam kenyataannya tidak selalu diimbangi oleh kemampuan masyarakat lapis bawahuntuk memanfaatkannya.Secara teoretik, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas pelayananpembangunan perumahan lebih menguntungkan masyarakat lapis menengah dan atassehubungan dengan aksesnya yang lebih besar daripada masyarakat lapis bawah.Sebaliknya, pelayanan publik di bidang perumahan menjadi sangat mahal bagimasyarakat miskin sehingga mereka terlepas dari jangkauan pelayanan itu.Kajian ini memfokuskan diri pada kajian sosial ekonomi mengingat sampai saat inirencana pembangunan RUSUNAWA belum tersosialisasikan kepada masyarakat terutamakepada calon sasaran penghuni. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahi persepsimasyarakat terhadap pemabngunan RUSUNAWA, baik dari sisi tehnis maupunlingkungan sosial.
PEMBAGIAN PERAN SUAMI ISTERI DALAM KELUARGA ISLAM INDONESIA (Analisis Gender terhadap Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam) Hamzani, Achmad Irwan
SOSEKHUM Vol 6, No 9 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (278.99 KB)

Abstract

Persoalan mendasar dalam membahas posisi kaum perempuan dalam keluarga Islam adalah; apakah posisi kaum perempuan di dalam masyarakat saat ini telah merefleksikan ajaran Islam. Respon umat Islam tentang pertanyaan ini beragam. Ada yang menganggap bahwa relasi laki-laki dengan perempuan telah sesuai dengan ajaran Islam. Ada pula yang menganggap bahwa kaum perempuan berada dalam sistem yang diskriminatif. Penelitian ini ditujukan untuk mengidentifikasi bias gender terhadap pembagian peran suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya mendeskripsikan apakah Kompilasi Hukum Islam sebagai cermin hukum Islam khas Indonesia dalam merumuskan pembagian peran suami isteri telah merefleksikan semangat moral ajaran Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan persamaan atau tidak. Hasil penelitian ini menunjukkan; jika diukur dengan analisis gender, Kompilasi Hukum Islam masih bias gender. Pembagian peran suami sebagai kepala keluarga, isteri sebagai ibu rumah tangga akan berdampak pada penempatkan perempuan pada sektor domestik dan laki-laki pada sektor publik yang menyebabkan bias ketergantungan ekonomis bagi isteri. Jika merujuk semangat dan cita-cita moral ajaran Islam yang mengajarkan persamaan hak dan keadilan, rumusan tentang pembagian peran suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam apabila dipahami dan diterapkan secara kaku dengan memposisikan perempuan lebih rendah dari laki-laki, justru bisa bertentangan. Oleh karena itu isi Kompilasi Hukum Islam sudah saatnya direkonstruksi seiring sedang digodognya Rancangan Undang-undang Peradilan Agama yang baru.   Keyword; pembagian peran, gender, kompilasi hukum Islam.
PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN DI LUAR PENGADILAN MENURUT UNDANG-UNDANG RI NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN; TINJAUAN HUKUM ISLAM Hamzani, Achmad Irwan
SOSEKHUM Vol 7, No 10 (2011)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.287 KB)

Abstract

Seiring dengan pertumbuhan teknologi dan industri yang melahirkan pasar bebas, persaingan pelaku usaha untuk menarik konsumen semakin kuat. Salah satunya melalui promosi. Ketatnya persaingan kadangkala menyebabkan pelaku usaha melupakan etika dan tata cara berdagang yang sehat, dan berpotensi adanya pihak yang dirugikan sehingga memungkinan terjadi sengketa konsumen. Cara yang dipakai untuk menyelesaikan sengketa konsumen bisa melalui jalur peradilan dan non peradilan seperti diatur dalam UU RI No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Penyelesaian sengketa melalui jalur non peradilan inilah yang menjadi fokus penelitian ini dengan menggunakan perspektif hukum Islam. Hasil penelitian ini menunjukkan; Hukum Islam telah memuat lengkap tentang perlindungan konsumen dan penyelesaian sengketa konsumen. Berbagai perangkat yang ditawarkan seperti pelarangan ba?i al-gharar (jual beli mengandung tipuan), pemberlakukan hak khiyar (hak untuk melangsungkan atau membatalkan transaksi karena alasan diterima), beberapa hal yang merusak kebebasan transaksi seperti adanya al-ghalt (tidak adanya persesuaian dalam hal jenis atau sifat barang) dan al-ghubn (adanya tipuan yang disengaja) dan masih banyak lagi lainnya. Perangkat ini dapat dijadikan perisai bagi perlindungan konsumen. Penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan menurut hukum Islam bukan termasuk penyelesaian yang efektif. Penyelesaian sengketa konsumen lebih tepat melalui badan atau peradilan khusus yang di dalam hukum Islam disebut jawatan al-hisbah. Badan ini yang memonitor segala pelanggaran hak konsumen, sekaligus menyelesaikan sengketa. Keyword; sengketa konsumen, penyelesaian non pengadilan, hukum Islam.
UPAYA PERLINDUNGAN BATIK LASEM OLEH PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG Rahayu, Kanti
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Batik Lasem merupakan salah satu warisan kebudayaan tradisional rakyat Indonesia yang dilindungi oleh Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 10 Ayat (2) UUHC menetapkan bahwa Hak Cipta atas seni batik yang ada di Indonesia dipegang oleh negara. Namun sayangnya, kelahiran Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 ini ternyata tidak diiringi dengan semangat perlindungan Hak Cipta terhadap seni batik itu sendiri. Hal ini bersumber pada pemahaman yang keliru mengenai konsepsi batik sebagai warisan budaya untuk memperoleh perlindungan hukum menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta serta upaya yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk memberikan perlindungan terhadap Batik Lasem. Kata Kunci : Batik Lasem, Perlindungan Hak Cipta.
KAJIAN EVALUATIF PELAKSANAAN PROGRAM DAN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DASAR GRATIS DI KOTA TEGAL SH.,MH, Siswanto ,; Widodo, Agus Setio; Sari, Inayah Adi; M.Si., Gunistiyo ,; Amir, Yayat Hidayat
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (512.593 KB)

