JURNAL ANALISIS KEBIJAKAN KEHUTANAN
The journal is published by the Center for Social Research and Economy, Policy and Climate Change, Agency for Research, Development and Innovation, Ministry of Environment and Forestry. The name of the publisher has changed because of the merger of the Ministry of Forestry with the Ministry of Environment, becoming the Ministry of Environment and Forestry, Republic of Indonesia (Presidential Decree No. 16/2015). The publisher logo also changes to adjust the Logo of the Ministry of Environment and Forestry.
Articles
353 Documents
<![CDATA[LENDE URA, SEBUAH INISIATIF MASYARAKAT DALAM REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN DI SUMBA BARAT DAYA ]]>
<![CDATA[Njurumana, Gerson ND.]]>;
<![CDATA[Prasetyo, Budiyanto Dwi]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masyarakat lokal memiliki peran strategis dalam mendukung kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Berbagai pola adaptasi masyarakat lokal terhadap lingkungan merupakan salah satu sumberdaya yang perlu mendapatkan perhatian dalam perencanaan pembangunan kehutanan berkelanjutan. Manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungannya, dan sebaliknya manusia adalah produk dari lingkungan, sehingga berbagai bentuk adaptasi lingkungan banyak dijumpai berdasarkan persepsi dan pengalaman berinteraksi dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya hutan, tanah dan air. Inisiatif lokal pada tataran filosofis maupun praktis, sesungguhnya merupakan modal dasar bagi pembangunan. Penelitian ini mengkaji tentang inisiatif lokal Lende Ura yang ada pada masyarakat Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur (NTT). Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif melalui pendokumentasian literatur dan wawancara mendalam terkait fokus kajian. Penelitian dilakukan tahun 2009. Analisis data dilakukan secara deskriptif naratif. Lende Ura merupakan salah satu bentuk inisiatif lokal yaitu sebuah filosofi kehidupan masyarakat di Sumba Barat Daya yang memandang hutan sebagai jembatan bagi datangnya hujan. Masyarakat memahami bahwa hutan yang terpelihara dengan baik akan menjadi jembatan bagi turunnya hujan sehingga mendukung usaha pertanian dan ketersediaan air bagi manusia dan makhluk hidup lainnya. Konsep Lende Ura mendorong masyarakat menghargai setiap komponen sumberdaya alam yang ada, serta berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap proses terjadinya hujan. Karenanya, masyarakat tidak melakukan penebangan liar, menghindari kebakaran hutan dan lahan, memelihara daerah tangkapan air melalui budidaya pertanian campuran lahan kering serta memanfaatkan hasil hutan non kayu.]]>
<![CDATA[ANALISIS VARIABILITAS CURAH HUJAN DAN SUHU DI BALI ]]>
<![CDATA[Setiawan, Ogi]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Indonesia sebagai negara kepulauan yang terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil menjadi sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Salah satu pulau yang juga rentan terhadap perubahan iklim adalah pulau Bali. Dampak potensial adanya perubahan iklim adalah perubahan pola hujan, peningkatan suhu udara dan kenaikan permukaan laut. Sektor yang akan menerima dampak perubahan iklim dengan serius adalah sektor kehutanan dan pertanian. Untuk mendukung upaya mitigasi dan adaptasi maka diperlukan informasi perubahan iklim yang terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui variabilitas iklim di Bali. Metode yang digunakan adalah analisis kecendrungan curah hujan, analisis perubahan suhu udara, analisis perubahan tipe iklim dan analisis pergeseran bulan basah, lembab dan kering. Data hujan yang digunakan adalah data hujan dari GPCC (1961-1998) dan BMKG Bali (19992008), sedangkan data suhu berasal dari BMKG Bali (2004-2008). Hasil analisis menunjukkan bahwa di pulau Bali secara umum sudah mengalami perubahan iklim. Tipe iklim berdasarkan Schmidt-Ferguson mengalami perubahan dari relatif basah menjadi agak kering. Suhu udara rata-rata bulanan serta curah hujan bulanan dan tahunan memiliki kecenderungan yang semakin meningkat. Bulan basah dan bulan kering telah mengalami pergeseran dan perubahan jumlahnya. Dampak perubahan iklim terhadap ekosistem hutan di Bali belum diketahui dengan pasti, namun terdapat beberapa implikasi perubahan iklim terhadap sektor kehutanan diantaranya kebakaran hutan dan perubahan jadual penanaman.]]>
