cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Nurul Fatimah
Contact Email
nurul.tarimana@gmail.com
Phone
+6282193269384
Journal Mail Official
alqadau@uin-alauddin.ac.id
Editorial Address
Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Hukum Keluarga Islam
Location
Kab. gowa,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam
Published by Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
ISSN : 24078115     EISSN : 26223945     DOI : https://doi.org/10.24252/al-qadau.v8i2.19541
Core Subject : Religion, Humanities, Education, Social,
Religion Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The subject of Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga covers textual and fieldwork with various perspectives of Islamic Family Law, Islam and gender discourse, and legal drafting of Islamic civil law.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 1 (2022)" : 9 Documents clear
Analisis Hukum Islam Terhadap Bimbingan Perkawinan dalam Mencegah Perceraian di Kementrian Agama Kabupaten Soppeng Ririn Aprinda Aprinda; Kurniati Kurniati; Rahman Syamsuddin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.23079

Abstract

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini merupakan penelitian lapangan (field research). Penelitian ini tergolong jenis penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, dengan pendekatan yang digunakan ialah adalah pendekatan teologis normatif (syar’i), pendekatan yuridis dan pendekatan sosiologis.Metode pengumpulan data yang digunakan ialah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengolahan dan analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1)analisis maqasid al syari’ah terhadap program bimbingan perkawinan yang dilakukan di Kementerian Agama Kabupaten Soppeng merupakan sebuah kemaslahatan.2) faktor penghambat dalam pelaksanaan bimwin adalah kurangnya anggaran sehingga kegiatan bimwin belum bisa menyentuh kepada semua catin.Sedangkan faktor pendukung terjalinya kerjasama yang baik dengan instansi lain .Kata Kunci : Hukum Islam, Bimbingan Perkawinan, Perceraian
Praktik Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019) Mochammad Agus Rachmatulloh; Chafidz Syafiuddin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.23752

Abstract

The age of marriage for men and women is 19 years. If there is an age deviation, the marriage can only be carried out after obtaining a marriage dispensation from the court. There are many applications for dispensation from marriage in Indonesia, each year there is a significant increase. The reason that is often put forward is that the relationship between the prospective bride and groom is very close, parents are afraid that they will fall into acts that are contrary to religion. The number of cases is high and to anticipate disparities in the handling of cases, as well as the process of adjudicating has not been regulated in a clear and detailed manner, so that the administration of justice runs smoothly, the Chief Justice of the Supreme Court stipulates Supreme Court Regulation Number 5 of 2019 concerning Guidelines for Adjudicating Applications for Marriage Dispensation. In this regulation, there are new provisions that regulate the procedure for examining cases that are different from the previous one. It is important to know about child marriage through the mechanism for applying for a marriage dispensation, it is interesting to discuss how the practice of applying for a marriage dispensation is carried out in court. The study method used was a normative legal research method, with a statutory approach, and PMA primary legal materials Number 5 of 2019. The application for a marriage dispensation was based on urgent reasons, accompanied by supporting evidence and listening to all interested parties. The examining judge is a single judge, with the classification having a decision letter as a juvenile judge or other provisions. In the examination, judges and substitute clerks may not use trial attributes, use language and methods that are easy for children to understand and understand. The legal considerations that must be contained in the determination are that they have given advice and heard the statements of interested parties, otherwise the determination will be null and void. The decision was taken after careful and comprehensive consideration, still based on legal facts, and involving the child for whom dispensation was requested, based on the spirit of preventing child marriage. Everything is done in order to realize a fair determination for children and all interested parties.
Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Kejahatan Seksual yang Dilakukan oleh Anak di Kota Makassar Andi Agung Gunawan; Dara Indrawati; Hijrah Adhyanti Mirzana
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.23831

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota makassar dan upaya-upaya apa saja yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Penelitian ini dilakukan secara normatif empiris yang dilakukan melalui undang-undang dan asas-asas yang berlaku maupun studi lapangan dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dilakukan dengan menggunakan 3 (tiga) upaya yaitu Upaya Pre-emtif, Upaya Preventif, dan upaya Represif. Dalam menjatuhkan sanksi kepada anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual kepolisian selalu mengupayakan Restorative Justice dalam penyelesaian perkara dimana polisi selalu memperhatikan kepentingan anak, bukan hanya anak sebagai korban tapi juga anak sebagai pelaku.
Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Hak Milik Atas Tanah Di Kabupaten Takalar Baso Kifliansyah; Marilang Marilang; Halim Talli
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.24036