Abstract

Pemberdayaan pendidikan dalam bingkai kebijakan otonomi daerah, seyogianya berfokus sekurang-kurangnya pada dua dimensi. Pertama, perbaikan mutu pendidikan secara berkelanjutan. Kedua, pendidikan sebagai investasi peningkatan mutu sumberdaya manusia. Dimensi pertama mengharuskan pemberdayaan pendidikan difokuskan kepada peningkatan mutu masukan, proses, dan keluaran pendidikan. Dimensi kedua berkenan dengan kriteria dan arah pembiayaan pendidikan. Pelaksanaan otonomi daerah mengakibatkan terjadinya perubahan dalam sistem alokasi dan manajemen pembiayaan pendidikan. Peranan Daerah menjadi lebih besar dalam menentukan berbagai kebijakan yang berkenaan dengan penggunaan anggaran pendidikan. Dari perspektif ini, peningkatan mutu pendidikan menuntut formulasi pembiayaan pendidikan yang berbasis kebutuhan riil sekolah. Formula pembiayaan tersebut dimaksudkan untuk mengakomodasi filosofi pemerataan dan keadilan yang menjangkau semua peserta didik dari beragam latar belakang sosial-ekonomi. Kata Kunci: Pendididikan Gratis
IDENTIFIKASI KARAKTERISTIK SOSIAL EKONOMI DAN PERSEPSI MASYARAKAT SASARAN PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA (RUSUNAWA) DI KOTA TEGAL Amir, Yayat Hidayat; SH.,MH., Siswanto ,; M.Si, Gunistyo ,; Prabowo, Sana; Widodo, Agus Setio; Sari, Inayah Adi; Mulyana, Yana
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (345.244 KB)

Abstract

Kebijakan pelayanan publik untuk menanggulangi masalah permukiman dengan segala fasilitas yang menyertainya, seringkali berdampak tertentu pada masyarakat lapis bawah di perkotaan, yang seharusnya mendapatkan prioritas pelayanan publik tersebut. Dampak demikian muncul karena pelayanan publik untuk kebutuhan perumahan tersebut dalam kenyataannya tidak selalu diimbangi oleh kemampuan masyarakat lapis bawah untuk memanfaatkannya. Secara teoretik, kondisi tersebut dapat dijelaskan bahwa fasilitas pelayanan pembangunan perumahan lebih menguntungkan masyarakat lapis menengah dan atas sehubungan dengan aksesnya yang lebih besar daripada masyarakat lapis bawah. Sebaliknya, pelayanan publik di bidang perumahan menjadi sangat mahal bagi masyarakat miskin sehingga mereka terlepas dari jangkauan pelayanan itu. Kajian ini memfokuskan diri pada kajian sosial ekonomi mengingat sampai saat ini rencana pembangunan RUSUNAWA belum tersosialisasikan kepada masyarakat terutama kepada calon sasaran penghuni. Kajian ini juga dilakukan untuk mengetahi persepsi masyarakat terhadap pemabngunan RUSUNAWA, baik dari sisi tehnis maupun lingkungan sosial. Kata Kunci: Pelayanan Publik, Rumah Susun Sederhana Sewa
AKUNTABILITAS KEUANGAN DAERAH DALAM HUBUNGANNYA DENGAN GOOD GOVERNANCE Sugiharto, Imawan
SOSEKHUM Vol 5, No 8 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (8388.5 KB)