<![CDATA[KOMPONEN DAN BOBOT DARI KRITERIA DAN INDIKATOR TATA KELOLA PERUSAHAAN KEHUTANAN ]]>
<![CDATA[Dwiprabowo, Hariyatno]]>;
<![CDATA[Suwarno, Eno]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Otoritas kehutanan telah mewajibkan pelaksanaan pengelolaan hutan lestari (SFM) bagi perusahaan HPH atau IUPHHK dalam pengelolaan hutan, namun prinsip SFM hanya bagian dari prisipprinsip tata kelola kelola perusahaan (GCG) yang baik. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kriteria dan indikator GCG bidang kehutanan serta bobot dan rangkingnya. Metode penelitian yang digunakan adalah survei dengan melakukan wawancara mendalam dan analisis isi peraturan CG. Penelitian dilakukan di Provinsi Kalimantan Timur dan Papua dengan responden dari perusahaan kehutanan, asosiasi dan aparat kehutanan di kedua provinsi. Hasil studi menunjukkan bahwa dari sudut pandang perusahaan, bobot Nilai-nilai perusahaan menduduki bobot tertinggi (37%), disusul dengan Prinsip-prinsip GCG(35%) dan Kelengkapan organ GCG(28%). Urutan yang sama diberikan oleh aparat kehutanan daerah dengan persentase bobot yang berbeda (36%, 34%, dan 30%). Demikian juga untuk pilar GCG, responden perusahaan pada dasarnya memiliki persepsi sama dengan aparat kehutanan dalam hal peran pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dimana peran pemerintah memiliki bobot tertinggi (39%; 36%), diikuti dengan dunia usaha (38%; 33%) dan masyarakat (23%; 31%). Kriteria dan indikator untuk tata kelola perusahaan kehutanan sebaiknya mengadopsi kriteria dan indikator tata kelola perusahaan yang sudah ada di tingkat nasional, namun dengan mempertimbangkan pandangan dari perusahaan dan instansi kehutanan atas bobot dan peringkat unsur-unsurnya.]]>
<![CDATA[TELAAH SEJARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN TAMAN NASIONAL DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Dunggio, Iswan]]>;
<![CDATA[Gunawan, Hendra]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Lebih dari dua dasa warsa kebijakan taman nasional diimplementasikan di Indonesia. Sampai akhir tahun 2004 sudah ada 50 taman nasional yang ditetapkan. Meskipun dari waktu ke waktu jumlahnya semakin bertambah, tetapi prestasi keberhasilan pengelolaannya belum seperti yang diharapkan banyak pihak. Hal ini diindikasikan oleh banyaknyanya konflik dan terus berlangsungnya perambahan di hampir seluruh taman nasional. Kebijakan pengelolaan taman nasional pun dari waktu ke waktu terus berubah mengikuti perkembangan jaman dan mengakomodir berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders). Demikian juga model pengelolaan taman nasional terus dikaji dan diujicobakan, meskipun hasilnya belum ada yang memuaskan. Tulisan ini berusaha membedah perkembangan kebijakan pengelolaan taman nasional sebagai wahana reflkesi untuk perbaikan ke depan.]]>
<![CDATA[KAJIAN KONSEP KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MODEL WAY TERUSAN REGISTER 47 ]]>
<![CDATA[Alviya, Iis]]>;
<![CDATA[Suryandari, Elvida Yosefi]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Degradasi hutan dan lahan di Kabupaten Lampung Tengah dewasa ini telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat antara lain dengan terjadinya tanah longsor, erosi dan sedimentasi sampai hilangnya biodiversiti dan pendapatan negara dari hasil kayu yang menurun drastis. Untuk mewujudkan pengelolaan hutan lestari, maka seluruh kawasan hutan dibagi ke dalam Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) yang merupakan wilayah pengelolaan hutan terkecil sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari. Tulisan ini bertujuan untuk: (1) mengidentikasi kondisi umum KPH Model Way Terusan Register 47 dan permasalahannya, dan (2) mengkaji konsep pembangunan KPH Model Way Terusan Register 47. Data dan informasi yang terkumpul selanjutnya diolah secara kualitatif dan deskriptif. Hasil