Abstract

The main problem of this research is the Juridical Analysis of Land Ownership Disputes in Takalar Regency. This research is descriptive research using qualitative data, data obtained through field studies (Field Research). so that the data collection method is sourced from informant data from both the Plaintiff and the Defendant, the Takalar District Court, and from the government in this case the Lakatong Village. Data was collected through the methods of observation, interviews and documentation. Furthermore, the data obtained will be analyzed through a Juridical Sociology approach. The conclusions from the results of this study are: 1) the problem is that the land located in Kaporengeng, Lakatong Village, Manggarabombang District, Takalar Regency (the object of the current dispute) is the land owned by Samsu B Peleng based on the detailed letter of Pesil No. 8a D1 Kohir 30 covering an area of ​​± 10 acres (1000 m²) with boundaries according to the results of local inspections, 2) based on legal considerations for the petitum which basically states that ACCUSED I controls the Disputed Land I, Rinkik land with an area of ​​:±4Are(± 400M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an unlawful act (onrechtmatige daad) and ACCUSED II is in control of Disputed Land II, detailed land with an area of ​​:±2Are (±200M2 Lompo Kaponrengang Persil No. 8a D1 Kohir Number 30 is an act Against the law (onrechtmatige daad), 3) ​​Dictum / Amar Decision is to partially grant the claim of the plaintiffs. Keyword: Land Dispute, Property Rights
Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Terhadap Penanganan Pelanggaran Hak Kebebasan Berpendapat Pada Masyarakat Kota Makassar Dalam Perspektif Syari’at Islam Sulfi Alis; Lomba Sultan; Rahman Syamsuddin
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.24418

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya advokasi yang telah dilakukan oleh LBH Makassar Sulawesi Selatan terhadap pelanggaran hak kebebasan berpendapat di Kota Makassar. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan dua pendekatan yakni; Yuridis normatif dan Teologi normatif (syar’i), Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder, proses pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu membandingkan data primer dan data sekunder lalu diklasifikasikan kemudian dijabarkan dan disusun secara sistematis, sehingga diperoleh suatu pengetahuan. LBH Makassar dalam memberikan bantuan hukum dapat melalui beberapa upaya hukum baik itu litigasi maupun non litigasi. Secara litigasi LBH Makassar mendampingi kliennya hingga ke persidangan dan non litigasi LBH Makassar memberikan edukasi kepada kliennya yang bertujuan agar dia mengetahui dan memahami atas kasus yang tengah dihadapinya dan melakukan kampanye yang berupa petisi-petisi yang menandakan telah terjadi kasus pelanggaran hak kebebasan berpendapat sehingga masyarakat kota Makassar pada umumnya dapat mengetahui bahwa telah terjadi pelanggaran atas hak tersebut.
The Tradition of Surrendering Penne Anreang in a Bugis Suppa Marriage Agus Muchsin; Wirani Aisiyah Anwar
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.26444

Abstract

Penne anreang is a hereditary tradition that is carried out during weddings, the Suppa community assumes that the penne anreang tradition is a social aspect because it is seen as something important and has high traditional values. The impact if this tradition is not carried out will have an impact on social sanctions in the community itself, such as ridicule and gossip from neighbors and people in the area. This study aims to analyze the tradition of submission of penne anreang which is reviewed in Islamic law. The results show that this tradition looks so simple but from its simplicity, many messages will be conveyed, for example, people are required to respect and respect each other. Knowing the rights and obligations as husband and wife, how to deal with problems both in domestic life, the realization of the wife's responsibility in navigating the household ark, being able to serve her husband both physically and mentally, as well as in society. Seeing from the meaning implied in the submission of penne anreang, it can be concluded that this tradition is still carried out and does not conflict with the teachings of Islam because every meaning that will be conveyed all leads to goodness
Transplantasi Organ Tubuh Perspektif Fikih Kontemporer Rosmini Rosmini; Abd. Qadir Gassing; Marilang Marilang
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.26698