Abstract

Pembaharuan tata pemerintahan pada dasarnya tidak lepas dari hal-hal yangsudah ada sebelumnya. Oleh sebab itu langkah-langkah strategis perlu segara diupayakan untuk diwujudkan dan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan operasional guna merealisasikan salah satu langkah strategis yang perlu dan harus dikembangkan saat ini adalah mewujudkan suatu iklim kepemerintahan yang baik (good governance). Kepemerintahan yangbaik pada dasarnya ditandai dengan 3 (tiga) pilar elemen dasar yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, yaitu : transparansi, partisipasi dan akuntabilitas. Meskipun regulasi mengenai pengelolaan keuangan daerah telah dilakukan baik melalui Undang-Undang, dan Peratutan Pemerintah, akan tetapi satu hal yang tidak dapat ditinggalkan adalah mengenai pertanggung jawaban. Dalam rangka pertanggung jawabam public, pemerintah daerah sudah seharunya melakukan optimalisasi anggaran yang harus dilakukan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengalaman yang terjadi selama ini menunjukkan bahwa manajemen keuangan daeraha masih sangat memprihatinkan. Anggaran daerah khususnya pengeluaran daerah belum mampu berperan sebagai insentif dalam mendorong laju pembanguan di daerah. Disamping itu banyak ditemukan persoalan tentang pengalokasian anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas, serta kurang mencerminkan aspek ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Manajemen keuangan daerah khususnya manajemen anggaran daerah, dalam konsteks otonomi dan desentralisasi menduduki posisi yang sangat penting. Agar pemerintah daerah dapat mengelola anggaran daerah berdasarkan pada kewajaran ekonomi, efisiensi dan efektif, maka perencanaan anggaran daerah haruslah disusun berdasarkan pendekatan kinerja sebagaimana diamanatkan baik dalam prinsip-prinsip good governance. Kata Kunci : Akuntabilitas Keuangan Daerah, Good Governance.
ASPEK YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM AHLI WARIS DALAM PEWARISAN HAK CIPTA Praptono, Eddhie
SOSEKHUM Vol 6, No 9 (2010)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (81.404 KB)

Abstract

Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak, sehingga hak cipta dapat dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena pewarisan, hibah , wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab ? sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang ? undangan. Hak cipta yang beralih karena pewarisan terjadi berdasarkan ketentuan undang ? undang sehingga kepemilikan beralih kepada ahli waris karena ketentuan undang ? undang, beralih otomatis sejak meninggalnya pemilik hak, meskipun dapat juga dialihkan dengan akta disaat pewaris hidup. Kedudukan ahli waris dalam pewarisan diatur dalam Kitab Undang?Undang Hukum Perdata ( KUHPdt ) ( BUKU II BW tentang Kebendaan ) dan Undang?undang Hak Cipta ( UUHC )  pengaturan pewarisan hak cipta diatur sesuai dengan hukum waris berdasarkan BW ( KUHPdt ) yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia dengan cara?cara perpindahannya harta kekayaan itu kepada orang lain.   Kata Kunci : Waris Hak Cipta
KAJIAN EVALUATIF KEJAHATAN KONVENSIONAL DAN KEJAHATAN BERIMPLIKASI KONTINJENSRSPEKTIF SOSIOLOGIS) DI WILAYAH HUKUM POLRES PEMALANG Praptono, Eddhie; Widodo, Agus Setio
SOSEKHUM Vol 4, No 6 (2009)
Publisher : SOSEKHUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (5101.3 KB)

Abstract

Pergeseran paradigma pengabdian Polri yang sebelumnya cenderung digunakan sebagai alat Penguasa kearah mengabdi bagi kepentingan masyarakat telah membawa berbagai implikasi perubahan yang mendasar. Salah satu perubahan itu adalah perumusan kembali perannya sesuai Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 yang menetapkan Polri berperan selaku pemelihara Kamtibmas, penegak hukum, serta pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.Menjelang PEMILU tahun 2009, diperkirakan tren gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat akan meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai gangguan kamtibmas seperti aksi terorisme, kegiatan mimbar bebas, aksi unjuk rasa, penculikan,perampokan, peyalahgunaan narkoba dan lain-lain.Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan konvensional curat (pencurian dengan pemberatan) di wilayah hukum Polres Pemalang sebagian besar adalah faktor ekonomi dan sebagian lagi adalah sosial budaya, dan struktur birokrasi. Untuk kejahatan penganiayaan sebagian besar yang melatarbelakangi adalah faktor kesalahpahaman. Sedangkan yang melatarbelakangi terjadinya tindak kejahatan kontijensi secara umum adalah faktor sosial budaya dan politik.Kata Kunci: Kejahatan Konvensional, Kejahatan Berdimensi Kontijensi

Page 7 of 8 | Total Record : 71

 4   5   6   7   8 

Filter by Year

2005 2012


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8, No 12 (2012) Vol 8, No 12 (2012) Vol 7, No 10 (2011) Vol 7, No 10 (2011) Vol 6, No 9 (2010) Vol 6, No 9 (2010) Vol 5, No 8 (2010) Vol 5, No 8 (2010) Vol 5, No 7 (2009) Vol 5, No 7 (2009) Vol 4, No 6 (2009) Vol 4, No 6 (2009) Vol 4, No 5 (2008) Vol 4, No 5 (2008) Vol 3, No 4 (2007) Vol 3, No 4 (2007) Vol 2, No 3 (2006) Vol 2, No 3 (2006) Vol 2, No 2 (2006) Vol 2, No 2 (2006) Vol 1, No 1 (2005) Vol 1, No 1 (2005) More Issue