kajian menunjukkan bahwa KPH Model Way Terusan Register 47 telah memiliki konsep pembangunan KPH model yang baik, ditunjang dengan adanya perencanaan jangka pendek hingga panjang (20 tahun). Akan tetapi dalam mengimplementasikan pembangunan KPH ini banyak menghadapi permasalahan baik dari sisi kelembagaan dan sosial. Dari sisi kelembagaan meliputi hambatan pemangku kepentingannya sendiri, peraturan perundangan, organisasi, pendanaan, dan SDM. Pada sisi sosial lebih cenderung kepada klaim lahan oleh masyarakat dan perbedaan jenis tanaman yang akan dikembangkan pada areal KPH model. Untuk merealisasikan KPH ini diperlukan penyamaan persepsi dan sosialisasi yang intensif konsep pengelolaan KPH kepada semua pemangku kepentingan, dengan cara memberikan solusi terhadap hambatan yang ada khususnya kelembagaan dan sosial.]]>
<![CDATA[ANALISIS RESPON PEMANGKU KEPENTINGAN DI DAERAH TERHADAP KEBIJAKAN HUTAN TANAMAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Herawati, Tuti]]>;
<![CDATA[Wijayanto, Nurheni]]>;
<![CDATA[Saharuddin, Saharuddin]]>;
<![CDATA[Eriyatno, Eriyatno]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan penelitian adalah menganalisis respon para pemangku kepentingan di daerah terhadap kebijakan Hutan Tanaman Rakyat. Penelitian menggunakan metode pendekatan kuantifikasi data kualitatif. Lokasi penelitian ditentukan secara sengaja dengan pertimbangan tingginya potensi pengembangan kegiatan HTR, yaitu di Provinsi Kalimantan Selatan dan Riau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat di Kalimantan Selatan, khususnya mereka yang telah terlibat dalam pengembangan tanaman kehutanan memiliki minat yang tinggi untuk menjadi peserta program HTR. Sedangkan masyarakat di Riau kurang berminat terhadap program penanaman tanaman kehutanan, disebabkan adanya pengalaman buruk di masa sebelumnya. Para pemangku kepentingan di tingkat kabupaten yang terdiri dari pihak pemerintah daerah dan swasta menyambut baik program tersebut, dan mendukung terselenggaranya program sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan. Berdasarkan hasil analisis stakeholder diketahui bahwa terdapat sejumlah pemangku kepentingan di daerah yang memiliki posisi dan pengaruh penting untuk keberhasilan program. Hal ini berimplikasi bahwa para pengambil kebijakan di tingkat pusat harus mempertimbangkan aspirasi mereka untuk mewujudkan keberhasilan program HTR.]]>
<![CDATA[IDENTIFIKASI FAKTOR UTAMA PONDOK PESANTREN DALAM PENGEMBANGAN HUTAN RAKYAT ]]>
<![CDATA[Fauziyah, Eva]]>;
<![CDATA[Diniyati, Dian]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang faktor utama yang dimiliki Pondok Pesantren (Pontren) dalam pengelolaan hutan rakyat dan strategi pengembangannya. Metode yang digunakan yaitu dengan mengidentifikasi faktor-faktor dalam Pontren yang berpengaruh kuat terhadap pengelolaan hutan rakyat dengan menggunakan analisis SWOT (strenghts, weaknesses, opportunities, dan threats) berdasarkan pendapat dari para pakar yang mengetahui dengan baik mengenai Pontren terutama yang terlibat dalam kegiatan kehutanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor kekuatan utama yang mempengaruhinya adalah pemimpin yang kharismatik dengan nilai pengaruh 0,56 dan faktor kelemahan utama yang harus di minimalkan ada dua yaitu sifat dari Pontren yang masih mengkultuskan satu pemimpin dan tidak adanya keberlanjutan program dengan nilai pengaruh 0,47. Faktor peluang yang utama harus dimanfaatkan oleh pontren adalah adanya ayat alquran dan hadist-hadist yang mendukung tentang penyelamatan lingkungan dengan nilai pengaruh 0,5 dan faktor ancaman utama yang harus diatasi adalah banyaknya pihak yang terlibat dalam kegiatan pengadaan kebutuhan kehutanan dengan nilai pengaruh 0,62. Strategi yang paling sesuai dilakukan oleh pesantren dalam pengembangan hutan rakyat adalah dengan strategi SO (Strength Opportunities) berupa: 1) meningkatkan peran pemimpin/kyai dan 2) memperluas jaringan dengan meningkatkan partisipasi masyarakat.]]>
<![CDATA[AGROFORESTRI UNTUK ADAPTASI DAN MITIGASI PERUBAHAN IKLIM ]]>