Abstract

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui prinsip dasar, proses dan dampak positif terhadap orang lain dengan transplantasi organ tubuh dan untuk mengetahui pandangan hukum terhadap transplantasi organ tubuh perspektif fikih kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode library research atau kepustakaan dengan pendekatan normatif dan pendekatan filosofis dengan menggunakan sumber data yang diperoleh dari sumber hukum primer maupun sekunder yang diolah dengan menemukan data kemudian menemukan, menelaah dan menganalisis secara kualitatif sehingga mengungkap hasil yang diharapkan dan kesimpulan dari sebuah permasalahan.Hasil penelitian ini bahwa transplantasi diperbolehkan dalam UU dan ulama dengan syarat dalam keadaan darurat dan tidak membahayakan donor namun tidak diperbolehkan organ tubuh untuk dikomersialisasi. Dalam tindakan transplantasi, seorang dokter harus mengikuti kode etik kedokteran dan UU tentang transplantasi bahwa tempat untuk transplantasi yang ditunjuk oleh menteri dan seorang dokter yang merawat donor tidak boleh ada hubungan dengan resipien. Transplantasi menjadi solusi dunia kedokteran modern untuk menyelamatkan nyawa seseorang dan tingkat keberhasilannya yang sangat tinggi untuk hidup meningkatkan resipien sehingga meningkatkan permintaan di seluruh dunia dan dijadikan sebagai amal jariyah bagi pendonornya.
Penerapan Aplikasi E-Court di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas I B Nur Atira Ali; Muammar Bakry; Abd. Rahman R.
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.27156

Abstract

This study aims to determine the application of the e-court application at the Sungguminasa Religious Court Class I B. This research is a qualitative research with a juridical approach. The main data sources in this study are interviews with judges, clerks, and advocates who know clearly about the application of e-court applications at the Sungguminasa Religious Court Class IB. Furthermore, data collection in this study used observation, interviews and documentation. Meanwhile, data processing and analysis techniques were carried out through three stages, namely: data reduction, data presentation and conclusion drawing. The results of the study show that the application of e-court applications has not been maximized. This can be seen from the users of the e-court application only from registered users (advocates) and none of them have been used by other users (non advocates), this is due to the lack of Human Resources (HR) in the field of Information Technology (IT). Therefore, the benefits of the e-court application can only be felt by some groups, namely for people who are technology literate and who are always active in getting information about e-court applications. Keywords: Application, E-court Application, Information Technology
Pertanggungjawaban Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara Orin Gusta Andini; Fitrah Marinda; Khulaifi Hamdani
Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol 9 No 1 (2022)
Publisher : Jurusan Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24252/al-qadau.v9i1.29188

Abstract

The civil servants is the actor with the most corruption cases in the first semester of 2021. With its status as a state civil apparatus, including the law enforcement profession, it should receive more severe criminal sanctions. The criminal case in decision number 10/PID.TPK/2021/PT DKI. precisely without weighting. In addition, the judge's consideration of gender status where the perpetrator is a woman leads to considerations that relieve the perpetrator. This writing uses a normative research method with a case approach and a statutory approach. The analysis was carried out on library materials or secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials The results of the analysis were then described in a qualitative descriptive manner. The results of the study indicate that the accountability for criminal acts of corruption committed by state civil servants should be given weight by referring to the provisions of Article 52 of the Criminal Code (KUHP) so that the punishment in case number 10/PID.TPK/2021/PT DKI is not in line with the spirit of eradicating corruption, which should be aimed at providing a deterrent effect, both specifically and in general. Keywords: civil servants, corruption, penal

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2023) Vol 9 No 2 (2022) Vol 9 No 1 (2022) Vol 8 No 2 (2021) Vol 8 No 1 (2021) Vol 7 No 2 (2020) Vol 7 No 1 (2020) Vol 6 No 2 (2019) Vol 6 No 1 (2019) Vol 5 No 2 (2018) Vol 5 No 1 (2018) Vol 4 No 2 (2017) Vol 4 No 1 (2017) Vol 2 No 2 (2015): Al-Qadau Vol 2 No 1 (2015): al-qadau Vol 1 No 1 (2014): al-qadau Vol 1 No 2 (2014): Al-Qadau Vol 1, No 2 (2014): Hukum perkawinan Vol 1, No 1 (2014): al-qadau More Issue