<![CDATA[Butarbutar, Tigor]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Hilangnya tutupan lahan hutan karena konversi hutan untuk pemukiman, perkebunan, pertanian dan kebutuhan untuk pembangunan di sektor lain, telah menyebabkan perubahan pola cuaca/iklim di berbagai tempat. Perubahan iklim dapat diantisipasi dengan mitigasi dan adaptasi. Mitigasi berarti usahausaha pencegahan yang perlu dilakukan, sedangkan adaptasi merupakan kegiatan-kegiatan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk dapat hidup dan bertahan dan meningkatkan ketahanan, kelenturan dan mengarah ke migrasi karena kondisi iklim yang berbeda. Agroforestri dapat memitigasi dan mengadaptasi perubahan iklim dengan alasan-alasan sebagai berikut: a) Pencampuran jenis pohon penghasil kayu, buah dan lain-lain, karena campuran jenis lebih baik dari tanaman murni; b) Pencampuran jenis yang didasarkan pada sifat toleransi ( canopy dan understory ), sehingga akan memanfaatkan seluruh cahaya untuk fotosintesis; c) Pencampuran perbedaan umur; d) Pencampuran berdasarkan perbedaan waktu pemanenan; e) Penggabungan nilai ekonomi, sosial dan budaya sehingga perubahan vegetasi dapat berjalan seiring dengan perubahan sosial dan budaya secara berangsur yang dapat disesuaikan dengan perubahan iklim; dan f) Dapat digunakan sebagai model untuk memfasilitasi perubahan kelompok vegetasi menjadi kelompok yang baru (adaptasi), seperti teori perubahan vegetasi melalui perladangan berpindah-pindah yang teratur.]]>
<![CDATA[PERSEPSI DAN SIKAP PARA PIHAK TERHADAP LANSKAP BERHUTAN DI KOTA PAGARALAM, DAS MUSI HULU SUMATERA SELATAN ]]>
<![CDATA[Martin, Edwin]]>;
<![CDATA[Premono, Bambang Tejo]]>;
<![CDATA[Nurlia, Ari]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Masalah deforestasi di DASbagian hulu tidak dapat dihentikan atau diperlambat oleh kebijakan dan program yang berlaku saat ini, sehingga masih diperlukan pendekatan lain yang sesuai dengan dinamika sosial-ekonomi kondisi masyarakat lokal. Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana memulai manajemen lanskap hutan di daerah dataran tinggi, melalui studi kasus di Pagaralam, Sumatera Selatan. Penelitian dilakukan melalui survei terhadap para pihak yang memiliki kepentingan dan kewenangan pada lanskap hutan di Pagaralam. Data hasil survei dianalisis dengan statistik non parametrik, kemudian dibahas dengan para pihak melalui FGD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para aktor pemerintah dan pengguna lahan memiliki persepsi dan sikap yang berbeda dalam menilai lanskap berhutan. Selain pentingnya peningkatan kesadaran bagi pengguna lahan melalui media yang mengangkat isu-isu lingkungan, prioritas program untuk memulai pengelolaan lanskap hutan adalah penanaman kembali dan melindungi daerah sekitar mata air dan kanan kiri sisi sungai.]]>
<![CDATA[INOVASI MANAJEMEN KEHUTANAN UNTUK SOLUSI PERUBAHAN IKLIM DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Butarbutar, Tigor]]>
<![CDATA[ ISSN 0216-0897 ]]>
Publisher : <![CDATA[Pusat Penelitian dan Pengembangan Perubahan Iklim dan Kebijakan ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Peranan hutan dalam mencegah dan mengurangi emisi dari gas rumah kaca secara bersamaan menyediakan lingkungan, sosial dan ekonomi yang saling menguntungkan melalui penyediaan air bersih dan habitat satwa liar untuk rekreasi alam dan produksi hasil hutan. Dalam konteks perubahan iklim sektor kehutanan dapat berfungsi sebagai sumber emisi (sebagai source) dan juga sebagai penyerap karbon (sebagai sink). Peranan hutan dan kehutanan tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek teknis kehutanan yang dapat mendorong inovasi-inovasi untuk mengurangi dan mencegah dampak perubahan iklim melalui pengurangan emisi gas rumah kaca di atmosfir. Inovasi tersebut dapat dilakukan melalui kegiatan manajemen/pengelolaan hutan yang baik, kegiatan manajemen karbon dan kegiatan agroforestry. Untuk dapat berpartisipasi aktif dalam perdagangan karbon di masa depan perlu dilakukan penelitian tentang hubungan pengelolaan hutan yang baik, kegiatan konservasi dan peningkatan kapasitas stok karbon dengan jumlah karbon yang dihasilkan (source) dan diserap (sink)]]>
